Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Studi perbandingan Sistem Pemerintah merupakan sebuah studi perbandingan yang akan membandingkan sistem pemerintahan yang digunakan. Dalam materi ini akan membahas mengenai sistem pemerintahan yang digunakan oleh Negara kawasan Timur Tengah mulai dari : Arab Saudi, Armenia, Bahrain, Iran, dan Irak.
Studi perbandingan Sistem Pemerintah merupakan sebuah studi perbandingan yang akan membandingkan sistem pemerintahan yang digunakan. Dalam materi ini akan membahas mengenai sistem pemerintahan yang digunakan oleh Negara kawasan Timur Tengah mulai dari : Arab Saudi, Armenia, Bahrain, Iran, dan Irak.
Pembentangan slide mengenai Islam menyemai Ketamadunan Unggul dalam bentuk syarahan kepada hadirin di Mesjid dan Surau atau tempat2 Awam. Secara mudah ianya memperkenalkan Islam sebagai ad-Din sebuah cara gaya hidup Islamik yang komprehensif dan sebuah sistem bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah asas-asas Tamadun, Keunikan dan keindahannya sebagai sumber peradaban dan pernah memerintah dunia selama hampir 900 tahun. Kamampuan ajaran Islam membentuk sebuah Tamadun Unggul diakui benar.
*JANGAN MENCURI KERJA ORANG*
Ini adalah hasil kerja saya untuk membantu membuka minda orang tetang tajuk tersebut dan ia sudah di tetapkan tidak 100% betul. Segala cacat cela slid ini LANGSUNG TIDAK DI UBAH.
Semoga kalian suka dengan ppt yang saya buat. Semoga kita bisa lebih dalam mengenal tentang islam, apalagi tentang kekhalifahan nya. Semoga dapat bermanfaat :)
Jangan lupa dishare yaa :)
Infi lebih lanjut :
email : hafidahoktaviani@gmail.com
instagram : @hafidaahh_ (difollow ya gaes)
id line : @hafidaahh_
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...Septian Muna Barakati
1. Pengetian Globalisasi
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Globalisasi
Similar to Perbandingan administrasi negara Arab Saudi vs Indonesia (20)
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
2. TODAY’S TOPICS
Apa yang menjadi perbangingan?
Ideologi Negara
.
Bentuk Negara &
Pemerintahan
Sistem Politik & Sistem
Hukum
Struktur Kelembagaan
.
Sosial Budaya &
Ekonomi Mekanisme Pemilihan
Pemimpin Negara
3. Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah salah satu negara penghasil dan
pengekspor minyak terbesar di Dunia yang berada di kawasan Asia
Barat Daya (kawasan Timur Tengah). Negara yang mencakup hampir
seluruh semenanjung Arabia dan memiliki nama lengkap Kingdom of
Saudi Arabia (Kerajaan Arab Saudi) ini memiliki luas wilayah sebesar
2.149.690 km2dengan jumlah penduduk sebanyak 28.571.770 jiwa
(data 2017). Mayoritas penduduknya adalah etnis Arab yang beragama
Islam. Bahasa resmi Arab Saudi adalah bahasa Arab.
4. IDEOLOGI
Ideologi Arab Saudi adalah Ideologi Islam, yaitu sistem politik yang
berdasar akidah agama Islam. istilah dan definisi ideologi Islam
mempunyai istilah dan definisi yang berbeda-beda di antara para
pemikir terkemuka Islam.
5. BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN
Bentuk Negara Arab Saudi adalah Kesatuan
(Sentralis). Pemerintahan Arab Saudi terbagi atas 13 propinsi yang
diperintah langsung oleh Raja. Undang-undang, pejabat pemerintah,
dan pengadilan seluruhnya ada dibawah otorisasi Raja.
Bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh Arab Saudi adalah Monarki
Absolut yaitu bentuk pemerintahan yang kepala negara dan kepala
pemerintahannya adalah seorang Raja.
6. SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dianut Arab Saudi adalah
sistem presidensil (raja). Dengan demikian kekuasaan eksekutif Arab
Saudi dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligus menjabat
sebagai perdana menteri, panglima tertinggi angkatan perang, dan
pimpinan agama tertinggi,penjaga dua tempat suci (Mekkah dan
Madinah), mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri,
menafsirkan hukum. Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putra
mahkota. Putra mahkota ini ditentukan oleh raja, asalkan tetap diambil
dari keturunan Abdul Aziz. Putra mahkota bahkan dapat memerintah
atas nama raja, bahkan sebelum mahkota diestafetkan.
