Yg download mohon tinggalkan komentar positif

1. 1 | P a g e
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan
hidayah-Nya kelompok kami dapat menyelesaikan makalah yang diberi judul
“UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara” dengan semaksimal mungkin untuk
memenuhi tugas kelompok Pendidikan Kewarganegaraan.
Terima kasih kami ucapkan kepada guru, orang tua, serta teman-teman
sekalian yang telah membantu, sehingga Makalah Pendidikan kewarganegaraan
ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka dari itu kami
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih
menyempurnakan makalah-makalah kami di lain waktu.
Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat serta dapat menambah
pengetahuan dan wawasan siswa-siswi Mtsn 1 Bogor”.
Bogor, 01 Oktober 2017
Penyusun

2. 2 | P a g e
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................. 1
DAFTAR ISI............................................................................................................ 2
BAB 1 PENDAHULUAN......................................................................................... 3
1.1 Latar Belakang.............................................................................................3
1.2 Rumusan Masalah........................................................................................4
1.3 Tujuan Penulisan..........................................................................................4
BAB II PEMBAHASAN........................................................................................... 5
2.1 Sejarah Pertumbuhan Konstitusi....................................................................5
2.2 Pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar..........................................8
2.3 Tujuan Konstitusi.......................................................................................10
2.4 Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia..............................................11
2.5 Sifat Dan Fungsi Undang-Undang Dasar......................................................15
2.6 Kedudukan dan Tujuan Undang-Undang Dasar.............................................16
2.7 Materi Muatan Dalam Undang-Undang Dasar..............................................16
2.8 Ciri-ciri Undang-Undang Dasar..................................................................17
2.9 Nilai Penting Undang-Undang Dasar...........................................................18
2.10 Perubahan Undang-Undang Dasar (Amandemen).........................................18
2.11 Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia .................................................19
BAB III PENUTUP................................................................................................ 23
3.1 Kesimpulan ...............................................................................................23
3.2 Saran.........................................................................................................23
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 24

3. 3 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada
UUD, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian UUD. Bagi para
sarjana ilmu politik istilah constitutin merupakan sesuatu yang lebih luas,
yaitu keseluruhan dari peraturan-perturan baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara bagaimana suatu
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar
semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara yang mengatur
bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan
pemerintahan,dll.
Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu konstitusi adalah hukum dasar
tertulis dan tidak ter tulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD
memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu
makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan
Konstitusi model Amerika (yang tertulis) sekaligus dapat dikatakan
“Abad UUD” dimulai dengan diundangkannya UUD tertulis yang pertama
yaitu UUD Amerika Serikat pada tahun 1789 dan deklarasi francis tentang
hak-hak manusia dan warga negara 1789. Kedua dokumen tersebut selain
memberikan model yang kemudian diikuti oleh para perancng UUD yang lain,
dalam hal bentuk maupun substansi, juga memberikan berbagai wawasan
mengenai mengapa dan bagaimana UUD harus ada yang kemudian diikuti
oleh berbagai konstitusi tertulis di berbagai negara di Eropa.
Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai benteng pemisah antara
rakyat dan penguasa yang selanjutnya ditentukan sebagai ideologi yang
melandasi negara. UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat
kekuasaan ini melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain;
UUD merekam hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

4. 4 | P a g e
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau
disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basiclaw),
konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana UUD menjadi konstitusi dasar negara
1.3 Tujuan Penulisan
1. Mendeskripsikan peranan konstitusi dan Undang-Undang Dasar dalam
praktik ketatanegaraan
2. Mendeskripsikan tujuan dan fungsi konstitusi
3. Mendeskripskan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
4. Mendeskripsikan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
5. Mendeskripsikan kedudukan dan tujuan undang-undang di Indonesia
6. Menjelaskan perubahan undang-undang dasar

5. 5 | P a g e
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Pertumbuhan Konstitusi
Secara etimologis antara kata” konstitusi” ,”konstitusional”,
dan,”konstitusionalisme” inti maknanya sama, namun penggunaan atau
penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan da aturan mengenai
ketatanegaraan (Undang-undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang
Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang
maupun penguasa berupa kebijakan yang didasarkan atau tidak menyimpangi
konstitusi, berarti tindakan ( kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional.
Berbeda halnya dengan konstitualisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan
kekuasaan dan jaminan hak – hak rakyat melalui konstitusi.
Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan
proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai
suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu
sejak jaman sejarah Yunani, di mana mereka telah mengenal beberapa kumpulan
hukum (secara kitab hukum). Pada masa kejayaannya ( antara tahun 624-404
S.M.) Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi
Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai
negara.
Pemahaman awal tentang”konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan
suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada
masa kekaisaran Roma, pengertian constitusionnes memperoleh tambahan arti
sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar
atau para preator. Termasuk didalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari
para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, disamping undang-
undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad
pertengahan. Dimana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari
para kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk L’Etat general di prancis, bahkan

