KRITERIA
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•1,565 views
Dokumen tersebut membahas pedoman pelaksanaan audit kinerja program pemerintah. Secara garis besar mencakup kerangka acuan hukum dan etik, metodologi audit yang meliputi perencanaan, identifikasi masalah, penentuan ruang lingkup, dan kriteria audit.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to KRITERIA
Similar to KRITERIA (20)
More from Advisory Specialist for P2KP
More from Advisory Specialist for P2KP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
KRITERIA
- 1. KEBIJAKAN AUDIT KINERJA PROGRAM JAKARTA, 27 April 2016 Dr. Ida Farida,SE.MM.Ak.CA
- 2. KERANGKA PEDOMAN PEMERIKSAAN UUD 1945 Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan Keuangan Negara SPKN UUD 1945 Kode Etik 100 Pemeriksaan Keuangan 200 Pemeriksaan Kinerja 300 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pedoman Umum Juklak Juknis 400 Sistem Keyakinan Mutu 500 Penatalaksanaan Kertas Kerja Pemeriksaan 600 Pemeriksaan Berperspektif Lingkungan Hidup 100.001 Pemahaman dan penilaian SPI Pemeriksaan Keuangan 100.002 Pemahaman dan penilaian Risiko Pemeriksaan 100.003 Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan 100.004 Penentuan Metode Uji Petik Pemeriksaan Keuangan 101.000 Pemeriksaan LKPP dan LKKL 102.000 Pemeriksaan LKPD 103.000 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia 301.000 Pemeriksaan Investigatif 302.001 Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Limbah RSUP/RSUD 302.002 Pemeriksaan Kepatuhan Pengendalian Pencemaran Udara 303.000 Pemeriksaan Pengadaan Barang dan jasa 304.000 Pemeriksaan Subsidi Listrik 305.000 Pemeriksaan Subsidi Pangan 306.000 Pemeriksaan PNBP dan PAD Pertambangan 400.001 Reviu Pemeriksaan 200.001 Penentuan Area Kunci 200.002 Penentuan Kriteria
- 3. PENGERTIAN PEMERIKSAAN KINERJA Menurut UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 3 Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi serta aspek efektivitas. Menurut INTOSAI Pemeriksaan kinerja sebagai suatu pemeriksaan yang independen atas efisiensi dan efektivitas kegiatan, program, dan organisasi pemerintah, dengan memperhatikan aspek ekonomi, dengan tujuan untuk mendorong ke arah perbaikan
- 4. PENGERTIAN PEMERIKSAAN KINERJA Terminologi lain yang dikenal dari pemeriksaan kinerja adalah value for money audit yang digunakan di Inggris, Kanada dan beberapa negara persemakmuran, yang diartikan sebagai suatu proses penilaian atas bukti-bukti yang tersedia untuk menghasilkan suatu pendapat secara luas mengenai bagaimana entitas menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien
- 5. STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan SPKN yang disusun dan ditetapkan berdasarkan BPK melalui Peraturan BPK RI No.1 tahun 2007. Berdasarkan SPKN PSP 04, standar pelaksanaan pemeriksaan kinerja meliputi: 1. Perencanaan 2. Supervisi 3. Bukti Pemeriksaan, dan 4. Dokumentasi Pemeriksaan
- 6. METODOLOGI PEMERIKSAAN KINERJA 1. Pengidentifikasian Masalah Ukuran Kinerja Pemeriksaan : Standar Pemeriksaan Panduan Manajemen Pemeriksaan Tujuan dan Harapan Penugasan 2. Penentuan Area Kunci 3. Penentuan Obyek, Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan Kinerja 4. Penetapan Kriteria 5. Penyusunan P2 dan PKP 8. Perolehan Tanggapan Resmi dan Entitas 7. Penyusunan Temuan Pemeriksaan 6.Pengujian Data 9. Penyampaian Temuan Pemeriksaan pada Entitas 10. Penyusunan Konsep LHP 11. Perolehan Tanggapan Rekomendasi 12. Penyusunan dan Penyampaian LHP SUPERVISI – KENDALI DAN PENJAMINAN MUTU (Supervisi, Quality Control & Assurance ) Dokumentasi PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN
- 7. PERENCANAAN PEMERIKSAAN Tujuan Perencanaan Pemeriksaan Mempersiapkan suatu program pemeriksaan yang akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan pemeriksaan, pemeriksa mengumpulkan informasi untuk menentukan kebijakan awal mengenai lingkup pemeriksaan, biaya, waktu dan keahlian yang diperlukan.
