SlideShare a Scribd company logo
SISTEM PEMERINTAHAN 
NEGARA TIMUR TENGAH 
Arif Zainudin, S.IP., M.IP
Arab Saudi 
Nama resmi: Kingdom of 
Saudi Arabia [Al 
Mamlakah al-Arabiya as- 
Suudiyah ] 
Bahasa resmi: Arab 
Ibukota: Riyadh 
Luas wilayah (km2): 
2.149.690 ---- . 
Penduduk: 25.795.938 
orang 
Etnis: Arab (90%), Afro 
Asia dan lainnya (10%). 
Agama: 93,7% beragama 
Islam; 3,7% Kristen; 1,1% 
Hindu; 1% agama lainnya.
Jenis Kekuasaan 
Monarki (Transisi ke arah Konstitusional sejak 2002) 
Al-Quran Sunnah 
Raja 
Dewan Menteri 
Dewan 
Konsultatif 
Pengadilan & 
Ulama
Bentuk Negara (Sentralis) 
• Pemerintahan Arab Saudi terbagi atas 13 mintaqah (propinsi) yang 
diperintah langsung oleh Raja, yaitu: Al Bahah, Al Hudud ash 
Shamaliyah (a.k.a.Northern Border), Al Jawf, Al Madinah (a.k.a. 
Medina), Al Qasim, Ar Riyad (a.k.a. Riyadh), Ash Sharqiyah 
(a.k.a. Eastern), 'Asir, Ha'il, Jizan, Makkah (a.k.a. Mecca), Najran, 
dan Tabuk.. Undang-undang, pejabat pemerintah, dan pengadilan 
seluruhnya ada dibawah otorisasi Raja.
Sistem Pemerintah & Parlemen 
PRESIDENSIAL 
(RAJA) 
Unikameral TERTINGGI 
(Council of 
Ministrers) 
DEWAN MENTERI 
MENGANGKAT DAN 
MENGHENTIKAN DEWAN 
MENTERI (Keturutnan Al-Aziz) 
PANGLIMA 
PENJAGA TEMPAT SUCI 
(MEKKAH & MADINAH) 
Ulama 
(keturunan Al-wahab)
Republik of Armenia 
Ibukota: Yerevan ---- 
Bahasa resmi: 
Luas wilayah (km2): 29.743 
---- 
Penduduk: 3.100.000 
orang [per tahun 2005] 
Etnis: 96% Armenia, 
sementara Kurdi, Yezid, 
Rusia, Yahudi, Assiria, dan 
Yunani totalnya 4% 
Agama: Sekitar 94%nya 
beragama Kristen 
Ortodox, Kristen lainnya 
4%, Zoroaster 2% 
Jenis kekuasaan: Republik 
----
Bentuk Negara 
• Kesatuan ---- [Sebagai negara kesatuan, Armenia terdiri atas 11 marz 
(propinsi) dan kabupaten. Propinsi dan kabupaten ini diperintah 
oleh administrasi tingkat nasional, yang tugasnya mengangkat dan 
memberhentikan para gubernur dan bupati. Di bawah propinsi dan 
kabupaten, terdapat unit-unit pemerintahan lokal yang sifatnya self-government 
(mungkin mirip dengan desa di Indonesia). Unit-unit ini 
terdapat baik di wilayah rural maupun urban serta diselenggarakan 
oleh suatu badan bernama council of elders (CoE). Mereka semua 
dipilih lewat pemilu untuk masa bakti 4 tahun. Marz yang 11 dari 
Armenia adalah: Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik', 
Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik', Tavush, Vayots' Dzor, dan Yerevan]
Sistem Pemerintah & Parlemen 
• Semi-Presidensial 
Presiden (Pemilu) Perdana Menteri 
Gubernur Walikota/Bupati 
Parlemen 
Unikameral 
(nation assembly)
Azerbaijan 
Nama resmi: Republic of 
Azerbaijan ---- [ Azarbaycan 
Respublikasi ] 
Ibukota: Baku ---- [ ] 
Bahasa resmi: Azeri (89%), 
Rusia (3%), Armenia (2%), dan 
lainnya (6%) 
Luas wilayah (km2): 86.600 ---- 
Penduduk: 7.868.385 orang 
[Juli 2004] 
Etnis: Azerbaijani 90,6%, Lezgin 
2,2%, Rusia 1,8%, Armenia 1,5%, 
Talysh 1%, lainnya 2,9%. 
Agama: Islam adalah 
mayoritas di Azerbaijan 
menempati 93,4%, Ortodox 
Rusia 2,5%, Ortodox Armenia 
2,3%, dan agama lainnya 1,8%.
Bentuk Negara 
• Kesatuan. Azerbaijan terdiri atas 66 rayon dan 
11 saharlar (kota). Rayon-rayonnya adalah: Abseron, Agcabadi, 
Agdam, Agdas, Agstafa, Agsu, Astara, Babak, Balakan, Barda, 
Beylaqan, Bilasuvar, Cabrayil, Calilabad, Culfa, Daskasan, Fuzuli, 
Gadabay, Goranboy, Goycay, Goygol, Haciqabul, Imisli, Ismayilli, 
Kalbacar, Kangarli, Kurdamir, Lacin, Lankaran, Lerik, Masalli, 
Neftcala, Oguz, Ordubad, Qabala, Qax, Qazax, Qobustan, Quba, 
Qubadli, Qusar, Saatli, Sabirabad, Sabran, Sadarak, Sahbuz, Saki, 
Salyan, Samaxi, Samkir, Samux, Sarur, Siyazan, Susa, Tartar, Tovuz, 
Ucar, Xacmaz, Xizi, Xocali, Xocavand, Yardimli, Yevlax, Zangilan, 
Zaqatala, dan Zardab. Sementara saharlarnya adalah: Baku, Ganca, 
Lankaran, Mingacevir, Naftalan, Naxcivan (a.k.a. Nakhichevan), Saki, 
Sirvan, Sumqayit, Xankandi, dan Yevlax.
Sistem Pemerintahan 
• [ Presiden merupakan kepala negara, penguasa tertinggi angkatan 
