SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Perbandingan
Administrasi Negara
(Australia)
 Awal Mula Terbentuknya Negara
Australia
 Australia, resminya Persemakmuran Australia, adalah sebuah negara
di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia,
Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia,
dan Samudra Pasifik.
 Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke Benua Australia adalah
orang-orang Belanda.
 Namun, di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini, dan
menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal.
 Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia
sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula,
mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri
Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Hingga kini, Australia tergabung
dalam Persemakmuran Inggris.
Asal Kata Australia
 Australia berasal dari kata australis yang dalam bahasa
Latin berarti selatan. Negara ini dalam ragam percakapan
sering disebut sebagai Oz sejak awal abad ke-20. Aussie adalah
istilah percakapan bagi "orang/bangsa Australia".
Nama Australia dipopularkan oleh penjelajah Matthew Flinders, yang
memaksakannya agar dapat diadopsi secara resmi sejak tahun 1804. Ketika
menyiapkan manuskrip dan diagramnya untuk sebuah karya dari tahun
1814, berjudul A Voyage to Terra Australis, dia diikuti oleh rekannya Sir
Joseph Banks untuk menggunakan istilah Terra Australis karena istilah
tersebut adalah yang paling merakyat.
 Bentuk Pemerintahan Di Negara
Australia
Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas
tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai
toleransi beragama, kebebasan berbicara dan
berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga
Australia dan praktik-praktik pemerintahannya
mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara.
Pada saat yang sama, mereka khas Australia.
Lanjutan
Pemerintah Yang
Bertanggungjawab
Kedaulatan
Parlementer
UUD Tertulis
 Ciri-ciri sistem pemerintahan
Australia
1. Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi.
2. Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat
3. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen.
4. Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen.
5. Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris.
6. Australia merupakan negara persemakmuran inggris.
7. Australia memiliki konstitusi tertulis/UUD.
8. UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang
mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi.
9. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara
bagian/teritori, local
10. Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
lanjutan
11. Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional.
12. Sistem pemerintahan : parlementer.
13. Bentuk negara : federasi.
14. Australia memiliki sistem resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui
Komisi Pemilihan Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori.
15. Parlemen negara bagian tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian.
Hukum federal mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya.
16. Dewan Pemerintahan Australia (COAG) terdiri dari perdana menteri, perdana menteri
negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah
Australia.
17. Pemerintah Federal menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang
mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain.
18. Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas.
lanjutan
19. Negara bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western
australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital territory)
bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan dan lalu lintas,
RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis.
20. Pemerintah lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk
perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air
dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
21. Pajak lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak ini
digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga
memungut biaya parkir.
22. Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah
dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota.
23. Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling
tertindih.
24. Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat
yang diperebutkan.
 Kelebihan Indonesia Terhadap Australia
 Indonesia lebih memiliki nilai kerohanian atau religious yang selalu berkaitan
dengan aktivitasnya.
 Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama,
sehingga tidak bisa saling menjatuhkan.
 Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislative
 Badan ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen.
 Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada
presiden.
 Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet.
 Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
 Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka
waktu masa jabatannya.
 Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu.
 Persamaan sistem pemerintahan Australia
dengan Indonesia.
No. Keterangan Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan Australia
1. Bentuk negara Kesatuan dengan otonomi luas federasi
2. Bentuk pemerintahan Republik monarki konstitutional
3. Sistem pemerintahan Pesidensial untuk masa jabatan 5
tahun
parlementer
4. Eksekutif Presiden sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan yang
dipilih langsung oleh rakyat
menteri yang diangkat oleh
parlemen
5. Legislatif atau parlemen Bikameral, yaitu DPR dan DPD.
Anggota DPR dan DPD menjadi
anggota MPR
terdiri dari gubernur
jendral,dewan perwakilan dan
senat
6. Yudikatif Mahkamah Agung, badan
peradilan dibawahnya, dan
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah agung australia dan
pengadilan lainnya
 Perbedaan sistem pemerintahan
Australia dengan Indonesia.
No Keterangan Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan Australia
1. Sistem
Pemerintahan
Presidensial Parlementer
2. Bentuk Negara Kesatuan Federasi
3. Bentuk
Pemerintahan
Republik Monarkhi Kontutional
4. Legislatif Bikameral, yaitu DPR dan DPD.
Anggota DPR dan DPD menjadi
anggota MPR.
Parlemen Australia yang terdiri atas
gubernur jenderal, senat, dan
dewan perwakilan.
5. Eksekutif Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan. Dipilih
langsung oleh rakyat.
Dewan eksekutif federal yang terdiri atas
gubernur jenderal dengan pertimbangan
para penasihat eksekutif, (PM dan para
menteri). Biasanya gubernur jenderal tidak
akan menolak nasihat-nasihat tersebut.
6. Pemilu parlemen Dilaksanakan 5 tahun sekali Dilaksanakan 3 tahun sekali
Kesimpulan
Terdapat perbedaan yang ada antara Australia dengan negara lain
misalkan negara Indonesia. Meskipun letak geografis Indonesia dan
Australia bisa dikatakan cukup dekat, terdapat banyak perbedaan antara
dua negara ini. Mulai dari cuaca, iklim, kuliner, budaya hingga gaya
hidup. Pada dasarnya, Indonesia dan Australia sebenarnya memiliki
kemiripan di mana keduanya sama-sama dibentuk dari peleburan
berbagai macam adat budaya yang ada di dalamnya. Bercampurnya
berbagai macam budaya inilah yang menimbulkan sebuah mega budaya
pada masing-masing negara ini. Perbedaan mendasar antara Indonesia
dan Australia dalam hal budaya terdapat pada beberapa hal, seperti
waktu, informalitas, pendidikan.
Terima Kasih 