- 8. PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH Dasar Pengidentifikasian Masalah SPKN PSP 04 Paragraf 10 Tujuan Pengidentifikasian Masalah a. Memahami rencana strategis dan Kebijakan Badan tentang pelaksanaan pemeriksaan kinerja; b. Memperoleh data, informasi, serta latar belakang organisasi, program dan fungsi pelayanan publik yang diperiksa mengenai hal-hak yang berhubungan dengan input, proses, output dan outcome. c. Mengetahui landasan hukum atas kegiatan dan program dari organisasi, program dan fungsi pelayanan publik yang diperiksa. d. Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada e. Memahami tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh entitas yang diperiksa
- 9. PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH Input yang diperlukan dalam Pengidentifikasian Masalah a. Peraturan perundang-undangan seperti : UU, Keppres, Inpres, Perpres, PP, Kepmen, Keputusan Dirjen, Surat Edaran Direktur, Keputusan dan Surat Edaran Kepala Dinas, AD/ART BUMN/BUMD, Keputusan Direksi dan Company Profile BUMN/BUMD. b. Rencana Strategis BPK dan kebijakan Badan tentang pemeriksaan kinerja. c. Laporan pemeriksaan dari pemeriksa sebelumnya. d. RJP, RKA dan laporan tahunan entitas. e. Kebijakan entitas dan risalah-risalah yang berkaitan
- 10. PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH Input yang diperlukan dalam Pengidentifikasian Masalah (lanjutan) f. Struktur Organisasi, SOP dan petunjuk operasional. g. Hasil evaluasi terhadap program entitas dan rencana kerja pemeriksa intern dan laporan hasil pemeriksaannya. h. Hasil diskusi dengan manajemen dan stakeholder. i. Hasil liputan media masa j. Hasil penelaahan informasi dari internet k. Hasil database entitas yang dikelola oleh BPK l. Sumbangan bahan dari Satker non pemeriksa seperti Bibankum, Humas, EPP dan Litbang
- 11. PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH Petunjuk Pelaksaanaan Pengidentifikasian Masalah a. Dapatkan dan pelajari rencana strategi BPK serta kebijakan Badan tentang pemeriksaan kinerja b. Pelajari sejarah dan latar belakang entitas yang diperiksa c. Reviu struktur organisasi d. Reviu hasil pemeriksaan sebelumnya e. Analisis dokumen anggaran dan entitas yang diperiksa f. Analisis SOP dari entitas yang relevan dengan tujuan pemeriksaan g. Analisis AD/ART, RJP, dan RKA dari entitas yang diperiksa
- 12. PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH Petunjuk Pelaksaanaan Pengidentifikasian Masalah (lanjutan) h. Jika diperlukan, lakukan observasi singkat di lokasi kegiatan utama entitas i. Jika diperlukan, lakukan interviu/wawancara dengan manajemen j. Reviu peraturan-peraturan yang mendasari program yang diperiksa k. Lakukan inventarisasi tolok ukur, standar atau KPI yang telah diterapkan entitas l. Teliti kemungkinan adanya hambatan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan entitas. m.Pelajari kemungkinan adanya batasan-batasan berdasarkan peraturan atau kebijakan institusi. n. Dapatkan dan inventarisasi isu-isu mutakhir tentang permasalahan yang sedang diatasi entitas o. Buatlah keseimpulan mengenai permasalahn yang berhasil diidentifikasi dalam tahap ini.