perang, dan pemegang mandat eksekutif. Presiden mengangkat 
dan memberhentikan Perdana Menteri (PM) setelah berkoordinasi 
dengan Milli Mejlis (MM), mengangkat menteri-menteri kabinet, 
jaksa dan hakim agung (kecuali ketua Mahkamah Konstitusi, 
Mahkamah Agung, dan Pengadilan Ekonomi). Presiden dipilih untuk 
masa tugas 5 tahun dan maksimal 2 periode. Presiden juga 
menunjuk menteri dan mengangkat PM sebagai ketua dewan 
menteri. Masa tugas kabinet berakhir tatkala presiden yang baru 
sudah terpilih. ]
Parlemen 
• Parlemen: Unikameral (Milli Mejlis/National Assembly) ---- [ MM 
terdiri atas 125 anggota yang dipilih berdasarkan suara mayoritas 
dalam sistem pemilu single-member district. Masa bakti anggota 
MM adalah 5 tahun. Kewenangan MM adalah bidang legislatif, 
misalnya menerbitkan UU, menyetujui anggaran negara berikut 
pelaksanaannya, mengangkat para hakim konstitusi, agung, dan 
ekonomi.] 
• Menurut data per April 2013 -- Presiden: Ilham Aliyev; Perdana 
Menteri: Artur Rasizade; Deputi I Perdana Menteri: Yaqub Eyyubov; 
Deputi II Perdana Menteri: Elchin Efendiyev; Deputi III Perdana 
Menteri: Ali Hasanov; Deputi IV Perdana Menteri: Abid Sharifov; 
Bank Sentral: Elman Rustamov.
Bahrain 
Nama resmi: Kingdom of 
Bahrain ---- [Mamlakat al 
Bahrayn] 
Bahasa resmi: Arab 
Ibukota: Manama ---- 
Luas wilayah (km2): 712 ---- 
Penduduk: 677.886 orang 
[Juli 2004] 
Agama: Islam (70% Syiah, 30% 
Sunni), termasuk sejumlah 
kecil penganut Kristen, 
Yahudi, dan Hindu. 
Etnis: Bahrain (63%), Asia 
(19%), Arab lainnya (10%), dan 
Iran (8%). 
Jenis kekuasaan: Monarki 
Konstitusional
Bentuk Negara 
• Kesatuan ---- Bahrain terbagi ke dalam 5 gubernuran (disebut 
muhafazat) dan 12 kabupaten (disebut manatiq atau baladiyat). 
Anggota dewan kabupaten dipilih, kendati fungsi utama 
kelegislasiannya mereka perlu mendapat persetujuan pemerintah 
pusat. Ke-5 muhafazat adalah: Asamah (a.k.a. Capital), Janubiyah 
(a.k.a. Southern), Muharraq, Shamaliyah (a.k.a. Northern), Wasat 
(a.k.a. Central)
Sistem Pemerintah & Parlemen 
Presidensil (Raja) 
Perdana Menteri Hakim Tinggi Menteri 
PARLEMEN 
80 anggota 
Manjelis An- 
Nuwwab 
Majlis Ash-Shura
IRAN 
Nama resmi: Islamic Republic of 
Iran ---- [Jomhuri-ye Eslami-ye 
Iran] 
Bahasa resmi: Persia 53% (bahasa 
resmi), dialek Azeri dan Turki 18%, 
Kurdi 10%, Gilaki dan Mazandarani 
7%, Luri 6%, Balochi 2%, Arab 2%, 
dan lainnya 2%. 
Ibukota: Teheran ---- 
Luas wilayah (km2): 1.648.000 ---- 
Penduduk: 78.868.711 orang [per 
2011] 
Agama: Islam yaitu 98%, 
sementara 2% nya adalah agama-agama 
lain seperti Zoroaster, 
Yahudi, Kristen dan Baha'i. 
Etnis: 61% Persia, 16% Azeri, 10% 
Kurdi, 6% Lur, 2% Baloch, 2% Arab, 
2% Turkmen, dan 1% etnis lainnya
Jenis Kekuasaan 
• Republik (Islam) ---- Jenis kekuasaan ini berlangsung sejak 1979 ketika 
berlangsung Revolusi Islam di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang 
menjungkalkan Dinasti Pahlevi. Iran (dahulu Persia) ditaklukan kalangan 
Arab tahun 640, dan selama 850 tahun berada di bawah kekuasaan dinasti 
non Persia. Hal ini berubah tahun 1502 ketika Dinasti Safawi beroleh 
kekuasaan dan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi kerajaan. Tahun 
1736 kekuasaan beralih ke tangan Dinasi Qajar. Pasca Perang Dunia I (12 
Desember 1925) Dinasti Pahlevi mengambil alih kekuasaan negara dan 
berkuasa hingga 1979. Menurut Article 56 konstitusi Iran menyatakan "... 
absolute sovereignty over the world and man belongs to God, and it is He 
Who has made man master of his own social destiny." Akibatnya, seluruh 
regulasi dan produk perundang-undangan harus dikonfirmasi dengan 
Islam. Dewan yang difungsinya khusus memperhatikan hal ini adalah 
Shora-ye Negahban atau Guardian Council (GC). Dan, hingga masa 
kedatangan Imam Mahdi (Imam ke-12) menjadi tugas vali-ye faqih 
(Supreme Leader) untuk memimpin rakyat, sebagai pemimpin tertinggi 
Iran.
Bentuk Negara 
• Iran terbagi ke dalam 31 ostan (propinsi), yaitu: Alborz, Ardabil, 
Azarbayjan-e Gharbi (a.k.a. West Azerbaijan), Azarbayjan-e Sharqi 
