Makalah ini membahas tentang korupsi di lingkungan masyarakat dengan menjelaskan pengertian korupsi, faktor penyebab, bentuk, dampak, dan upaya pemberantasan korupsi. Korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat."
1. KORUPSI DI LINGKUNGAN
MASYARAKAT
MAKALAH INI DI BUAT DALAM RANGKA
MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH ETIK UMB
DI SUSUN OLEH
NAMA : IRFAN SIDIK PRABOWO
NIM : 41614110109
TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
TAHUN 2016
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan
karunia-Nya sehingga makalah ini bisa selesai tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari
penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah ETIK UMB tentang
“KORUPSI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT.”
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan
mendukung dalam penyusunan makalah ini. Terutama kepada Dosen Pengampu Mata kuliah
ETIK UMB Bapak Drs. SUMARDI, M. PD . Penulis sadar makalah ini belum sempurna dan
memerlukan banyak perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang akan menambah
motivasi saya untuk memperbaiki sehingga hasilnya menyadi sempurna .
Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak
terutama masyarakat luas
JAKARTA, 10 DESEMBER 2016
3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………...………………………………………………2
DAFTAR ISI ………………………………….………………………………………………3
BAB A PENDAHULUAN
A.1 LATAR BELAKANG ……………………………………………………………………4
A.2 PERUMUSAN MASALAH ……………………………………………………………...5
BAB B PEMBAHASAN……………………………………………………………………...5
B.1 PENGERTIAN KORUPSI………………………………………………………………..5
B.2 FAKTOR PENYEBAB PRILAKU KORUPSI …………………………………………..9
B.3 BENTUK BENTUK KORUPSI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ………………13
B.4 DAMPAK AKIBAT KORUPSI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ………………14
B.5 UPAYA YANG DAPAT DI TEMPUH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI ….14
BAB C PENUTUP…………………………………………………………………………..16
C.1 KESIMPULAN…………………………………………………………………………..16
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………...17
4. A. PENDAHULUAN
A.1 LATAR BELAKANG
Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam
melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang
direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakatIndonesia merupakan salah satu
negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi
ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah
merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa
demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya.
Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga
menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat
penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi di semua kalangan termaksud korupsi
di lingkungan masyarakat
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Perilaku Anti-Korupsi (SPAK) di Jakarta,
Senin (22/2/2016). Terdapat beberapa indikator kebiasaan atau perilaku di masyarakat yang
menjurus kepada perilaku koruptif. Indikator tersebut dibagi menjadi tiga lingkup, yaitu
lingkup keluarga, lingkup komunitas dan lingkup publik.
Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin menyebutkan, pemberian uang oleh masyarakat
kepada tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat masih sering dilakukan. Bahkan, hanya
36,32 persen masyarakat yang menilai pemberian uang atau barang kepada tokoh-tokoh
tersebut ketika satu keluarga melaksanakan hajatan adalah hal tidak wajar.
Sedangkan sisanya menganggap pemberian tersebut wajar.
"Sedikit menurun dari tahun sebelumnya (2014) yaitu 37,76 persen yang menganggap tidak
wajar," ujar Suryamin.
Pemberian uang atau barang juga kerap diberikan jelang hari raya keagamaan (46 persen).
Tak hanya pada tokoh-tokoh agama, pemberian juga diberikan kepada pejabat setempat
(RT/RW/Kades/Lurah).
Sebanyak 60,37 persen masyarakat menilai pemberian uang atau barang kepada mereka
ketika satu keluarga melaksanakan hajatan adalah hal tidak wajar. Sementara 72,56 persen
masyarakat menilai tidak wajar perilaku memberi uang atau barang kepada pejabat setempat
ketika jelang hari raya.
