Dokumen tersebut merangkum sistem pemerintahan beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Iran, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut memiliki bentuk pemerintahan yang beragam mulai dari monarki, republik, hingga federasi. Bentuk pemerintahan internalnya juga bervariasi antara sistem presidensial, parlementer, hingga campuran keduanya.
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan UpayaDadang Solihin
Yayasan Empat Sembilan (YES) Indonesia adalah yayasan sosial dan kemanusiaan yang didirikan oleh para Alumni PPRA XLIX Lemhannas RI tahun 2013.
Alamat: Jl. Kendal No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan UpayaDadang Solihin
Yayasan Empat Sembilan (YES) Indonesia adalah yayasan sosial dan kemanusiaan yang didirikan oleh para Alumni PPRA XLIX Lemhannas RI tahun 2013.
Alamat: Jl. Kendal No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAafifahdhaniyah
Berisi mengenai pengertian kekuasaam, sistem kekuasaan pemerintahan yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembagian kekuasaan pemerintahan secara horisontal dan vertikal.
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAafifahdhaniyah
Berisi mengenai pengertian kekuasaam, sistem kekuasaan pemerintahan yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembagian kekuasaan pemerintahan secara horisontal dan vertikal.
Saudi Arabia Presentation, Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Sau...Sas Sas
I was preparing a macro analysis presentation for Saudi Arabia and after reviewed presentations at the web site I found a lot of incorrect info so I decided to upload the presentation on the website to show people how want to know about Saudi Arabia or need some info to prepare a presentation some real data about Saudi Culture, Saudi Women rights, Saudi Food, Saudi Economy, Saudi Society, what is the real Saudi Arabia Video
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. Arab Saudi
Nama resmi: Kingdom of
Saudi Arabia [Al
Mamlakah al-Arabiya as-
Suudiyah ]
Bahasa resmi: Arab
Ibukota: Riyadh
Luas wilayah (km2):
2.149.690 ---- .
Penduduk: 25.795.938
orang
Etnis: Arab (90%), Afro
Asia dan lainnya (10%).
Agama: 93,7% beragama
Islam; 3,7% Kristen; 1,1%
Hindu; 1% agama lainnya.
3. Jenis Kekuasaan
Monarki (Transisi ke arah Konstitusional sejak 2002)
Al-Quran Sunnah
Raja
Dewan Menteri
Dewan
Konsultatif
Pengadilan &
Ulama
4. Bentuk Negara (Sentralis)
• Pemerintahan Arab Saudi terbagi atas 13 mintaqah (propinsi) yang
diperintah langsung oleh Raja, yaitu: Al Bahah, Al Hudud ash
Shamaliyah (a.k.a.Northern Border), Al Jawf, Al Madinah (a.k.a.
Medina), Al Qasim, Ar Riyad (a.k.a. Riyadh), Ash Sharqiyah
(a.k.a. Eastern), 'Asir, Ha'il, Jizan, Makkah (a.k.a. Mecca), Najran,
dan Tabuk.. Undang-undang, pejabat pemerintah, dan pengadilan
seluruhnya ada dibawah otorisasi Raja.
5. Sistem Pemerintah & Parlemen
PRESIDENSIAL
(RAJA)
Unikameral TERTINGGI
(Council of
Ministrers)
DEWAN MENTERI
MENGANGKAT DAN
MENGHENTIKAN DEWAN
MENTERI (Keturutnan Al-Aziz)
PANGLIMA
PENJAGA TEMPAT SUCI
(MEKKAH & MADINAH)
Ulama
(keturunan Al-wahab)
6. Republik of Armenia
Ibukota: Yerevan ----
Bahasa resmi:
Luas wilayah (km2): 29.743
----
Penduduk: 3.100.000
orang [per tahun 2005]
Etnis: 96% Armenia,
sementara Kurdi, Yezid,
Rusia, Yahudi, Assiria, dan
Yunani totalnya 4%
Agama: Sekitar 94%nya
beragama Kristen
Ortodox, Kristen lainnya
4%, Zoroaster 2%
Jenis kekuasaan: Republik
----
7. Bentuk Negara
• Kesatuan ---- [Sebagai negara kesatuan, Armenia terdiri atas 11 marz
(propinsi) dan kabupaten. Propinsi dan kabupaten ini diperintah
oleh administrasi tingkat nasional, yang tugasnya mengangkat dan
memberhentikan para gubernur dan bupati. Di bawah propinsi dan
kabupaten, terdapat unit-unit pemerintahan lokal yang sifatnya self-government
(mungkin mirip dengan desa di Indonesia). Unit-unit ini
terdapat baik di wilayah rural maupun urban serta diselenggarakan
oleh suatu badan bernama council of elders (CoE). Mereka semua
dipilih lewat pemilu untuk masa bakti 4 tahun. Marz yang 11 dari
Armenia adalah: Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik',
Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik', Tavush, Vayots' Dzor, dan Yerevan]
8. Sistem Pemerintah & Parlemen
• Semi-Presidensial
Presiden (Pemilu) Perdana Menteri
Gubernur Walikota/Bupati
Parlemen
Unikameral
(nation assembly)
9. Azerbaijan
Nama resmi: Republic of
Azerbaijan ---- [ Azarbaycan
Respublikasi ]
Ibukota: Baku ---- [ ]
Bahasa resmi: Azeri (89%),
Rusia (3%), Armenia (2%), dan
lainnya (6%)
Luas wilayah (km2): 86.600 ----
Penduduk: 7.868.385 orang
[Juli 2004]
Etnis: Azerbaijani 90,6%, Lezgin
2,2%, Rusia 1,8%, Armenia 1,5%,
Talysh 1%, lainnya 2,9%.