(a.k.a. East Azerbaijan), Bushehr, Chahar Mahal va Bakhtiari, 
Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, 
Kermanshah, Khorasan-e Jonubi (a.k.a. South Khorasan), Khorasan-e 
Razavi (a.k.a. Razavi Khorasan), Khorasan-e Shomali (a.k.a. North 
Khorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan, 
Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan va 
Baluchestan, Tehran, Yazd, dan Zanjan
Sistem Pemerintah 
• Presidensil ---- [Supreme Leader. Struktur kuasa tertinggi di Iran 
ditempati oleh Supreme Leader (SL). 
Presiden Supreme Leader 
Guardians of the 
Constitution 
Dewan Menteri Parlemen 
The Nation’s Exigency 
Councul
Parlemen 
• Unikameral (Majles-e-Shura-ye-Eslami) ---- Di dalam bahasa Inggris 
parlemen Iran disebut The Islamic Consultative Assembly (TICA). 270 
anggota, 5 diantaranya dari kalangan minoritas agama. 
• Syarat agama Islam, 30-75 tahun, loyal, dan sehat jasmani-rohani.
Uni Emirat Arab 
Nama resmi: United Arab 
Emirates ----Dawlat Al Imarat Al 
Arabiyya Al Muttahidah 
Bahasa resmi: 
Arab (resmi), Inggris, Parsi, 
Hindi, dan Urdu. 
Ibukota: Abu Dhabi ---- 
Luas wilayah (km2): 77.700 ---- 
Penduduk: 5.473.972 orang [per 
tahun 2013] 
Etnis: Emirat 19%; Arab lain dan 
Iran 23%; Asia Selatan 50%; 
ekspatriat (termasuk Barat dan 
Asia Timur) 8%. 
Agama: Islam Suni (80%), Islam 
Syiah (16%), lainnya, (Kristen, 
Hindu) total 4%. 
Jenis kekuasaan: Aristokrasi 7 
Emir ---- UEA mendakwakan 
dirinya sebagi negara Arab, 
negara Islam, dan Federasi.
Bentuk Negara 
• Federasi ----Uni Emirat Arab terdiri atas 1 pemerintah pusat dan 7 
negara federal. Negara-negara tersebut adalah Abu Dhabi, Dubai, 
Sharjah, Ras-al-Khaimah, Ajman, Umm-al-Quwain, dan Fujairah. 
Federasi (Uni Emirat Arab/UEA) punya fungsi berbeda dengan 
negara-negara bagian. Federasi punya monopoli di area kerja 
tertentu seperti pembuatan UU dan eksekutif. Sementara, negara-negara 
bagian menjalankan fungsi legislatif dan administrasi negara
Sistem Pemerintah 
• Supreme Council 7 Emir (tidak bisa dikategorikan sebagai 
parlementer dan atau presidensil) ---- Secara konstitusional, UEA 
terdiri atas 5 cabang pemerintahan dalam federasinya
Lanjutan 
Supreme Council 
terdiri atas penguasa dari 7 keemiran. Fungsinya membentuk kebijakan umum federasi, memberi sanksi federal, meratifikasi perjanjian 
internasional, serta memberi persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perdana menteri, presiden, dan hakim-hakim mahkamah 
agung. Kuasa badan ini sungguh besar dalam legislatif dan eksekutif. Setiap keputusan yang diambil didasarkan mayoritas,jumlah keemiran 
yaitu 5 dan dua di antaranya harus berasal dari Dubai dan Abu Dhabi 
Presiden Federasi dan Deputi Presiden 
yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Mereka berasal dari anggota Supreme Council. Tidak ada batasan 
periode pemilihan. Presiden bertanggung jawab mengangkat menteri dan perwakilan diplomatik di 
negara asing. 
The Council of Ministers 
merupakan kepala administrasi pemerintahan federasi. Dewan ini terdiri perdana menteri, deputi perdana menteri, dan 
sejumlah menteri. Para menteri tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan keuangan, profesional, dan komersial. 
Juga, anggotanya tidak boleh memegang jabatan baik di pemerintahan lokal maupun FNC 
The Federal National Council 
terdiri atas 40 kursi yang secara proporsional terdistribusi diantara keemiran. Distribusi ini mengikuti garis pengaruh, 
populasi, dan kewibawaannya. Konstitusi UEA memperkenankan tiap keemiran memilih metode pemilihannya. Dan, 
setiap keemiran lebih suka mengangkat ketimbang memilih. 
Pengadilan 
3 jenjang yaitu Pengadilan Awal, Pengadilan Lanjutan, dan SC
Parlemen 
• Unikameral (Majlis) ---- Yaitu FNC. Anggotanya tidak dipilih lewat 
pemilu publik melainkan diangkat oleh para emir. Pengangkatan ini 
didasarkan pada konsultasi antara para emir dengan tokoh-tokoh 
masyarakat di tiap keemiran
Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah

More Related Content

What's hot

Identitas Nasional dan Masyarakat Madani
Identitas Nasional dan Masyarakat MadaniIdentitas Nasional dan Masyarakat Madani
Identitas Nasional dan Masyarakat Madani
Universitas Lampung
 
Pancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafatPancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafatTri Endah Lestari
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANFahrul Azmi
 
Sistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiSistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiari saridjo
 
legitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIlegitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIAde Ayu Saputri
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
Ayah'nya Rizam
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organisNasria Ika
 
konsep pemerintahan
konsep pemerintahankonsep pemerintahan
konsep pemerintahanYaqeen Noor
 
Etika pembangunan
Etika pembangunanEtika pembangunan
Etika pembangunan
ANTON HILMAN
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Rido Frans
 
Masyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani pptMasyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani ppt
Berbagi Semangat
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
StRahmawatiAPabittei
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
Henny Jeant
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
Siti Sahati
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
Dian Oktavia
 
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIASISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
afifahdhaniyah
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Identitas Nasional dan Masyarakat Madani
Identitas Nasional dan Masyarakat MadaniIdentitas Nasional dan Masyarakat Madani
Identitas Nasional dan Masyarakat Madani
 
Pancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafatPancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafat
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
 
Sistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiSistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisi
 
legitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIlegitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab II
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
 
konsep pemerintahan
konsep pemerintahankonsep pemerintahan
konsep pemerintahan
 
Etika pembangunan
Etika pembangunanEtika pembangunan
Etika pembangunan
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
 
Masyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani pptMasyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani ppt
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIASISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 
Legitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaanLegitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaan
 
Geopolitik ppt
Geopolitik pptGeopolitik ppt
Geopolitik ppt
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 

Viewers also liked

Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaIndoGrafis
 
sistem pemerintahan armenia
sistem pemerintahan armeniasistem pemerintahan armenia
sistem pemerintahan armenia
Any Rovikotul Aliyah
 
Makalah negara suriah
Makalah negara suriahMakalah negara suriah
Makalah negara suriah
Desy Mudyastuti
 
Pemerintahan Arab Saudi
Pemerintahan Arab SaudiPemerintahan Arab Saudi
Pemerintahan Arab Saudi
Time Master
 
Sistem pemerintahan berbagai negara di dunia
Sistem pemerintahan berbagai negara di duniaSistem pemerintahan berbagai negara di dunia
Sistem pemerintahan berbagai negara di duniaEchaEellaa Thrilili
 
Negara berkembang arab
Negara berkembang arabNegara berkembang arab
Negara berkembang arab
Rahma Adhalia
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasi Makalah demokrasi
Makalah demokrasi
Emyranti Pristiyana
 
world business environment of saudi arabia
world business environment of saudi arabiaworld business environment of saudi arabia
world business environment of saudi arabiasyed parwesh ali
 
Kingdom of saudi arabia
Kingdom of saudi arabiaKingdom of saudi arabia
Kingdom of saudi arabia
John Lawrence Carandang
 
