SlideShare a Scribd company logo
Perbandingan
Administrasi
Negara Arab Saudi
Vs Indonesia
TODAY’S TOPICS
Apa yang menjadi perbangingan?
Ideologi Negara
.
Bentuk Negara &
Pemerintahan
Sistem Politik & Sistem
Hukum
Struktur Kelembagaan
.
Sosial Budaya &
Ekonomi Mekanisme Pemilihan
Pemimpin Negara
Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah salah satu negara penghasil dan
pengekspor minyak terbesar di Dunia yang berada di kawasan Asia
Barat Daya (kawasan Timur Tengah). Negara yang mencakup hampir
seluruh semenanjung Arabia dan memiliki nama lengkap Kingdom of
Saudi Arabia (Kerajaan Arab Saudi) ini memiliki luas wilayah sebesar
2.149.690 km2dengan jumlah penduduk sebanyak 28.571.770 jiwa
(data 2017). Mayoritas penduduknya adalah etnis Arab yang beragama
Islam. Bahasa resmi Arab Saudi adalah bahasa Arab.
IDEOLOGI
Ideologi Arab Saudi adalah Ideologi Islam, yaitu sistem politik yang
berdasar akidah agama Islam. istilah dan definisi ideologi Islam
mempunyai istilah dan definisi yang berbeda-beda di antara para
pemikir terkemuka Islam.
BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN
 Bentuk Negara Arab Saudi adalah Kesatuan
(Sentralis). Pemerintahan Arab Saudi terbagi atas 13 propinsi yang
diperintah langsung oleh Raja. Undang-undang, pejabat pemerintah,
dan pengadilan seluruhnya ada dibawah otorisasi Raja.
 Bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh Arab Saudi adalah Monarki
Absolut yaitu bentuk pemerintahan yang kepala negara dan kepala
pemerintahannya adalah seorang Raja.
SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dianut Arab Saudi adalah
sistem presidensil (raja). Dengan demikian kekuasaan eksekutif Arab
Saudi dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligus menjabat
sebagai perdana menteri, panglima tertinggi angkatan perang, dan
pimpinan agama tertinggi,penjaga dua tempat suci (Mekkah dan
Madinah), mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri,
menafsirkan hukum. Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putra
mahkota. Putra mahkota ini ditentukan oleh raja, asalkan tetap diambil
dari keturunan Abdul Aziz. Putra mahkota bahkan dapat memerintah
atas nama raja, bahkan sebelum mahkota diestafetkan.
SISTEM POLITIK DAN SISTEM HUKUM
 Parlemen Arab Saudi berbentuk Unikameral (Council of Ministers).
 Menghadapi era globalisasi, Arab Saudi membentuk badan legislatif yang
disebut Majelis Syura. Sistem pernerintahan daerah dibagi atas beberapa
wilayah propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur,
sedangkan beberapa kota penting dipimpin oleh walikota. Gubernur dan
walikota diangkat atas persetujuan raja.
 Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif pelaksana
raja.Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan
dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja
memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan
Abdul Aziz.Majlis asShura adalah dewan konsultatif.Anggotanya sekitar
120 orang.Tugas mereka adalah memberi nasehat kepada raja.Anggota
majelis ini pun diangkat dan diberhentikan oleh raja.
SISTEM POLITIK DAN SISTEM HUKUM
 Sistem hukum bersumber dari Al-Qur’an yang penjabarannya
diambil dari Hadis. Di samping itu juga berlaku hukum adat dan
hukum suku-suku. Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi
pengawas Pengadilan yang diangkat oleh raja.
 Kepala pengadilan biasanya berasal dari bangsawan ataupun
keturunan al-Wahhab. Menteri Kehakiman Arab Saudi biasanya juga
menjadi Grand Mufti. Setiap hakim diangkat dan diberhentikan oleh
Raja.
 Ulama adalah lembaga yang ada dalam hukum dasar Arab Saudi
yang fungsinya menjadi metode penafsiran hukum Islam yaitu Ijma
(konsensus) dan Shura (Konsultasi). Anggota Ulama terdiri atas
keturuan Abdul Aziz dan al-Wahhab. Ulama ini dikepalai oleh Grand
Mufti.
STRUKTUR KELEMBAGAAN
 Badan Eksekutif
Dewan Menteri (Council of Ministers/Majlis Al-Wuzara) terdiri dari: PM (Raja
bertindak sebagai ketua), Wakil PM, Menteri-Menteri, Menteri Negara, dan
Penasehat Raja. Dewan Menteri bertemu setiap hari Senin membahas kebijakan
pemerintahan dan pengawasan pelaksanaannya. Masa tugas para menteri selama 4
tahun dan dapat diperpanjang.
 Badan Legislatif
Majelis Permusyawaratan (Majlis Ash-Shura/Consultative Council) dibentuk tanggal
1 Maret 1992. Semula keanggotaannya hanya 60 orang, kemudian bertambah
menjadi 90 orang dan 120 orang. Tahun 2005 keanggotaannya menjadi 150 orang
dan seorang ketua yang ditunjuk oleh Raja dengan masa bakti 4 tahun. Majelis
Permusyawaratan memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan UU atau
mengamandemen UU serta menyampaikan pendapat mengenai berbagai kebijakan
pemerintah.
 Badan Yudikatif
Dewan Tinggi Peradilan (Supreme Council of Judiciary/SCJ) mengatur administratif
badan peradilan dan menangani masalah kewenangan mengadili (kompetensi). SCJ
