Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan
aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara
keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public
menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi
kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti
Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem
penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti
sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ
Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan berinteraksi dengan
faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan hankam. Dalam rangka pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara
diselenggarakan fungsi-fungsi negara yang masing-masing dilaksanakan oleh Lembaga
Negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dengan amandemennya.
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan bagian integral dari sistem
Penyelenggaraan negara. Operasionalisasi dari semua ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945
merupakan bagian yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi,
yaitu pertama,hukum administrasi umum (allgemeem deel) , Yakni berkenaan dengan teori
teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi,tidak terikat
pada bidang-bidang tertentu , kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel) , yakni
hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum
lingkungan, hukum tata ruang , hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara
1

2. Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang
dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu , meskipun konsep Negara hukum dianggap
sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh
plato.
Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu peratama, pemerintah
dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum
yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum,bukan yang dibuat secara sewenang-
wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi
berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat,bukan berupa paksaan – tekanan
yang dilaksanakan pemerintah despotik.Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi
meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan
dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat kami rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Pengertian Hukum Adminisrtasi Negara
2. Bagaimanakah letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia ?
3. Bagaimanakah hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu-ilmu yang
lainnya?
C. Tujuan Penulisan
Makalah ini dibuat untuk meamenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum
Administrasi Negara dan ingin lebih mengetahui dan mengkaji tentang ilmu Hukum
Administrasi Negara serta untuk mengetahui hubungan Hukum Administrasi Negara
dengan Hukum Tata Negara dan dan ilmu-ilmu yang lainnya.
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Hukum Administrasi Negara Dan Perkembangan Singkatnya
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara
Mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini masih belum
ada kesepakatan atau kesatuan pendapat diantara para sarjana. Oleh karena itu untuk
mendapatkan pemahaman yang cukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan
pengertian Hukum Administrasi Negara.
a. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa, “Hukum Administrasi Negara adalah suatu
gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang
rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan
kepadanya oleh Hukum Tata Negara”.
b. J.H Logemann mengatakan bahwa, “Hukum Administrasi Negara adalah hukum
mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan yang lainnya serta
hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan warga masyarakat”.
c. Menutut Muchsan, “Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur
dan kefungsian administrasi Negara”.
d. Prajudi Atmosudirjo, dalam SF. Marbun (2001:22) berpendapat bahwa “Hukum
Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang
terpenting yakni administrasi Negara”.
Dari berbagai batasan pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut, maka
dapat disimpulakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum tentang
pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-
peraturan di dalamnya serta bagaiman menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan
tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan umum.
3

4. B. Letak Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia
1. Kedudukan Hukum Administrasi Negara
Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu Negara sangatlah penting,
baik bagi administrasi Negara maupun masyarakat luas. Dengan adanya Hukum
Administrasi Negara, pihak administrasi Negara diharapkan dapat mengetahui batas-
batas dan hakekat kekuasaanya, tujuan dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga
bagaiman bentuk-bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan pelanggaran hukum.
Sedangkan dibagian yang lain, yakni bagi masyarakat, Hukum Administrasi
Negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk melindungi
kepentingan serta hak-hak mereka.
Seperti diketahui dalam ilmu hukum terdapat dua pembagian hukum, yaitu
Hukum Privat (Sipil) dan Hukum Publik. Penggolongan ke dalam hukum privat dan
publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubungan yang diatur dan bersumber dari
kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi. Adakalanya kepentingan itu bersifat
perorangan tetapi ada pula yang bersifat umum. Hubungan hukum tersebut memerlukan
pembatasan yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban dari dan
terhadap siapa orang tersebut berhubungan.
Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan
warganya yang didalamnya termasuk Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Tata
Pemerintahan (HAN). Pada mulanya, Hukum Administrasi Negara menjadi bagian dari
Hukum Tata Negara, tetapi karena perkembangan masyarakat dan studi hukum dimana
ada tuntutan akan munculnya kaidah-kaidah hukum baru dalam studi Hukum
Administrasi Negara maka lama kelamaan HAN menjadi lapangan studi sendiri, terpisah
bahkan mencakup masalah-masalah yang jauh lebih luas dari HTN. Kecenderungan
seperti ini tampak pula pada bagian-bagian tertentu dari HAN itu sendiri, seperti
kecenderungan Hukum Pajak yang cenderung untuk menjadi ilmu yang mandiri, terlepas
dari HAN.
4