7. SISTEM POLITIK DAN SISTEM HUKUM
Parlemen Arab Saudi berbentuk Unikameral (Council of Ministers).
Menghadapi era globalisasi, Arab Saudi membentuk badan legislatif yang
disebut Majelis Syura. Sistem pernerintahan daerah dibagi atas beberapa
wilayah propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur,
sedangkan beberapa kota penting dipimpin oleh walikota. Gubernur dan
walikota diangkat atas persetujuan raja.
Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif pelaksana
raja.Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan
dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja
memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri pun keturunan
Abdul Aziz.Majlis asShura adalah dewan konsultatif.Anggotanya sekitar
120 orang.Tugas mereka adalah memberi nasehat kepada raja.Anggota
majelis ini pun diangkat dan diberhentikan oleh raja.
8. SISTEM POLITIK DAN SISTEM HUKUM
Sistem hukum bersumber dari Al-Qur’an yang penjabarannya
diambil dari Hadis. Di samping itu juga berlaku hukum adat dan
hukum suku-suku. Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi
pengawas Pengadilan yang diangkat oleh raja.
Kepala pengadilan biasanya berasal dari bangsawan ataupun
keturunan al-Wahhab. Menteri Kehakiman Arab Saudi biasanya juga
menjadi Grand Mufti. Setiap hakim diangkat dan diberhentikan oleh
Raja.
Ulama adalah lembaga yang ada dalam hukum dasar Arab Saudi
yang fungsinya menjadi metode penafsiran hukum Islam yaitu Ijma
(konsensus) dan Shura (Konsultasi). Anggota Ulama terdiri atas
keturuan Abdul Aziz dan al-Wahhab. Ulama ini dikepalai oleh Grand
Mufti.
9. STRUKTUR KELEMBAGAAN
Badan Eksekutif
Dewan Menteri (Council of Ministers/Majlis Al-Wuzara) terdiri dari: PM (Raja
bertindak sebagai ketua), Wakil PM, Menteri-Menteri, Menteri Negara, dan
Penasehat Raja. Dewan Menteri bertemu setiap hari Senin membahas kebijakan
pemerintahan dan pengawasan pelaksanaannya. Masa tugas para menteri selama 4
tahun dan dapat diperpanjang.
Badan Legislatif
Majelis Permusyawaratan (Majlis Ash-Shura/Consultative Council) dibentuk tanggal
1 Maret 1992. Semula keanggotaannya hanya 60 orang, kemudian bertambah
menjadi 90 orang dan 120 orang. Tahun 2005 keanggotaannya menjadi 150 orang
dan seorang ketua yang ditunjuk oleh Raja dengan masa bakti 4 tahun. Majelis
Permusyawaratan memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan UU atau
mengamandemen UU serta menyampaikan pendapat mengenai berbagai kebijakan
pemerintah.
Badan Yudikatif
Dewan Tinggi Peradilan (Supreme Council of Judiciary/SCJ) mengatur administratif
badan peradilan dan menangani masalah kewenangan mengadili (kompetensi). SCJ
beranggotakan 11 orang yang dipilih dari para ulama terkemuka.
10. Sistem Peradilan
Peradilan Syariah, kewenangannya menangani seluruh perkara, terdiri 3
tingkatan:
• Pengadilan tingkat pertama:
- Summary Courts menangani perkara pidana (kriminal).
- General Courts (pengadilan umum) menangani perkara perdata di luar
peradilan khusus.
- Appelate Courts (pengadilan tingkat banding) yang berada di 13 propinsi.
- Supreme Court (pengadilan tingkat kasasi).
• Peradilan administratif (Board of Grievances/Diwan Al-Mazalim),
kewenangannya menangani perkara dimana pihaknya Negara.
• Peradilan khusus. Labor Courts (sengketa terkait
ketenagakerjaan),Commercial Courts (sengketa dagang), Family
Courts (menangani perkara masalah perkawinan dan kekerasan di
rumah tangga).
• Selain itu dibentuk juga seksi khusus bagi penyelesaian perkara di luar
pengadilan.
11. Dewan Ulama Senior (Council of Senior Ulama)
Dibentuk tahun 1971 oleh Raja Faisal merupakan badan penting yang memberikan
nasehat kepada Raja dan Dewan Kabinet agar kebijakan pemerintah sesuai dengan
hukum Syariah.