beranggotakan 11 orang yang dipilih dari para ulama terkemuka.
Sistem Peradilan
Peradilan Syariah, kewenangannya menangani seluruh perkara, terdiri 3
tingkatan:
• Pengadilan tingkat pertama:
- Summary Courts menangani perkara pidana (kriminal).
- General Courts (pengadilan umum) menangani perkara perdata di luar
peradilan khusus.
- Appelate Courts (pengadilan tingkat banding) yang berada di 13 propinsi.
- Supreme Court (pengadilan tingkat kasasi).
• Peradilan administratif (Board of Grievances/Diwan Al-Mazalim),
kewenangannya menangani perkara dimana pihaknya Negara.
• Peradilan khusus. Labor Courts (sengketa terkait
ketenagakerjaan),Commercial Courts (sengketa dagang), Family
Courts (menangani perkara masalah perkawinan dan kekerasan di
rumah tangga).
• Selain itu dibentuk juga seksi khusus bagi penyelesaian perkara di luar
pengadilan.
Dewan Ulama Senior (Council of Senior Ulama)
Dibentuk tahun 1971 oleh Raja Faisal merupakan badan penting yang memberikan
nasehat kepada Raja dan Dewan Kabinet agar kebijakan pemerintah sesuai dengan
hukum Syariah.
Komisi-komisi Majelis Syura
1. Komisi Urusan Keislaman, Peradilan dan Hak Asasi Manusia.
2. Komisi Urusan Sosial, Keluarga dan Pemuda.
3. Komisi Urusan Ekonomi dan Energi.
4. Komisi Urusan Keamanan.
5. Komisi Administrasi, SDM dan Petisi.
6. Komisi Urusan Pendidikan dan Riset.
7. Komisi Urusan Kebudayaan dan Informasi.
8. Komisi Urusan Luar Negeri.
9. Komisi Perairan, Infrastruktur dan Layanan Umum.
10. Komisi Urusan Kesehatan dan Lingkungan.
11. Komisi Urusan Keuangan.
12. Komisi Tranportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi.
Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi di Negara Arab Saudi
Tata Sosial Bangsa Arab
Bangsa Arab terkenal dengan bangsa yang pemberani di dalam membela pendiriannya. Mereka tidak
mau mengubah tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan. Bangsa Arab pada saat itu tidak mau
dijajah dan tidak mau mengalah, sehingga sering kali terjadi peperangan antar suku. Namun demikian,
mereka memiliki kebiasaan yang baik yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu.
Penduduk Dan Pembagian Wilayah
Wilayah Arab Saudi terbagi atas 13 provinsi atau manatiq (jamak dari mantiqah), yakni:
1. Bahah
2. Hududusy Syamaliyah
3. Jauf
4. Madinah
5. Qasim
6. Riyadh
7. Syarqiyah (Provinsi Timur)
8. 'Asir
9. Ha'il
10. Jizan
11. Makkah
12. Najran
13. Tabuk
Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi di Negara Arab Saudi
Pola komunikasi
Secara umum, pola komunikasi orang Arab termasuk tipe komunikasi
yang sangat ekspresif. Tipe ini memadukan bahasa verbal dengan
nonverbal sekaligus, seperti berbicara dengan mimik, gerak tubuh
(gesture), dan pendukung nonverbal lainnya untuk meyakinkan lawan
bicaranya.
Contohnya, ketika bertemu dengan kawan akrab, mereka terbiasa
saling merangkul seraya mencium pipi mitranya dengan bibir. Bisa jadi
ini dianggap perilaku nyeleneh oleh bangsa lain, termasuk orang
Indonesia. Memang, orang lain yang tidak memahami budaya Arab
akan menganggap prilaku tersebut sebagai perilaku homoseksual.
Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi di Negara Arab Saudi
• Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di
kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan
Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan
gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan
olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu
untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.
• Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan
Petrokimia terutama setelah ditemukannya sumber sumber minyak
pada tanggal 3 Maret 1938.
• Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu
pada sumber air alam (oase) juga didirikan industri desalinasi Air
Laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka
kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang.
Mekanisme Pemilihan Kepala Pemerintahan dan(atau) Kepala Negara di Arab Saudi
Tidak ada pemilihan umum untuk memilih Raja dan tak ada partai
politik. Kalaupun ada hanya untuk memilih pemimpin lembaga legislatif
dan yudikatif yang juga ditentukan oleh Raja. Sebagai negara dengan
sistem pemerintahan yang monarki absolut, Raja Arab Saudi memang
punya kekuasaan yang sangat besar.
Di atas sistem pemerintahan seperti itulah putra dan penerus Abdul
Aziz mengikuti jejak langkahnya dalam memimpin Arab Saudi. Mereka
adalah Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, Raja Abdullah
dan yang kini berkuasa, Raja Salman.
PERINGKAT KORUPSI
Negara Arab peringkat 57 dunia
Negara Indonesia peringkat 96 dunia
Persamaan dan Perbedaan Arab Saudi
dengan Indonesia
Arab Saudi Indonesia
Bentuk negara Kesatuan Monarki Kesatuan Republik
Ideologi Islam Pancasila
Sistem pemerintahan Monarki Absolut Presidensial
Sistem kekuasaan Monarki Demokrasi
Sistem politik Unikameral Bikameral
