SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
PENDALAMAN MATERI
(Lembar Kerja Resume Modul)
1. Judul Modul : KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
2. Kegiatan Belajar : KB 4
3. Refleksi
NO BUTIR REFLEKSI RESPON/JAWABAN
1
Konsep (Beberapa
istilah dan definisi)
di KB
Terdapat beberapa sistem ketatanegaraan yang diselenggarakan oleh
negara-negara di dunia ini.
1. Pertama, negara TEOKRASI. Sistem ini terbentuk seiring adanya
keyakinan dari warga negaranya bahwa pemimpin tertinggi
negara merupakan utusan yang dikirim oleh Tuhan dan
mendapat mandat kepemimpinan.
2. Kedua, sistem MONARKI. Sistem ini lahir dengan kekuasaan
absolut dan mutlak ada di tangan raja yang kelak kemudian, di
era modern, sistem ini berangsur berubah menjadi sistem
monarki moderat, walau kadang masih mempertahankan pola
keabsolutan itu. Contoh dari sistem monarki absolut adalah
Kerajaan Arab Saudi. Sementara, contoh dari sistem monarki
moderat adalah seperti negara persemakmuran seperti Malaysia,
Inggris, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.
3. Ketiga, sistem AUTOKRASI. Sistem ini hampir menyerupai
sistem monarki absolut, dengan kekuasaan mutlak ada di tangan
seseorang.
4. Keempat, sistem DEMOKRASI. Dalam sistem demokrasi,
kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat.
Menurut bahasa kata KHILAFAH berasal dari bahasa Arab yang berarti
pemerintahan dan kepemimpinan. Sedangkan secara istilah, khilafah
berarti sistem pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam.
Dalam sejarah kata khilafah digunakan untuk sebutan bagi suatu
pemerintahan pada masa tertentu seperti khilafah Abu Bakar, khilafah
Umar, Usman Ali dan sebagainya.
Menurut Abu A’la al-Maududi, terdapat tiga tujuan utama
pemerintahan dalam Islam.
1. Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan
kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan.
2. Menegakkan sistem yang Islami melalui cara yang dimiliki oleh
pemerintah. Pemerintah berkuasa untuk menyebarkan kebaikan serta
memerintahkannya (amar ma’ruf) sejalan dengan misi utama
kedatangan Islam ke dunia.
3. Menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan
perkara yang paling dibenci oleh Allah swt.
Khilafah adalah sistem pemerintahannya sedangkan khalifah adalah
pemimpinnya. Dalam Islam seseorang layak menjadi khalifah jika
memenuhi syarat-syarat, yaitu: adil, berilmu, sanggup berijtihad, sehat
mental dan fisiknya serta berani dan tegas.
Pembentukan Khilafah
Dalam sejarah Islam, pembentukan negara berdasar khilafah pernah
dilakukan dengan tujuan agar hukum-hukum yang berdasar kepada al-
Qur’an dan Hadits diharapkan dapat direalisasikan. Sistem yang
berdasar kepada ajaran Islam tersebut bentuknya telah berakhir dengan
selesainya khilafah Turki Usmani di Turki.
Pada perkembangan selanjutnya istilah pemerintahan berdasar khilafah
nampaknya sudah tidak lagi digunakan oleh negara-negara Islam di
dunia. Yang dapat diamati sekarang bahwa negara-negara yang
mayoritas penduduknya muslim sudah banyak mengambil sistem
pemerintahan lain seperti demokrasi yang dianut negera Mesir, Irak
Indonesia, Turki dan sebagainya di samping terdapat juga yang
mengambil sistem negara kerajaan seperti Saudi Arabia, Maroko dan
sebagainya.
Dasar-Dasar Khilafah
Dasar-dasar khilafah antara lain:
1. Sifat jujur, ikhlas serta tanggung jawab,
2. Keadilan yang bersifat menyeluruh kepada rakyat,
3. Tauhid (mengesakan Allah) yang mengandung arti taat kepada Allah,
rasul-Nya dan pemimpin sebagai kewajiban bagi setiap orang beriman,
4. Adanya kedaulatan rakyat.
Namun alQur’an menekankan azas musayawarah dalam mengambil
keputusan penting. Adapun cara pengangkatan khalifah dapat kita
lihat dalam perjalanan sejarah Islam, yakni :
a. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan oleh para tokoh ummat.
b. Pengangkatan berdasarkan usulan (wasiat) oleh khalifah sebelumnya
seperti pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah.
c. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan yang langsung dilakukan
oleh rakyat.
d. Pengangkatan khalifah berdasarkan persetujuan secara bulat oleh
rakyat karena calon khalifah dinilai memiliki jasa yang sangat besar
seperti pengangkatan sultan Salim di Mesir.
e. Pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan. Bentuk ini dilakukan
dalam sistem kerajaan yang pernah dipraktekkan oleh dinasti Umayyah
dan Dinasti Abbasiah dan kerajaan Saudi sekarang ini.
Baiat Khalifah
Kata baiat berasal dari kata ba-’a yang berarti menjual. Dalam khilafah,
baiat mengandung arti janji setia antara rakyat dengan khalifah Hal ini
sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa
baiat adalah perjanjian atas dasar kesetiaan. Orang yang berbaiat harus
menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara sebagai
pemimpinnya untuk melaksanakan semua urusan orang Islam.
Dalam baiat, rakyat berjanji setia untuk mentaati khalifah selama
khalifah itu tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah.
Demikian juga khalifah, melaksanakan hak dan kewajibannya yaitu