6. 6 | P a g e
kegandrungan orang Romawi akan ordo et unitas telah memberikan inspirasi bagi
tumbuhnya paham:” demokrasi perwakilan” dan “Nasionalisme” . dua paham
inilah merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.
Pada zaman abad pertengahan, corak konstitusionalismenya bergeser kearah
feodalisme. Sistem feodal ini mengandung suatu pengertian bahwa tanah dikuasai
oleh para tuan tanah. Suasana seperti ini dibarengi oleh adanya keyakinan bahwa
setiap orang harus mengabdi pada salah satu tuan tanahnya. Sehingga raja yang
semestinya mempunyai status lebih tinggi dari pada tuan tanah, menjadi tidak
mendapat tempat.
Pada abad VII (zaman klasik) lahirlah piagam/konstitusi Madinah. Piagam
Madinah adalah konstitusi Negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik
islam, tepat nya sekitar tahun 622 M.
Di Eropa kontinental, pihak rajalah yang memperoleh kemenangan yaitu
ditandai dengan semakin kokohnya absolutisme, khususnya di Prancis, Rusia,
Prusia, dan Austria pada abad ke 15. Gejala ini dimahkotai oleh ucapan L’Etat
C’est moi-nya Louis XIV (1638-1715) dari Prancis.
Lain halnya dengan di inggris, kaum bangsawanlah yang mendapat
kemenangan dan sebagai puncak kemenangannya di tandai dengan pecahnya The
Glorious Revolution (1688). Kemenangan kaum bangsawan dalam revolusi istana
ini telah menyebabkan berakhirnya absolutisme di inggris, serta munculnya
parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Pada akhirnya, 12 negara koloni inggris
mengeluarkan Declarations of Independence dan menetapkan konstitusi-
konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat yaitu tepatnya pada tahun 1776.
Deklarasi ini merupakan bentuk konkretisasi dari berbagai teori perjanjian.
Perjalanan sejarah berikutnya, pada tahun 1789 meletus revolusi dalam
monarki absolutisme di Prancis yang ditandai dengan ketegangan-ketegangan
dimasyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Sampai pada
akhirnya, 20 juni 1789 Estats Generaux memproklamirkan dirinya konstituante,
walaupun baru pada tanggal 14 septembr 1791 konstitusi pertama di Eropa
diterima oleh Louis XVI. Sejak itu, sebagia besar dari negara – negara di dunia,
baik monarki maupun republik, negara kesatuan maupun federal, sama-sama
mendasarkan atas suatu konstitusi.

7. 7 | P a g e
Di Prancis muncul sebuah buku yang berjudul Du Contract Social karya J.J.
Rousseau. Dalam buku ini Rosseau mengatakan “ manusia itu lahir bebas dan
sederajat dalam hak-haknya “, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari
kehendak umum (rakyat). Tesis Rousseau ini sangat menjiwai De Declaration des
Droit de I’Homme et du Citoyen, karena deklarasi inilah yang mengilhami
pembentukan konstitusi Prancis (1791) khusus nya yang menyangkut hak-hak
asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti
tertulis (modern) seperti yang ada di Amerika.
Konstitusi model Amerika (yang tertulis) sekaligus dapat dikatakan “Abad
UUD” dimulai dengan diundangkannya UUD tertulis yang pertama yaitu UUD
Amerika Serikat pada tahun 1789 dan deklarasi francis tentang hak-hak manusia
dan warga negara 1789. Kedua dokumen tersebut selain memberikan model yang
kemudian diikuti oleh para perancng UUD yang lain, dalam hal bentuk maupun
substansi, juga memberikan berbagai wawasan mengenai mengapa dan bagaimana
UUD harus ada yang kemudian diikuti oleh berbagai konstitusi tertulis di
berbagai negara di Eropa. Seperti konstitusi Spanyol (1812), konstitusi di
Nerwegia (1814), konstitusi di Nederland (1815), konstitusi di Belgia (1831),
konstitusi di Itali (1848), konstitusi di Australia (1861), dan konstitusi di Swedia
(1866), sampai pada abad XIX, tinggal Inggris, Hongaria dan Rusia yang belum
mempunyai konstitusi secara tertulis. Tapi perlu diingat bahwa konstitusi-
konstitusi waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting.
Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasar yang
mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “konstitusi modern”, baru
muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya “sistem demokrasi
perwakilan dan konsep nasionalisme” . demokrasi perwakilan muncul sebagai
pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini
diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi
dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukan konstitusi (yang tertulis)
itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi dari pada raja, sekaligus terkandung
maksud memperkokoh Lembaga Perwakilan Rakyat.
Pada giliran berikutnya, masa Perang Dunia I tahun 1914 telah banyak
memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan

8. 8 | P a g e
menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal, dan menciptakan negara-negara
baru dengan konstitusi yang berasarkan demokrasi dan nasionalisme. Upaya itu di
konkretkan dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa untuk perdamaian dunia.
Tiga tahun kemudian muncul reaksi keras melawan konstitusionalisme politik
yang ditandai dengan Revolusi Rusia (1917), di ikuti meletusnya fasisme di Italia,
dan pemberontakan Nazi di Jerman, sampai pada akhirnya meletus perang dunia
ke II.
2.2 Pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Francis (constituer) yang berarti
membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan
suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.
Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada UUD,
tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian UUD. Bagi para sarjana
ilmu politik istilah constitutin merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu
keseluruhan dari peraturan-perturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
yang mengatur secara mengikat cara bagaimana suatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Sedangkan pengertian Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis
yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara
yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang
badan-badan pemerintahan,dll.
Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu konstitusi adalah hukum dasar
tertulis dan tidak ter tulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD
memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin
baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan
Berikut ini para ahli hukum yang mendukung antara yang membedakan dan
yang menyamakan pengertian konstitusi dengan UUD.

9. 9 | P a g e
Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan dengan UUD
antara lain sebagai berkiut:
1.Herman Heller
Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:
 Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik didalam
masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian
politis dan sosiologis.
 Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam
masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
 Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang
yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jika
pengertian undang-undang itu harus dihubungkan dengan pengertian
konstitusi, maka artinya UUD itu baru merupakan sebagian dari konstitusi,
yaitu konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu konstitusi tidak hanya
bersifat yuridis semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan
poitis.
2. F. Lassalle
F.Lassalle dalam bukunya Uber Verfassungwesen, membagi konstitusi
dalam dua pengertian, yaitu:
 Pengertian sosiologis atau politis. Konstitusi adalah sintesis faktor-
faktor kekuatan nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi
menggambarkan hubungan antara kekuatan yang terdapat dengan
nyata dalm suatu negara. kekuasaan tersebut diantaranya: raja,
parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lain-lain; itulah
konstitusi yang sesungguhnya.
 Pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat
semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.
Dari pengertian sosiologis dan politik, ternyata Lassale menganut paham
bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas
dari sekedar UUD. Namun dalam pengertian yuridis, Lassale terpengaruh
pula oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan UUD.

10. 10 | P a g e
Kelihatannya para penyusun UUD 1945 menganut pemikiran sosiologis diatas,
sebab dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: “UUD suatu negara adalah hanya
sebagian dari hukumnya dasar negara itu. UUD adalah hukum dasar yang tertulis ,
disamping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tetulis, ialah aturan-
aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelengaraan negara,
meskipun tidak tertulis.
2.3 Tujuan Konstitusi
1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang
maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan
berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela
Dan bisa merugikan rakyat banyak.
2. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM
orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal
melaksanakan haknya.
3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman
konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
Fungsi Dan Ruang Lingkup Konstitusi
Fungsi UUD 1945 Sebagi Konstitusi tentulah UUD 1945 memiliki fungsi, bila
dijabarkan fungsi UUD 1945 adalah sebagai berikut:
 Sebagai sumber hukum dalam tertib hukum, merupakan perundang-undangan
yang tertinggi.
 Sebagai alat kontrol bagi hukum yang berada di bawahnya.
 Sebagai pedoman yang memberi arah bangsa.
 Sebagai kerangka dasar dalam pembagian dan penyelenggaraan pemerintah
negara.
Fungsi tersebut adalah suatu acuan dalam melakukan segala kehidupan berbangsa
dan keseimbangan dalam berprilaku bila diterapkan dengan baik.
Dalam berbagai literature hukum tata Negara maupun ilmu politik
ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat
untuk membentuk system politik dan hokum Negara. Oleh karena itu ruang