Agama: Islam adalah
mayoritas di Azerbaijan
menempati 93,4%, Ortodox
Rusia 2,5%, Ortodox Armenia
2,3%, dan agama lainnya 1,8%.
11. Sistem Pemerintahan
• [ Presiden merupakan kepala negara, penguasa tertinggi angkatan
perang, dan pemegang mandat eksekutif. Presiden mengangkat
dan memberhentikan Perdana Menteri (PM) setelah berkoordinasi
dengan Milli Mejlis (MM), mengangkat menteri-menteri kabinet,
jaksa dan hakim agung (kecuali ketua Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Agung, dan Pengadilan Ekonomi). Presiden dipilih untuk
masa tugas 5 tahun dan maksimal 2 periode. Presiden juga
menunjuk menteri dan mengangkat PM sebagai ketua dewan
menteri. Masa tugas kabinet berakhir tatkala presiden yang baru
sudah terpilih. ]
12. Parlemen
• Parlemen: Unikameral (Milli Mejlis/National Assembly) ---- [ MM
terdiri atas 125 anggota yang dipilih berdasarkan suara mayoritas
dalam sistem pemilu single-member district. Masa bakti anggota
MM adalah 5 tahun. Kewenangan MM adalah bidang legislatif,
misalnya menerbitkan UU, menyetujui anggaran negara berikut
pelaksanaannya, mengangkat para hakim konstitusi, agung, dan
ekonomi.]
• Menurut data per April 2013 -- Presiden: Ilham Aliyev; Perdana
Menteri: Artur Rasizade; Deputi I Perdana Menteri: Yaqub Eyyubov;
Deputi II Perdana Menteri: Elchin Efendiyev; Deputi III Perdana
Menteri: Ali Hasanov; Deputi IV Perdana Menteri: Abid Sharifov;
Bank Sentral: Elman Rustamov.
13. Bahrain
Nama resmi: Kingdom of
Bahrain ---- [Mamlakat al
Bahrayn]
Bahasa resmi: Arab
Ibukota: Manama ----
Luas wilayah (km2): 712 ----
Penduduk: 677.886 orang
[Juli 2004]
Agama: Islam (70% Syiah, 30%
Sunni), termasuk sejumlah
kecil penganut Kristen,
Yahudi, dan Hindu.
Etnis: Bahrain (63%), Asia
(19%), Arab lainnya (10%), dan
Iran (8%).
Jenis kekuasaan: Monarki
Konstitusional
14. Bentuk Negara
• Kesatuan ---- Bahrain terbagi ke dalam 5 gubernuran (disebut
muhafazat) dan 12 kabupaten (disebut manatiq atau baladiyat).
Anggota dewan kabupaten dipilih, kendati fungsi utama
kelegislasiannya mereka perlu mendapat persetujuan pemerintah
pusat. Ke-5 muhafazat adalah: Asamah (a.k.a. Capital), Janubiyah
(a.k.a. Southern), Muharraq, Shamaliyah (a.k.a. Northern), Wasat
(a.k.a. Central)
15. Sistem Pemerintah & Parlemen
Presidensil (Raja)
Perdana Menteri Hakim Tinggi Menteri
PARLEMEN
80 anggota
Manjelis An-
Nuwwab
Majlis Ash-Shura
16. IRAN
Nama resmi: Islamic Republic of
Iran ---- [Jomhuri-ye Eslami-ye
Iran]
Bahasa resmi: Persia 53% (bahasa
resmi), dialek Azeri dan Turki 18%,
Kurdi 10%, Gilaki dan Mazandarani
7%, Luri 6%, Balochi 2%, Arab 2%,
dan lainnya 2%.
