SlideShare a Scribd company logo
PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN
(PULBAKET)
Oleh : Sudirman Sultan
Seorang Polhut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu mendapatkan
keterangan/informasi mengenai tindak pidana kehutanan. Untuk memastikan keterangan
yang diperolehnya, seorang Polhut harus mampu melakukan pengumpulan bahan keterangan
dan menilai bahan keterangan yang diperolehnya.
Maksud dan Tujuan Pulbaket
Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dimaksudkan untuk :
1. Mengidentifikasi dan memetakan wilayah-wilayah yang rawan gangguan keamanan
hutan.
2. Mengidentifikasi dan memetakan kekuatan pelaku tindak pidana kehutanan.
3. Mencari keterangan dan barang bukti untuk proses penyidikan maupun tindakan hukum
lainnya.
4. Untuk melengkapi keterangan yang sudah ada yang masih diperlukan pengembangan
lebih lanjut.
5. Sebagai persiapan pelaksanaan penindakan/ upaya paksa.
Sedangkan tujuan Pulbaket adalah :
1. Menentukan pola tindakan atau kegiatan pengamanan hutan
2. Menghindari tindakan upaya paksa sebelum cukup bukti.
3. Mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
4. Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyidikan untuk menghindari tuntutan
praperadilan.
5. Menghindari penyidikan yang menimbulkan resiko tuntutan hukum
Sasaran Pulbaket
Sasaran Pulbaket dibedakan pada setiap tahapan terjadinya tindak pidana. Sasaran
Pulbaket tersebut adalah :
1. Sebelum Terjadi Tindak Pidana Kehutanan
Sasaran Pulbaket sebelum terjadinya tindak pidana kehutanan merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh Polhut untuk mengidentifikasi awal kemungkinan terjadinya Tipihut,
yang pelaksanaannya diarahkan pada :
a. Orang
1) Siapa orang-orang yang sering berada di hutan dan sekitarnya.
2) Apa pekerjaan dan kegiatan orang-orang tersebut.
3) Berapa jumlah orang yang sering berada di hutan atau areal sekitarnya
4) Bagaimana orang-orang tersebut melakukan kegiatannya di kawasan hutan.
b. Benda atau Barang
1) Benda/barang/binatang apa yang sering dibawa atau digunakan ke dalam hutan.
2) Benda/barang/hasil hutan apa yang sering dirusak atau diambil oleh orang-orang
di kawasan hutan.
c. Tempat
1) Dimana sering terjadi tindak pidana kehutanan
2) Rute atau jalur-jalur yang sering digunakan untuk melakukan tindak pidana
kehutanan.
d. Waktu
1) Dimana sering terjadi tindak pidana kehutanan
2) Kapan orang-orang sering memasuki kawasan hutan
3) Kapan Polhut harus melakukan patroli.
2. Setelah Terjadi Tindak Pidana Kehutanan
Setelah Polhut menerima laporan atau menemukan terjadinya tindak pidana
kehutanan, maka Polhut membuat laporan kejadian. Untuk menentukan apakah
peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan atau untuk kepentingan
penyidikan, maka perlu dilakukan kegiatan Pulbaket terlebih dahulu. Hal ini dilakukan
guna memperoleh fakta-fakta yang dapat digunakan sebagai dasar tentang peristiwa
itu. Pelaksanaan Pulbaket diarahkan pada :
a. Orang (korban/saksi/pelaku)
1) Siapa dan dimana korban/saksi/pelaku berada.
2) Bagaimana dan apa alibi korban/saksi/pelaku
3) Bagaimana dan apa hubungan antara korban/saksi/pelaku.
4) Dengan apa dan bagaimana pelaku melakukan perbuatannya.
5) Alat bukti/barang bukti apa saja yang mendukung.
b. Benda/barang (barang bukti)
1) Benda/barang yang diperoleh apakah ada kaitannya dengan peristiwa yang
dilaporkan.
2) Dimana benda/barang bukti tersebut berada saat peristiwa terjadi.
3) Apa hubungan benda/barang tersebut sehingga berada di tangan atau dalam
kekuasaan korban/saksi/pelaku
4) Bagaimana benda/barang tersebut sehingga berada di tangan atau dalam
kekuasaan korban/saksi/pelaku.
c. tempat
1) Apa hubungan antara korban/saksi/pelaku dan barang bukti yang ada dengan
tempat kejadian perkara
2) Bagaimana korban/saksi/pelaku dan barang bukti yang ada hingga berada di
tempat kejadian perkara.
3) Adakah tempat-tempat lain selain TKP yang telah ditemukan
d. waktu
1) Kapan tindak pidana itu terjadi
2) Apakah waktu kejadian dibenarkan oleh korban/saksi/pelaku.