Sistem Kepartaian Tidak ada partai Multipartai
Sistem Hukum/Konstitusi Al-Qura’an UUD 1945
Mekanisme pemilihan Berdasarkan keturunan Pemilu
Iklim 2 iklim (Tropis dan Subtropis) 3 iklim ( iklim musim, tropis, laut)
Budaya Monokultur multikultur
Sistem Ekonomi Memanfaatkan SDA Memanfaatkan SDA
Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan
Arab Saudi:
NO. KELEBIHAN KELEMAHAN
1. Faktor kebaikan bersama menyebabkan
adanya kesamaan hak individu.
Adanya kekuasaan dinasti
sehingga rakyat harus terima
siapa pun penerus pemimpin
sebelumnya.
2. Faktor identitas bersama adanya penyatuan
masyarakat dalam sistem politik ialah faktor
primordial, seperti suku bangsa, ras, dan
agama.
Adanya kekuasaan dinasti
sehingga rakyat harus terima
siapa pun penerus pemimpin
sebelumnya.
3. Adanya kekuasaan diktator.
4. Tidak ada persamaan dan
kebebasan politik. Ada
stratifikasi nilai, ekonomi, dan
modal.
Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan
Indonesia:
NO. KELEBIHAN KELEMAHAN
1. Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu
seperti pembuatan keputusan-keputusan politik baik
secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang
mereka pilih.
Terjadi konflik diantara
masyarakat, apabila mereka
terlibat dalam hal politik yang
sama dan memiliki pandangan
yang berbeda
2. Warga negara memiliki kebebasan atau
kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan
yang telah mencakup dalam hak asasi manusia
(seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan
hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan,
dan hak pribadi).
Dengan adanya kebebasan
mengemukakan pendapat, maka
masyarakat sewenang-wenang
mengeluarkan isi hatinya,
meskipun bersifat negatif yang
biasanya ditujukan kepada
pemerintah yang kurang
disenangi.
NO. KELEBIHAN KELEMAHAN
3. Masyarakat yang telah memenui syarat tertentu
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan
pemerintahan (pemilu). Penduduk memilih secara
rahasia tanpa ada unsur paksaan.
Belum mampu menjamin keadilan
ditributif, karena hakikat politik
yang memberikan peluang arena
bersaing.
4. Masyarakat yang telah memenui syarat tertentu
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan
pemerintahan (pemilu). Penduduk memilih secara
rahasia tanpa ada unsur paksaan.
Proses kemajuan ekonomi yang
sudah dicapai saat ini akan
berantakan karena pemerintah
kualahan dalam melaksanakan
kepemimpinannya karena adanya
perbedaan suku, bahasa, dan lain-
lain yang menyebabkan prinsip
mereka juga berbeda.
5. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
bermusyawara untuk mencapai mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan
kekeluargaan.
NO ELEMEN NEGARA Indonesia Arab
1
Luas 1.904.569 km2 2.149.690 km2
2
Jumlah Penduduk 260.580.739 jiwa 28.571.770 jiwa
3
Bentuk Negara Kesatuan Kesatuan
4
Bentuk Pemerintahan Presidensil Monarki Absolut (Kerajaan)
5
Sistem Pemerintahan Presidensil Presidensil
6
a. Lembaga Eksekutif Presiden dan para menteri Dewan Menteri (Council of Ministers/Majlis Al-Wuzara)
terdiri dari: PM (Raja bertindak sebagai ketua), Wakil
PM, Menteri-Menteri, Menteri Negara, dan Penasehat
Raja.
b. Mekanisme pemilihan
pimpinan eksekutif
Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali oleh rakyat
maksimal periode 2 kali
Para menteri dipilih dan diangkat oleh presiden
Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja yang dipilih
berdasarkan garis keturununan atau orang yang diberi
kekuasaan langsung oleh raja.
Dewan menteri dipilih dan diangkat oleh raja
b. Mekanisme
Pemilihan Legislatif
Dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun
sekali
Dipilih dan diangkat oleh Raja
8
Lembaga Yudikatif MA, MK, KY Dewan Tinggi Peradilan (Supreme
Council of Judiciary/SCJ) mengatur
administratif badan peradilan dan
menangani masalah kewenangan
mengadili (kompetensi)
9
Lembaga Keuangan Lembaga keuangan bank terdiri dari
Bank Sentral : Bank Indonesia
Bank Umum : Bank BNI, BRI, Mandiri
dll
Lembaga keuangan bukan bank terdiri
dari
Pegadaian, bursa efek, perusahaan
asuransi, lembaga dana pension,
koperasi simpan pinjam
Saudi Arabian Monetary Authority
10
Hubungan antar
lembaga negara
Majelis Permusyawaratan Rakyat
melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,
baik apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela maupun
apabila terbukti tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
Raja menjadi Perdana Menteri dan
didampingi saat menjalankan tugas-
tugasnya oleh anggota Dewan Menteri
berdasarkan undang-undang
Raja berhak membubarkan dan
membentuk kembali Dewan Menteri.
11
Pendapatan perkapita US$ 3.876,8 21,057.33 USD
Raja Arab Saudi yang pernah menjabat
“There are only two ways to live your life. One is as though
nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracle.”
- Albert Einstein
Raja Arab Saudi yang pernah menjabat
That’s all. Thank you! 
Any Questions?

