Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Australia. Keduanya memiliki sistem parlemen bikameral namun Indonesia bersistem presidensial sementara Australia bersistem parlementer. Indonesia terdiri atas satu negara kesatuan sedangkan Australia terdiri atas enam negara bagian yang membentuk negara federasi. Di Indonesia, presiden dan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama tidak seperti di Australia.
2. Awal Mula Terbentuknya Negara
Australia
Australia, resminya Persemakmuran Australia, adalah sebuah negara
di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia,
Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia,
dan Samudra Pasifik.
Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke Benua Australia adalah
orang-orang Belanda.
Namun, di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini, dan
menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal.
Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia
sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula,
mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri
Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Hingga kini, Australia tergabung
dalam Persemakmuran Inggris.
3. Asal Kata Australia
Australia berasal dari kata australis yang dalam bahasa
Latin berarti selatan. Negara ini dalam ragam percakapan
sering disebut sebagai Oz sejak awal abad ke-20. Aussie adalah
istilah percakapan bagi "orang/bangsa Australia".
Nama Australia dipopularkan oleh penjelajah Matthew Flinders, yang
memaksakannya agar dapat diadopsi secara resmi sejak tahun 1804. Ketika
menyiapkan manuskrip dan diagramnya untuk sebuah karya dari tahun
1814, berjudul A Voyage to Terra Australis, dia diikuti oleh rekannya Sir
Joseph Banks untuk menggunakan istilah Terra Australis karena istilah
tersebut adalah yang paling merakyat.
4. Bentuk Pemerintahan Di Negara
Australia
Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas
tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai
toleransi beragama, kebebasan berbicara dan
berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga
Australia dan praktik-praktik pemerintahannya
mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara.
Pada saat yang sama, mereka khas Australia.
6. Ciri-ciri sistem pemerintahan
Australia
1. Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi.
2. Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat
3. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen.
4. Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen.
5. Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris.
6. Australia merupakan negara persemakmuran inggris.
7. Australia memiliki konstitusi tertulis/UUD.
8. UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang
mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi.
9. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara
bagian/teritori, local
10. Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
7. lanjutan
11. Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional.
12. Sistem pemerintahan : parlementer.
13. Bentuk negara : federasi.
14. Australia memiliki sistem resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui
Komisi Pemilihan Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori.
15. Parlemen negara bagian tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian.
Hukum federal mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya.
16. Dewan Pemerintahan Australia (COAG) terdiri dari perdana menteri, perdana menteri
negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah
Australia.
17. Pemerintah Federal menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang
mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain.
18. Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas.
8. lanjutan
19. Negara bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western
australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital territory)
bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan dan lalu lintas,
RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis.
20. Pemerintah lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk
perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air
dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
21. Pajak lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak ini
digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga
memungut biaya parkir.
22. Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah
dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota.
23. Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling
tertindih.
24. Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat
yang diperebutkan.
9. Kelebihan Indonesia Terhadap Australia
Indonesia lebih memiliki nilai kerohanian atau religious yang selalu berkaitan
dengan aktivitasnya.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama,
sehingga tidak bisa saling menjatuhkan.
Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislative
Badan ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen.
Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada
presiden.
Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet.
Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka
waktu masa jabatannya.
Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu.
10. Persamaan sistem pemerintahan Australia
dengan Indonesia.
No. Keterangan Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan Australia
1. Bentuk negara Kesatuan dengan otonomi luas federasi
2. Bentuk pemerintahan Republik monarki konstitutional
3. Sistem pemerintahan Pesidensial untuk masa jabatan 5
tahun
parlementer
4. Eksekutif Presiden sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan yang
dipilih langsung oleh rakyat
menteri yang diangkat oleh
parlemen
5. Legislatif atau parlemen Bikameral, yaitu DPR dan DPD.
Anggota DPR dan DPD menjadi
anggota MPR
terdiri dari gubernur
jendral,dewan perwakilan dan
senat
6. Yudikatif Mahkamah Agung, badan
peradilan dibawahnya, dan
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah agung australia dan
pengadilan lainnya
11. Perbedaan sistem pemerintahan
Australia dengan Indonesia.
No Keterangan Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan Australia
1. Sistem
Pemerintahan
Presidensial Parlementer
2. Bentuk Negara Kesatuan Federasi
3. Bentuk
Pemerintahan
Republik Monarkhi Kontutional
4. Legislatif Bikameral, yaitu DPR dan DPD.
Anggota DPR dan DPD menjadi
anggota MPR.
Parlemen Australia yang terdiri atas
gubernur jenderal, senat, dan
dewan perwakilan.
5. Eksekutif Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan. Dipilih
langsung oleh rakyat.
Dewan eksekutif federal yang terdiri atas
gubernur jenderal dengan pertimbangan
para penasihat eksekutif, (PM dan para
menteri). Biasanya gubernur jenderal tidak
akan menolak nasihat-nasihat tersebut.
6. Pemilu parlemen Dilaksanakan 5 tahun sekali Dilaksanakan 3 tahun sekali
12. Kesimpulan
Terdapat perbedaan yang ada antara Australia dengan negara lain
misalkan negara Indonesia. Meskipun letak geografis Indonesia dan
Australia bisa dikatakan cukup dekat, terdapat banyak perbedaan antara
dua negara ini. Mulai dari cuaca, iklim, kuliner, budaya hingga gaya
hidup. Pada dasarnya, Indonesia dan Australia sebenarnya memiliki
kemiripan di mana keduanya sama-sama dibentuk dari peleburan
berbagai macam adat budaya yang ada di dalamnya. Bercampurnya
berbagai macam budaya inilah yang menimbulkan sebuah mega budaya
pada masing-masing negara ini. Perbedaan mendasar antara Indonesia
dan Australia dalam hal budaya terdapat pada beberapa hal, seperti
waktu, informalitas, pendidikan.