5. Dengan demikian, HAN merupakan bagian dari hukum publik karena berisi
peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Kepentingan umum yang
dimaksud adalah kepentingan nasional, masyarakat dna negara. Kepentingan umum harus
lebih didahulukan daripada kepentingan individu, golongan dan kepentingan daerah
dengan pengertian bahwa kepentingan perseorangan harus dilindungi secara seimbang,
sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan negara dan pemerintahan seperti tertera
dengan jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
“…… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial…”
Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut “administrasi”.
Administrasi sendiri berarti “bestuur” (pemerintah). Dengan demikian, hukum
administrasi (administratief recht) dapat juga disebut dengan hukum tata pemerintahan
(bestuursrecht). Pemerintah (bestuur) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan
(bestuursfunctie) yang merupakan penguasa yang tidak termasuk pembentukan UU dan
peradilan.
Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari
hukum yang khusus. Dalam studi Ilmu Administrasi, mata kuliah Hukum Administrasi
Negara merupakan bahasan khusus tentang salah satu aspek dari administrasi, yakni
bahasan mengenai aspek hukum dari administrasi Negara. Sedangkan dikalangan PBB
dan kesarjanaan internasional, Hukum Administrasi Negara diklasifikasi baik dalam
golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi.
Hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana.
Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara” (Poly-Juridisch Zakboekje
h. B3/4). Sebagai contoh Izin Bangunan. Dalam memberikan izin penguasa
memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Dalam hal
demikian, pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan. Disamping itu bagi yang
tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat ditegakkan sanksi
5

6. pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir setiap peraturan berdasarkan hukum
administrasi diakhiri in cauda venenum dengan sejumlah ketentuan pidana (in cauda
venenum secara harfiah berarti ada racun di ekor/buntut).
Menurut isinya hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik.
Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara
orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan
perseorangan. Sedangkan Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara
dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalam hukum publik ini salah
satunya adalah Hukum Administrasi Negara..
Hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian
lain lapangan pekerjaan administrasi negara diatur dalam HTN, Hukum Privat dsbnya.
Pengertian HAN tidak identik dengan pengertian “hukum yang mengatur pekerjaan
administrasi negara". Maka dapat dikatakan bahwa HAN adalah suatu sb sistem dari
Administrasi negara.
2. Fungsi-Fungsi Hukum Administrasi Negara
Dalam pengertian umum, menurut Budiono fungsi hukum adalah untuk
tercapainya ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang
menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan
tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai
suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah
menjadi anarki. Menurut Sjachran Basah ada lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan
kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut :
Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang
hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.
6

7. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan
penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.
Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun
sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan
keadilan.
Secara spesifik, fungsi HAN dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni fungsi
normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu
sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas
berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan
oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma
pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan
hukum bagi rakyat.
1) Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara
Penentuan norma HAN dilakukan melalui tahap-tahap. Untuk dapat menemukan
normanya kita harus meneliti dan melacak melalui serangkaian peraturan perundang-
undangan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita
temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan
keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada umumnya
ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan HAN hanya memuat norma-norma
pokok atau umum, sementara periciannya diserahkan pada peraturan pelaksanaan.
Penyerahan ini dikenal dengan istilah terugtred atau sikap mundur dari pembuat undang-
undang. Hal ini terjadi karena tiga sebab, yaitu :
Karena keseluruhan hukum TUN itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkin
bagi pembuat UU untuk mengatur seluruhnya dalam UU formal;
Norma-norma hukum TUN itu harus selalu disesuaikan de-ngan tiap perubahan-
perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan
7

8. teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat UU dengan mengaturnya
dalam suatu UU formal;
Di samping itu tiap kali diperlukan pengaturan lebih lanjut hal itu selalu berkaitan
dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak
sewajarnya harus diminta pembuat UU yang harus mengaturnya. Akan lebih cepat
dilakukan dengan pengeluaran peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan TUN yang
lebih rendah tingkatannya, seperti Keppres, Peraturan Menteri, dan sebagainya.
Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum
harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan
tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam
undang-undang. Jika tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari dalam berbagai
peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar
legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil
tindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan
freies Ermessen. Meskipun penggunaan freies Ermessen dibenarkan, akan tetapi harus
dalam batas-batas tertentu. Menurut Sjachran Basah pelaksanaan freies Ermessen harus
dapat dipertanggung jawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara
hukum berdasarkan batas-atas dan batas-bawah. Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat
derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat
derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-
tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan
kewajiban asasi warga. Di samping itu, pelaksanaan freies Ermessen juga harus
memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan keterangan
singkat ini dapat dikatakan bahwa fungsi normatif HAN adalah mengatur dan
menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan gagasan negara hukum
yang melatarbelakanginya, yakni negara hukum Pancasila.
2) Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara
8

9. Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen
yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya.
Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini khususnya yang
mengaut type welfare state, pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah
merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah
untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan.
3) Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara
Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap
tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan
perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya
dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang
salah menurut hokum. Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi
rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara
pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara
musayawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan
sengketa antara pemerintah dengan rakyat.
Berdasarkan pemaparan fungsi-fungsi HAN ini, dapatlah disebutkan bahwa
dengan menerapkan fungsi-fungsi HAN ini akan tercipta pemerintahan yang bersih,
sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan
freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga
dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan
dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan
material penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap
masyarakat. Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan
terjamin dengan baik.
9

10. C. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum yang lainnya.
Pada mulanya antara HTN dan HAN merupakan satu cabang ilmu yang bernama
Staats en Administratief recht, kemudian pada tahun 1946 diadakan pemisahan, dan
kedua cabang ilmu tersebut berdiri sendiri.
Hubungan antara HTN dengan HAN diantara para sarjana ternyata terdapat
perbedaan pandangan yaitu ada sarjana yang menganggap bahwa antara HTN dengan
HAN mempunyai perbedaan prinsip, namun ada sarjana lian yang menganggap tidak ada
perbedaan prinsip.
Kelompok sarjana yang membedakan secara prinsip diantaranya:
Oppenmeim, Van Vollenhoven, Logemen dan Van Praag.
Menurut Oppenheim HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk
alat-alat perlengkapan negara dan aturan yang memberi wewenang kepada alat-alat
perlengkapan negara dan membagi-bagikan tugas pekerjaan pemmerintahan modern
antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Artinya
negara dalam keadaan diam.
HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan
negara yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat perlengkapan negara
mengunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh HTN. Dengan demikian HAN
merupakan aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan bergerak.
Menurut Logeman HTN adalah mempelajari hubungan kompetensi sedangkan HAN
adalah mempelajari hubungan istimewa.
HTN mempelajari tentang:
1. Jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara.
2. Siapakah yang mengadakan jabatan
3. Dengan cara bagimana jabatan itu ditempati oleh pejabat.
4. Fungsi jabatan-jabatan,
10

11. 5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan.
6. Hubungan antar masing-masing jabatan.
7. Dalam batas-batas manakah oran negara dapat melaksanakan tugasnya.
Sedangkan HAN merupakan pelajaran tentang hubungan istimewa, yang
mempelajari bentuk, sifat, dan akibat hukum yang ditimbulkan karena perbuatan-
perbuatan hukum istimewa yang dilakukan pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
Kelompok yang tidak membedakan secara prinsip antara lain:
Kranenburg, Prins, Vigting, dan Van der Pot.
Menurut Kranenbur hubungan antara HTN dengan HAN seperti hubungan BW (KUH
perdata) dengan WvK (Hukum dagang) yakni hubungan umum dan khusus. HTN
adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur umum, misalnya UUD,
UU organik mengenai desentralisasi, sedangkan HAN merupakan peraturan-peraturan
khusus, UU kepegawaian, pajak, perburuhan dsb.
1. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara
Baron de Gerando adalah seorang ilmuwan Perancis yang pertama kali
mempekenalkan ilmu hukum administrasi Negara sebagai ilmu hukum yang tumbuh
langsung berdasarkan keputusan-keputusan alat perlengkapan Negara berdasarkan
praktik kenegaraan sehari-hari. Maksudnya, keputusan raja dalam menyelesaikan
sengketa antara pejabat dengan rakyat merupakan kaidah Hukum Administrasi Negara.
Mr. W.F. Prins menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan
aanhangsel (embel-embel atau tambahan) dari hukum tata negara. Sementara Mr. Dr.
Romeyn menyatakan bahwa Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari pada
negara dan Hukum Administrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan tekniknya.
Pendapat Romeyn ini dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah sejenis
hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara, dan
sejalan dengan teori Dwi Praja dari Donner, maka Hukum Tata Negara itu menetapkan
11