More Related Content

What's hot

Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
rabu12
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
nurul khaiva
 
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Idik Saeful Bahri
 
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaPerbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Siti Sahati
 
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraMakalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Amphie Yuurisman
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiataufin
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
Produk Hukum
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Siti Sahati
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
Siti Sahati
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Wandi Suhardi
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Lestari Moerdijat
 
Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraIr. Zakaria, M.M
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Perbandingan administrasi negara Australia Vs Indonesia
Perbandingan administrasi negara Australia Vs IndonesiaPerbandingan administrasi negara Australia Vs Indonesia
Perbandingan administrasi negara Australia Vs Indonesia
Siti Sahati
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
Harles Janang
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
Nina Ruspina
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanMuhamad Yogi
 

What's hot (20)

Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
 
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
 
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaPerbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
 
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraMakalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
 
Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negara
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Perbandingan administrasi negara Australia Vs Indonesia
Perbandingan administrasi negara Australia Vs IndonesiaPerbandingan administrasi negara Australia Vs Indonesia
Perbandingan administrasi negara Australia Vs Indonesia
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Sistem pemerintahan inggris
Sistem pemerintahan inggrisSistem pemerintahan inggris
Sistem pemerintahan inggris
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 

Similar to Perbandingan administrasi negara Arab Saudi vs Indonesia

Sistem administrasi negara monarki arab
Sistem administrasi negara monarki arabSistem administrasi negara monarki arab
Sistem administrasi negara monarki arabAfiif Anshori
 
Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Sistem Pemerintahan Negara Timur TengahSistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Presentasi Fiqh Siyasah 7
Presentasi Fiqh Siyasah 7Presentasi Fiqh Siyasah 7
Presentasi Fiqh Siyasah 7Marhamah Saleh
 
Islam menyemai ketamadunan unggul
Islam menyemai ketamadunan unggulIslam menyemai ketamadunan unggul
Islam menyemai ketamadunan unggul
UiTM Terengganu Kampus Rekreasi Bukit Besi
 
sistem kehidupan dalam islam
sistem kehidupan dalam islamsistem kehidupan dalam islam
sistem kehidupan dalam islam
Imanina Baim
 
CTU 151
CTU 151CTU 151
CTU 151
Mirza Azmil
 
Sumpah keramat dan mubaya'ah
Sumpah keramat dan mubaya'ahSumpah keramat dan mubaya'ah
Sumpah keramat dan mubaya'ah
Hazim Hg
 
SYARAT ISLAM TENTANG KHILAFAH
SYARAT ISLAM TENTANG KHILAFAHSYARAT ISLAM TENTANG KHILAFAH
SYARAT ISLAM TENTANG KHILAFAH
hafidahoktaviani
 
Negara dalam perspektif hukum islam
Negara dalam perspektif hukum islamNegara dalam perspektif hukum islam
Negara dalam perspektif hukum islamsesukakita
 
Ctu085sistemkehidupandalamislamgroupira 130917041834-phpapp02
Ctu085sistemkehidupandalamislamgroupira 130917041834-phpapp02Ctu085sistemkehidupandalamislamgroupira 130917041834-phpapp02
Ctu085sistemkehidupandalamislamgroupira 130917041834-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Umar bin khattab
Umar bin khattabUmar bin khattab
Umar bin khattab
Membangun city
 
PENYEBARAN ISLAM ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH
PENYEBARAN ISLAM ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAHPENYEBARAN ISLAM ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH
PENYEBARAN ISLAM ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH
mazmumtaz
 
Anggaran dasar nahdlatul ulama
Anggaran dasar nahdlatul ulamaAnggaran dasar nahdlatul ulama
Anggaran dasar nahdlatul ulama
Yusuf Hasyim Addakhil
 
Negara hukum dalam islam
Negara hukum dalam islamNegara hukum dalam islam
Negara hukum dalam islamnilapermatasari
 
LK4- RESUME .docx
LK4- RESUME .docxLK4- RESUME .docx
LK4- RESUME .docx
Soufani Akbar
 