melaksanakan undang-undang demi mewujudkan keadilan sesuai
dengan undang-undang Allah dan Rasul-Nya.
Hak dan Kewajiban Rakyat
Berikut ini adalah hak-hak rakyat, yaitu :
1. Hak keselamatan jiwa dan harta.
2. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan.
3. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan.
4. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat.
5. Hak untuk bebas beragama.
6. Hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah.
Kewajiban Rakyat kepada Khalifah
Kewajiban terhadap khalifah, yaitu:
1. Kewajiban taat kepada khalifah.
2. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan.
3. Membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan
4. Bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan
membelanya.
5. Menjaga Persatuan dan Kesatuan.
Majlis Syura
Kata “majlis syura” terdiri dari dua kata yaitu kata majlis dan kata syura.
Majlis artinya tempat duduk syura artinya bermusyawarah. Dengan
demikian majlis syura secara bahasa artinya tempat bermusyawarah
(berunding).
Dikaitkan dengan sistem pemerintahan, majlis syura memiliki
pengertian tersendiri yaitu suatu lembaga negara yang terdiri dari para
wakil rakyat yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Majlis ini memiliki tugas utama yaitu mengangkat dan memberhentikan
khalifah.
Syarat-Syarat Menjadi anggota majlis syura
Untuk menjadi anggota majlis syura, syarat-syaratnya adalah sebagai
berikut:
1. Berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan.
2. Berilmu pengetahuan yang luas.
3. Memiliki kearifan dan wawasan yang luas.
Terkait dengan kewajibannya, seseorang yang telah dipercaya menjadi
majlis syura maka ia memiliki kewajiban utama yaitu mengangkat dan
meberhentikan khalifah. Khalifah yang diangkat oleh majlis syura
adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas, adil, bertanggung
jawab, teguh dan cakap dalam menjalankan pemerintahan dan sehat
baik rohani dan jasmaninya. Jika dalam melaksanakan tugasnya
seorang khalifah melanggar hukum Alah (maksiat) maka Majlis Syura
berkewajiban untuk memberhentikan khlaifah dari jabatannya dan
mengantinya dengan yang lain.
Tugas lain dari majlis syura adalah bermusyawarah dengan khalifah
dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut
kepentingan ummat
Ahlul Halli wa al-Aqdi diartikan orang yang dipilih sebagai wakil umat
untuk menyuarakan hati nurani ummat. Ahlul halli wal aqdi adalah
orang-orang pilihan. Mereka terdiri dari ulama, cerdik pandai dan
pemimpin yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.
Ahlul halli wal aqdi memiliki beberapa hak atau wewenang sebagai
berikut:
1. pertama, Ahlul halli wal aqdi adalah pemegang kekuasaan
tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan
membaiat khalifah.
2. Kedua, Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang mengarahkan
kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. Ketiga, Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang membuat
undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam
hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh AlQuran dan Hadist.
4. Keempat, Ahlul halli wal aqdi tempat konsultasi khalifah di dalam
menentukan kebijakannya.
5. Kelima, Ahlul halli wal aqdi mengawasi jalannya pemerintahan.
Berdasarkan pada hak-hak tersebut, hak-hak Ahlul halli wal aqd
serupa dengan wewenang MPR dan DPR dalam pemerintahan
Indonesia.
Kedudukan seorang pemimpin menurut konsep Ahlul halli wal
‘aqdi, dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Pertama, pemimpin adalah sebagai pemangku kekuasaan
tertinggi, pemimpin memiliki kewenangan untuk mengambil
segala bentuk kebijakan, baik itu menyangkut produk hukum,
militer, pembangunan atau yang lainnya.
2. Kedua, keberadaan pemimpin tersebut merupakan
pengangkatan yang dilakukan oleh Ahlul halli wal aqdi yang
berdasarkan atas mandat dari rakyat
3. Ketiga, kedudukan Ahlul halli wal aqdi hanya sebatas pemberi
masukan, saran dan konsultasi kepada pemimpin
4. Keempat, pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh Ahlul
halli wal aqdi sangat berpotensi meminimalisir kepentingan-
kepentingan segelintir orang yang menyampingkan kepentingan
umat,
5. Kelima, pemimpin yang melakukan penyelewengan kekuasaan
(abuse of power), maka dalam penanganannya dilakukan oleh
Ahlul halli wal aqdi.
2
Daftar materi pada
KB yang sulit
dipahami
SISTEM KHILAFAH adalah materi yang cukup sulit dipahami
dikarenakan kurangnya dalil dan literatur islam yang membahas secara
detail apa dan bagaimana khilafah itu. Sehingga saya pribadi masih
memiliki gambaran yang samar tentang khilafah.
3
Daftar materi yang
sering mengalami
miskonsepsi dalam
pembelajaran
KHILAFAH banyak mengalami miskonsepsi dikalangan sebagian
masyarakat. Sebagian berpendapat wajib menerapkan khilafah.
Sebagian lagi menentang. Sedangkan islam sendiri ternyata tidak
dengan tegas menentukan harus seperti apa bentuk pemerintahan.
Namun hanya memberikan gambaran secara global yang inti tujuannya
adalah mengutamakan kemaslahatan umat dan syariat.