- 13. PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH Output dari kegiatan Pengidentifikasian Masalah a. Gambaran umum dari kegiatan/program dari entitas yang diperiksa. b. Hasil reviu peraturan perundang-undangan yang meliputi kewenangan, maksud dan tujuan serta struktur organisasi. c. Informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja entitas d. Kesimpulan umum tentang identifikasi masalah.
- 14. PENENTUAN AREA KUNCI Dasar Penentuan Area Kunci 1. SPKN PSP 04 Paragraf 07 s.d paragraf 09 2. SPKN PSP 04 Paragraf 11 s.d paragraf 15 3. SPKN PSP 04 Paragraf 16 s.d paragraf 26 Tujuan Penentuan Area Kunci a. Menilai apakah entitas telah memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk mengidentifikasi risisko-risiko kelemahan pengendalian yang akan dijadikan untuk pertimbangan dalam menentukan area kunci. b. Mempertimbangkan pengaruh peraturan perundang-undangan yang signifikan dan risiko kecurangan yang mungkin terjadi dan merancang prosedur untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai bahwa kecurangan tersebut dapat dideteksi. c. Menentukan area-area kunci yang memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan.
- 15. PENENTUAN AREA KUNCI Input yang diperlukan a. Hasil kajian pengidentifikasian masalah b. Hasil telaahan pemeriksa tentang kualitas SPI entitas c. Hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas dan komite pemeriksaan entitas. d. Hasil diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan meninjau ulang laporan hasil pemeriksaan intern. e. Peraturan dan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas. f. Hasil olahan database entitas yang dikelola oleh BPK. g. Hasil kajian atau kumpulan informasi yang disediakan oleh unit non pemeriksa BOK. h. Hasil kuesioner, wawancara, observasi dan metodologi pengumpulan data lainnya yang digunakan oleh pemeriksa dalam mengumpulkan data dan informasi dalam tahap perencanaan pemeriksaan ini.
- 16. PENENTUAN AREA KUNCI Petunjuk Pelaksanaan a. Mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern. b. Mempertimbangkan pengaruh peraturan perundang-undangan yang signifikan c. Identifikasi potensi terjadinya kecurangan d. Menetapkan area kunci • Output output dari kegiatan penilaian terhadap area kunci ini adalah teridentifikasinya area-area kunci yang menjadi fokus pemeriksaan. • Pendokumentasian Seluruh pengkajian pemeriksaan harus didokumentasikan. Secara keseluruhan pendokumentasian dapat dijadikan sebagai KKP.
- 17. PENENTUAN OBJEK, TUJUAN DAN LINGKUP PEMERIKSAAN Input dalam Penentuan Objek, Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan a. Output dari Kegiatan Pengidentifikasian Masalah b. Output dari Kegiatan Penentuan Area Kunci Petunjuk Pelaksanaan a. Menentukan objek pemeriksaan b. Menentukan tujuan pemeriksaan c. Menentukan lingkup pemeriksaan
- 18. PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSAAN Dasar Penetapan Kriteria Pemeriksaan SPKN PSP 04 Paragraf 27 Tujuan Penetapan Kriteria Pemeriksaan a. Memberikan dasar yang baik sebagai alat komunikasi dalam tim pemeriksaan dan dengan manajemen pemeriksa mengenai sifat pemeriksaan b. Memberikan dasar yang baik sebagai alat komunikasi dengan entitas yang diperiksa c. Menghubungkan tujuan pemeriksaan dengan program pemeriksaan yang dilaksanakan selama tahap pelaksanaan pemeriksaan. d. Memberikan dasar pada tahap pengumpulan data dan penyusunan prosedur pemeriksaan e. Memberikan dasar dalam menyusun temuan pemeriksaan
- 19. PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSAAN Input yang diperlukan dalam penetapan kriteria pemeriksaan a. Output dari kegiatan perencanaan sebelumnya b. Standar atau norma yang dikembangkan sendiri secara teknis oleh entitas c. Pendapat ahli dan organisasi profesional dan institusi penentu standar d. Kriteria yang telah digunakan pada pemeriksaan sejenis sebelumnya e. Kriteria yang digunakan oleh institusi pemeriksa lain f. Kinerja tahun-tahun sebelumnya g. Dokumen perencanaan awal seperti studi kelayakan dan rencana yang telah disetujui h. Anggaran entitas yang diperiksa i. Kinerja entitas lain yang sejenis