Kel 4 ski kls 11 iai
Kel 4 ski kls 11 iaiKel 4 ski kls 11 iai
Kel 4 ski kls 11 iai
ahmadfarobi29
 
hubungan etnik bab 7
hubungan etnik bab 7hubungan etnik bab 7
hubungan etnik bab 7
wsalwa2
 
Nota pendidikan sivik
Nota pendidikan sivikNota pendidikan sivik
Nota pendidikan sivikSyIrah Ismail
 
S3 luki haryani_saudi arabia
S3 luki haryani_saudi arabiaS3 luki haryani_saudi arabia
S3 luki haryani_saudi arabiaRyaniie Dealova
 
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
Septian Muna Barakati
 

Similar to Perbandingan administrasi negara Arab Saudi vs Indonesia (20)

Sistem administrasi negara monarki arab
Sistem administrasi negara monarki arabSistem administrasi negara monarki arab
Sistem administrasi negara monarki arab
 
Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Sistem Pemerintahan Negara Timur TengahSistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
 
Presentasi Fiqh Siyasah 7
Presentasi Fiqh Siyasah 7Presentasi Fiqh Siyasah 7
Presentasi Fiqh Siyasah 7
 
Islam menyemai ketamadunan unggul
Islam menyemai ketamadunan unggulIslam menyemai ketamadunan unggul
Islam menyemai ketamadunan unggul
 
sistem kehidupan dalam islam
sistem kehidupan dalam islamsistem kehidupan dalam islam
sistem kehidupan dalam islam
 
CTU 151
CTU 151CTU 151
CTU 151
 
Sumpah keramat dan mubaya'ah
Sumpah keramat dan mubaya'ahSumpah keramat dan mubaya'ah
Sumpah keramat dan mubaya'ah
 
SYARAT ISLAM TENTANG KHILAFAH
SYARAT ISLAM TENTANG KHILAFAHSYARAT ISLAM TENTANG KHILAFAH
SYARAT ISLAM TENTANG KHILAFAH
 
Negara dalam perspektif hukum islam
Negara dalam perspektif hukum islamNegara dalam perspektif hukum islam
Negara dalam perspektif hukum islam
 
Ctu085sistemkehidupandalamislamgroupira 130917041834-phpapp02
Ctu085sistemkehidupandalamislamgroupira 130917041834-phpapp02Ctu085sistemkehidupandalamislamgroupira 130917041834-phpapp02
Ctu085sistemkehidupandalamislamgroupira 130917041834-phpapp02
 
Umar bin khattab
Umar bin khattabUmar bin khattab
Umar bin khattab
 
PENYEBARAN ISLAM ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH
PENYEBARAN ISLAM ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAHPENYEBARAN ISLAM ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH
PENYEBARAN ISLAM ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH
 
Anggaran dasar nahdlatul ulama
Anggaran dasar nahdlatul ulamaAnggaran dasar nahdlatul ulama
Anggaran dasar nahdlatul ulama
 
Negara hukum dalam islam
Negara hukum dalam islamNegara hukum dalam islam
Negara hukum dalam islam
 
LK4- RESUME .docx
LK4- RESUME .docxLK4- RESUME .docx
LK4- RESUME .docx
 
Kel 4 ski kls 11 iai
Kel 4 ski kls 11 iaiKel 4 ski kls 11 iai
Kel 4 ski kls 11 iai
 
hubungan etnik bab 7
hubungan etnik bab 7hubungan etnik bab 7
hubungan etnik bab 7
 
Nota pendidikan sivik
Nota pendidikan sivikNota pendidikan sivik
Nota pendidikan sivik
 
S3 luki haryani_saudi arabia
S3 luki haryani_saudi arabiaS3 luki haryani_saudi arabia
S3 luki haryani_saudi arabia
 
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
 

More from Siti Sahati

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas Penduduk
Siti Sahati
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
Siti Sahati
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Siti Sahati
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali Mutu
Siti Sahati
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)
Siti Sahati
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy
Siti Sahati
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Siti Sahati
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu
Siti Sahati
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Siti Sahati
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Siti Sahati
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa Produktif
Siti Sahati
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Siti Sahati
 
Stress Kerja
Stress KerjaStress Kerja
Stress Kerja
Siti Sahati
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis Kependudukan
Siti Sahati
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Siti Sahati
 
Measuring Human Development
Measuring Human DevelopmentMeasuring Human Development
Measuring Human Development
Siti Sahati
 
Analisis SWOT
Analisis SWOTAnalisis SWOT
Analisis SWOT
Siti Sahati
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Siti Sahati
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis Transek
Siti Sahati
 
Photo Mapping
Photo MappingPhoto Mapping
Photo Mapping
Siti Sahati
 

More from Siti Sahati (20)

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas Penduduk
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen Mutu
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali Mutu
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa Produktif
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
 
Stress Kerja
Stress KerjaStress Kerja
Stress Kerja
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis Kependudukan
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
 
Measuring Human Development
Measuring Human DevelopmentMeasuring Human Development
Measuring Human Development
 