More Related Content

What's hot

PPT Iman kepada kitab kitab allah (nisrokhah)
PPT Iman kepada kitab kitab allah (nisrokhah)PPT Iman kepada kitab kitab allah (nisrokhah)
PPT Iman kepada kitab kitab allah (nisrokhah)Nisrokhah6
 
PROPOSAL PTK MULYADI PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS UPAYA PENINGKATAN HA...
PROPOSAL PTK MULYADI PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS  UPAYA PENINGKATAN HA...PROPOSAL PTK MULYADI PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS  UPAYA PENINGKATAN HA...
PROPOSAL PTK MULYADI PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS UPAYA PENINGKATAN HA...Mulyadi907578
 
RPP MA Akidah akhlak kelas XI
RPP MA Akidah akhlak kelas XIRPP MA Akidah akhlak kelas XI
RPP MA Akidah akhlak kelas XIDiva Pendidikan
 
Modul PAI Kontemporer-KB 1 Islam Radikal
Modul PAI Kontemporer-KB 1 Islam RadikalModul PAI Kontemporer-KB 1 Islam Radikal
Modul PAI Kontemporer-KB 1 Islam RadikalIstna Zakia Iriana
 
Rpp Fiqih MA Kelas X Semeter 1
Rpp Fiqih MA Kelas X Semeter 1Rpp Fiqih MA Kelas X Semeter 1
Rpp Fiqih MA Kelas X Semeter 1vinaidamatusilmi
 
KB 2 Poligami dan Nikah Mut'ah
KB 2 Poligami dan Nikah Mut'ahKB 2 Poligami dan Nikah Mut'ah
KB 2 Poligami dan Nikah Mut'ahIstna Zakia Iriana
 
Ppt Macam macam sujud
Ppt Macam macam sujudPpt Macam macam sujud
Ppt Macam macam sujudadifalsafi
 
RPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MA Kelas XI
RPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MA Kelas XIRPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MA Kelas XI
RPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MA Kelas XIDiva Pendidikan
 
ULUMUL HADIS (SEJARAH HADITS PRA KODIFIKASI DAN PASCA KODIFIKASI)
ULUMUL HADIS (SEJARAH HADITS PRA KODIFIKASI DAN PASCA KODIFIKASI)ULUMUL HADIS (SEJARAH HADITS PRA KODIFIKASI DAN PASCA KODIFIKASI)
ULUMUL HADIS (SEJARAH HADITS PRA KODIFIKASI DAN PASCA KODIFIKASI)annisa berliana
 
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur RasyidinModul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur RasyidinIstna Zakia Iriana
 
Tasyri' masa nabi Muhammad Saw
Tasyri'  masa nabi Muhammad SawTasyri'  masa nabi Muhammad Saw
Tasyri' masa nabi Muhammad SawMarhamah Saleh
 
RPP MTs Quran Hadits Kelas VII
RPP MTs Quran Hadits Kelas VIIRPP MTs Quran Hadits Kelas VII
RPP MTs Quran Hadits Kelas VIIDiva Pendidikan
 
RPP MTs Akidah Ahlak Kelas VII
RPP MTs Akidah Ahlak Kelas VIIRPP MTs Akidah Ahlak Kelas VII
RPP MTs Akidah Ahlak Kelas VIIDiva Pendidikan
 
RPP Fiqih MA Kelas X Semeter 2
RPP Fiqih MA Kelas X Semeter 2RPP Fiqih MA Kelas X Semeter 2
RPP Fiqih MA Kelas X Semeter 2vinaidamatusilmi
 
Modul Struktur Keilmuan PAI- KB 1 Ilmu Dalam Islam
Modul Struktur Keilmuan PAI- KB 1 Ilmu Dalam IslamModul Struktur Keilmuan PAI- KB 1 Ilmu Dalam Islam
Modul Struktur Keilmuan PAI- KB 1 Ilmu Dalam IslamIstna Zakia Iriana
 

What's hot (20)

PPT Iman kepada kitab kitab allah (nisrokhah)
PPT Iman kepada kitab kitab allah (nisrokhah)PPT Iman kepada kitab kitab allah (nisrokhah)
PPT Iman kepada kitab kitab allah (nisrokhah)
 
Adab menuntut ilmu
Adab menuntut ilmuAdab menuntut ilmu
Adab menuntut ilmu
 
Diskusi Kelas: Hakim, Mukallaf, Taklif, dan aliran-aliran dalam Islam (Ushul ...
Diskusi Kelas: Hakim, Mukallaf, Taklif, dan aliran-aliran dalam Islam (Ushul ...Diskusi Kelas: Hakim, Mukallaf, Taklif, dan aliran-aliran dalam Islam (Ushul ...
Diskusi Kelas: Hakim, Mukallaf, Taklif, dan aliran-aliran dalam Islam (Ushul ...
 
Ptk pai sma
Ptk pai smaPtk pai sma
Ptk pai sma
 
Resume ppd kb 4
Resume ppd kb 4Resume ppd kb 4
Resume ppd kb 4
 
PROPOSAL PTK MULYADI PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS UPAYA PENINGKATAN HA...
PROPOSAL PTK MULYADI PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS  UPAYA PENINGKATAN HA...PROPOSAL PTK MULYADI PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS  UPAYA PENINGKATAN HA...
PROPOSAL PTK MULYADI PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS UPAYA PENINGKATAN HA...
 
RPP MA Akidah akhlak kelas XI
RPP MA Akidah akhlak kelas XIRPP MA Akidah akhlak kelas XI
RPP MA Akidah akhlak kelas XI
 
Modul PAI Kontemporer-KB 1 Islam Radikal
Modul PAI Kontemporer-KB 1 Islam RadikalModul PAI Kontemporer-KB 1 Islam Radikal
Modul PAI Kontemporer-KB 1 Islam Radikal
 
Rpp Fiqih MA Kelas X Semeter 1
Rpp Fiqih MA Kelas X Semeter 1Rpp Fiqih MA Kelas X Semeter 1
Rpp Fiqih MA Kelas X Semeter 1
 