- 20. 20 PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSAAN Petunjuk pelaksanaan penetapan kriteria pemeriksaan 1. Teliti apakah entitas telah memiliki kriteria sesuai dengan tujuan pemeriksaan kinerja. 2. Bila ada tentukan apakah kriteria tersebut telah memenuhi karakteristik yang baik. 3. Bila tidak ada atau bila ada, tetapi tidak memenuhi karakteristik kriteria yang baik, maka pemeriksa harus mengembangkan kriteria sendiri. 4. Dalam rangka pengembangan kriteria sendiri pemeriksa harus melakukan pendekatan-pendekatan. 5. Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada entitas sebelum pemeriksaan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai dasar pengukuran kinerja yang digunakan dalam pemeriksaan atas objek yang diperiksa
- 21. PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSAAN Output penetapan kriteria pemeriksaan Kesimpulan menganai standar yang akan digunakan sebagai pembanding terhadap praktek-praktek yang berjalan, meliputi : a. Kelompok kriteria (ekonomi, efisiensi, efektivitas) b. Jenis kriteria c. Penjelasan setiap jenis kriteria d. Satuan pengukuran e. Sumber data f. Standar ukuran kinerja g. Tanggapan entitas • Pendokumentasian Seluruh pengkajian pemeriksaan harus didokumentasikan. Secara keseluruhan pendokumentasian dapat dijadikan sebagai KKP.
- 22. Manfaat Mendorong Entitas meningkatkan kinerjanya Memperbaiki kelemahan Persuasif dalam memberikan Rekomendasi Mengemukakan kinerja (positif dan negatif)
- 23. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 0 2 4 6 8 10 12 14 16 t1 t2 t3 t4 t5 t6 AUDIT1 2 MASALAH PERBAIKAN
- 24. Konsekuensi Audit Kinerja mengambil posisi hipotesis pada perbaikan kinerja entitas Rekomendasi menjadi jantung Pemeriksa harus mampu memprediksi “impact to governance” atau dampak dari pemeriksaannya pada peningkatan kinerja entitas Kesesuaian logis antara Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Terinci wajib dijaga
- 25. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Pemahaman entitas dan identifikasi masalah Penentuan area kunci Area Kunci (Area 2) Faktor Seleksi Signifikansi Impact Resiko Auditabilitas Area-area Terpilih Area 1 Area 2 Area 3 Uji Kehandalan SPI Kualitas SPI Pengaruh peraturan Identifikasi potensi kecurangan Identifikasi Masalah Gambaran Umum entitas (IPOO) Reviu peraturan Faktor yang pengaruhi kinerja Kesimpulan umum identifikasi masalah
- 26. Pendekatan Hasil Hasil/Output Target atau Rencana UU 15/2004 SPKN Proses Proses mgt UU 15/2004 SPKN Masalah Masalah utama Root cause ISSAI SAIs
- 28. Perencanaan Penentuan Topik Potensial Penyusunan Program Pemeriksaan Pendahuluan Pemahaman entitas dan Pengidentifikasian masalah Penentuan area kunci Penentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan Penentuan kriteria pemeriksaan Identifikasi jenis bukti dan prosedur pemeriksaan RKP dan P2 Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 29. Aspek 3E Ekonomis Perolehan Input EfisiensiInput-Output Efektivitas Output-Outcome Efektivitas Program Efektivitas Manajerial Pendekatan Hasil Proses Masalah
- 30. Ekonomis Hasil • Apakah HPS telah sesuai dengan harga standar Proses • Apakah proses pengadaan telah sesuai ketentuan Masalah • Apakah pelelangan dapat terjamin dari bebas arisan
- 31. Efisiensi Hasil • Apakah penggunaan Imput telah sesuai rencana Proses • Apakah entitas telah merancang sumber daya secara memadai untuk menghasilkan output Masalah • Apakah masalah pembengkakan biaya produksi telah dapat teratasi
- 32. Efektivitas Hasil • Apakah Manfaat telah tercapai? • Apa dan berapa manfaat Output? Proses • Apakah pengelolaan Output mendukung pencapaian Manfaat? • Apakah pengelolaan Output telah direncanakan secara memadai? Masalah • Apakah hambatan/ masalah dalam pencapaian Manfaat telah teratasi? • Apakah terdapat masalah dalam pencapaian Manfaat?