Analisis SWOT
Analisis SWOTAnalisis SWOT
Analisis SWOT
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis Transek
 
Photo Mapping
Photo MappingPhoto Mapping
Photo Mapping
 

Recently uploaded

LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 

Recently uploaded (20)

LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 

Perbandingan administrasi negara Arab Saudi vs Indonesia

  • 2. TODAY’S TOPICS Apa yang menjadi perbangingan? Ideologi Negara . Bentuk Negara & Pemerintahan Sistem Politik & Sistem Hukum Struktur Kelembagaan . Sosial Budaya & Ekonomi Mekanisme Pemilihan Pemimpin Negara
  • 3. Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak terbesar di Dunia yang berada di kawasan Asia Barat Daya (kawasan Timur Tengah). Negara yang mencakup hampir seluruh semenanjung Arabia dan memiliki nama lengkap Kingdom of Saudi Arabia (Kerajaan Arab Saudi) ini memiliki luas wilayah sebesar 2.149.690 km2dengan jumlah penduduk sebanyak 28.571.770 jiwa (data 2017). Mayoritas penduduknya adalah etnis Arab yang beragama Islam. Bahasa resmi Arab Saudi adalah bahasa Arab.
  • 4. IDEOLOGI Ideologi Arab Saudi adalah Ideologi Islam, yaitu sistem politik yang berdasar akidah agama Islam. istilah dan definisi ideologi Islam mempunyai istilah dan definisi yang berbeda-beda di antara para pemikir terkemuka Islam.
  • 5. BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN  Bentuk Negara Arab Saudi adalah Kesatuan (Sentralis). Pemerintahan Arab Saudi terbagi atas 13 propinsi yang diperintah langsung oleh Raja. Undang-undang, pejabat pemerintah, dan pengadilan seluruhnya ada dibawah otorisasi Raja.  Bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh Arab Saudi adalah Monarki Absolut yaitu bentuk pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Raja.
  • 6. SISTEM PEMERINTAHAN Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dianut Arab Saudi adalah sistem presidensil (raja). Dengan demikian kekuasaan eksekutif Arab Saudi dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligus menjabat sebagai perdana menteri, panglima tertinggi angkatan perang, dan pimpinan agama tertinggi,penjaga dua tempat suci (Mekkah dan Madinah), mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri, menafsirkan hukum. Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putra mahkota. Putra mahkota ini ditentukan oleh raja, asalkan tetap diambil dari keturunan Abdul Aziz. Putra mahkota bahkan dapat memerintah atas nama raja, bahkan sebelum mahkota diestafetkan.
  • 7. SISTEM POLITIK DAN SISTEM HUKUM  Parlemen Arab Saudi berbentuk Unikameral (Council of Ministers).  Menghadapi era globalisasi, Arab Saudi membentuk badan legislatif yang disebut Majelis Syura. Sistem pernerintahan daerah dibagi atas beberapa wilayah propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan beberapa kota penting dipimpin oleh walikota. Gubernur dan walikota diangkat atas persetujuan raja.  Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif pelaksana raja.Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz.Majlis asShura adalah dewan konsultatif.Anggotanya sekitar 120 orang.Tugas mereka adalah memberi nasehat kepada raja.Anggota majelis ini pun diangkat dan diberhentikan oleh raja.
  • 8. SISTEM POLITIK DAN SISTEM HUKUM  Sistem hukum bersumber dari Al-Qur’an yang penjabarannya diambil dari Hadis. Di samping itu juga berlaku hukum adat dan hukum suku-suku. Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi pengawas Pengadilan yang diangkat oleh raja.  Kepala pengadilan biasanya berasal dari bangsawan ataupun keturunan al-Wahhab. Menteri Kehakiman Arab Saudi biasanya juga menjadi Grand Mufti. Setiap hakim diangkat dan diberhentikan oleh Raja.  Ulama adalah lembaga yang ada dalam hukum dasar Arab Saudi yang fungsinya menjadi metode penafsiran hukum Islam yaitu Ijma (konsensus) dan Shura (Konsultasi). Anggota Ulama terdiri atas keturuan Abdul Aziz dan al-Wahhab. Ulama ini dikepalai oleh Grand Mufti.
  • 9. STRUKTUR KELEMBAGAAN  Badan Eksekutif Dewan Menteri (Council of Ministers/Majlis Al-Wuzara) terdiri dari: PM (Raja bertindak sebagai ketua), Wakil PM, Menteri-Menteri, Menteri Negara, dan Penasehat Raja. Dewan Menteri bertemu setiap hari Senin membahas kebijakan pemerintahan dan pengawasan pelaksanaannya. Masa tugas para menteri selama 4 tahun dan dapat diperpanjang.  Badan Legislatif Majelis Permusyawaratan (Majlis Ash-Shura/Consultative Council) dibentuk tanggal 1 Maret 1992. Semula keanggotaannya hanya 60 orang, kemudian bertambah menjadi 90 orang dan 120 orang. Tahun 2005 keanggotaannya menjadi 150 orang dan seorang ketua yang ditunjuk oleh Raja dengan masa bakti 4 tahun. Majelis Permusyawaratan memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan UU atau mengamandemen UU serta menyampaikan pendapat mengenai berbagai kebijakan pemerintah.  Badan Yudikatif Dewan Tinggi Peradilan (Supreme Council of Judiciary/SCJ) mengatur administratif badan peradilan dan menangani masalah kewenangan mengadili (kompetensi). SCJ beranggotakan 11 orang yang dipilih dari para ulama terkemuka.