5. Sehingga Titel atau julukan sebagai negara terkorup tentunya membuat Indonesia
tidak nyaman. Berbagai langkah pun dilakukan oleh pemerintah. Namun, upaya
tersebut tidak memberi hasil optimal dan memuaskan
A.2 Perumusan masalah
1. pengetian korupsi
2. Faktor penyebab prilaku korupsi
3. Bentuk bentuk korupsi di lingkungan masyarakat
4. Dampak akibat korupsi di lingkungan masyarakat
5. upaya yang dapat di tempuh dalam pemberantasan korupsi
Tujuan penuliasan
memahami pengertian korupsi, dan pendapat Negara - negara di dunia mengartikan
korupsi
mengetahui penyebab prilaku korupsi
memahami bentuk bentuk korupsi
mengetahui dampak yang di akibatkan oleh korupsi
mengetahui upaya apa yang di ambil dalam pemberantasan korupsi
B. PEMBAHASAN
B.1 pengertian korupsi dan pendapat Negara - negara di dunia mengartikan korupsi
Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri
ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat
semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul “Arthashastra” yang membahas
masalah korupsi di masa itu Dalam literatur Islam39, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW.
juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang
merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi
Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak,
menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah
perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak
wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk,
rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui
6. kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah
penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi
dan kelompok
1. Meksiko Corruption is (acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of
interst negligence and lock of effeciency that require the planing of specific
strategies it is an illegal inter change of favors). Korupsi diartikan : sebagai
bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti,
terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang
memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada
pelakunya).
2. Nigeria Corruption as being : an act done with an intent to give some
adventage inconsis tent with official duty and the richts of other. The act of an
official or judiciar person who an lawfully and wrong fully use his station or
character to procure some benefit for him self or for other persons contraty to
duty and the right of others. Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai
dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh
seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (judiciart) yang tidak secara sah
menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau
orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan
dengan hak-hak orang lain). Bribery as : The offering, giving receving or
soliciting of anything of value to influence action as an official or in discharge
of a leal or/public duty). Penyuapan adalah : Penawaran pemberian menerima
atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan
sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusakan) tugas-tugas
yang seharusnya dilaksanakan.
3. Uganda Corruption called : Any practice act or ommision by a public official,
that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but
must be hindden from the public eye. Corruption diverts official decession
making from what a decession should have been to what it should not he been.
Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decission making so
that rules, regulations and prosedures become unimportant). Korupsi diartikan
: Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai
negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat
7. diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan
masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat
suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang
dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan
membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-
peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.
4. Brasilia Corruption in government “lato sensu” is the direct or indirect use of
the public power outside of it rasual scope. With the fimality of abtaining
advantages to the servants or to their friends, partners etc. Korupsi yang
terjadi di pemerintahan “lato sensu” adalah menggunakan secara langsung atau
tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus
dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada
bawahannya, kawannya dan sebagainya). Corruption is being to ask
adventages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva)
or to offer this adventage to a public servant to intend that he takes or does not
take something in his public activity (corrupcao Activa). (Korupsi sebagai
meminta keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh
kedudukannya (corrupcao passiva) atau menawarkan suatu kesempatan kepada
petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika
membantunya (corrupcao activa).
5. Kamerun Corruption as : the solliciting, accepting, or receiving bay a public
servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or
present for performing, postponing or retraining, from any act of his office.
suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang
pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun
orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu
pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan
dalam
menjalankan tugas-tugas dikantornya yang bersangkutan). The act by any
corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act
which does not fall or lie within his competence. (suatu tindakan yang
menyalahgunakan pemberian fasilitas karena kedudukannya tersebut,
melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan
wewenangnya). The soliciting or accepting of any reward in money or in kind
8. bay any public servant or agent for himself or for another person in payment
for an already perfomed act or for having retrained from any such act.
(Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu
barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau
orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak
melakukan perbuatan). The act for any person either to offer gifts or presents
or to requests to remunerate and already performed act or a past abstantion.
(Suatu perbuatan baik yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian
sesuatu atau sesuatu imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang
telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan).
6. Russian Corruption as : A system of certain relations based on unlawful deals
of officials to detriment of the state and public interests ther motives maybe
variegated. (sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum
dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat,
dengan motivasi beraneka ragam).
7. Muangthai Corruption as : behaviour of public servant that are condemned by
law. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri
(pemerintahan).
8. Philipina Korupsi mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1.
Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat (Malversation of public
fund). 2. Pemalsuan dokumen-dokumen (falsification of public documents) 3.
Suap menyuap (bribery)
9. India, Behaviour of uncrupulous elements to indulge in making quick monet by
misuse of official position or authority or by resirting to intentional delay and
dilatory tactics with a view to cause harrasment and thereby putting pessure
on some members of the public to part with money in clandestine manner.
(Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh
keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan
kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu
penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-gangguan sehingga mau
tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan
cara jalan belakang).
10. Argentina, Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang
berupa :
9. A. Penyogokan/penyuapan (bribery): perbuatan menerima sesuatu
langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun
pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu
hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang
pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas
kedudukannya tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan
sesuatu.
B. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara : Tindakan menggunakan
dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan
yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut.
C. Penggelapan (Embezzelement) tindakan pegawai negeri yang mencuri
(memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya.
D. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang
bersangkutan. 5. Pemerasan (Extortion)
Samuel Huntington dalam buku Political Order in Changing Societies,
mendefinisikan korupsi sebagai behavior of public officials with deviates from
accepted norms in order to serve private ends (1968: 59). Melihat dari definisi
tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi
dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (behavior) yang menjadi
bahasan utama serta norma (norms) yang diterima dan dianut masyarakat.
Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja
secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara.
Dari penjelasan Pengertian Korupsi di atas maka saya menyimpulkan : korupsi
merupakan perbuatan yang sangat buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok
atau pelicin dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan atau
kelompok , sehingga dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada negara.
B.2 Faktor penyebab prilaku korupsi
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau
dari luar pelaku
Menurut Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan
korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu
10. ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke
arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan
melakukan korupsi
Menurut (Arifin:2000).mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjasinya korupsi antara lain:
aspek perilaku individu
aspek organisasi, dan
aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada
Secara umum faktor penyebab terjadinya korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum
dan ekonomi, sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi
Korupsi (ICW:2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu
faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomin dan birokrasi, dan faktor transnasional.
FAKTOR POLITIK
Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi
instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan
mempertahankan kekuasaan.
Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan ada-lah dari sisi penerimaan,
pemerasan uang suap, pem-berian perlindungan, pencurian barang-barang publik
untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi
politik (Susanto: 2002). Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya
perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-
pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembia-yaan kampanye, penyelesaian konflik
parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis :
2000).
bol M adalah monopoly, D adalah discretionary (kewenangan), A adalah
accountability (per-tanggungjawaban). Penjelasan atas simbul tersebut dapat
dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah
dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan
formulasi M+D–A=C. Sim bol M adalah monopoly, D adalah discretionary
(kewenangan), A adalah accountability (per-tanggungjawaban). Penjelasan atas
simbul tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli
(kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan
dan pertanggungjawaban.
11. FAKTOR HUKUM
Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan
dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah
ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang
tidak jelas tegas (non lext certa) sehingga multi tafsir, kontradiksi dan overlapping
dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang
tidak equivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran
sehingga dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-
beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak
kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif
dan mengalami resistensi.
Bibit Samad Riyanto (2009) mengatakan lima hal yang dianggap berpotensi
menjadi penyebab tindakan korupsi.
Pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan
perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain
kedua, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok
ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim
keempat adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal
kelima adalah budaya taat aturan.
Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan
aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konskuensi
dari apa yang ia lakukan. Sementara itu Rahman Saleh merinci ada empat faktor
dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan
hukum, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya
‘political will’ (Rahman Saleh : 2006).
Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek
peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak
tertentu saja. Disamping tidak bagisnya produk hukum yang dapat menjadi
penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum juga masih dilihat berbagai
permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik
dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses
penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.
FAKTOR EKONOMI
12. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini
dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Selain
rendahnya gaji atau pendapatan, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi
penyebab terjadinya korupsi, di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang
dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi
kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi,
banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah
korupsi.pernyataan tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan
oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan
demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya,
kemiskinan disebakan oleh korupsi (Pope: 2003)
Menurut Henry Kissinger korupsi politisi membuat sepuluh persen lainnya terlihat buruk.
Dari keinginan pribadi untuk keuntungan yang tidak adil, untuk ketidakpercayaan dalam
sistem peradilan, untuk ketidak stabilan lengkap dalam identitas bangsa, ada banyak faktor
motivasi orang kekuasaan, anggota parlemen termasuk warga biasa, untuk terlibat dalam
perilaku korup.
FAKTOR ORGANISASI (KELOMPOK)
Organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang luas, termasuk sistem pengorganisasian
lingkungan masyarakat. Organisai yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi
biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk
melakukan korupsi.
