Pengawasan Fungsional Pemerintah

3.  GEORGE TERRY  HENRY FAYOL
 Planning
 Actuating
 Controlling
 Organizing
 Planning
 Controlling
 Organizing
 Commanding
 Coordinating

4. Per Meneg PAN No. PER/220/M.PAN/7/2008
Adalah seluruh proses audit, evaluasi, review,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi
terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien dalam mewujudkan tata kelola /
kepemerintahan yang baik (Good
Governance)

5. Mencegah dan menghindari timbulnya
suatu penyimpangan, penyelewengan,
pemborosan dan kebocoran yang
dapat menghambat penyelenggaraan
tugas sehingga pengawasan mutlak
diperlukan sebagai suatu sistem
peringatan dini (early – warning
system)

6.  Disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan
organisasi
 Menjamin tindakan perbaikan (Checking,
Reporting, Corrective Action)
 Mempunyai makna positif dan konstruktif
 Ada rencana dan pola / tata organisasi yang jelas
 Harus menemukan fakta (Fact Finding)
 Sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas
 Bersifat membina
 Manfaat maksimal bagi organisasi

7. 1. Subyek / petugas
a. Pengawasan Atasan Langsung
(Pengawasan Melekat / Waskat)
Pembinaan dan pengendalian
terus – menerus kepada bawahan
secara preventif dan represif agar
tupoksi berjalan efektif dan
efisien

8. b. Pengawasan Aparat Pengawas
Fungsional Pemerintah (APFP/Wasnal)
* Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP)
 BPKP
Dibawah dan bertanggung jawab pada
Presiden (setingkat Menteri Negara), wilayah
audit seluruh kegiatan lembaga Pemerintah
Pusat maupun Daerah
 Itjen
Pada setiap kementrian departemen, wilayah
audit seluruh kegiatan di lingkungan
kementrian yang bersangkutan

9.  Deputi Pengawasan / Inspektur Utama
Pada tiap Kementrian Negara, wilayah audit
seluruh kegiatan Kementrian Negara dan
LPND
 Inspektorat Propinsi / Kabupaten /
Kota
Pada Pemerintah Daerah, wilayah
auditseluruh kegiatan pemerintahan dan
pembangunan di wilayah yang bersangkutan

10. * Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah
(APEP), yaitu BPK
Dasar : Pembukaan UUD 1945 hasil Amandemen
IV Pasal 23
Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan BPK
suatu badan yang tidak tunduk pada Pemerintah
tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah
c. Pengawasan Legislatif (Wasleg)
Dilakukan oleh DPR Pusat / Daerah
d. Pengawasan oleh Masyarakat
Kontrol sosial baik langsung / melalui
media massa atas kinerja Eksekutif,
Legislatif maupun Yudikatif

11. a. Pengawasan Preventif
2. Segi Waktu Pelaksanaan
Sebelum kegiatan dikerjakan untuk
menghindari kesalahan / penyimppangan
b. Pengawasan Represif
Pada saat dalam / setelah kegiatan dilakukan
untuk memperbaiki kesalahan /
penyimpangan

12. > Administrasi Umum Pemerintah :
Kebijakan daerah, kelembagaan pegawai
daerah, keuangan daerah dan barang
daerah
> Urusan Pemerintahan :
Urusan wajib, urusan pilihan, dana
dekonstruksi, tugas pembantuan,
kebijakan pinjaman luar negeri

13. * Bagi Manajer :
- Untuk mengetahui kegiatan telah sesuai rencana
- Untuk mengetahui secara langsung kegiatan
bawahan dan masalah yang dihadapi
* Mendorong pelaksanaan tugas berjalan
lancar, efisien dan efektif
* Mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan
* Mencegah penyalahgunaan, pemborosan,
kebocoran dan penyelewengan yang
merugikankeuangan Negara / Daerah

14.  Arah Kebijakan
 Fokus pada obyek dan sasaran
pengawasan atas penyelenggaraan
umum pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
 Optimalkan pelaksanaan tindak lanjut
hasil audit APFP (APIP dan APEP) dan
penanganan pengaduan masyarakat

15.  Pemeriksaan / Audit
● Reguler / Rutin
● Khusus
● Kasus / Pengaduan Masyarakat
● Pemeriksaan Lainnya (atas permintaan
pihak tertentu, pengembangan atas
temuan pemeriksaan reguler / rutin)
 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
APIP pada Pemda melakukan reviu atas
laporan keuangan dan kinerja dalam rangka
meyakinkan kehandalan informasi yang
disajikan sebelum disampaikan Bupati
kepada BPK (PP. No. 8/2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah)

16.  Monitoring dan Evaluasi
● Monev pelaksanaan Inpres No. 5 /
2004 tentang Percepatan
Pemberantaan Korupsi
● Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 Pemantauan dan Pemutakhiran
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

17.  Sinergi pengawasan dengan APIP lainnya
(Joint Audit)
 Diklat Auditor dan Aparatur pengawasan
(Diklat Sertifikasi JFA, Diklat Struktural,
Diklat Substansi)
 Seminar dan lokakarya bidang pengawasan
 Pengembangan SimWas (data obrik,
temuan, tindak lanjut pengawasan dan data
SDM pengawasan)

18. Meliputi laporan berkala kegiatan
pengawasan, penyusunan kebijakan
pengawasan, penyusunan PKPT,
penyusunan temuan dan tindak
lanjut.

19. Perencanaan Akurat
Pelaksanaan Tepat
Pengawasan Ketat
Kenyamanan
Dan
Ketenangan Kerja
GOOD
GOVERNANCE