Saudi Arabia Presentation, Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Sau...
Saudi Arabia Presentation, Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Sau...Saudi Arabia Presentation, Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Sau...
Saudi Arabia Presentation, Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Sau...
Sas Sas
 
Kingdom of saudi arabia
Kingdom of saudi arabiaKingdom of saudi arabia
Kingdom of saudi arabia
Mary Rose Montano
 

Viewers also liked (11)

Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
 
sistem pemerintahan armenia
sistem pemerintahan armeniasistem pemerintahan armenia
sistem pemerintahan armenia
 
Makalah negara suriah
Makalah negara suriahMakalah negara suriah
Makalah negara suriah
 
Pemerintahan Arab Saudi
Pemerintahan Arab SaudiPemerintahan Arab Saudi
Pemerintahan Arab Saudi
 
Sistem pemerintahan berbagai negara di dunia
Sistem pemerintahan berbagai negara di duniaSistem pemerintahan berbagai negara di dunia
Sistem pemerintahan berbagai negara di dunia
 
Negara berkembang arab
Negara berkembang arabNegara berkembang arab
Negara berkembang arab
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasi Makalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
world business environment of saudi arabia
world business environment of saudi arabiaworld business environment of saudi arabia
world business environment of saudi arabia
 
Kingdom of saudi arabia
Kingdom of saudi arabiaKingdom of saudi arabia
Kingdom of saudi arabia
 
Saudi Arabia Presentation, Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Sau...
Saudi Arabia Presentation, Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Sau...Saudi Arabia Presentation, Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Sau...
Saudi Arabia Presentation, Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Sau...
 
Kingdom of saudi arabia
Kingdom of saudi arabiaKingdom of saudi arabia
Kingdom of saudi arabia
 

Recently uploaded

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 

Recently uploaded (17)