Aspek-aspek terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi: (a) kurang adanya
teladan dari pemimpin (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas
dalam instansi kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi didalam organisasinya.
Focus attention, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam gideline untuk
memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai
kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang
segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka
organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa
berorientasi kepada tujuan organisasi, baik didasari maupun tidak.
Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan
oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan-tidakan dan keputusan-
keputusannya. Karena sebuah organisassi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila
anggotanya bersedia mengintegrasikan diri dibawah sebuah pola tingkah laku (yang
13. normalitif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila
anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti “aturan permainan” yang ditentukan.
Menurut Baswir pada dasarnya perakar pada bertahannya jenis birokasi patrinominal. Dalam
biirokrasi ini, dilakukan oleh para birokrat memang sulit untuk diuhindari. Sebab kendali
politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena
sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini , sehingga
cenderung masih mentabukan sikap opopsisi. Karakteristik negara kita yang merupakan
birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi
pengawasan, sehingga merabaklah budaya korupsi itu.
Di banyak negara berkembang muncul pandangan bahwa korupsi adalah akibat dari perilaku-
perilaku yang membudaya. Anggapan ini lama-lama akan berubah jika uang pelicin yang
diminta semakin besar, atau konsumen tahu bahwa kelangkaan yang melandasi uang semir
sengaja diciptakan atau justru prosedur dan proses yang lebih baik bisa diciptakan.
B.3 Bentuk bentuk korupsi di lingkungan masyarakat
Masyarakat sekarang ini tidak menyadari akan perbuatannya akan korupsi bahkan sudah
terlanjur akrabdengan bebagai istilah yang termasuk kedalam kategori korupsi itu sendiri.
Karena kalau kita lihat didalam masyarakat telah banyak yang namanya sogok-menyogok,
uang pelancar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal seperti itu. Hal tersebut sudah
lazim kita jumapai disuatu masyarakat dan hal seprti itu sudah membudaya di kalangan
masyarakat sehingga tak dapat dipungkiri orang yang melakukan hal seperti itu sudah
menganggap biasa akan yang dikejakannya itu, sehingga pula orang tersebut tidak lagi tahu
menahu akan apa dampak yang akan terjadi pada dirinya dan juga masyarak yang ada
disekelilingnya sehingga mereka itu merasa benar sendiri akan pekerjaan yang dilakukannya .
Demartoto (2007:2) mengatakan bahwa bentuk-bentuk korupsi itu diantaranya: “pertama,
korupsi itu dilakukan secara berjemaah. Kedua, korupsi bersifat rahasia dalam bertindak.
Ketiga, korupsi melibatkan kewajiban dan timbal balik, dimana kewajiban atau keuntunagan
itu tidak melulu berupa uang.” . Jadi korupsi tidak selalu dilakukan oleh perorangan akan
tetapi korupsi itu bisa dilakukan dengan secara berkelompok dan korupsi tidak serta merta
dilakukan secara blak-blakan akan tetapi korupsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan
juga tak selamanya korupsi itu berupa uang.Dari mayoritas orang yang melakukannya, maka
suap menyuaplah termasuk kasus korupsi yang mempunyai intensitas paling tinggi bahkan
sering terjadi di kalangan masyarakat maupun pemerintah.
14. Contoh konkritnya yaitu ketika memasuki pemilu, baik itu pilpres, pilbub, dan juga
pemilukada pasti ada pihak yang melakukan suap menyuap tak memilih dimanapun itu
tempatnya dikota ataupun didesa karena suap menyuap dinilai adalah jurus yang amat ampuh
menurut mereka untuk memenangkan kandidat/calon yang di dukungnya tersebut. Dan hal ini
sangatlah lazim didapatkan didalam suatu masyarakat ketika masa kampanye/sebelum pemilu
dilaksanakan tak terkecuali ketika masa pemilihan pun ada pihak yang melakukan hal
tersebut.