Ibukota: Teheran ----
Luas wilayah (km2): 1.648.000 ----
Penduduk: 78.868.711 orang [per
2011]
Agama: Islam yaitu 98%,
sementara 2% nya adalah agama-agama
lain seperti Zoroaster,
Yahudi, Kristen dan Baha'i.
Etnis: 61% Persia, 16% Azeri, 10%
Kurdi, 6% Lur, 2% Baloch, 2% Arab,
2% Turkmen, dan 1% etnis lainnya
17. Jenis Kekuasaan
• Republik (Islam) ---- Jenis kekuasaan ini berlangsung sejak 1979 ketika
berlangsung Revolusi Islam di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang
menjungkalkan Dinasti Pahlevi. Iran (dahulu Persia) ditaklukan kalangan
Arab tahun 640, dan selama 850 tahun berada di bawah kekuasaan dinasti
non Persia. Hal ini berubah tahun 1502 ketika Dinasti Safawi beroleh
kekuasaan dan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi kerajaan. Tahun
1736 kekuasaan beralih ke tangan Dinasi Qajar. Pasca Perang Dunia I (12
Desember 1925) Dinasti Pahlevi mengambil alih kekuasaan negara dan
berkuasa hingga 1979. Menurut Article 56 konstitusi Iran menyatakan "...
absolute sovereignty over the world and man belongs to God, and it is He
Who has made man master of his own social destiny." Akibatnya, seluruh
regulasi dan produk perundang-undangan harus dikonfirmasi dengan
Islam. Dewan yang difungsinya khusus memperhatikan hal ini adalah
Shora-ye Negahban atau Guardian Council (GC). Dan, hingga masa
kedatangan Imam Mahdi (Imam ke-12) menjadi tugas vali-ye faqih
(Supreme Leader) untuk memimpin rakyat, sebagai pemimpin tertinggi
Iran.
18. Bentuk Negara
• Iran terbagi ke dalam 31 ostan (propinsi), yaitu: Alborz, Ardabil,
Azarbayjan-e Gharbi (a.k.a. West Azerbaijan), Azarbayjan-e Sharqi
(a.k.a. East Azerbaijan), Bushehr, Chahar Mahal va Bakhtiari,
Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman,
Kermanshah, Khorasan-e Jonubi (a.k.a. South Khorasan), Khorasan-e
Razavi (a.k.a. Razavi Khorasan), Khorasan-e Shomali (a.k.a. North
Khorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan,
Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan va
Baluchestan, Tehran, Yazd, dan Zanjan
19. Sistem Pemerintah
• Presidensil ---- [Supreme Leader. Struktur kuasa tertinggi di Iran
ditempati oleh Supreme Leader (SL).
Presiden Supreme Leader
Guardians of the
Constitution
Dewan Menteri Parlemen
The Nation’s Exigency
Councul
20. Parlemen
• Unikameral (Majles-e-Shura-ye-Eslami) ---- Di dalam bahasa Inggris
parlemen Iran disebut The Islamic Consultative Assembly (TICA). 270
anggota, 5 diantaranya dari kalangan minoritas agama.
• Syarat agama Islam, 30-75 tahun, loyal, dan sehat jasmani-rohani.
21. Uni Emirat Arab
Nama resmi: United Arab
Emirates ----Dawlat Al Imarat Al
Arabiyya Al Muttahidah
Bahasa resmi:
Arab (resmi), Inggris, Parsi,
Hindi, dan Urdu.
Ibukota: Abu Dhabi ----
Luas wilayah (km2): 77.700 ----
Penduduk: 5.473.972 orang [per
tahun 2013]
Etnis: Emirat 19%; Arab lain dan
Iran 23%; Asia Selatan 50%;
ekspatriat (termasuk Barat dan
Asia Timur) 8%.
Agama: Islam Suni (80%), Islam
Syiah (16%), lainnya, (Kristen,
Hindu) total 4%.
Jenis kekuasaan: Aristokrasi 7
Emir ---- UEA mendakwakan
dirinya sebagi negara Arab,
negara Islam, dan Federasi.
22. Bentuk Negara
• Federasi ----Uni Emirat Arab terdiri atas 1 pemerintah pusat dan 7
negara federal. Negara-negara tersebut adalah Abu Dhabi, Dubai,
Sharjah, Ras-al-Khaimah, Ajman, Umm-al-Quwain, dan Fujairah.
Federasi (Uni Emirat Arab/UEA) punya fungsi berbeda dengan
negara-negara bagian. Federasi punya monopoli di area kerja
tertentu seperti pembuatan UU dan eksekutif. Sementara, negara-negara
bagian menjalankan fungsi legislatif dan administrasi negara
23. Sistem Pemerintah
• Supreme Council 7 Emir (tidak bisa dikategorikan sebagai
parlementer dan atau presidensil) ---- Secara konstitusional, UEA
terdiri atas 5 cabang pemerintahan dalam federasinya
24. Lanjutan
Supreme Council
terdiri atas penguasa dari 7 keemiran. Fungsinya membentuk kebijakan umum federasi, memberi sanksi federal, meratifikasi perjanjian
internasional, serta memberi persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perdana menteri, presiden, dan hakim-hakim mahkamah
agung. Kuasa badan ini sungguh besar dalam legislatif dan eksekutif. Setiap keputusan yang diambil didasarkan mayoritas,jumlah keemiran
yaitu 5 dan dua di antaranya harus berasal dari Dubai dan Abu Dhabi
Presiden Federasi dan Deputi Presiden
yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Mereka berasal dari anggota Supreme Council. Tidak ada batasan
periode pemilihan. Presiden bertanggung jawab mengangkat menteri dan perwakilan diplomatik di
negara asing.
The Council of Ministers
merupakan kepala administrasi pemerintahan federasi. Dewan ini terdiri perdana menteri, deputi perdana menteri, dan
sejumlah menteri. Para menteri tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan keuangan, profesional, dan komersial.
Juga, anggotanya tidak boleh memegang jabatan baik di pemerintahan lokal maupun FNC
The Federal National Council
terdiri atas 40 kursi yang secara proporsional terdistribusi diantara keemiran. Distribusi ini mengikuti garis pengaruh,
populasi, dan kewibawaannya. Konstitusi UEA memperkenankan tiap keemiran memilih metode pemilihannya. Dan,
setiap keemiran lebih suka mengangkat ketimbang memilih.
Pengadilan
3 jenjang yaitu Pengadilan Awal, Pengadilan Lanjutan, dan SC
25. Parlemen
• Unikameral (Majlis) ---- Yaitu FNC. Anggotanya tidak dipilih lewat
pemilu publik melainkan diangkat oleh para emir. Pengangkatan ini
didasarkan pada konsultasi antara para emir dengan tokoh-tokoh
masyarakat di tiap keemiran
Editor's Notes
Konstitusi Arab Saudi adalah Al Quran dan Sunnah. Hukum dasar negara adalah Syariah Islam. Dalam aplikasi pemerintahan, Raja menjadi sumber otoritas bagi setiap otoritas politik yang ada di Arab Saudi. Raja juga berhak menafsirkan hukum setelah menjalani sejumlah konsultasi dan menjalin konsensus. Konsultasi dan konsensus ini juga menjadi dasar hukum di bawah Syariah. Menurut hukum dasar Arab Saudi tahun 1992, terdapat sekurangnya 4 otoritas (subordinat raja) di dalam negara: Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, Pengadilan, dan Ulama.
Dewan menteri mempunyai keputusan bersifat hukum selama 30 hari apabila tanpa ada persetujuan dari Raja.
[Armenia memiliki baik karakteristik parlementer maupun presidensil. Penyelenggara administrasi negara bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden Armenia dipilih oleh rakyat secara langsung. Terjadi distribusi kekuasaan antara Presiden dengan Perdama Menteri (PM). Varian semi-presidensil yang dianut Armenia lebih bercorak Presiden-Parlementer, karena terjadi pertanggungjawaban ganda penyelenggara administrasi negara. Penyelenggara administrasi negara Armenia bergantung pada kepercayaan yang diberikan Presiden dan National Assembly (NA, parlemen Armenia). Konstitusi Armenia tidak secara tegas membedakan alur wewenang guna mengotorisasi judgment atas kinerja penyelenggara administrasi negara (PM). Konstitusi mempersilakan presiden atau mayoritas parlemen untuk membekukan eksekutif yang dijalankan PM. Presiden Armenia dapat membubarkan parlemen dan secara prerogatif ia memiliki kuat posisinya dalam menentukan formasi administrasi negara. Presiden Armenia dapat mengangkat dan memberhentikan PM. Presiden dipilih untuk masa bakti 5 tahun
MS dipilih oleh raja, MN dipilih oleh rakyat tetapi bukan melalui partai, partai ilegal di bahrain. Masa jabatan 4 tahun
Supremen Leader ialah aktor pemegang kekuasaan dan kewenangan, kemudian presiden dijadikan sebagai pemimpin lembaga administrasi negara yang secara otomatis mengetuai dewan menteri. Screning presiden melalui guardinas of constitution yang terdiri dari promosi dari lembaga judikatif kemudian dipilih oleh parlemen, dan bisa juga diangkat oleh SL. Yudikatif ini merangcang UU dan singkronisasi dgn hukum islam.