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 

Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah

  • 1. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA TIMUR TENGAH Arif Zainudin, S.IP., M.IP
  • 2. Arab Saudi Nama resmi: Kingdom of Saudi Arabia [Al Mamlakah al-Arabiya as- Suudiyah ] Bahasa resmi: Arab Ibukota: Riyadh Luas wilayah (km2): 2.149.690 ---- . Penduduk: 25.795.938 orang Etnis: Arab (90%), Afro Asia dan lainnya (10%). Agama: 93,7% beragama Islam; 3,7% Kristen; 1,1% Hindu; 1% agama lainnya.
  • 3. Jenis Kekuasaan Monarki (Transisi ke arah Konstitusional sejak 2002) Al-Quran Sunnah Raja Dewan Menteri Dewan Konsultatif Pengadilan & Ulama
  • 4. Bentuk Negara (Sentralis) • Pemerintahan Arab Saudi terbagi atas 13 mintaqah (propinsi) yang diperintah langsung oleh Raja, yaitu: Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah (a.k.a.Northern Border), Al Jawf, Al Madinah (a.k.a. Medina), Al Qasim, Ar Riyad (a.k.a. Riyadh), Ash Sharqiyah (a.k.a. Eastern), 'Asir, Ha'il, Jizan, Makkah (a.k.a. Mecca), Najran, dan Tabuk.. Undang-undang, pejabat pemerintah, dan pengadilan seluruhnya ada dibawah otorisasi Raja.
  • 5. Sistem Pemerintah & Parlemen PRESIDENSIAL (RAJA) Unikameral TERTINGGI (Council of Ministrers) DEWAN MENTERI MENGANGKAT DAN MENGHENTIKAN DEWAN MENTERI (Keturutnan Al-Aziz) PANGLIMA PENJAGA TEMPAT SUCI (MEKKAH & MADINAH) Ulama (keturunan Al-wahab)
  • 6. Republik of Armenia Ibukota: Yerevan ---- Bahasa resmi: Luas wilayah (km2): 29.743 ---- Penduduk: 3.100.000 orang [per tahun 2005] Etnis: 96% Armenia, sementara Kurdi, Yezid, Rusia, Yahudi, Assiria, dan Yunani totalnya 4% Agama: Sekitar 94%nya beragama Kristen Ortodox, Kristen lainnya 4%, Zoroaster 2% Jenis kekuasaan: Republik ----
  • 7. Bentuk Negara • Kesatuan ---- [Sebagai negara kesatuan, Armenia terdiri atas 11 marz (propinsi) dan kabupaten. Propinsi dan kabupaten ini diperintah oleh administrasi tingkat nasional, yang tugasnya mengangkat dan memberhentikan para gubernur dan bupati. Di bawah propinsi dan kabupaten, terdapat unit-unit pemerintahan lokal yang sifatnya self-government (mungkin mirip dengan desa di Indonesia). Unit-unit ini terdapat baik di wilayah rural maupun urban serta diselenggarakan oleh suatu badan bernama council of elders (CoE). Mereka semua dipilih lewat pemilu untuk masa bakti 4 tahun. Marz yang 11 dari Armenia adalah: Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik', Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik', Tavush, Vayots' Dzor, dan Yerevan]
  • 8. Sistem Pemerintah & Parlemen • Semi-Presidensial Presiden (Pemilu) Perdana Menteri Gubernur Walikota/Bupati Parlemen Unikameral (nation assembly)
  • 9. Azerbaijan Nama resmi: Republic of Azerbaijan ---- [ Azarbaycan Respublikasi ] Ibukota: Baku ---- [ ] Bahasa resmi: Azeri (89%), Rusia (3%), Armenia (2%), dan lainnya (6%) Luas wilayah (km2): 86.600 ---- Penduduk: 7.868.385 orang [Juli 2004] Etnis: Azerbaijani 90,6%, Lezgin 2,2%, Rusia 1,8%, Armenia 1,5%, Talysh 1%, lainnya 2,9%. Agama: Islam adalah mayoritas di Azerbaijan menempati 93,4%, Ortodox Rusia 2,5%, Ortodox Armenia 2,3%, dan agama lainnya 1,8%.
  • 10. Bentuk Negara • Kesatuan. Azerbaijan terdiri atas 66 rayon dan 11 saharlar (kota). Rayon-rayonnya adalah: Abseron, Agcabadi, Agdam, Agdas, Agstafa, Agsu, Astara, Babak, Balakan, Barda, Beylaqan, Bilasuvar, Cabrayil, Calilabad, Culfa, Daskasan, Fuzuli, Gadabay, Goranboy, Goycay, Goygol, Haciqabul, Imisli, Ismayilli, Kalbacar, Kangarli, Kurdamir, Lacin, Lankaran, Lerik, Masalli, Neftcala, Oguz, Ordubad, Qabala, Qax, Qazax, Qobustan, Quba, Qubadli, Qusar, Saatli, Sabirabad, Sabran, Sadarak, Sahbuz, Saki, Salyan, Samaxi, Samkir, Samux, Sarur, Siyazan, Susa, Tartar, Tovuz, Ucar, Xacmaz, Xizi, Xocali, Xocavand, Yardimli, Yevlax, Zangilan, Zaqatala, dan Zardab. Sementara saharlarnya adalah: Baku, Ganca, Lankaran, Mingacevir, Naftalan, Naxcivan (a.k.a. Nakhichevan), Saki, Sirvan, Sumqayit, Xankandi, dan Yevlax.
  • 11. Sistem Pemerintahan • [ Presiden merupakan kepala negara, penguasa tertinggi angkatan perang, dan pemegang mandat eksekutif. Presiden mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri (PM) setelah berkoordinasi dengan Milli Mejlis (MM), mengangkat menteri-menteri kabinet, jaksa dan hakim agung (kecuali ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Ekonomi). Presiden dipilih untuk masa tugas 5 tahun dan maksimal 2 periode. Presiden juga menunjuk menteri dan mengangkat PM sebagai ketua dewan menteri. Masa tugas kabinet berakhir tatkala presiden yang baru sudah terpilih. ]
  • 12. Parlemen • Parlemen: Unikameral (Milli Mejlis/National Assembly) ---- [ MM terdiri atas 125 anggota yang dipilih berdasarkan suara mayoritas dalam sistem pemilu single-member district. Masa bakti anggota MM adalah 5 tahun. Kewenangan MM adalah bidang legislatif, misalnya menerbitkan UU, menyetujui anggaran negara berikut pelaksanaannya, mengangkat para hakim konstitusi, agung, dan ekonomi.] • Menurut data per April 2013 -- Presiden: Ilham Aliyev; Perdana Menteri: Artur Rasizade; Deputi I Perdana Menteri: Yaqub Eyyubov; Deputi II Perdana Menteri: Elchin Efendiyev; Deputi III Perdana Menteri: Ali Hasanov; Deputi IV Perdana Menteri: Abid Sharifov; Bank Sentral: Elman Rustamov.
  • 13. Bahrain Nama resmi: Kingdom of Bahrain ---- [Mamlakat al Bahrayn] Bahasa resmi: Arab Ibukota: Manama ---- Luas wilayah (km2): 712 ---- Penduduk: 677.886 orang [Juli 2004] Agama: Islam (70% Syiah, 30% Sunni), termasuk sejumlah kecil penganut Kristen, Yahudi, dan Hindu. Etnis: Bahrain (63%), Asia (19%), Arab lainnya (10%), dan Iran (8%). Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional
  • 14. Bentuk Negara • Kesatuan ---- Bahrain terbagi ke dalam 5 gubernuran (disebut muhafazat) dan 12 kabupaten (disebut manatiq atau baladiyat). Anggota dewan kabupaten dipilih, kendati fungsi utama kelegislasiannya mereka perlu mendapat persetujuan pemerintah pusat. Ke-5 muhafazat adalah: Asamah (a.k.a. Capital), Janubiyah (a.k.a. Southern), Muharraq, Shamaliyah (a.k.a. Northern), Wasat (a.k.a. Central)