KB 2 Poligami dan Nikah Mut'ah
KB 2 Poligami dan Nikah Mut'ahKB 2 Poligami dan Nikah Mut'ah
KB 2 Poligami dan Nikah Mut'ah
 
Ppt Macam macam sujud
Ppt Macam macam sujudPpt Macam macam sujud
Ppt Macam macam sujud
 
RPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MA Kelas XI
RPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MA Kelas XIRPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MA Kelas XI
RPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MA Kelas XI
 
ULUMUL HADIS (SEJARAH HADITS PRA KODIFIKASI DAN PASCA KODIFIKASI)
ULUMUL HADIS (SEJARAH HADITS PRA KODIFIKASI DAN PASCA KODIFIKASI)ULUMUL HADIS (SEJARAH HADITS PRA KODIFIKASI DAN PASCA KODIFIKASI)
ULUMUL HADIS (SEJARAH HADITS PRA KODIFIKASI DAN PASCA KODIFIKASI)
 
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur RasyidinModul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
Modul SKI - KB 1 Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Khulafaur Rasyidin
 
Tasyri' masa nabi Muhammad Saw
Tasyri'  masa nabi Muhammad SawTasyri'  masa nabi Muhammad Saw
Tasyri' masa nabi Muhammad Saw
 
KB 1 Konsep Dasar Profesi
KB 1 Konsep Dasar ProfesiKB 1 Konsep Dasar Profesi
KB 1 Konsep Dasar Profesi
 
RPP MTs Quran Hadits Kelas VII
RPP MTs Quran Hadits Kelas VIIRPP MTs Quran Hadits Kelas VII
RPP MTs Quran Hadits Kelas VII
 
RPP MTs Akidah Ahlak Kelas VII
RPP MTs Akidah Ahlak Kelas VIIRPP MTs Akidah Ahlak Kelas VII
RPP MTs Akidah Ahlak Kelas VII
 
RPP Fiqih MA Kelas X Semeter 2
RPP Fiqih MA Kelas X Semeter 2RPP Fiqih MA Kelas X Semeter 2
RPP Fiqih MA Kelas X Semeter 2
 
Modul Struktur Keilmuan PAI- KB 1 Ilmu Dalam Islam
Modul Struktur Keilmuan PAI- KB 1 Ilmu Dalam IslamModul Struktur Keilmuan PAI- KB 1 Ilmu Dalam Islam
Modul Struktur Keilmuan PAI- KB 1 Ilmu Dalam Islam
 

Similar to LK4- RESUME .docx

KB 4-Konsep Pemerintahan dlm Islam.pdf
KB 4-Konsep Pemerintahan dlm Islam.pdfKB 4-Konsep Pemerintahan dlm Islam.pdf
KB 4-Konsep Pemerintahan dlm Islam.pdfmuhamadizlis
 
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasahSistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasahSalim Anshori
 
Pemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islamPemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islamMAYAMA_ALMUS
 
Syura vs demokrasi
Syura vs demokrasiSyura vs demokrasi
Syura vs demokrasiHariz Jaafar
 
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).pptBudiPrasetyo203326
 
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01Dancha GazeRockz
 
51680580 bincangkan-politik-dan-pemerintahan-negara-menurut-perspek tif-islam...
51680580 bincangkan-politik-dan-pemerintahan-negara-menurut-perspek tif-islam...51680580 bincangkan-politik-dan-pemerintahan-negara-menurut-perspek tif-islam...
51680580 bincangkan-politik-dan-pemerintahan-negara-menurut-perspek tif-islam...Operator Warnet Vast Raha
 
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docxBAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docxMAshariBasri1
 
HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.pptx
HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.pptxHAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.pptx
HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.pptxSukmaJelita1
 
Pp etika islam dalam aspek politik
Pp etika islam dalam aspek politikPp etika islam dalam aspek politik
Pp etika islam dalam aspek politikUmi Nisa
 
Kearah Merealisasi khaira ummah terkini
Kearah Merealisasi khaira ummah terkiniKearah Merealisasi khaira ummah terkini
Kearah Merealisasi khaira ummah terkiniAbdul Ghani
 