Komisi-komisi Majelis Syura
1. Komisi Urusan Keislaman, Peradilan dan Hak Asasi Manusia.
2. Komisi Urusan Sosial, Keluarga dan Pemuda.
3. Komisi Urusan Ekonomi dan Energi.
4. Komisi Urusan Keamanan.
5. Komisi Administrasi, SDM dan Petisi.
6. Komisi Urusan Pendidikan dan Riset.
7. Komisi Urusan Kebudayaan dan Informasi.
8. Komisi Urusan Luar Negeri.
9. Komisi Perairan, Infrastruktur dan Layanan Umum.
10. Komisi Urusan Kesehatan dan Lingkungan.
11. Komisi Urusan Keuangan.
12. Komisi Tranportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi.
12. Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi di Negara Arab Saudi
Tata Sosial Bangsa Arab
Bangsa Arab terkenal dengan bangsa yang pemberani di dalam membela pendiriannya. Mereka tidak
mau mengubah tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan. Bangsa Arab pada saat itu tidak mau
dijajah dan tidak mau mengalah, sehingga sering kali terjadi peperangan antar suku. Namun demikian,
mereka memiliki kebiasaan yang baik yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu.
Penduduk Dan Pembagian Wilayah
Wilayah Arab Saudi terbagi atas 13 provinsi atau manatiq (jamak dari mantiqah), yakni:
1. Bahah
2. Hududusy Syamaliyah
3. Jauf
4. Madinah
5. Qasim
6. Riyadh
7. Syarqiyah (Provinsi Timur)
8. 'Asir
9. Ha'il
10. Jizan
11. Makkah
12. Najran
13. Tabuk
13. Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi di Negara Arab Saudi
Pola komunikasi
Secara umum, pola komunikasi orang Arab termasuk tipe komunikasi
yang sangat ekspresif. Tipe ini memadukan bahasa verbal dengan
nonverbal sekaligus, seperti berbicara dengan mimik, gerak tubuh
(gesture), dan pendukung nonverbal lainnya untuk meyakinkan lawan
bicaranya.
Contohnya, ketika bertemu dengan kawan akrab, mereka terbiasa
saling merangkul seraya mencium pipi mitranya dengan bibir. Bisa jadi
ini dianggap perilaku nyeleneh oleh bangsa lain, termasuk orang
Indonesia. Memang, orang lain yang tidak memahami budaya Arab
akan menganggap prilaku tersebut sebagai perilaku homoseksual.
14. Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi di Negara Arab Saudi
• Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di
kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan
Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan
gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan
olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu
untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.
• Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan
Petrokimia terutama setelah ditemukannya sumber sumber minyak
pada tanggal 3 Maret 1938.
• Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu
pada sumber air alam (oase) juga didirikan industri desalinasi Air
Laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka
kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang.
15. Mekanisme Pemilihan Kepala Pemerintahan dan(atau) Kepala Negara di Arab Saudi
Tidak ada pemilihan umum untuk memilih Raja dan tak ada partai
politik. Kalaupun ada hanya untuk memilih pemimpin lembaga legislatif
dan yudikatif yang juga ditentukan oleh Raja. Sebagai negara dengan
sistem pemerintahan yang monarki absolut, Raja Arab Saudi memang
punya kekuasaan yang sangat besar.
Di atas sistem pemerintahan seperti itulah putra dan penerus Abdul
Aziz mengikuti jejak langkahnya dalam memimpin Arab Saudi. Mereka
adalah Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, Raja Abdullah
dan yang kini berkuasa, Raja Salman.
17. Persamaan dan Perbedaan Arab Saudi
dengan Indonesia
Arab Saudi Indonesia
Bentuk negara Kesatuan Monarki Kesatuan Republik
Ideologi Islam Pancasila
Sistem pemerintahan Monarki Absolut Presidensial
Sistem kekuasaan Monarki Demokrasi
Sistem politik Unikameral Bikameral
Sistem Kepartaian Tidak ada partai Multipartai
Sistem Hukum/Konstitusi Al-Qura’an UUD 1945
Mekanisme pemilihan Berdasarkan keturunan Pemilu
Iklim 2 iklim (Tropis dan Subtropis) 3 iklim ( iklim musim, tropis, laut)
Budaya Monokultur multikultur
Sistem Ekonomi Memanfaatkan SDA Memanfaatkan SDA
18. Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan
Arab Saudi:
NO. KELEBIHAN KELEMAHAN
1. Faktor kebaikan bersama menyebabkan
adanya kesamaan hak individu.
Adanya kekuasaan dinasti
sehingga rakyat harus terima
siapa pun penerus pemimpin
sebelumnya.