11. 11 | P a g e
lingkup undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana
dikemukakan oleh A.A.HY Struycken memuat tentang :
1. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau.
2. Tingkat-tingkat tinggi pembangunan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak di wujudkan, baik sekarang maupun
masa yang akan dating.
4. Suatu keinginan yang mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan
bangsa hendak dipimpin.
2.4 Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia
1. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
a. Menurut bentuknya Konstitusi pertama Indonesia (UUD 1945) adalah
konstitusi tertulis, karena UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara
Indonesia pada waktu itu yang dituangkan dalam suatu dokumen yang
formal. Di pertegas dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002,
diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi
Tanpa Ada Opini. Bukti bahwa UUD 1945 adalah konstitusi tertulis
yaitu bahwa pada naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan
UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.
Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang
Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).
Konstusi ini di tuangkan dalam satu dokumen saja tanpa ada dokumen
lainnya yang juga merupakan konstitusi seperti yang ada di Negara
Denmark( 2 dokumen) dan Swedia (4 dokumen).
b. Menurut sifatnya
UUD 1945 termasuk konstitusi yang Rigid (kaku) karena UUD
1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan
istimewa tidak seperti mengubah peraturan perundangan biasa. Hal ini

12. 12 | P a g e
dijelaskan dalam BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
DASAR pasal 37 ayat 1” Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya
2/3 dari pada jumlah anggota MPR harus hadir” dan pasal 2 “Putusan
Diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah
anggota yang hadir”.
c. Menurut kedudukannya
UUD 1945 merupan konstitusi derajat tinggi karena UUD 1945 di
jadikan dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang lain.
Karena menjadi dasar bagi peratutan yang lain maka syarat untuk
mengubahnyapun lebih berat jika di bandingkan dengan yang lain.
Mengakibatkan adanya hierarki peraturan perundangan. Tata urutan
peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan
MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-
undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan
d. Menurut bentuk Negara,
konstitusi (UUD 1945) mejelaskan bahwa bentuk Negara Indonesia
adalan Negara kesatuan. Buktinya terdapat pada BAB I BENTUK DAN
KEDAULATAN pasal 1 ayat 1 “ Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
e. Menurut system pemerintahan yang dianut, Indonesia menganut sistem
pemerintahan Presidensial. Salah satu ciri sistem pemerintahan
Presidensial adalah”Dalam melakukan kewajibannya Presiden di bantu
oleh satu orang wakil presiden” (Pasal 4 Ayat 2 UUD’45).
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.(27 Desember 1949-17 Agustus
1950)
a. Menurut bentuknya Konstitusi RIS merupakan kostitusi tertulis karena
dituangkan dalam suatu dokumen. Konstitusi RIS ini terbentuk atas
usulan dari PBB, dengan mempertemukan wakil-wakil dari Indonesia
dengan Belanda , maka terbentuklah suatu persetujuan dan persetujuan

13. 13 | P a g e
tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen pada tanggal 27 Desember
1949, maka terbentuklah konstitusi RIS.
b. Menurut sifatnya Konstitusi RIS merupakan konstitusi rigid karena
mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau
amandemennya. Tertuang dalam BAB VI Perubahan, ketentuan-
ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup bagian satu
perubahan, pasal 190 ayat (1), (2), pasal 191 Ayat (1), (2), (3), bagian
dua ketentuan-ketentuan peralihan pasal 192 Ayat (1), (2), pasal 193
Ayat (1),(2).
c. Menurut kedudukannya konstitusi RIS merupakan konstitusi derajat
tinggi karena persyaratan untuk mengubah lebih berat jika
dibandingkan merubah peraturan perundangan yang lain.
d. Menurut bentuk negara konstitusi RIS serikat/federal karena Negara
didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing
negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan
dalam negerinya.Terdapat BAB I negara Republik Indonesia Serikat
bagian I bentuk negara dan kedaulatan pasal 1, Ayat (1).
e. Menurut bentuk pemerintahannya konstitusi RIS, berbentuk parlementer
karena kepala negara dan kepala pemerintahan,di jabat oleh orang yang
berbeda. Kepala negaranya adalah presiden, dan kepala
pemerintahannya perdana menteri. Terdapat pada pasal 69 ayat 1, pasal
72 ayat 1.
3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).
a. Menurut bentuknya UUDS’50 merupakan konstitusi tertulis karena
dituangkan dalam suatu dokumen yang formal. Dimana dengan
berlakunya UUDS 1950 maka konstitusi RIS tidak berlaku.
b. Menurut sifatnya UUDS’50 merupakan konstitusi rigid karena dalam
perubahannya mempersyaratkan prosedur khusus sehingga tidak
semudah seperti merubah peraturan perundang-undangan biasa. Diatur
dalam pasal 140 UUDS 1950 ayat 1-4.

14. 14 | P a g e
c. Menurut kedudukannya UUDS’50 merupakan konstitusi derajat tinggi
karena persyaratan merubahnya tidak semudah peraturan perundangan
biasa. Dan kedudukan UUDS ’50 merupakan peraturan tertinggi dalam
perundang-undangan diatas UU dan UU Darurat.
d. Menurut bentuk negara UUDS’50, Indonesia berbentuk kesatuan karena
pada asasnya seluruh kekuasaan dalam negara berada ditangan
pemerintah pusat.
e. Menurut sistem pemerintahannya UUDS’50, Indonesia menganut sistem
pemerintahan parlementer dimana kepala negara dijabat oleh seorang
presiden dan kepala pemerintah di jabat oleh perdana mentri.
4. UUD’45 setelah amandemen I-IV
a. Menurut bentuknya UUD ’45 amandemen termasuk konstitusi tertulis
karena dituangkan dalam satu bentuk dokumen formal.
b. Menurut sifatnya UUD ’45 merupakan konstitusi rigid karena dalam
perbahannya memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti tertera
dalam pasal 37 ayat 1-5 UUD ’45, bahwa pengajuan perubahan
minimal dilakuakan oleh 1/3 dari anggota MPR, dan dalam sidangnya
dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR, dan putusan disetujui oleh lima
puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah anggota MPR, dan
syarat lain adalah dalam ayat 5 bahwa “Khusus mengenai bentuk
negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.
c. Menurut kedudukannya UUD ’45 termasuk konstitusi derajat tinggi
karena UUD ’45 berkedudukan sebagai hukum dasar dan pedoman
pembentukan peraturan perundangan yang lain. Sehingga terdapat
hierarki perundangan sebagai konsekuensinya, di atur dalam UU No
10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan.
d. Menurut bentuk negara UUD ’45, Indonesia menganut konstitusi
dalam negara kesatuan. Merujuk pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “
Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

15. 15 | P a g e
e. Menurut sistem pemerintahannya, konstitusi yang dianut adalah
konstitusi dalam pemerintahan presidensial. Dimana kepala negara dan
kepala pemerintahan berada ditangan presiden.
2.5 Sifat Dan Fungsi Undang-Undang Dasar
Pada umumnya sifat dan fungsi undang-undang dasar itu merupakan suatu
perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari
berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat
kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka.
Menurut sarjana hukum EC.S. Wade dalam buku Constitusional Law, UUD
adalah “ naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-
badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-
badan tersebut” jadi pada dasarnya setiap sistem pemerintahan diatur dalam UUD.
UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini
melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain; UUD merekam
hubungan kekuasaan dalam suatu negara.
Definisi UUD dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Ricard S. Kay.
seorang ahli yang ahli dalam bidang kontemporer. Menurut Kay “maksud
diadakannya UUD adalah untuk meletakan aturan-aturan yang pasti yang
mempengaruhi prilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah
tetap berjalan dengan baik.
Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi
konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu

16. 16 | P a g e
membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan
kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian hak-hak warga
negara akan terlindungi.
2.6 Kedudukan dan Tujuan Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai benteng pemisah antara
rakyat dan penguasa yang selanjutnya ditentukan sebagai ideologi yang melandasi
negara.
Sedangkan tujuan Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut:
1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang
maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan
berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan
bisa merugikan rakyat banyak
2. Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham orang
lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan
haknya.
3. Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi
negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
2.7 Materi Muatan Dalam Undang-Undang Dasar
Menurut Mr. J.G. Steenbeek pada umumnya Undang-Undang Dasar berisi
tiga hal pokok, yaitu:
1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat
fundamental
Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar
memuat ketenttuan-ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif atau juga pembagian kekuasaan antara pemerintah
federal dan pemerintah negara bagian
2. Hak-hak asasi manusia

17. 17 | P a g e
3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sfat tertentu dari Undang-
Undang Dasar
2.8 Ciri-ciri Undang-Undang Dasar
Walaupun UUD satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan
secara cermat ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif serta hubungan antara ketiganya. UUD juga memuat
bentuk negara (Misalnya Federal atau kesatuan), serta pembagian kekuasaan
antara pemerintah federal degan pemerintah negara-negara bagian atau antara
pemerintah daerah. Selain itu UUD memuat prosedur untuk menyelesaikan
masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah
dan sebgainya. Dalam arti UUD mempunyai kedudukan sebagai dokumen
legal yang khusus.
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebtu Bill of Right kalau berbentuk
naskah tersendiri)
3. Prosedur mengubah UUD (amandemen)
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal
ini biasanya ada jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya
kembali hal-hal yang abru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang
diktator atau kembalinya suatu monarki, misalnya UUD federasi Jerman
melarang untuk mengubah sifat federalisme karena dikhawatirkan bahwa
sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang
diktator seperti Hitler.
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara
dan lembaga negara tanpa kecuali.

18. 18 | P a g e
2.9 Nilai Penting Undang-Undang Dasar
Struycken dalam bukunya Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der
Nederlanden menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis
merupakan sebuah dokumen formal yang berisi tentang
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
2. Tingkat-tingkat perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu
sekarang maupun untuk masa yang akan datang
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan
bangsa hendak dipimpin
2.10 Perubahan Undang-Undang Dasar (Amandemen)
Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan
perubahan sebagian dari UUD nya. Perubahan ini dinamakan amandemen. UUD
biasanya memuat prosedur untuk menampung hasrat melakukan perubahan parsial
tersebut. Pada umumnya dianggap bahwa suatu UUD tidak boleh terlalu mudah
diubah, oleh karena hal itu akan merendahkan arti simbolis UUD itu sendiri. Di
lain pihak hendaknya jangan pula terlalu sukar untuk mengadakan amandemen,
supaya mencegah generasi mendatang merasa terlalu terkekang dan karenanya
bertindak di luar UUD.
Terdapat prosedur yang berbeda-beda di antara satu negara dengan yang
lain dalam melakukan perubahan UUD, namun secara umum bisa disebutkan
sebagai berikut:
1. Melalui sidang badan legislatif, kadang-kadang dengan ditambah beberapa
syarat, misalnya dapat diterapkan kuorum untuk sidang yang membicarakan
usul amandemen dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk
menerimanya (contoh: Inggris, Israel, Belgia, dan UUD Republik Indonesia
Serikat 1949). Di Inggris, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa
parlemenlah yang paling berwenang untuk mengubah atau tidak mengubah
UUD. Demikian pula Israel, Knessetlah yang mempunyai wewenang tersebut.
2. Referendum atau plebisit (contoh: Swiss, Australia, Denmark, Irlandia, dan
Spanyol). Di negara-negara ini referendum dilaksanakan untuk memintakan

19. 19 | P a g e
persetujuan atas usul peubahan atau amandemen yang diajukan oleh anggota
parlemen.
3. Negara – negara bagian dalam negara federal ( contoh: Amerika Serikat: ¾
dari lima puluh negara bagian harus menyetujui; contoh lain India). Di Jerman,
untuk mengubah BasicLawharus ada persetujuan 2/3 dari anggota Bundesrat.
4. Musyawarah khusus (specialconvention) seperti yang diberlakukan di beberapa
negara Amerika latin.
Di Indonesia perubahan Undang-undang Dasar dapat dilakukan dengan cara:
1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan sekurang-
kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan rakyat
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara
tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis
Permusyawaratan rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaran Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu
anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2.11 Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau
disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basiclaw),
konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.
A. Sejarah Awal UUD 1945
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang
dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan
UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei
hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara"
yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni1945, 38 anggota BPUPKI

20. 20 | P a g e
membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam
Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.
Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan
syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi
naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD
1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).
Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk
tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua
tanggal 10-17 Juli1945. Tanggal 18 Agustus1945, PPKI mengesahkan UUD 1945
sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah membuktikan bahwa pernah berlaku
tiga macam Undang-Undang Dasar (konstitusi), adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27
Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang berlaku antara 27 Desember
1949 sampai 17 Agustus 1950
3. Undang-Undang Dasar Sementara, yang berlaku antara 17 Agustus 1950
sampai 05 Juli 1959
4. Undang-Undang dasar 1945, yang berlaku sejak dikeluarkan Dekrit Presiden
05 Juli 1959
B. Fungsi dan Tujuan UUD 1945
Tujuan dan fungsi UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam pembukaan
UUD 1945, adalah sebagai berikut:
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

21. 21 | P a g e
C. Naskah Undang-Undang Dasar 1945
Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang
Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri
dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4
pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal,
194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,
Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.
D. Amandemen UUD 1945
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan
(amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945
adalah mengklasifikasi beberapa kelemahan UUD 1945, antara lain: UUD 1945
telah memposisikan kekuasaan presiden begitu besar (executive power), sistem
check and balances tidak diautr secara tegas diadalamnya, ketentuan UUD 1945
banyak yang tidak jelas dan multitafsir, tentang minimnya pengaturan masalah
hak-hak asasi manusia, sistem kepresidenan, dan sistem perekonomian yang
kurang jelas.
Alasan lain yang dapat dijadikan dasar pertimbangan perlunya
mengamandemen UUD 1945, karena secara historis UUD 1945 memang didesain
oleh para pendiri negara sebagai konstitusi yang bersifat sementara dan ditetapkan
dalam suasana tergesa-gesa. Secara filosofis, ide dasar dan substansi UUD 1945
telah mencampuradukkan antara paham kedaulatan rakyat dengan paham
integralistik. Padahal antara keduanya bertolak belakang, bahkan paham
integralistiklah yang memberangus demokratisasi di Indonesia. Kemudian secara
yuridis, karena UUD 1945 sendiri telah mengatur prinsip dalam mekanisme
perubahan konstitusi (Pasal 37). Adapun dasar pertimbangan praktis-politisnya
sesuai dengan sinyalemen Mochtar Pabottinggi bahwa konstitusi/UUD 1945-nya
sudah lama tidak dijalankan secara murni dan konsekuen.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan
dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan,

22. 22 | P a g e
eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai
dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan
(staatstructuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan
(amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
1.Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober1999 → Perubahan Pertama
UUD 1945
2.Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus2000 → Perubahan Kedua
UUD 1945
3.Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November2001 → Perubahan Ketiga
UUD 1945
4.Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus2002 → Perubahan Keempat
UUD 1945

23. 23 | P a g e
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Konstitusi model Amerika (yang tertulis) sekaligus dapat dikatakan “Abad
UUD” dimulai dengan diundangkannya UUD tertulis yang pertama yaitu UUD
Amerika Serikat pada tahun 1789 dan deklarasi francis tentang hak-hak manusia
dan warga negara 1789.
Konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada UUD, tetapi ada
juga yang menyamakan dengan pengertian UUD. Istilah constitutin merupakan
sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-perturan baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara
bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Sedangkan pengertian Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis yang
menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara
Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu konstitusi adalah hukum dasar
tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD
memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin
baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan.
Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi
konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu
membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak
bersifat sewenang-wenang, dengan demikian hak warga negara akan terlindungi.
3.2 Saran
Konstitusi tertulis negara Indonesia mengamanatkan dalam dalam
pembukaan UUD 1945 sesuai dengan tujuan dan fungsi negara, oleh karena itu
agar kepada para penyelenggara negara supaya lebih menfokuskan kebijakannya
sesuai dengan amanat UUD 1945 supaya dapat memberikan kesejahteraan yang
sebesar-besarnya bagi rakyat.

24. 24 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si, Jazim hamidi, S.H., M.Hum, Hj.
Ni’matul huda, S.H., M.Hum. 2001. Teori dan Hukum Konstitusi. Yogyakarta.
PT. Rajagrafindo Persada.
Prof. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Ikrar
Mandiri Abadi.
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
http://wennduut.blogspot.com/2011/05/konstitusi-negara-indonesia.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://indopedia.gunadarma.ac.id/content/12/127/id/undang_undang-dasar-
1945.html
http://pandidikan.blogspot.com/2011/04/sejarah-konstitusi-dan-amandemen-
uud.html
http://news.detik.com/read/2006/07/12/200512/634568/10/uud-hasil-amandemen-
banyak-kelemahan?nd992203605
http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat
http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/25/politik-amandemen-kelima-uud-1945/
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia
http://www.scribd.com/doc/23377266/makalah-pancasila