  • 10. Sistem Peradilan Peradilan Syariah, kewenangannya menangani seluruh perkara, terdiri 3 tingkatan: • Pengadilan tingkat pertama: - Summary Courts menangani perkara pidana (kriminal). - General Courts (pengadilan umum) menangani perkara perdata di luar peradilan khusus. - Appelate Courts (pengadilan tingkat banding) yang berada di 13 propinsi. - Supreme Court (pengadilan tingkat kasasi). • Peradilan administratif (Board of Grievances/Diwan Al-Mazalim), kewenangannya menangani perkara dimana pihaknya Negara. • Peradilan khusus. Labor Courts (sengketa terkait ketenagakerjaan),Commercial Courts (sengketa dagang), Family Courts (menangani perkara masalah perkawinan dan kekerasan di rumah tangga). • Selain itu dibentuk juga seksi khusus bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan.
  • 11. Dewan Ulama Senior (Council of Senior Ulama) Dibentuk tahun 1971 oleh Raja Faisal merupakan badan penting yang memberikan nasehat kepada Raja dan Dewan Kabinet agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hukum Syariah. Komisi-komisi Majelis Syura 1. Komisi Urusan Keislaman, Peradilan dan Hak Asasi Manusia. 2. Komisi Urusan Sosial, Keluarga dan Pemuda. 3. Komisi Urusan Ekonomi dan Energi. 4. Komisi Urusan Keamanan. 5. Komisi Administrasi, SDM dan Petisi. 6. Komisi Urusan Pendidikan dan Riset. 7. Komisi Urusan Kebudayaan dan Informasi. 8. Komisi Urusan Luar Negeri. 9. Komisi Perairan, Infrastruktur dan Layanan Umum. 10. Komisi Urusan Kesehatan dan Lingkungan. 11. Komisi Urusan Keuangan. 12. Komisi Tranportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi.
  • 12. Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi di Negara Arab Saudi Tata Sosial Bangsa Arab Bangsa Arab terkenal dengan bangsa yang pemberani di dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan. Bangsa Arab pada saat itu tidak mau dijajah dan tidak mau mengalah, sehingga sering kali terjadi peperangan antar suku. Namun demikian, mereka memiliki kebiasaan yang baik yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Penduduk Dan Pembagian Wilayah Wilayah Arab Saudi terbagi atas 13 provinsi atau manatiq (jamak dari mantiqah), yakni: 1. Bahah 2. Hududusy Syamaliyah 3. Jauf 4. Madinah 5. Qasim 6. Riyadh 7. Syarqiyah (Provinsi Timur) 8. 'Asir 9. Ha'il 10. Jizan 11. Makkah 12. Najran 13. Tabuk
  • 13. Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi di Negara Arab Saudi Pola komunikasi Secara umum, pola komunikasi orang Arab termasuk tipe komunikasi yang sangat ekspresif. Tipe ini memadukan bahasa verbal dengan nonverbal sekaligus, seperti berbicara dengan mimik, gerak tubuh (gesture), dan pendukung nonverbal lainnya untuk meyakinkan lawan bicaranya. Contohnya, ketika bertemu dengan kawan akrab, mereka terbiasa saling merangkul seraya mencium pipi mitranya dengan bibir. Bisa jadi ini dianggap perilaku nyeleneh oleh bangsa lain, termasuk orang Indonesia. Memang, orang lain yang tidak memahami budaya Arab akan menganggap prilaku tersebut sebagai perilaku homoseksual.
  • 14. Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi di Negara Arab Saudi • Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian. • Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan Petrokimia terutama setelah ditemukannya sumber sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. • Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu pada sumber air alam (oase) juga didirikan industri desalinasi Air Laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang.
  • 15. Mekanisme Pemilihan Kepala Pemerintahan dan(atau) Kepala Negara di Arab Saudi Tidak ada pemilihan umum untuk memilih Raja dan tak ada partai politik. Kalaupun ada hanya untuk memilih pemimpin lembaga legislatif dan yudikatif yang juga ditentukan oleh Raja. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang monarki absolut, Raja Arab Saudi memang punya kekuasaan yang sangat besar. Di atas sistem pemerintahan seperti itulah putra dan penerus Abdul Aziz mengikuti jejak langkahnya dalam memimpin Arab Saudi. Mereka adalah Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, Raja Abdullah dan yang kini berkuasa, Raja Salman.
  • 16. PERINGKAT KORUPSI Negara Arab peringkat 57 dunia Negara Indonesia peringkat 96 dunia