2. Faktor identitas bersama adanya penyatuan
masyarakat dalam sistem politik ialah faktor
primordial, seperti suku bangsa, ras, dan
agama.
Adanya kekuasaan dinasti
sehingga rakyat harus terima
siapa pun penerus pemimpin
sebelumnya.
3. Adanya kekuasaan diktator.
4. Tidak ada persamaan dan
kebebasan politik. Ada
stratifikasi nilai, ekonomi, dan
modal.
19. Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan
Indonesia:
NO. KELEBIHAN KELEMAHAN
1. Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu
seperti pembuatan keputusan-keputusan politik baik
secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang
mereka pilih.
Terjadi konflik diantara
masyarakat, apabila mereka
terlibat dalam hal politik yang
sama dan memiliki pandangan
yang berbeda
2. Warga negara memiliki kebebasan atau
kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan
yang telah mencakup dalam hak asasi manusia
(seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan
hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan,
dan hak pribadi).
Dengan adanya kebebasan
mengemukakan pendapat, maka
masyarakat sewenang-wenang
mengeluarkan isi hatinya,
meskipun bersifat negatif yang
biasanya ditujukan kepada
pemerintah yang kurang
disenangi.
20. NO. KELEBIHAN KELEMAHAN
3. Masyarakat yang telah memenui syarat tertentu
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan
pemerintahan (pemilu). Penduduk memilih secara
rahasia tanpa ada unsur paksaan.
Belum mampu menjamin keadilan
ditributif, karena hakikat politik
yang memberikan peluang arena
bersaing.
4. Masyarakat yang telah memenui syarat tertentu
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan
pemerintahan (pemilu). Penduduk memilih secara
rahasia tanpa ada unsur paksaan.
Proses kemajuan ekonomi yang
sudah dicapai saat ini akan
berantakan karena pemerintah
kualahan dalam melaksanakan
kepemimpinannya karena adanya
perbedaan suku, bahasa, dan lain-
lain yang menyebabkan prinsip
mereka juga berbeda.
5. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
bermusyawara untuk mencapai mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan
kekeluargaan.
21. NO ELEMEN NEGARA Indonesia Arab
1
Luas 1.904.569 km2 2.149.690 km2
2
Jumlah Penduduk 260.580.739 jiwa 28.571.770 jiwa
3
Bentuk Negara Kesatuan Kesatuan
4
Bentuk Pemerintahan Presidensil Monarki Absolut (Kerajaan)
5
Sistem Pemerintahan Presidensil Presidensil
6
a. Lembaga Eksekutif Presiden dan para menteri Dewan Menteri (Council of Ministers/Majlis Al-Wuzara)
terdiri dari: PM (Raja bertindak sebagai ketua), Wakil
PM, Menteri-Menteri, Menteri Negara, dan Penasehat
Raja.
b. Mekanisme pemilihan
pimpinan eksekutif
Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali oleh rakyat
maksimal periode 2 kali
Para menteri dipilih dan diangkat oleh presiden
Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja yang dipilih
berdasarkan garis keturununan atau orang yang diberi
kekuasaan langsung oleh raja.
Dewan menteri dipilih dan diangkat oleh raja
22. b. Mekanisme
Pemilihan Legislatif
Dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun
sekali
Dipilih dan diangkat oleh Raja
8
Lembaga Yudikatif MA, MK, KY Dewan Tinggi Peradilan (Supreme
Council of Judiciary/SCJ) mengatur
administratif badan peradilan dan
menangani masalah kewenangan
mengadili (kompetensi)
9
Lembaga Keuangan Lembaga keuangan bank terdiri dari
Bank Sentral : Bank Indonesia
Bank Umum : Bank BNI, BRI, Mandiri
dll
Lembaga keuangan bukan bank terdiri
dari
Pegadaian, bursa efek, perusahaan
asuransi, lembaga dana pension,
koperasi simpan pinjam
Saudi Arabian Monetary Authority
10
Hubungan antar
lembaga negara
Majelis Permusyawaratan Rakyat
melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,
baik apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela maupun
apabila terbukti tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
Raja menjadi Perdana Menteri dan
didampingi saat menjalankan tugas-
tugasnya oleh anggota Dewan Menteri
berdasarkan undang-undang
Raja berhak membubarkan dan
membentuk kembali Dewan Menteri.
11
Pendapatan perkapita US$ 3.876,8 21,057.33 USD
24. “There are only two ways to live your life. One is as though
nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracle.”
- Albert Einstein