- 33. Apa yang harus diperhatikan…? Konsisten pada logical flow Merumuskan permasalahan Merumuskan riset questions untuk mengidentifikasi elemen kinerja sesuai tujuan pemeriksaan Memahami berbagai pendekatan untuk merumuskan desain pemeriksaan
- 34. Consistent with Logical Flow Ekonomis: Biaya Input >< Input Efisiensi: Analisis Proses, Input >< Output Efektivitas: Output >< Outcome BIAYA INPUT EKONOMI INPUT PROSES EFISIENSI OUTPUT OUTCOME EFEKTIFITAS TIPS Tetapkan titik/point analisis Rumuskan MGM/BMP/P2 secara tepat 3 Langkah utama
- 35. Merumuskan masalah Auditi sebagai entitas {Unsur, Aspek, Karakteristik, Kegiatan, Tusi} apa yang akan diaudit? Find it first before continue to next step… Alasan… Permasalahan… Harapan… Kritik… Penentuan topik potensial LHP Auditi, pengaduan, dll Permasalahan signifikan (dan tentative solutions) Diskusi dengan Pimpinan Auditi, Stakeholders dan penerima manfaat Hipotesa awal
- 36. Penentuan topik potensial Mengumpulkan data dan informasi Hipotesa awal Inventarisasi topik Review Renstra Auditi Review RPJM Review isu di masyarakat Review LHP sebelumnya Memilih topik Signifikansi anggaran Kepentingan publik dan politik Signifikansi program Auditabilitas Dampak lingkungan
- 37. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Harapan Masyarakat Kepentingan Pemerintah Kepentingan Lainnya Kepentingan Legislatif AUDIT Penentuan topik potensial
- 38. Merumuskan pertanyaan riset Identifikasi Masalah • Masalah • Key Areas • Elemen kinerja • Hipotesa Cara Menyelesaikan • Tujuan Pemeriksaan • Pertanyaan Riset • ADM/MGM/P2 Solusi • TP • Kesimpulan • Rekomendasi
- 42. PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1. Penentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan Dalam pemeriksaan kinerja program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai berikut: “Tujuan Pemeriksaan Progam adalah untuk menilai aspek ekonomi, efisien dan efektivitas penyelenggaraan program KOTAKU” Lingkup Pemeriksaan Program KOTAKU yang diselenggarakan oleh Dirjen Cipta Karya mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan sasaran pemeriksaan adalah: Keekonomisan dalam pelaksanaan Program KOTAKU, dengan sasaran pemeriksaan yaitu a. Keekonomisan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Program KOTAKU b. Keekonomisan dalam penetapan Anggaran Program KOTAKU Efisiensi dalam pelaksanaan Program KOTAKU, dengan sasaran pemeriksaan yaitu : a. Efisiensi dalam penyediaan Program KOTAKU b. Efisiensi dalam pengelolaan dana Program KOTAKU Efektifitas Program KOTAKU, dengan sasaran pemeriksaan yaitu : a. Efektifitas Sasaran Program KOTAKU b. Efektifitas pengelolaan sarana dan prasaran pendukung Program KOTAKU Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 44. Tahapan dalam Juklak Pengujian data • pengumpulan bukti • pengujian bukti • pengujian atas kepatuhan terhadap perundangan • Pengujian atas kualitas pelaksaaan pengendalian intern Perumusan TP • Penyusunan Konsep TP • Penyerahan ke entitas Tanggapan • Peroleh tanggapan • Diskusi Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 45. Tahap pelaksanaan: process overview Prosedur Pertanyaan Tujuan Menilai keberhasilan Program BPJS Peserta BPJS melampaui target nasional Langkah Langkah Ragam Kebijakan melampaui target pelayanan Nasional Langkah Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 46. Tahap pelaksanaan: process overview Pengumpulan Bukti Wawancara Survey lapangan Walkthrough Observasi Konfirmasi Analisa & Pengujian Bukti Review dokumen Analisa komparasi Analisa before-after Analisa cost-benefit SWOT Fish bone Penulisan temuan Identifikasi gap Analisa gap Akibat SebabTahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja TP INPUT OUTPUT