  • 17. Persamaan dan Perbedaan Arab Saudi dengan Indonesia Arab Saudi Indonesia Bentuk negara Kesatuan Monarki Kesatuan Republik Ideologi Islam Pancasila Sistem pemerintahan Monarki Absolut Presidensial Sistem kekuasaan Monarki Demokrasi Sistem politik Unikameral Bikameral Sistem Kepartaian Tidak ada partai Multipartai Sistem Hukum/Konstitusi Al-Qura’an UUD 1945 Mekanisme pemilihan Berdasarkan keturunan Pemilu Iklim 2 iklim (Tropis dan Subtropis) 3 iklim ( iklim musim, tropis, laut) Budaya Monokultur multikultur Sistem Ekonomi Memanfaatkan SDA Memanfaatkan SDA
  • 18. Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Arab Saudi: NO. KELEBIHAN KELEMAHAN 1. Faktor kebaikan bersama menyebabkan adanya kesamaan hak individu. Adanya kekuasaan dinasti sehingga rakyat harus terima siapa pun penerus pemimpin sebelumnya. 2. Faktor identitas bersama adanya penyatuan masyarakat dalam sistem politik ialah faktor primordial, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Adanya kekuasaan dinasti sehingga rakyat harus terima siapa pun penerus pemimpin sebelumnya. 3. Adanya kekuasaan diktator. 4. Tidak ada persamaan dan kebebasan politik. Ada stratifikasi nilai, ekonomi, dan modal.
  • 19. Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Indonesia: NO. KELEBIHAN KELEMAHAN 1. Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu seperti pembuatan keputusan-keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Terjadi konflik diantara masyarakat, apabila mereka terlibat dalam hal politik yang sama dan memiliki pandangan yang berbeda 2. Warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan yang telah mencakup dalam hak asasi manusia (seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan, dan hak pribadi). Dengan adanya kebebasan mengemukakan pendapat, maka masyarakat sewenang-wenang mengeluarkan isi hatinya, meskipun bersifat negatif yang biasanya ditujukan kepada pemerintah yang kurang disenangi.
  • 20. NO. KELEBIHAN KELEMAHAN 3. Masyarakat yang telah memenui syarat tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan (pemilu). Penduduk memilih secara rahasia tanpa ada unsur paksaan. Belum mampu menjamin keadilan ditributif, karena hakikat politik yang memberikan peluang arena bersaing. 4. Masyarakat yang telah memenui syarat tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan (pemilu). Penduduk memilih secara rahasia tanpa ada unsur paksaan. Proses kemajuan ekonomi yang sudah dicapai saat ini akan berantakan karena pemerintah kualahan dalam melaksanakan kepemimpinannya karena adanya perbedaan suku, bahasa, dan lain- lain yang menyebabkan prinsip mereka juga berbeda. 5. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara bermusyawara untuk mencapai mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
  • 21. NO ELEMEN NEGARA Indonesia Arab 1 Luas 1.904.569 km2 2.149.690 km2 2 Jumlah Penduduk 260.580.739 jiwa 28.571.770 jiwa 3 Bentuk Negara Kesatuan Kesatuan 4 Bentuk Pemerintahan Presidensil Monarki Absolut (Kerajaan) 5 Sistem Pemerintahan Presidensil Presidensil 6 a. Lembaga Eksekutif Presiden dan para menteri Dewan Menteri (Council of Ministers/Majlis Al-Wuzara) terdiri dari: PM (Raja bertindak sebagai ketua), Wakil PM, Menteri-Menteri, Menteri Negara, dan Penasehat Raja. b. Mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali oleh rakyat maksimal periode 2 kali Para menteri dipilih dan diangkat oleh presiden Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja yang dipilih berdasarkan garis keturununan atau orang yang diberi kekuasaan langsung oleh raja. Dewan menteri dipilih dan diangkat oleh raja
  • 22. b. Mekanisme Pemilihan Legislatif Dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun sekali Dipilih dan diangkat oleh Raja 8 Lembaga Yudikatif MA, MK, KY Dewan Tinggi Peradilan (Supreme Council of Judiciary/SCJ) mengatur administratif badan peradilan dan menangani masalah kewenangan mengadili (kompetensi) 9 Lembaga Keuangan Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral : Bank Indonesia Bank Umum : Bank BNI, BRI, Mandiri dll Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari Pegadaian, bursa efek, perusahaan asuransi, lembaga dana pension, koperasi simpan pinjam Saudi Arabian Monetary Authority 10 Hubungan antar lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Raja menjadi Perdana Menteri dan didampingi saat menjalankan tugas- tugasnya oleh anggota Dewan Menteri berdasarkan undang-undang Raja berhak membubarkan dan membentuk kembali Dewan Menteri. 11 Pendapatan perkapita US$ 3.876,8 21,057.33 USD
  • 23. Raja Arab Saudi yang pernah menjabat
  • 24. “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” - Albert Einstein
  • 25. Raja Arab Saudi yang pernah menjabat
  • 26. That’s all. Thank you!  Any Questions?