3. Sebelum Pemeriksaan
Kegiatan Pulbaket ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendapatkan barang bukti
dan alat bukti yang akan mendukung proses penyidikan lebih lanjut. Penanganan
Pertama di TKP merupakan salah satu kegiatan Pulbaket yang harus dilakukan dengan
baik oleh Polhut.
Teknik Pulbaket
Teknik-teknik Pulbaket adalah :
1. Observasi/Pengamatan
Observasi yaitu “meninjau atau mengamat-amati suatu tempat, keadaan atau orang
untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian
hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. Dari observasi yang dilakukan dapat
diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap
apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan
langkah-langkah berikutnya.
Tujuan Observasi adalah :
a. Memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran.
b. Menentukan keidentikan subyek dengan informasi/gambaran yang telah
diperoleh sebelumnya.
c. Melengkapi informasi yang sudah ada.
d. Pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta.
e. Mencari hubungan antara subyek dengan peristiwa tindak pidana.
Sasaran Observasi adalah :
a. Observasi terhadap orang, meliputi :
1) Ciri-ciri umum, misalnya : jenis kelamin, kebangsaan, warna kulit, tinggi, berat
badan, bentuk tubuh, umur, warna rambut dan bentuk hidung.
2) Ciri-ciri khusus, misalnya : bentuk kepala, wajah, bentuk mata,
tanda/cacat/cirri pada badan atau muka, gerak-gerik tingkah laku dan
kebiasaan.
3) Ciri-ciri yang dapat berubah, misalnya cara berpakaian, potongan rambut,
pemakaian kosmetik dan raut muka.
b. Observasi terhadap benda, dimulai dari ciri-ciri umum kemudian ciri-ciri khusus
yang membedakan dengan benda lainnya misalnya:
1) ​jenis/bentuk umum termasuk ukuran dan warna,
2) ciri khusus yang membedakan dengan benda yang lain.
c. Observasi terhadap tempat.
Observasi ini untuk memastikan tempat kejadian/ peristiwa tindak pidana dan
untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan
peristiwa tindak pidana.
Observasi terhadap tempat dapat dilakukan di tempat terbuka atau tertutup.
1) Tempat Terbuka
Tempat terbuka biasanya tidak mempunyai batas yang jelas, maka penyelidik
yang akan melakukan observasi perlu terlebih dahulu menentukan/
memastikan batas daerah yang akan diobservasi secara logis dan praktis,
misalnya dengan menggunakan benda/barang, hal-hal ditempat tersebut
sebagai taktis, misalnya jalan, tiang listrik, pohon, jembatan dan lain-lain
2) Tempat Tertutup
Observasi tempat tertutup seolah-olah kelihatan tidak sulit, karena ada
batas-batas yang jelas, tetapi sebenarnya justru di tempat yang tertutup dapat
menimbulkan kesulitan untuk mengamati secara keseluruhan, namun
demikian dapat diatasi dengan cara : koordinasi dengan Korwas PPNS dan
Undercover (Penyamaran).
d. Observasi terhadap kejadian/situasi
1) Observasi terhadap kejadian yang meliputi seluruh kejadian biasanya tak
dapat dilakukan, karena penyelidik biasanya datang setelah tindak pidana
berlangsung dan selanjutnya tak mungkin tindak pidana dibiarkan terus
berlangsung sekedar observasi.
2) Dalam observasi terhadap sesuatu kejadian walaupun hal tersebut
merupakan sesuatu yang dianggap kecil/sepele namun sering kali dapat
mempunyai arti yang sangat penting dalam kaitannya dengan peristiwa tindak
pidana.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan observasi adalah :
a. Observasi dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga dapat diperoleh gambaran
yang lengkap dan jelas.
b. Hal-hal yang kelihatan kecil atau sepele perlu diamati dengan baik, karena hal
tersebut mungkin tidak berarti bagi orang awam, tetapi sangat berharga bagi
penyelidik.
c. Observasi sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terus menerus.
d. Untuk membantu mengingat apa yang telah diamati perlu dipersiapkan alat tulis
menulis, kamera/handycam, teropong dan gambar sketsa.
e. Sebelum melakukan observasi, sasaran observasi harus dikaji dan dianalisa secara
cermat.
f. Dalam melakukan observasi terhadap seseorang harus diperhatikan :
1) Gerak-gerik orang yang sembunyi-sembunyi perlu mendapat perhatian yang
khusus.
2) Sikap dan tingkah laku orang yang terlalu ingin tahu perlu diamati
3) Sikap seseorang yang menunjukkan pura-pura tidak tahu, yang terlalu
dibuat-buat, biasanya mengandung maksud tertentu yang perlu diperhatikan
oleh penyelidik.