Hukum islam, ham dan pembinaan hukum nasional
Hukum islam, ham dan pembinaan hukum nasionalHukum islam, ham dan pembinaan hukum nasional
Hukum islam, ham dan pembinaan hukum nasionalLinda Falasifah
 
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasiKerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasiSatrio Adi
 
Presentasi Fiqh Siyasah 5
Presentasi Fiqh Siyasah 5Presentasi Fiqh Siyasah 5
Presentasi Fiqh Siyasah 5Marhamah Saleh
 

Similar to LK4- RESUME .docx (20)

Modul 7 kb 4
Modul 7 kb 4Modul 7 kb 4
Modul 7 kb 4
 
KB 4-Konsep Pemerintahan dlm Islam.pdf
KB 4-Konsep Pemerintahan dlm Islam.pdfKB 4-Konsep Pemerintahan dlm Islam.pdf
KB 4-Konsep Pemerintahan dlm Islam.pdf
 
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasahSistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
 
Pemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islamPemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islam
 
Kel 5
Kel 5Kel 5
Kel 5
 
Syura vs demokrasi
Syura vs demokrasiSyura vs demokrasi
Syura vs demokrasi
 
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
 
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
 
51680580 bincangkan-politik-dan-pemerintahan-negara-menurut-perspek tif-islam...
51680580 bincangkan-politik-dan-pemerintahan-negara-menurut-perspek tif-islam...51680580 bincangkan-politik-dan-pemerintahan-negara-menurut-perspek tif-islam...
51680580 bincangkan-politik-dan-pemerintahan-negara-menurut-perspek tif-islam...
 
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docxBAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
 
Rekonstruksi negara ideal
Rekonstruksi negara idealRekonstruksi negara ideal
Rekonstruksi negara ideal
 
HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.pptx
HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.pptxHAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.pptx
HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.pptx
 
Pp etika islam dalam aspek politik
Pp etika islam dalam aspek politikPp etika islam dalam aspek politik
Pp etika islam dalam aspek politik
 
Absf4103 qawaid fiqhiyyah
Absf4103 qawaid fiqhiyyahAbsf4103 qawaid fiqhiyyah
Absf4103 qawaid fiqhiyyah
 
Kearah Merealisasi khaira ummah terkini
Kearah Merealisasi khaira ummah terkiniKearah Merealisasi khaira ummah terkini
Kearah Merealisasi khaira ummah terkini
 
Apa itu khilafah
Apa itu khilafah Apa itu khilafah
Apa itu khilafah
 
Hukum islam, ham dan pembinaan hukum nasional
Hukum islam, ham dan pembinaan hukum nasionalHukum islam, ham dan pembinaan hukum nasional
Hukum islam, ham dan pembinaan hukum nasional
 
Rukun al fahmu pt 2
Rukun al fahmu pt 2Rukun al fahmu pt 2
Rukun al fahmu pt 2
 
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasiKerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
 
Presentasi Fiqh Siyasah 5
Presentasi Fiqh Siyasah 5Presentasi Fiqh Siyasah 5
Presentasi Fiqh Siyasah 5
 