More Related Content

What's hot

SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKBayu Rizky Aditya
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanNina Muhaemin
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesiaworodyah
 
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIAPERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIASiti Sahati
 
Makalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesiaMakalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesiaMohammad Nawawi
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALDadang Solihin
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Ibrahim Doru
 

What's hot (20)

SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Sistem pemerintahan inggris
Sistem pemerintahan inggrisSistem pemerintahan inggris
Sistem pemerintahan inggris
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIAPERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Makalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesiaMakalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesia
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 

Similar to Sistem Pemerintahan Australia vs Indonesia

sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)
sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)
sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)Dian Dwiyanti
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaOperator Warnet Vast Raha
 
Pembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemen
Pembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemenPembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemen
Pembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemenPaul Aurel
 
Uud th 1945_amandemen
Uud th 1945_amandemenUud th 1945_amandemen
Uud th 1945_amandemenjakartabalau
 
Uud th 1945_amandemen
Uud th 1945_amandemenUud th 1945_amandemen
Uud th 1945_amandemenjakartabalau
 
20161122085810uud1945amandemen.pdf
20161122085810uud1945amandemen.pdf20161122085810uud1945amandemen.pdf
20161122085810uud1945amandemen.pdfdianita249368
 
Sistem Pemerintahan Inggris
Sistem Pemerintahan InggrisSistem Pemerintahan Inggris
Sistem Pemerintahan InggrisFauzia Hanum
 
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)Fachri Abdilla
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptamanyfalihah2021
 
Perbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan Inggris
Perbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan InggrisPerbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan Inggris
Perbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan InggrisSiti Sahati
 
Bab 3 perlembagaan malaysia
Bab 3 perlembagaan malaysiaBab 3 perlembagaan malaysia
Bab 3 perlembagaan malaysiaDhani Ahmad
 

Similar to Sistem Pemerintahan Australia vs Indonesia (20)

Australia
AustraliaAustralia
Australia
 
sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)
sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)
sistem, dan bentuk pemerintaha negara Australia (pkn)
 
Sistem pemerintahan inggris
Sistem pemerintahan inggrisSistem pemerintahan inggris
Sistem pemerintahan inggris
 
Kwn 2222
Kwn 2222Kwn 2222
Kwn 2222
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
 
Pembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemen
Pembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemenPembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemen
Pembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemen
 
Selandia Baru
Selandia BaruSelandia Baru
Selandia Baru
 
Uud1945 amandemen
Uud1945 amandemenUud1945 amandemen
Uud1945 amandemen
 
UU 1945
UU 1945UU 1945
UU 1945
 
Sistem pemerintahan australia
Sistem pemerintahan australia Sistem pemerintahan australia
Sistem pemerintahan australia
 
Uud th 1945_amandemen
Uud th 1945_amandemenUud th 1945_amandemen
Uud th 1945_amandemen
 
Uud th 1945_amandemen
Uud th 1945_amandemenUud th 1945_amandemen
Uud th 1945_amandemen
 
20161122085810uud1945amandemen.pdf
20161122085810uud1945amandemen.pdf20161122085810uud1945amandemen.pdf
20161122085810uud1945amandemen.pdf
 
Sistem Pemerintahan Inggris
Sistem Pemerintahan InggrisSistem Pemerintahan Inggris
Sistem Pemerintahan Inggris
 
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
Persentase KWN (Sistem Pemerintahan Negara Inggris)
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
 
Pkn brazil (2)
Pkn brazil (2)Pkn brazil (2)
Pkn brazil (2)
 
Perbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan Inggris
Perbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan InggrisPerbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan Inggris
Perbandingan Administrasi Negara Perancis Dengan Inggris
 
Rpp sm 2
Rpp sm 2Rpp sm 2
Rpp sm 2
 
Bab 3 perlembagaan malaysia
Bab 3 perlembagaan malaysiaBab 3 perlembagaan malaysia
Bab 3 perlembagaan malaysia
 

More from Siti Sahati

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukSiti Sahati
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuSiti Sahati
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuSiti Sahati
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Siti Sahati
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategySiti Sahati
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Siti Sahati
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSiti Sahati
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSiti Sahati
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Siti Sahati
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifSiti Sahati
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikSiti Sahati
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis KependudukanSiti Sahati
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaSiti Sahati
 