4) Bila Polhut hadir/datang di tempat kejadian perkara, dimana tindak pidana
masih berlangsung, maka ia harus dapat melakukan observasi secara cepat
dan obyektif, terutama mengenai faktor-faktor penting misalnya :
Waktu kejadian, Tempat dan lokasi kejadian, Orang yang terlibat tindak
pidana, Benda atau alat untuk melakukan/ hasil kejahatan, Perbuatan dan
peran masing-masing pelaku, serta Akibat yang ditimbulkan.
2. Wawancara
Interview/wawancara adalah usaha dan atau kegiatan percakapan yang diarahkan
untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki bahan
keterangan guna kepentingan Pulbaket.
Jenis interview/wawancara adalah :
a. Interview Terbuka
Pelaksanaan interview terbuka dilakukan dengan cara wawancara atau
pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
b. Interview Tertutup
Pelaksanaan interview tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik
penyamaran atau eliciting.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan interview/wawancara :
a. Interview sebaiknya dilakukan secara non formal dan terselubung, dengan cara
pendekatan yang tepat.
b. Kemampuan panca indera seseorang tidak sama sehingga mempengaruhi daya
tangkapnya dan hasil yang diperoleh.
c. Peranan tiap-tiap orang dalam hubungannya dengan peristiwa tindak pidana
yang terjadi dapat menghasilkan keterangan yang berbeda.
d. Sikap mental dan kepribadian orang yang akan diinterview perlu
dipertimbangkan, karena dapat memberikan pengaruh yang besar atas isi
keterangan yang diberikan.
e. Latar belakang seseorang yang diinterview dapat mempengaruhi isi atau motif
dari keterangan yang diberikan.
f. Memilih dan menggunakan waktu dan metode pendekatan yang akan
diinterview, misalnya :
1) Bagaimana memperlakukan orang yang iinterview supaya bersedia
memberikan keterangan yang benar
2) Mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara berurutan dan jangan
diputus-putus.
3) Membiarkan orang yang diinterview berbicara bebas dan leluasa, dan bila
ada hal-hal yang tidak cocok, agar ditanyakan lagi.
4) Mengusahakan supaya orang yang diinterview dapat berbicara dengan rasa
aman dan tenang
5) Menunjukkan sikap yang ramah tapi praktis dan obyektif
6) Berusaha tidak membuat catatan-catatan yang dapat menimbulkan
kecurigaan atau kesan/sikap yang tidak disetujui.
7) Mengajukan pertanyaan secara praktis
3. Surveillance/Pembuntutan
Surveillance adalah pengawasan terhadap orang , kendaraan dan tempat atau obyek
yang dilakukan secara rahasia ,terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk
memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh
dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentiflkasi sumber ,kurir dan
penadah hasil hutan illegal.
Istilah-istilah yang digunakan dalam melaksanakan Surveillance antara lain :
a. Subyek adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka
surveillance.
b. Contact adalah orang yang dihubungi subyek atau yang menjadi obyek sasaran
surveillance
c. Convoy adalah orang yang membantu subyek untuk mengikutinya guna
mengawasi apakah ada orang yang mengamati subyek.
d. Decoy adalah orang yang membantu subyek untuk mengalihkan
perhatian/menyesatkan surveillance
e. Made/blown/burned (dalam bahasa Indonesia kita gunakan istilah hangus)
adalah istilah untuk menyatakan bahwa identitas surveillance diketahui oleh
obyek.
Jenis-jenis surveillance dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut :
a. Surveillance Mobile
Surveillance mobile biasa disebut membuntuti atau membayangi. Surveillance
mobile dapat dilakukan dengan :
1) Jalan kaki (satu orang, dua orang dan tiga orang).
2) Berkendaraan (terhadap kendaraan subyek dapat dipasang alat penyadap).
3) Jalan kaki dan berkendaraan
b. Surveillance Tetap
Surveillance tetap digunakan apabila subyek tetap ada disuatu tempat atau
apabila semua informasi yang penting/esensial dapat diperoleh/ dikumpulkan
dari suatu tempat.
Dalam Surveilllance tetap ini dapat berpindah-pindah dari titik yang satu ke titik
yang lain. Sureveillance tetap pada hakekatnya sama dengan pengintaian.
c. Surveillance Longgar
Surveillance longgar dilaksanakan dengan pertimbangan :
1) Informasi yang dicari akan lebih dicapai dengan melalui salah satu segi
kegiatan subyek.
2) Untuk dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang subyek
memerlukan jangka waktu panjang.
d. Surveillance Ketat
Dalam surveillance ketat subyek harus ada pengamatan terus menerus, teliti dan
intensif. Bila survelliant dalam hal ini kehilangan subyek maka harus segera
diusahakan dengan cara lain untuk melanjutkan surveillance.
e. Gabungan Surveillance Longgar dan Ketat
Teknik ini biasa dilakukan terhadap peredaran hasil hutan kayu. Pada
tempat-tempat yang ramai dilakukan surveillance ketat dan pada tempat yang
sepi dilakukan surveillance longgar.