LK4- RESUME .docx

  • 1. PENDALAMAN MATERI (Lembar Kerja Resume Modul) 1. Judul Modul : KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM 2. Kegiatan Belajar : KB 4 3. Refleksi NO BUTIR REFLEKSI RESPON/JAWABAN 1 Konsep (Beberapa istilah dan definisi) di KB Terdapat beberapa sistem ketatanegaraan yang diselenggarakan oleh negara-negara di dunia ini. 1. Pertama, negara TEOKRASI. Sistem ini terbentuk seiring adanya keyakinan dari warga negaranya bahwa pemimpin tertinggi negara merupakan utusan yang dikirim oleh Tuhan dan mendapat mandat kepemimpinan. 2. Kedua, sistem MONARKI. Sistem ini lahir dengan kekuasaan absolut dan mutlak ada di tangan raja yang kelak kemudian, di era modern, sistem ini berangsur berubah menjadi sistem monarki moderat, walau kadang masih mempertahankan pola keabsolutan itu. Contoh dari sistem monarki absolut adalah Kerajaan Arab Saudi. Sementara, contoh dari sistem monarki moderat adalah seperti negara persemakmuran seperti Malaysia, Inggris, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. 3. Ketiga, sistem AUTOKRASI. Sistem ini hampir menyerupai sistem monarki absolut, dengan kekuasaan mutlak ada di tangan seseorang. 4. Keempat, sistem DEMOKRASI. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Menurut bahasa kata KHILAFAH berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan dan kepemimpinan. Sedangkan secara istilah, khilafah berarti sistem pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sejarah kata khilafah digunakan untuk sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu seperti khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, Usman Ali dan sebagainya. Menurut Abu A’la al-Maududi, terdapat tiga tujuan utama pemerintahan dalam Islam. 1. Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. 2. Menegakkan sistem yang Islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah berkuasa untuk menyebarkan kebaikan serta memerintahkannya (amar ma’ruf) sejalan dengan misi utama kedatangan Islam ke dunia. 3. Menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah swt. Khilafah adalah sistem pemerintahannya sedangkan khalifah adalah pemimpinnya. Dalam Islam seseorang layak menjadi khalifah jika
  • 2. memenuhi syarat-syarat, yaitu: adil, berilmu, sanggup berijtihad, sehat mental dan fisiknya serta berani dan tegas. Pembentukan Khilafah Dalam sejarah Islam, pembentukan negara berdasar khilafah pernah dilakukan dengan tujuan agar hukum-hukum yang berdasar kepada al- Qur’an dan Hadits diharapkan dapat direalisasikan. Sistem yang berdasar kepada ajaran Islam tersebut bentuknya telah berakhir dengan selesainya khilafah Turki Usmani di Turki. Pada perkembangan selanjutnya istilah pemerintahan berdasar khilafah nampaknya sudah tidak lagi digunakan oleh negara-negara Islam di dunia. Yang dapat diamati sekarang bahwa negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim sudah banyak mengambil sistem pemerintahan lain seperti demokrasi yang dianut negera Mesir, Irak Indonesia, Turki dan sebagainya di samping terdapat juga yang mengambil sistem negara kerajaan seperti Saudi Arabia, Maroko dan sebagainya. Dasar-Dasar Khilafah Dasar-dasar khilafah antara lain: 1. Sifat jujur, ikhlas serta tanggung jawab, 2. Keadilan yang bersifat menyeluruh kepada rakyat, 3. Tauhid (mengesakan Allah) yang mengandung arti taat kepada Allah, rasul-Nya dan pemimpin sebagai kewajiban bagi setiap orang beriman, 4. Adanya kedaulatan rakyat. Namun alQur’an menekankan azas musayawarah dalam mengambil keputusan penting. Adapun cara pengangkatan khalifah dapat kita lihat dalam perjalanan sejarah Islam, yakni : a. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan oleh para tokoh ummat. b. Pengangkatan berdasarkan usulan (wasiat) oleh khalifah sebelumnya seperti pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. c. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh rakyat. d. Pengangkatan khalifah berdasarkan persetujuan secara bulat oleh rakyat karena calon khalifah dinilai memiliki jasa yang sangat besar seperti pengangkatan sultan Salim di Mesir. e. Pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan. Bentuk ini dilakukan dalam sistem kerajaan yang pernah dipraktekkan oleh dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiah dan kerajaan Saudi sekarang ini. Baiat Khalifah Kata baiat berasal dari kata ba-’a yang berarti menjual. Dalam khilafah, baiat mengandung arti janji setia antara rakyat dengan khalifah Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa baiat adalah perjanjian atas dasar kesetiaan. Orang yang berbaiat harus menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara sebagai pemimpinnya untuk melaksanakan semua urusan orang Islam. Dalam baiat, rakyat berjanji setia untuk mentaati khalifah selama khalifah itu tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah. Demikian juga khalifah, melaksanakan hak dan kewajibannya yaitu
  • 3. melaksanakan undang-undang demi mewujudkan keadilan sesuai dengan undang-undang Allah dan Rasul-Nya. Hak dan Kewajiban Rakyat Berikut ini adalah hak-hak rakyat, yaitu : 1. Hak keselamatan jiwa dan harta. 2. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. 3. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. 4. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. 5. Hak untuk bebas beragama. 6. Hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Kewajiban Rakyat kepada Khalifah Kewajiban terhadap khalifah, yaitu: 1. Kewajiban taat kepada khalifah. 2. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. 3. Membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan 4. Bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan membelanya. 5. Menjaga Persatuan dan Kesatuan. Majlis Syura Kata “majlis syura” terdiri dari dua kata yaitu kata majlis dan kata syura. Majlis artinya tempat duduk syura artinya bermusyawarah. Dengan demikian majlis syura secara bahasa artinya tempat bermusyawarah (berunding). Dikaitkan dengan sistem pemerintahan, majlis syura memiliki pengertian tersendiri yaitu suatu lembaga negara yang terdiri dari para wakil rakyat yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Majlis ini memiliki tugas utama yaitu mengangkat dan memberhentikan khalifah. Syarat-Syarat Menjadi anggota majlis syura Untuk menjadi anggota majlis syura, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 1. Berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan. 2. Berilmu pengetahuan yang luas. 3. Memiliki kearifan dan wawasan yang luas. Terkait dengan kewajibannya, seseorang yang telah dipercaya menjadi majlis syura maka ia memiliki kewajiban utama yaitu mengangkat dan meberhentikan khalifah. Khalifah yang diangkat oleh majlis syura adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas, adil, bertanggung jawab, teguh dan cakap dalam menjalankan pemerintahan dan sehat baik rohani dan jasmaninya. Jika dalam melaksanakan tugasnya seorang khalifah melanggar hukum Alah (maksiat) maka Majlis Syura berkewajiban untuk memberhentikan khlaifah dari jabatannya dan mengantinya dengan yang lain. Tugas lain dari majlis syura adalah bermusyawarah dengan khalifah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan ummat
  • 4. Ahlul Halli wa al-Aqdi diartikan orang yang dipilih sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani ummat. Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang pilihan. Mereka terdiri dari ulama, cerdik pandai dan pemimpin yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Ahlul halli wal aqdi memiliki beberapa hak atau wewenang sebagai berikut: 1. pertama, Ahlul halli wal aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat khalifah. 2. Kedua, Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. 3. Ketiga, Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh AlQuran dan Hadist. 4. Keempat, Ahlul halli wal aqdi tempat konsultasi khalifah di dalam menentukan kebijakannya. 5. Kelima, Ahlul halli wal aqdi mengawasi jalannya pemerintahan. Berdasarkan pada hak-hak tersebut, hak-hak Ahlul halli wal aqd serupa dengan wewenang MPR dan DPR dalam pemerintahan Indonesia. Kedudukan seorang pemimpin menurut konsep Ahlul halli wal ‘aqdi, dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Pertama, pemimpin adalah sebagai pemangku kekuasaan tertinggi, pemimpin memiliki kewenangan untuk mengambil segala bentuk kebijakan, baik itu menyangkut produk hukum, militer, pembangunan atau yang lainnya. 2. Kedua, keberadaan pemimpin tersebut merupakan pengangkatan yang dilakukan oleh Ahlul halli wal aqdi yang berdasarkan atas mandat dari rakyat 3. Ketiga, kedudukan Ahlul halli wal aqdi hanya sebatas pemberi masukan, saran dan konsultasi kepada pemimpin 4. Keempat, pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh Ahlul halli wal aqdi sangat berpotensi meminimalisir kepentingan- kepentingan segelintir orang yang menyampingkan kepentingan umat, 5. Kelima, pemimpin yang melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power), maka dalam penanganannya dilakukan oleh Ahlul halli wal aqdi. 2 Daftar materi pada KB yang sulit dipahami SISTEM KHILAFAH adalah materi yang cukup sulit dipahami dikarenakan kurangnya dalil dan literatur islam yang membahas secara detail apa dan bagaimana khilafah itu. Sehingga saya pribadi masih memiliki gambaran yang samar tentang khilafah.
  • 5. 3 Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran KHILAFAH banyak mengalami miskonsepsi dikalangan sebagian masyarakat. Sebagian berpendapat wajib menerapkan khilafah. Sebagian lagi menentang. Sedangkan islam sendiri ternyata tidak dengan tegas menentukan harus seperti apa bentuk pemerintahan. Namun hanya memberikan gambaran secara global yang inti tujuannya adalah mengutamakan kemaslahatan umat dan syariat.