  • 15. Sistem Pemerintah & Parlemen Presidensil (Raja) Perdana Menteri Hakim Tinggi Menteri PARLEMEN 80 anggota Manjelis An- Nuwwab Majlis Ash-Shura
  • 16. IRAN Nama resmi: Islamic Republic of Iran ---- [Jomhuri-ye Eslami-ye Iran] Bahasa resmi: Persia 53% (bahasa resmi), dialek Azeri dan Turki 18%, Kurdi 10%, Gilaki dan Mazandarani 7%, Luri 6%, Balochi 2%, Arab 2%, dan lainnya 2%. Ibukota: Teheran ---- Luas wilayah (km2): 1.648.000 ---- Penduduk: 78.868.711 orang [per 2011] Agama: Islam yaitu 98%, sementara 2% nya adalah agama-agama lain seperti Zoroaster, Yahudi, Kristen dan Baha'i. Etnis: 61% Persia, 16% Azeri, 10% Kurdi, 6% Lur, 2% Baloch, 2% Arab, 2% Turkmen, dan 1% etnis lainnya
  • 17. Jenis Kekuasaan • Republik (Islam) ---- Jenis kekuasaan ini berlangsung sejak 1979 ketika berlangsung Revolusi Islam di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang menjungkalkan Dinasti Pahlevi. Iran (dahulu Persia) ditaklukan kalangan Arab tahun 640, dan selama 850 tahun berada di bawah kekuasaan dinasti non Persia. Hal ini berubah tahun 1502 ketika Dinasti Safawi beroleh kekuasaan dan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi kerajaan. Tahun 1736 kekuasaan beralih ke tangan Dinasi Qajar. Pasca Perang Dunia I (12 Desember 1925) Dinasti Pahlevi mengambil alih kekuasaan negara dan berkuasa hingga 1979. Menurut Article 56 konstitusi Iran menyatakan "... absolute sovereignty over the world and man belongs to God, and it is He Who has made man master of his own social destiny." Akibatnya, seluruh regulasi dan produk perundang-undangan harus dikonfirmasi dengan Islam. Dewan yang difungsinya khusus memperhatikan hal ini adalah Shora-ye Negahban atau Guardian Council (GC). Dan, hingga masa kedatangan Imam Mahdi (Imam ke-12) menjadi tugas vali-ye faqih (Supreme Leader) untuk memimpin rakyat, sebagai pemimpin tertinggi Iran.
  • 18. Bentuk Negara • Iran terbagi ke dalam 31 ostan (propinsi), yaitu: Alborz, Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi (a.k.a. West Azerbaijan), Azarbayjan-e Sharqi (a.k.a. East Azerbaijan), Bushehr, Chahar Mahal va Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e Jonubi (a.k.a. South Khorasan), Khorasan-e Razavi (a.k.a. Razavi Khorasan), Khorasan-e Shomali (a.k.a. North Khorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan va Baluchestan, Tehran, Yazd, dan Zanjan
  • 19. Sistem Pemerintah • Presidensil ---- [Supreme Leader. Struktur kuasa tertinggi di Iran ditempati oleh Supreme Leader (SL). Presiden Supreme Leader Guardians of the Constitution Dewan Menteri Parlemen The Nation’s Exigency Councul
  • 20. Parlemen • Unikameral (Majles-e-Shura-ye-Eslami) ---- Di dalam bahasa Inggris parlemen Iran disebut The Islamic Consultative Assembly (TICA). 270 anggota, 5 diantaranya dari kalangan minoritas agama. • Syarat agama Islam, 30-75 tahun, loyal, dan sehat jasmani-rohani.
  • 21. Uni Emirat Arab Nama resmi: United Arab Emirates ----Dawlat Al Imarat Al Arabiyya Al Muttahidah Bahasa resmi: Arab (resmi), Inggris, Parsi, Hindi, dan Urdu. Ibukota: Abu Dhabi ---- Luas wilayah (km2): 77.700 ---- Penduduk: 5.473.972 orang [per tahun 2013] Etnis: Emirat 19%; Arab lain dan Iran 23%; Asia Selatan 50%; ekspatriat (termasuk Barat dan Asia Timur) 8%. Agama: Islam Suni (80%), Islam Syiah (16%), lainnya, (Kristen, Hindu) total 4%. Jenis kekuasaan: Aristokrasi 7 Emir ---- UEA mendakwakan dirinya sebagi negara Arab, negara Islam, dan Federasi.
  • 22. Bentuk Negara • Federasi ----Uni Emirat Arab terdiri atas 1 pemerintah pusat dan 7 negara federal. Negara-negara tersebut adalah Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras-al-Khaimah, Ajman, Umm-al-Quwain, dan Fujairah. Federasi (Uni Emirat Arab/UEA) punya fungsi berbeda dengan negara-negara bagian. Federasi punya monopoli di area kerja tertentu seperti pembuatan UU dan eksekutif. Sementara, negara-negara bagian menjalankan fungsi legislatif dan administrasi negara
  • 23. Sistem Pemerintah • Supreme Council 7 Emir (tidak bisa dikategorikan sebagai parlementer dan atau presidensil) ---- Secara konstitusional, UEA terdiri atas 5 cabang pemerintahan dalam federasinya
  • 24. Lanjutan Supreme Council terdiri atas penguasa dari 7 keemiran. Fungsinya membentuk kebijakan umum federasi, memberi sanksi federal, meratifikasi perjanjian internasional, serta memberi persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perdana menteri, presiden, dan hakim-hakim mahkamah agung. Kuasa badan ini sungguh besar dalam legislatif dan eksekutif. Setiap keputusan yang diambil didasarkan mayoritas,jumlah keemiran yaitu 5 dan dua di antaranya harus berasal dari Dubai dan Abu Dhabi Presiden Federasi dan Deputi Presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Mereka berasal dari anggota Supreme Council. Tidak ada batasan periode pemilihan. Presiden bertanggung jawab mengangkat menteri dan perwakilan diplomatik di negara asing. The Council of Ministers merupakan kepala administrasi pemerintahan federasi. Dewan ini terdiri perdana menteri, deputi perdana menteri, dan sejumlah menteri. Para menteri tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan keuangan, profesional, dan komersial. Juga, anggotanya tidak boleh memegang jabatan baik di pemerintahan lokal maupun FNC The Federal National Council terdiri atas 40 kursi yang secara proporsional terdistribusi diantara keemiran. Distribusi ini mengikuti garis pengaruh, populasi, dan kewibawaannya. Konstitusi UEA memperkenankan tiap keemiran memilih metode pemilihannya. Dan, setiap keemiran lebih suka mengangkat ketimbang memilih. Pengadilan 3 jenjang yaitu Pengadilan Awal, Pengadilan Lanjutan, dan SC
  • 25. Parlemen • Unikameral (Majlis) ---- Yaitu FNC. Anggotanya tidak dipilih lewat pemilu publik melainkan diangkat oleh para emir. Pengangkatan ini didasarkan pada konsultasi antara para emir dengan tokoh-tokoh masyarakat di tiap keemiran