- 47. Process overview: Esensi tahap pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Bukti Bukti capain kinerja Bukti suatu faktor mempengaruhi kinerja Hasil pengujian auditor atas aspek kinerja Temuan Tercapai/tidak suatu rencana Kegagalan mencapai target kinerja Deviasi dari rencana Simpulan Keberhasilan pencapaian kinerja Dampak tidak tercapainya suatu target kinerja Kendala capaian kinerja √ √
- 48. Simpulan pada tahap pelaksanaan Pertanyaan Audit/ Kriteria Utama Tujuan Pemeriksaan Simpulan Simpulan Simpulan Simpulan Simpulan Simpulan Prosedur/Langkah/ Teknik Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja PELAKSANAAN PELAPORAN
- 49. Syarat bukti menurut SPKN CUKUP Cukup jumlah Cukup substansi KOMPETEN Faktual Dari sumber yang benar Diperoleh dengan cara yang benar RELEVAN Sesuai dengan tujuan pemeriksaan Substansi menjawab langkah VALID Up-to-date Benar HANDAL Kuat sebagai bukti Nyata tidak terbantahkan Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, dokumenter, kesaksian (testimonial) dan analisis
- 50. Bukti apa yang perlu diperoleh Bergantung pada pendekatan dan aspek kinerja Hasil, Proses, Masalah Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas Ingat... Bahwa suatu bukti dapat saja merepresentasikan banyak aspek (keuangan, kinerja, kepatuhan, dll) Dimensi waktu suatu Bukti Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Sebab Kondisi Akibat Dampak
- 51. Bukti bergantung pendekatan pemeriksaan kinerja Hasil • Berapa capaian kinerja • Apa output dan outcome yang teridentifikasi Proses • Apa yang dilakukan entitas • Bagaimana entitas menyelesaikan tahapan kegiatan Masalah • Apa masalah yang utama • Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut • Apa penyebab masalah utama Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 52. Ilustrasi perolehan & analisis bukti (Pendekatan Hasil/Output) Pertanyaan Audit • Peserta BPJS melampaui target nasional Prosedur • Peroleh data jumlah peserta BPJS nasional • Peroleh data target nasional dalam Restra • Bandingkan realisasi terhadap target TP • Peserta BPJS tidak mencapai target nasional Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 53. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja TAHAP PELAPORAN TEMUAN PEMERIKSAAN
- 54. Temuan Pemeriksaan Fungsi Media komunikasi Tim mengenai hasil audit Diserahkan untuk memperoleh Tanggapan Pelaksanaan P2 oleh KT Reviu oleh PT Sistematika Judul Kondisi Kriteria Akibat Sebab Tanggapan Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 55. TP pada audit Kinerja Unsur yang dibutuhkan tergantung pada Tujuan audit TP harus menjawab Pertanyaan Pemeriksaan dan Tujuan Pemeriksaan Penyusunan TP perlu mempertimbangkan informasi yang diperlukan untuk perumusan Simpulan dan Rekomendasi Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 56. Menulis... Sistematika paragraf Main idea followed by explanatory sentences Konsistensi penggunaan Aktif-Pasif Sesuai logika What come first and