B.4 Dampak akibat korupsi di lingkungan masyarakat
Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat luar biasa dalam tatanan pemerintahan dan
juga terhadap kalangan masyarakat. Korupsi hanya memberikan distorsi (kekacauan) dalam
masyarakat, yang asal mulanya keadaan di masyarakat itu tidak kacau balau akan tetapi
akhirnya keadaan menjadi rumit dan tak terkendalikan dengan adanya pihak yang terlibat
didalam korupsi, dan juga korupsi menghambat perekonomian maupun pembangunan yang
ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya ketika ada bantuan dari pemerintah untuk
pembangunan sebuah masjid yang sudah setengah jadi akhirnya apa yang terjadi ketika salah
satu pihak/kalangan masyarakat tertentu bermain manipolitik (korupsi) didalamnya akhirnya
bantuan yang seharusnya disalurkan kemasyarakat untuk pembangunan masjid akhirnya
masuk kekantong sikoruptor sehingga uang tidak sampai dan pembangunan stagnan
(mandek) tidak jalan lagi dan tidak ada tindak lanjutnya.
Korupsi selain memberikan kekacauan dikalangan masyarakat korupsi juga menodai
moralitas individu yang bersangkutan. Seperti perkataan Munawar Fuad Noeh bawa “secara
moral, korupsi adalah puncak gunuung es dari seluruh kebobbrokan mental.korupsi
merupakan akumulasi dari pengkhianatan, dusta, pencurian, pemerasan, kezaliman, dan
tipisnya kesadaran ketuhanan.” (1997:56-57). Ini bisa berarti bahwa anatar moralitas dan
korupsi memiliki hubungan timbal balik; tingkat korupsi adalah cermin kualitas moral,
sebaliknya, kualitas moral dapat menentukan tingkat korupsi itu sendiri.
Bukan moralitas individu saja yang dapat tenoda oleh korupsi, akan tetapi dampak korupsi
bisa merambah ke etos sosial yang mana korupsi akan meracuni terhadap etos sosial.
Misalnya saja dalam sebuah lingkungan yang korup, orang bisa putus asa untuk berbuat baik,
karena berbuat baikdirasakan sudah tidak berarti lagi. Semua proses sosial telah berlangsung
dalam skenario para sang koruptor, sehingga orang asalnya jujur, akhirnya bisa jadi prustasi,
malas, dan lambat laun bisa ikut-ikutan korup, yang pada mualanya hanya satu orang saja
sehingga berdampak pada masyarakat yang lainnya.
B.5 Upaya yang dapat di tempuh dalam pemberantasan korupsi
Upaya untuk penanggulangan (hukum pidana) korupsi yanag ada didalam masyarakat yaitu
lewat perundang-undangan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah
kebajikan(policy). Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (inggris) atau politiek
(Belnda), maka istilah kebijakan hukum pidana disebut dengan istilah politik hukum pidana.
Dimana istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan penal policy, criminal law policy
15. atau stfrechtspolitiek. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari
politik hukum maupaun dari politik kriminal. Jadi usaha penanggulangan itu dapat dilakukan
atau dilaksanakan dengan cara melaporkan atau menyerahkan kasus tindak pidana korupsi
kepada pihak penegak hukum (polisi, jaksa, KPK) untuk dapat diproses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. (Tomita Juniarta Sitompul et.al. 2008:113-114).
Dan juga selain solusi yang telah dipaparkan oleh Tomita Juniarta Sitompul bahwasanya
masih ada solusi yang paling ampuh untuk mengatasi korupsi dikalangan masyarakat yaitu
dengan penanaman karakter, yang mana penanaman karakter tersebut dilakukan dengan
pendidikan karena pendidikan bisa memberikan arahan dan tujuan yang baik untuk tidak
melakukan korupsi. Seperti perkataan Uhar Suharsapura yang menyatakan bahwa: “
pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan bangsa baik sebagai
pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter
bangsa.” (2005:35)
Selain itu upaya yang efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, Hanif
Pradipta (41515120041) (2016 )yaitu dengan cara :
Membangun Hukum dengan Kuat – Hukum adalah pilar keadilan. Ketika hukum tak sanggup
lagi menegakkan keadilan, maka kepercayaan publik pada institusi ini akan berkurang. Oleh
karena itu seorang penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam mengadili dan berikanlah
hukuman paling berat jika seseorang terbukti melakukan tindakan korupsi, seperti
dimiskinkan atau hukuman mati jika perlu.
Menciptakan Pendidikan Anti Korupsi – Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur
pendidikan harus dilaksanakan karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan
merupakan tempat yang sangat startegis untuk membina generasi muda agar
menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk antikorupsi.
Membangun Pendidikan Moral Sedini Mungkin – Jika seseorang memiliki moral
yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang. Oleh karena itu
sangat penting sekali membekali pendidikan moral pada generasi muda.
Pembekalan pendidikan Religi yang Intensif – Semua agama mengajarkan pada
kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kita berbuat untuk merugikan
orang lain, seperti korupsi. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk menumbuhkan
kesadaran religi pada anak agar ketika dewasa memiliki moral dan mentalitas yang
baik.
16. C. PENUTUP
C.1 KESIMPULAN
korupsi yang terjadi dilingkungan masyarakat dikarenakan 2 (dua) faktor yaitu faktor
internal dan faktor eksternal. Yang dimana kedua faktor tersebut menjadi penunjang
terjadinya korupsi dikalangan masyarakat. Dari faktor internalnya kurangnya gaji dalam
kehidupannya menjadi pendorong utama orang melakukan korupsi/korporasi, seperti
sesesorang nekat untuk melakukan pekerjaan haram itu karena dorongan untuk supaya
menafkahi/menghidupi keluarganya, itu untuk kalangan masyarakat. Akan tetapi pada
kalangan pemerintahan melakukan korupsi itu bukan karena kebutuhan akan tetapi karena
keserakahannya untuk menumpuk harta dan barang-barang yang sangat mahal sehingga
orang-orang disekelilingnya tidaklah bisa memiliki seperti yang dimilikinya. Dan juga tidak
dapat dipungkiri bahwasanya dimasyarakat itu orang melakukan korupsi itu bukan hanya
kebutuhan hidupnya akan tetapi ada juga yang karena keserakahannya.
Dan dilihat dari faktor eksternalnya bahwa pengaruh lingkunganlah yang menjadi
mewabahnya korupsi, yang mana kalau disuatu masyarakat tertentu mayoritas melakukan
korupsi pasti yang lainnya melakukan korupsi. Dan juga karena peluang, walaupun orang itu
sangat alim kalau sudah dihadapkan dengan yang namanya uang pasti tidak akan mengilah
dan pasti akan mengambilnya. Dan korupsi merupakan masalah yang sangat sulit dihilangkan
didunia khususnya Indonesia, karena korupsi tergantung pada karakter seseorang itu sendiri,
dan karaktrer seseorang tidaklah sama dengan karakter orang yang lainnya. Dan untuk
mengatasinya pendidikanlah obat yang cocok untuk mengatasi yang namanya korupsi, karena
pendidikan bisa merubah karakter seseorang. Dan walaupun hanya hukuman yang sering
dipakai oleh pemerintah untuk membuat jera para koruptor, akan tetapi para koruptor tidak
akan jera untuk melakukan korupsi karena pasti menurut mereka uang adalah segalanya, tak
menampik orang kaya ataupun rakyat jelata pasti butuh akan uang.
17. DAFTAR PUSTAKA
Nabilla Tashandra, Bayu Galih. 2016, “Ini Perilaku Koruptif yang Biasa Terjadi di
Lingkungan Masyarakat”,
(http://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/15204551/Ini.Perilaku.Koruptif.yang.Bi
asa.Terjadi.di.Lingkungan.Masyarakat) di akses sabtu 10 desember 2016, jam 17:00
Demartoto, Argiyo, 2007, Perilaku Korupsi di Era Otonomi Daerah: Fakta Empiris dan
Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Spirit Publik, No. 2 Tahun 2007
Suharsaputra, Uhar. 2009. “Budaya Korupsi Dan Korupsi Budaya: Tanatangan Bagi Budaya
Pendidikan.” Jurnal Dialog Kebijakan Publik
Skripsi Juniarta Sitompul, Tomita. 2008. Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang
Dilakukan Oleh Karyawan PT. Bank Mandiri (Studi Kasus No. 2120/PID. B/2006
PN. Mdn). Medan: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum (di downloadjum’at
9 desember 2016, jam 13:00)
Noname. 2012, “factor-factor penyebab korupsi PDF”
( http://suwarnatha.org/wp-content/uploads/2016/02/Faktor-Penyebab-Korupsi.pdf )
di download jum’at 9 desember 2016,jam 20:22
Hanif Pradipta (41515120041). 2016, “PEMBERANTASAN KORUPSI”
(http://mkcu.elearning.mercubuana.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=118191) di akses
pada 10 desember 2016 jam 15:00