Editor's Notes

  1. Konstitusi Arab Saudi adalah Al Quran dan Sunnah. Hukum dasar negara adalah Syariah Islam. Dalam aplikasi pemerintahan, Raja menjadi sumber otoritas bagi setiap otoritas politik yang ada di Arab Saudi. Raja juga berhak menafsirkan hukum setelah menjalani sejumlah konsultasi dan menjalin konsensus. Konsultasi dan konsensus ini juga menjadi dasar hukum di bawah Syariah. Menurut hukum dasar Arab Saudi tahun 1992, terdapat sekurangnya 4 otoritas (subordinat raja) di dalam negara: Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, Pengadilan, dan Ulama.
  2. Dewan menteri mempunyai keputusan bersifat hukum selama 30 hari apabila tanpa ada persetujuan dari Raja.
  3. [Armenia memiliki baik karakteristik parlementer maupun presidensil. Penyelenggara administrasi negara bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden Armenia dipilih oleh rakyat secara langsung. Terjadi distribusi kekuasaan antara Presiden dengan Perdama Menteri (PM). Varian semi-presidensil yang dianut Armenia lebih bercorak Presiden-Parlementer, karena terjadi pertanggungjawaban ganda penyelenggara administrasi negara. Penyelenggara administrasi negara Armenia bergantung pada kepercayaan yang diberikan Presiden dan National Assembly (NA, parlemen Armenia). Konstitusi Armenia tidak secara tegas membedakan alur wewenang guna mengotorisasi judgment atas kinerja penyelenggara administrasi negara (PM). Konstitusi mempersilakan presiden atau mayoritas parlemen untuk membekukan eksekutif yang dijalankan PM. Presiden Armenia dapat membubarkan parlemen dan secara prerogatif ia memiliki kuat posisinya dalam menentukan formasi administrasi negara. Presiden Armenia dapat mengangkat dan memberhentikan PM. Presiden dipilih untuk masa bakti 5 tahun
  4. MS dipilih oleh raja, MN dipilih oleh rakyat tetapi bukan melalui partai, partai ilegal di bahrain. Masa jabatan 4 tahun
  5. Supremen Leader ialah aktor pemegang kekuasaan dan kewenangan, kemudian presiden dijadikan sebagai pemimpin lembaga administrasi negara yang secara otomatis mengetuai dewan menteri. Screning presiden melalui guardinas of constitution yang terdiri dari promosi dari lembaga judikatif kemudian dipilih oleh parlemen, dan bisa juga diangkat oleh SL. Yudikatif ini merangcang UU dan singkronisasi dgn hukum islam.