later Efektivitas bahasa Bahasa yang efektif Panjang kalimat Tidak redundant Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 57. Consistent with Audit Objective ADM • Objectives • Procedures • Evidences Temuan • Hyphotesis • Indikasi • TP Final Simpulan • Qualitative • Quantitative Rekomendasi • Perbaikan kinerja • Tegur & Setor Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 58. Logical Consistentency INPUT Luas Lahan New Site Development Jumlah unit Rumah PROCESS Membangun system infrastruktur permukiman melalui pembangunan infrastruktur skla regional, dan pembangunan kawasan strategi nasional Fasilitas pemerintah provinsi, kabupaten melalui pendampingan Penyusunan NSPK Pemberdayaan /peningkatan kapasitas masyarakat OUTPUT Menurunnya luas kawasan pemukiman kumuh Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh OUTCOME Meningkatnya akses infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mewujudkan pemukiman perkotaan yg layak huni, produktif dan berkelanjutan Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
- 59. 2. Penulisan Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif memuat: Dasar hukum audit; Profil obyek audit/ Gambaran Umum entitas (beberapa Laporan audit tidak memuat); Alasan audit; Tujuan audit; Lingkup audit, kriteria audit, simpulan, tanggapan, temuan signifikan dan rekomendasi BPK; dan Capaian
- 60. 3. Pendahuluan Memuat: Dasar hukum pemeriksaan; Tujuan pemeriksaan; Sasaran pemeriksaan; Metode pemeriksaan: Kriteria, teknik; Jangka waktu pemeriksaan; Tahun anggaran yang diperiksa; dan Batasan pemeriksaan
- 61. 4. Gambaran Umum Gambaran Umum Memuat: Penjelasan singkat kegiatan obyek pemeriksaan; Tujuan kegiatan obyek pemeriksaan; Bentuk/ profil kegiatan Obrik; Anggaran yang diperiksa; dan Profil pemangku kepentingan obyek pemeriksaan.
- 62. 5. Penyajian hasil Audit Hasil Audit yang disajikan dengan bab tersendiri untuk setiap area kunci yang diperiksa. Unsur-unsur temuan disajikan mengalir tanpa blocking Hasil audit mencakup: Kondisi, kriteria, akibat, sebab, simpulan tiap area kunci, rekomendasi, dan tanggapan entitas.
- 63. 5. Penyajian hasil audit 4. Kriteria pada TP: hanya yang relevan dengan temuan; 5. Penuangan Akibat dalam TP: Pemahaman yang baik mengenai proses bisnis entitas, Pemahaman dan perumusan kondisi yang baik, serta Relevansi antara kondisi dengan kriteria yang baik, logis dan argumentatif; Akibat langsung, bukan tidak langsung
- 64. 5. Penyajian Hasil Audit 6. Penuangan unsur Sebab: Sebab merupakan kondisi dimana bila ditindak lanjuti, maka akan mencapai kriteria yang ditetapkan. Unsur sebab bukan merupakan pengulangan dari kondisi. Misal: kondisi TP adalah terjadi pelanggaran terhadap peraturan tertentu, maka sebab merupakan penjelasan logis dari kondisi tersebut.
- 65. 7. Permasalahan 8. Pemberian rekomendasi: Konstruktif; Dapat dicapai entitas; Menyelesaiakan masalah yang dimuat dalam kondisi; Tepat sasaran; dan Mempertimbangkan biaya.
- 66. 5. Penyajian hasil Pemeriksaan 9. Simpulan Kuantitatif Kualitatif 3E atau deskritptif (menjelaskan gambaran hasil pemeriksaan secara umum).
- 67. 7. Permasalahan Temuan positif/ capaian entitas? Bagaimana dengan kriteria yang tidak disepahami/ disepakati? Sebab utama berada di luar kewenangan entitas
- 68. Terima Kasih Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja