Dokumen tersebut membahas tentang pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan oleh polisi hutan dalam menangani kasus kehutanan. Pulbaket bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, mencari bukti, dan mempersiapkan penindakan hukum. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan pemantauan untuk mengumpulkan informasi mengenai orang, benda, tempat, dan waktu kejadian perkara
Bahan Ajar Penanganan Tindak Pidana Kehutanan disusun berdasarkan Kurikulum Pusat Diklat Kehutanan No. 138 Tahun 2014 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Penyegaran Polhut Pola 30 JPL
Bahan ini disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK. 61/Dik/PEPE/Dik-2./3/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PKTBT CPNS KLHK 2019. Bahan ini khususnya untuk CPNS Polisi Kehutanan
Bahan Ajar Penanganan Tindak Pidana Kehutanan disusun berdasarkan Kurikulum Pusat Diklat Kehutanan No. 138 Tahun 2014 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Penyegaran Polhut Pola 30 JPL
Bahan ini disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK. 61/Dik/PEPE/Dik-2./3/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PKTBT CPNS KLHK 2019. Bahan ini khususnya untuk CPNS Polisi Kehutanan
Presentasi saat evaluasi program KIMBIS di Kementerian Kelautan Des 2014, tentang MONITORING dan EVALUASI, sering dibicarakan tapi sering ga bisa membedaka juga. Mau tahu lebih jauh bedanya? http://mauiniapaitusyahyuti.blogspot.com/2014/06/buku-baru-2014.html
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT...
Revisi sehubungan dengan aturan berikut :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Upaya mengenali perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun badan hukum yang dilarang atau diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU di Bidang LHK
Presentasi saat evaluasi program KIMBIS di Kementerian Kelautan Des 2014, tentang MONITORING dan EVALUASI, sering dibicarakan tapi sering ga bisa membedaka juga. Mau tahu lebih jauh bedanya? http://mauiniapaitusyahyuti.blogspot.com/2014/06/buku-baru-2014.html
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT...
Revisi sehubungan dengan aturan berikut :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Upaya mengenali perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun badan hukum yang dilarang atau diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU di Bidang LHK
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamananjakarta
Bahan ini dibuat dalam rangka Pertemuan Security Pertamina Hulu Energi tahun 2017. Dalam paparan ini dibahas tentang bagaimana teknis penyelidikan bagi petugas keamanan yang memiliki kewenangan tindakan kepolisian terbatas. Dengan memahami teknis penyelidikan dan penyidikan, petugas keamanan dapat lebih memudahkan tugas kepolisian dalam pengungkapan perkara.
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
Penanganan TKP diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Olehnya itu, penanganan TKP harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap.
A. Wawancara dan Interograsi
Wawancara dan Interograsi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Wawancara adalah Tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal, sedangkan interogasi adalah alat yang lebih merupakan peperangan emosional dan psikologis antara interogator dan tersangka .
B. Perbedaan Wawancara dan Interogasi
Kedua istilah ini , wawancara dan interograsi , sering digunakan sebagai sinonim . hal ini umumnya karena ketidaktahuan . ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini , tetapi sengaja menggunakanya secara keliru . misalnya , untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan , maka ia menggunakan istilah wawancara padahal istilah interograsi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya . dalam percakapan sehari-hari , seorang polisi lalu lintas menceritakan pengalaman kepada rekannya : “ Mula-mula , pengemudi itu tidak mau mengaku bahwa ia terus melarikan mobilnya ketika lampu merah menyala . setelah aku interograsi sedikit , dia mengaku “ . dalam percakapan ini , yang dimaksud polisi itu adalah wawancara , bukan interograsi . namun , dalam bahasa sehari-hari , sangat janggal kedengarannya kalau polisi mewawancarai pengemudi . juga , penggunaan istilah “ interograsi “ dan “pengakuan “ dianggap menaikan gengsi . padahal , sang pengemudi bukan “mengakui kesalahannya “, tetapi sekedar tidak mau berurusan dengan polisi .
C. Ciri-ciri Wawancara
Wawancara bersifat netral , tidak menuduh , ini perbedaan utama antara wawancara dan interograsi sekalipun investigator mempunyai alas an untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dalam kejahatan atau ia telah berbohong , substansi dan caranya bersifat nonaccusatory ketika melakukan wawancara .
Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh , investigator dapat menggembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya . tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi . selama melakukan wawancara investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya ( investigative information ) dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainnya (behavioral information ) . contoh investigative information : apa hubungan antara orang yang diwawancara dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa . wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi . karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi , tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai , semakin baik . Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan , atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya .
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan
Bahan ajar tugas dan standar kompetensi jabatan fungsional Polhut
menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Polhut, tugas jabatan
polhut keterampilan, tugas jabatan polhut keterampilan, Ikhtisar jabatan, syarat
jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi teknis dan
standar kompetensi kesamaptaan, skema uji kompetensi dan pemaketan
kompetensi.
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut
Keahlian.
3. Mampu membuat laporan kejadian.
4. Mampu membuat berita acara.
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
Materi ini menjelaskan mengenai jenis-jenis laporan kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan, perbedaan laporan Polhut
Keterampilan dan Polhut Keahlian, laporan kejadian dan berita acara.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut
Keahlian.
3. Mampu membuat laporan kejadian.
4. Mampu membuat berita acara.
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan
Uji kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
Polhut fungsional, baik dalam pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan
jabatan maupun perpindahan dari tingkat terampil ke ahli. Uji kompetensi
adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan
bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belumkompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sedangkan
kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi terdiri dari :
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik maka setiap
pejabat fungsional harusnya melakukan persiapan yang baik sebelum
mendaftarkan diri sebagai calon peserta uji kompetensi. Persiapan ini tentu
saja dilakukan 1-2 tahun sebelum pelaksanaan uji kompetensi, apalagi jika uji
kompetensi itu dilakukan dengan metode portofolio dan wawancara, dimana
kedua metode uji kompetensi ini merupakan metode uji wajib yang digunakan
oleh LSP Purenbang SDM LHK dalam melakukan uji kompetensi kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.
Materi ini membahas tentang penatausahaan pemanfaatan
tumbuhan dan satwa dilindungi dan tidak dilindungi dalam bentuk pengkajian,
penelitian dan pengembangan; penangkaran, perburuan, perdagangan,
peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk
kesenangan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) spesies liar.
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Rencana Operasi Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Laporan Kejadian Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Tindakan Pertama Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Dasar-Dasar Intelijen Polhut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Bahan Ajar Teknik Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan
Pembentukan SPORC membuka harapan baru dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi khusus yang lebih dibandingkan Polhut Reguler akan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menurunkan intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia.
1. PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN
(PULBAKET)
Oleh : Sudirman Sultan
Seorang Polhut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu mendapatkan
keterangan/informasi mengenai tindak pidana kehutanan. Untuk memastikan keterangan
yang diperolehnya, seorang Polhut harus mampu melakukan pengumpulan bahan keterangan
dan menilai bahan keterangan yang diperolehnya.
Maksud dan Tujuan Pulbaket
Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dimaksudkan untuk :
1. Mengidentifikasi dan memetakan wilayah-wilayah yang rawan gangguan keamanan
hutan.
2. Mengidentifikasi dan memetakan kekuatan pelaku tindak pidana kehutanan.
3. Mencari keterangan dan barang bukti untuk proses penyidikan maupun tindakan hukum
lainnya.
4. Untuk melengkapi keterangan yang sudah ada yang masih diperlukan pengembangan
lebih lanjut.
5. Sebagai persiapan pelaksanaan penindakan/ upaya paksa.
Sedangkan tujuan Pulbaket adalah :
1. Menentukan pola tindakan atau kegiatan pengamanan hutan
2. Menghindari tindakan upaya paksa sebelum cukup bukti.
3. Mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
4. Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyidikan untuk menghindari tuntutan
praperadilan.
5. Menghindari penyidikan yang menimbulkan resiko tuntutan hukum
Sasaran Pulbaket
Sasaran Pulbaket dibedakan pada setiap tahapan terjadinya tindak pidana. Sasaran
Pulbaket tersebut adalah :
1. Sebelum Terjadi Tindak Pidana Kehutanan
Sasaran Pulbaket sebelum terjadinya tindak pidana kehutanan merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh Polhut untuk mengidentifikasi awal kemungkinan terjadinya Tipihut,
yang pelaksanaannya diarahkan pada :
a. Orang
1) Siapa orang-orang yang sering berada di hutan dan sekitarnya.
2) Apa pekerjaan dan kegiatan orang-orang tersebut.
3) Berapa jumlah orang yang sering berada di hutan atau areal sekitarnya
4) Bagaimana orang-orang tersebut melakukan kegiatannya di kawasan hutan.
b. Benda atau Barang
1) Benda/barang/binatang apa yang sering dibawa atau digunakan ke dalam hutan.
2) Benda/barang/hasil hutan apa yang sering dirusak atau diambil oleh orang-orang
di kawasan hutan.
2. c. Tempat
1) Dimana sering terjadi tindak pidana kehutanan
2) Rute atau jalur-jalur yang sering digunakan untuk melakukan tindak pidana
kehutanan.
d. Waktu
1) Dimana sering terjadi tindak pidana kehutanan
2) Kapan orang-orang sering memasuki kawasan hutan
3) Kapan Polhut harus melakukan patroli.
2. Setelah Terjadi Tindak Pidana Kehutanan
Setelah Polhut menerima laporan atau menemukan terjadinya tindak pidana
kehutanan, maka Polhut membuat laporan kejadian. Untuk menentukan apakah
peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan atau untuk kepentingan
penyidikan, maka perlu dilakukan kegiatan Pulbaket terlebih dahulu. Hal ini dilakukan
guna memperoleh fakta-fakta yang dapat digunakan sebagai dasar tentang peristiwa
itu. Pelaksanaan Pulbaket diarahkan pada :
a. Orang (korban/saksi/pelaku)
1) Siapa dan dimana korban/saksi/pelaku berada.
2) Bagaimana dan apa alibi korban/saksi/pelaku
3) Bagaimana dan apa hubungan antara korban/saksi/pelaku.
4) Dengan apa dan bagaimana pelaku melakukan perbuatannya.
5) Alat bukti/barang bukti apa saja yang mendukung.
b. Benda/barang (barang bukti)
1) Benda/barang yang diperoleh apakah ada kaitannya dengan peristiwa yang
dilaporkan.
2) Dimana benda/barang bukti tersebut berada saat peristiwa terjadi.
3) Apa hubungan benda/barang tersebut sehingga berada di tangan atau dalam
kekuasaan korban/saksi/pelaku
4) Bagaimana benda/barang tersebut sehingga berada di tangan atau dalam
kekuasaan korban/saksi/pelaku.
c. tempat
1) Apa hubungan antara korban/saksi/pelaku dan barang bukti yang ada dengan
tempat kejadian perkara
2) Bagaimana korban/saksi/pelaku dan barang bukti yang ada hingga berada di
tempat kejadian perkara.
3) Adakah tempat-tempat lain selain TKP yang telah ditemukan
d. waktu
1) Kapan tindak pidana itu terjadi
2) Apakah waktu kejadian dibenarkan oleh korban/saksi/pelaku.
3. Sebelum Pemeriksaan
Kegiatan Pulbaket ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendapatkan barang bukti
dan alat bukti yang akan mendukung proses penyidikan lebih lanjut. Penanganan
Pertama di TKP merupakan salah satu kegiatan Pulbaket yang harus dilakukan dengan
baik oleh Polhut.
3. Teknik Pulbaket
Teknik-teknik Pulbaket adalah :
1. Observasi/Pengamatan
Observasi yaitu “meninjau atau mengamat-amati suatu tempat, keadaan atau orang
untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian
hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. Dari observasi yang dilakukan dapat
diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap
apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan
langkah-langkah berikutnya.
Tujuan Observasi adalah :
a. Memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran.
b. Menentukan keidentikan subyek dengan informasi/gambaran yang telah
diperoleh sebelumnya.
c. Melengkapi informasi yang sudah ada.
d. Pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta.
e. Mencari hubungan antara subyek dengan peristiwa tindak pidana.
Sasaran Observasi adalah :
a. Observasi terhadap orang, meliputi :
1) Ciri-ciri umum, misalnya : jenis kelamin, kebangsaan, warna kulit, tinggi, berat
badan, bentuk tubuh, umur, warna rambut dan bentuk hidung.
2) Ciri-ciri khusus, misalnya : bentuk kepala, wajah, bentuk mata,
tanda/cacat/cirri pada badan atau muka, gerak-gerik tingkah laku dan
kebiasaan.
3) Ciri-ciri yang dapat berubah, misalnya cara berpakaian, potongan rambut,
pemakaian kosmetik dan raut muka.
b. Observasi terhadap benda, dimulai dari ciri-ciri umum kemudian ciri-ciri khusus
yang membedakan dengan benda lainnya misalnya:
1) jenis/bentuk umum termasuk ukuran dan warna,
2) ciri khusus yang membedakan dengan benda yang lain.
c. Observasi terhadap tempat.
Observasi ini untuk memastikan tempat kejadian/ peristiwa tindak pidana dan
untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan
peristiwa tindak pidana.
Observasi terhadap tempat dapat dilakukan di tempat terbuka atau tertutup.
1) Tempat Terbuka
Tempat terbuka biasanya tidak mempunyai batas yang jelas, maka penyelidik
yang akan melakukan observasi perlu terlebih dahulu menentukan/
memastikan batas daerah yang akan diobservasi secara logis dan praktis,
misalnya dengan menggunakan benda/barang, hal-hal ditempat tersebut
sebagai taktis, misalnya jalan, tiang listrik, pohon, jembatan dan lain-lain
4. 2) Tempat Tertutup
Observasi tempat tertutup seolah-olah kelihatan tidak sulit, karena ada
batas-batas yang jelas, tetapi sebenarnya justru di tempat yang tertutup dapat
menimbulkan kesulitan untuk mengamati secara keseluruhan, namun
demikian dapat diatasi dengan cara : koordinasi dengan Korwas PPNS dan
Undercover (Penyamaran).
d. Observasi terhadap kejadian/situasi
1) Observasi terhadap kejadian yang meliputi seluruh kejadian biasanya tak
dapat dilakukan, karena penyelidik biasanya datang setelah tindak pidana
berlangsung dan selanjutnya tak mungkin tindak pidana dibiarkan terus
berlangsung sekedar observasi.
2) Dalam observasi terhadap sesuatu kejadian walaupun hal tersebut
merupakan sesuatu yang dianggap kecil/sepele namun sering kali dapat
mempunyai arti yang sangat penting dalam kaitannya dengan peristiwa tindak
pidana.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan observasi adalah :
a. Observasi dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga dapat diperoleh gambaran
yang lengkap dan jelas.
b. Hal-hal yang kelihatan kecil atau sepele perlu diamati dengan baik, karena hal
tersebut mungkin tidak berarti bagi orang awam, tetapi sangat berharga bagi
penyelidik.
c. Observasi sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terus menerus.
d. Untuk membantu mengingat apa yang telah diamati perlu dipersiapkan alat tulis
menulis, kamera/handycam, teropong dan gambar sketsa.
e. Sebelum melakukan observasi, sasaran observasi harus dikaji dan dianalisa secara
cermat.
f. Dalam melakukan observasi terhadap seseorang harus diperhatikan :
1) Gerak-gerik orang yang sembunyi-sembunyi perlu mendapat perhatian yang
khusus.
2) Sikap dan tingkah laku orang yang terlalu ingin tahu perlu diamati
3) Sikap seseorang yang menunjukkan pura-pura tidak tahu, yang terlalu
dibuat-buat, biasanya mengandung maksud tertentu yang perlu diperhatikan
oleh penyelidik.
4) Bila Polhut hadir/datang di tempat kejadian perkara, dimana tindak pidana
masih berlangsung, maka ia harus dapat melakukan observasi secara cepat
dan obyektif, terutama mengenai faktor-faktor penting misalnya :
Waktu kejadian, Tempat dan lokasi kejadian, Orang yang terlibat tindak
pidana, Benda atau alat untuk melakukan/ hasil kejahatan, Perbuatan dan
peran masing-masing pelaku, serta Akibat yang ditimbulkan.
5. 2. Wawancara
Interview/wawancara adalah usaha dan atau kegiatan percakapan yang diarahkan
untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki bahan
keterangan guna kepentingan Pulbaket.
Jenis interview/wawancara adalah :
a. Interview Terbuka
Pelaksanaan interview terbuka dilakukan dengan cara wawancara atau
pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
b. Interview Tertutup
Pelaksanaan interview tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik
penyamaran atau eliciting.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan interview/wawancara :
a. Interview sebaiknya dilakukan secara non formal dan terselubung, dengan cara
pendekatan yang tepat.
b. Kemampuan panca indera seseorang tidak sama sehingga mempengaruhi daya
tangkapnya dan hasil yang diperoleh.
c. Peranan tiap-tiap orang dalam hubungannya dengan peristiwa tindak pidana
yang terjadi dapat menghasilkan keterangan yang berbeda.
d. Sikap mental dan kepribadian orang yang akan diinterview perlu
dipertimbangkan, karena dapat memberikan pengaruh yang besar atas isi
keterangan yang diberikan.
e. Latar belakang seseorang yang diinterview dapat mempengaruhi isi atau motif
dari keterangan yang diberikan.
f. Memilih dan menggunakan waktu dan metode pendekatan yang akan
diinterview, misalnya :
1) Bagaimana memperlakukan orang yang iinterview supaya bersedia
memberikan keterangan yang benar
2) Mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara berurutan dan jangan
diputus-putus.
3) Membiarkan orang yang diinterview berbicara bebas dan leluasa, dan bila
ada hal-hal yang tidak cocok, agar ditanyakan lagi.
4) Mengusahakan supaya orang yang diinterview dapat berbicara dengan rasa
aman dan tenang
5) Menunjukkan sikap yang ramah tapi praktis dan obyektif
6) Berusaha tidak membuat catatan-catatan yang dapat menimbulkan
kecurigaan atau kesan/sikap yang tidak disetujui.
7) Mengajukan pertanyaan secara praktis
3. Surveillance/Pembuntutan
Surveillance adalah pengawasan terhadap orang , kendaraan dan tempat atau obyek
yang dilakukan secara rahasia ,terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk
memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh
dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentiflkasi sumber ,kurir dan
penadah hasil hutan illegal.
Istilah-istilah yang digunakan dalam melaksanakan Surveillance antara lain :
6. a. Subyek adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka
surveillance.
b. Contact adalah orang yang dihubungi subyek atau yang menjadi obyek sasaran
surveillance
c. Convoy adalah orang yang membantu subyek untuk mengikutinya guna
mengawasi apakah ada orang yang mengamati subyek.
d. Decoy adalah orang yang membantu subyek untuk mengalihkan
perhatian/menyesatkan surveillance
e. Made/blown/burned (dalam bahasa Indonesia kita gunakan istilah hangus)
adalah istilah untuk menyatakan bahwa identitas surveillance diketahui oleh
obyek.
Jenis-jenis surveillance dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut :
a. Surveillance Mobile
Surveillance mobile biasa disebut membuntuti atau membayangi. Surveillance
mobile dapat dilakukan dengan :
1) Jalan kaki (satu orang, dua orang dan tiga orang).
2) Berkendaraan (terhadap kendaraan subyek dapat dipasang alat penyadap).
3) Jalan kaki dan berkendaraan
b. Surveillance Tetap
Surveillance tetap digunakan apabila subyek tetap ada disuatu tempat atau
apabila semua informasi yang penting/esensial dapat diperoleh/ dikumpulkan
dari suatu tempat.
Dalam Surveilllance tetap ini dapat berpindah-pindah dari titik yang satu ke titik
yang lain. Sureveillance tetap pada hakekatnya sama dengan pengintaian.
c. Surveillance Longgar
Surveillance longgar dilaksanakan dengan pertimbangan :
1) Informasi yang dicari akan lebih dicapai dengan melalui salah satu segi
kegiatan subyek.
2) Untuk dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang subyek
memerlukan jangka waktu panjang.
d. Surveillance Ketat
Dalam surveillance ketat subyek harus ada pengamatan terus menerus, teliti dan
intensif. Bila survelliant dalam hal ini kehilangan subyek maka harus segera
diusahakan dengan cara lain untuk melanjutkan surveillance.
e. Gabungan Surveillance Longgar dan Ketat
Teknik ini biasa dilakukan terhadap peredaran hasil hutan kayu. Pada
tempat-tempat yang ramai dilakukan surveillance ketat dan pada tempat yang
sepi dilakukan surveillance longgar.
Persyaratan Surveillance :
a. Mengenali terhadap obyek/orang, tempat dan kendaraan
b. Memperhitungkan jumlah petugas, penempatan petugas dan kemampuan
petugas
c. Anggaran
d. Peralatan dan kelengkapan
7. e. Waktu pelaksanaan yang tepat
Persyaratan petugas surveillance :
a. Waspada
b. Sabar, ulet dan disiplin
c. Panca Indera yang tajam
d. Cerdik, cekatan, supel dan mudah bergaul
e. Cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Larangan bagi petugas Surveillance :
a. Dilarang melakukan kontak langsung dengan sasaran/obyek
b. Menimbulkan kecurigaan terhadap obyek
c. Melakukan gerakan/kegiatan yang tidak wajar
d. Penampilan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.
4. Undercover/Penyamaran
Undercover dilakukan untuk keperluan pulbaket yang tidak mungkin didapat dengan
cara-cara terbuka. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran untuk dapat
menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.
Hal yang perlu diperhatikan bagi petugas undercover:
a. Petugas memiliki kemampuan teknis dalam melakukan interview, observasi dan
surveillance serta mampu untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang
mendukung tindakan pulbaket.
b. Identitas petugas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran.
c. Persiapan Undercover
1) Peralatan dan Perlengkapan
a) Perlengkapan khusus disesuaikan dengan sasaran
b) Sarana komunikasi dan transportasi sesuai dengan cover yang
diperlukan.
c) Menentukan tempat pertemuan (safe house) untuk menyampaikan
bahan keterangan dan menerima instruksi pimpinan.
2) Mempelajari data secara cermat
3) Kelengkapan administrasi yang meliputi :
a) Surat Perintah Tugas, akan tetapi tidak dibawa oleh yang bersangkutan
b) Surat-surat identitas diri seperti KTP, SIM dan lain sebagainya yang
telah disesuaikan dengan covernya.
4) Menyembunyikan segala catatan/arsip identitas diri yang dapat
menunjukkan identitas asli
5) Apabila petugas undercover bertempat tinggal dalam komplek perumahan
kehutanan maka yang bersangkutan harus berpindah keluar komplek hingga
tugas selesai
6) Berusaha untuk tidak diketahui oleh keluarga/teman/ handai taulan bahwa
yang bersangkutan sedang melaksanakan pulbaket.
7) Melatih/membiasakan diri dengan identitas yang baru
8. 8) Merencanakan tempat-tempat pertemuan (save house) yang akan
dipergunakan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan yang
diperoleh kepada pimpinan.
9) Mencari dan memilih orang-orang yang dapat membantu dalam
pelaksanaaan undercover.
10) Perhitungkan kemungkinan hambatan/rintangan dalam pelaksanaan
kegiatan undercover (alam, petugas sendiri maupun sasaran)
11) Mempersiapkan scenario/ cerita penyamaran (cover story) guna mendekati
sasaran.
d. Pelaksanaan Undercover
1) Melakukan pendekatan pada sasaran, bila ada hambatan dapat melalui
orang lain yang dapat membantu
2) Setelah berhasil kontak dengan sasaran, lakukan upaya untuk
menumbuhkan kepercayaan sasaran
3) Dalam hal kegiatan undervover telah berhasil diterima dilingkungan sasaran,
sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan segera
melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan :
a) Membatasi pembicaraan
b) Berusaha mendengar hal yang dibicarakan oleh sasaran
c) Gunakan kesempatan mengadu domba antar anggota sasaran (bila
merupakan suatu kelompok/kegiatan).
d) Anggaplah orang-orang yang berada di sasaran memiliki pengetahuan
yang sederajat dengan petugas.
e) Perhatikan dengan seksama lingkungan tempat sasaran
f) Usahakan agar percakapan tidak banyak menimbulkan pertanyaan
g) Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif
h) Jangan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam
lingkungan sasaran.
i) Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti
j) Pelaksanaan save house agar tidak diketahui oleh sasaran
Setelah melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, maka seorang
Polhut wajib membuat laporan Pulbaket/Penyelidikan yang disampaikan kepada
pimpinan.
PUSTAKA :
Anonim, 1998. Himpunan Materi Pelajaran Diklat Jagawana. Staf Bimbingan
Masyarakat, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Anonim, 2009. Buku Saku Polisi Kehutanan. Balai Diklat Kehutanan Makassar,
Makassar.
Hasiholan, Waldemar, 2013. Petunjuk Praktis Penegakan Hukum Untuk Polhut.
Kerjasama antara Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Dirjen
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan UNODC (United Nations
Office On Drugs and Crime Indonesia Office)., Jakarta.
9. Sultan, S., Arman Labahi dan A.M.Rafii. , 2015. Bahan Ajar Pengamanan Hutan,
Diklat Pembentukan Polhut Angkatan XXXV Tahun 2015, Balai Diklat
Kehutanan Makassar, Makassar.