12. tugas (taakstelling) sedangkan Hukum Administrasi Negara itu melaksanakan apa yang
telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara (taakverwezenlijking).
Menurut Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara adalah
keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan Negara dan
menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum
Administrasi Negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan
Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan menggunakan kewenangan
ketatanegaraan. Pada pihak yang satu terdapatlah hukum tata negara sebagai suatu
kelompok peraturan hukum yang mengadakan badan-badan kenegaraan, yang memberi
wewenang kepada badan-badan itu, yang membagi pekerjaan pemerintah serta memberi
bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut yang tinggi maupun yang
rendah. Hukum Tata Negara menurut Oppenheim yaitu memperhatikan negara dalam
keadaan tidak bergerak (staat in rust).
Pada pihak lain terdapat Hukum Administrasi negara sebagai suatu kelompok
ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah bila badan-
badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberi kepadanya oleh hukum tata
negara itu. Hukum Administrasi negara itu menurut Oppenheim memperhatikan negara
dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Tidak ada pemisahan tegas antara hukum
tata Negara dan hukum administrasi. Terhadap hukum tata Negara, hukum administrasi
merupakan perpanjangan dari hukum tata Negara. Hukum administrasi melengkapi
hukum tata Negara, disamping sebagai hukum instrumental (instrumenteel recht) juga
menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan –keputusan penguasa.
2. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana
Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang sebagai bahan
pembantu atau “hulprecht” bagi hukum tata pemerintahan, karena penetapan sanksi
pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan
sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat
dimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana. Sedangkan E. Utrecht mengatakan bahwa
12

13. Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat,
maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Pendapat lain
dikemukakan oleh Victor Situmorang bahwa “apabila ada kaidah Hukum Administrasi
negara yang diulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataan lain
apabila ada pelanggaran kaidah hukum Administrasi negara, maka sanksinya terdapat
dalam hukum pidana”.
3. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata
Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor Situmorang bahwa
Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang organisasi
negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas
yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-
peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua,
adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus
mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik
oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu
diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak
diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum.
Jadi terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata
apabila 1) saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata
menjadi kaidah hukum Administrasi Negara, 2) Badan Administrasi negara melakukan
perbuatan-perbuatan yang dikuasasi oleh hukum perdata, 3) Suatu kasus dikuasai oleh
hukum perdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan berdasarkan
ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara.
4. Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara
Sebagaimana istilah administrasi, administrasi negara juga mempunyai berbagai
macam pengertian dan makna. Dimock dan Dimock, menyatakan bahwa sebagai suatu
studi, administrasi negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang
dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan
13

14. publik (public policy); sebagai suatu proses, administrasi negara adalah seluruh langkah-
langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan sebagai suatu bidang
kemampuan, administrasi negara mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas
yang dikerjakan orang-orang dalam lembaga-lembaga publik.
Kegiatan administrasi negra tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik pemerintah,
dengan kata lain kegiatan-kegiatan administrasi negara bukanlah hanya melaksanakan
keputusan-keputusan politik pemerintah saja, melainkan juga mempersiapkan segala
sesuatu guna penentuan kebijaksanaan pemerintah, dan juga menentukan keputusan-
keputusan politik.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan
administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam
menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum
tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal
perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang
digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum
administrasi negara dimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha
negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.
B. Saran
Sebagai Negara hukum sudah sepatutnya hukum itu harus dipatuhi dan ditaati agar
terciptalah Negara yang sejahtera, agar demikian masyarakat yang ada didalam dapat
terlendungi hukum dari hal-hal yang meresahkan dan tidak mengenakan, sebagai Negara
hukum Indonesia adalah salah satu Negara yang menjunjung hukum agar ketentraman
dinegara Indonesia senantiasa terjaga dan terpelihara agar terciptalah kesejahteraan dan
ketentraman dalam bermasyarakat, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah juga turut
14

15. turun langsung meninjau apakah seluruh masyarakat sudah mendapatkan hak-nya dilindungi
oleh hukum tanpa pandang bulu apa dia masyarakat yang mampu ataukah tidak mampu.
Karena hukum itu adalah bagian dari masyarakat juga dan masyarakatlah yang berhak
dijamin atas hukum.
Dalam penyusunan Makalah ini penulis tidak menutup kemungkinan adanya
kesalahan dan kehilafan oleh sebab itu penulis berharap untuk diberi kritikan dan saran yang
membangun guna kesempurnaan makalah ini dan pembuatan makalah selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Handoyo, Hestu Cipto.(2009).Hukum Tata Negara Indonesia. Universitas Atma Jaya
Yogyakarta: Yogyakarta
Minollah dan Eko Purnomo,Crisdianto.(2006).Hukum Tata Negara Indonesia. Mataram
University Press: Yogyakarta
SF, Marbun dkk. 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. UII
Press: Yogyakarta
______________1997.Sistem Administrasi Negara Jilid 3. Toko Gunung Agung: Jakarta
http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/09/kedudukan-hukum-administrasi-
negara_14.html
http://nuravik.wordpress.com/2011/10/29/kedudukan-hukum-administrasi-negara-dalam-
tata-hukum/
15

16. 16