Measuring Human Development
Measuring Human DevelopmentMeasuring Human Development
Measuring Human DevelopmentSiti Sahati
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiSiti Sahati
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis TransekSiti Sahati
 

More from Siti Sahati (20)

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas Penduduk
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen Mutu
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali Mutu
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa Produktif
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
 
Stress Kerja
Stress KerjaStress Kerja
Stress Kerja
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis Kependudukan
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
 
Measuring Human Development
Measuring Human DevelopmentMeasuring Human Development
Measuring Human Development
 
Analisis SWOT
Analisis SWOTAnalisis SWOT
Analisis SWOT
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis Transek
 
Photo Mapping
Photo MappingPhoto Mapping
Photo Mapping
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 

Sistem Pemerintahan Australia vs Indonesia

  • 2.  Awal Mula Terbentuknya Negara Australia  Australia, resminya Persemakmuran Australia, adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik.  Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke Benua Australia adalah orang-orang Belanda.  Namun, di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini, dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal.  Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula, mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Hingga kini, Australia tergabung dalam Persemakmuran Inggris.
  • 3. Asal Kata Australia  Australia berasal dari kata australis yang dalam bahasa Latin berarti selatan. Negara ini dalam ragam percakapan sering disebut sebagai Oz sejak awal abad ke-20. Aussie adalah istilah percakapan bagi "orang/bangsa Australia". Nama Australia dipopularkan oleh penjelajah Matthew Flinders, yang memaksakannya agar dapat diadopsi secara resmi sejak tahun 1804. Ketika menyiapkan manuskrip dan diagramnya untuk sebuah karya dari tahun 1814, berjudul A Voyage to Terra Australis, dia diikuti oleh rekannya Sir Joseph Banks untuk menggunakan istilah Terra Australis karena istilah tersebut adalah yang paling merakyat.
  • 4.  Bentuk Pemerintahan Di Negara Australia Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.
  • 6.  Ciri-ciri sistem pemerintahan Australia 1. Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi. 2. Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat 3. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen. 4. Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen. 5. Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris. 6. Australia merupakan negara persemakmuran inggris. 7. Australia memiliki konstitusi tertulis/UUD. 8. UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi. 9. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, local 10. Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
  • 7. lanjutan 11. Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional. 12. Sistem pemerintahan : parlementer. 13. Bentuk negara : federasi. 14. Australia memiliki sistem resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori. 15. Parlemen negara bagian tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian. Hukum federal mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya. 16. Dewan Pemerintahan Australia (COAG) terdiri dari perdana menteri, perdana menteri negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Australia. 17. Pemerintah Federal menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain. 18. Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas.
  • 8. lanjutan 19. Negara bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan dan lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis. 20. Pemerintah lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum. 21. Pajak lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir. 22. Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota. 23. Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih. 24. Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan.
  • 9.  Kelebihan Indonesia Terhadap Australia  Indonesia lebih memiliki nilai kerohanian atau religious yang selalu berkaitan dengan aktivitasnya.  Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan.  Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislative  Badan ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen.  Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden.  Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet.  Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.  Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.  Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu.
  • 10.  Persamaan sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia. No. Keterangan Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan Australia 1. Bentuk negara Kesatuan dengan otonomi luas federasi 2. Bentuk pemerintahan Republik monarki konstitutional 3. Sistem pemerintahan Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun parlementer 4. Eksekutif Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat menteri yang diangkat oleh parlemen 5. Legislatif atau parlemen Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat 6. Yudikatif Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya
  • 11.  Perbedaan sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia. No Keterangan Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan Australia 1. Sistem Pemerintahan Presidensial Parlementer 2. Bentuk Negara Kesatuan Federasi 3. Bentuk Pemerintahan Republik Monarkhi Kontutional 4. Legislatif Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR. Parlemen Australia yang terdiri atas gubernur jenderal, senat, dan dewan perwakilan. 5. Eksekutif Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat. Dewan eksekutif federal yang terdiri atas gubernur jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif, (PM dan para menteri). Biasanya gubernur jenderal tidak akan menolak nasihat-nasihat tersebut. 6. Pemilu parlemen Dilaksanakan 5 tahun sekali Dilaksanakan 3 tahun sekali
  • 12. Kesimpulan Terdapat perbedaan yang ada antara Australia dengan negara lain misalkan negara Indonesia. Meskipun letak geografis Indonesia dan Australia bisa dikatakan cukup dekat, terdapat banyak perbedaan antara dua negara ini. Mulai dari cuaca, iklim, kuliner, budaya hingga gaya hidup. Pada dasarnya, Indonesia dan Australia sebenarnya memiliki kemiripan di mana keduanya sama-sama dibentuk dari peleburan berbagai macam adat budaya yang ada di dalamnya. Bercampurnya berbagai macam budaya inilah yang menimbulkan sebuah mega budaya pada masing-masing negara ini. Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Australia dalam hal budaya terdapat pada beberapa hal, seperti waktu, informalitas, pendidikan.