Persyaratan Surveillance :
a. Mengenali terhadap obyek/orang, tempat dan kendaraan
b. Memperhitungkan jumlah petugas, penempatan petugas dan kemampuan
petugas
c. Anggaran
d. Peralatan dan kelengkapan
e. Waktu pelaksanaan yang tepat
Persyaratan petugas surveillance :
a. Waspada
b. Sabar, ulet dan disiplin
c. Panca Indera yang tajam
d. Cerdik, cekatan, supel dan mudah bergaul
e. Cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Larangan bagi petugas Surveillance :
a. Dilarang melakukan kontak langsung dengan sasaran/obyek
b. Menimbulkan kecurigaan terhadap obyek
c. Melakukan gerakan/kegiatan yang tidak wajar
d. Penampilan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.
4. Undercover/Penyamaran
Undercover dilakukan untuk keperluan pulbaket yang tidak mungkin didapat dengan
cara-cara terbuka. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran untuk dapat
menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.
Hal yang perlu diperhatikan bagi petugas undercover:
a. Petugas memiliki kemampuan teknis dalam melakukan interview, observasi dan
surveillance serta mampu untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang
mendukung tindakan pulbaket.
b. Identitas petugas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran.
c. Persiapan Undercover
1) Peralatan dan Perlengkapan
a) Perlengkapan khusus disesuaikan dengan sasaran
b) Sarana komunikasi dan transportasi sesuai dengan cover yang
diperlukan.
c) Menentukan tempat pertemuan (safe house) untuk menyampaikan
bahan keterangan dan menerima instruksi pimpinan.
2) Mempelajari data secara cermat
3) Kelengkapan administrasi yang meliputi :
a) Surat Perintah Tugas, akan tetapi tidak dibawa oleh yang bersangkutan
b) Surat-surat identitas diri seperti KTP, SIM dan lain sebagainya yang
telah disesuaikan dengan covernya.
4) Menyembunyikan segala catatan/arsip identitas diri yang dapat
menunjukkan identitas asli
5) Apabila petugas undercover bertempat tinggal dalam komplek perumahan
kehutanan maka yang bersangkutan harus berpindah keluar komplek hingga
tugas selesai
6) Berusaha untuk tidak diketahui oleh keluarga/teman/ handai taulan bahwa
yang bersangkutan sedang melaksanakan pulbaket.
7) Melatih/membiasakan diri dengan identitas yang baru
8) Merencanakan tempat-tempat pertemuan (save house) yang akan
dipergunakan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan yang
diperoleh kepada pimpinan.
9) Mencari dan memilih orang-orang yang dapat membantu dalam
pelaksanaaan undercover.
10) Perhitungkan kemungkinan hambatan/rintangan dalam pelaksanaan
kegiatan undercover (alam, petugas sendiri maupun sasaran)
11) Mempersiapkan scenario/ cerita penyamaran (cover story) guna mendekati
sasaran.
d. Pelaksanaan Undercover
1) Melakukan pendekatan pada sasaran, bila ada hambatan dapat melalui
orang lain yang dapat membantu
2) Setelah berhasil kontak dengan sasaran, lakukan upaya untuk
menumbuhkan kepercayaan sasaran
3) Dalam hal kegiatan undervover telah berhasil diterima dilingkungan sasaran,
sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan segera
melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan :
a) Membatasi pembicaraan
b) Berusaha mendengar hal yang dibicarakan oleh sasaran
c) Gunakan kesempatan mengadu domba antar anggota sasaran (bila
merupakan suatu kelompok/kegiatan).
d) Anggaplah orang-orang yang berada di sasaran memiliki pengetahuan
yang sederajat dengan petugas.
e) Perhatikan dengan seksama lingkungan tempat sasaran
f) Usahakan agar percakapan tidak banyak menimbulkan pertanyaan
g) Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif
h) Jangan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam
lingkungan sasaran.
i) Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti
j) Pelaksanaan save house agar tidak diketahui oleh sasaran
Setelah melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, maka seorang
Polhut wajib membuat laporan Pulbaket/Penyelidikan yang disampaikan kepada
pimpinan.
PUSTAKA :
Anonim, 1998. Himpunan Materi Pelajaran Diklat Jagawana. Staf Bimbingan
Masyarakat, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Anonim, 2009. Buku Saku Polisi Kehutanan. Balai Diklat Kehutanan Makassar,
Makassar.
Hasiholan, Waldemar, 2013. Petunjuk Praktis Penegakan Hukum Untuk Polhut.
Kerjasama antara Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Dirjen
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan UNODC (United Nations
Office On Drugs and Crime Indonesia Office)., Jakarta.
Sultan, S., Arman Labahi dan A.M.Rafii. , 2015. ​Bahan Ajar Pengamanan Hutan,
Diklat Pembentukan Polhut Angkatan XXXV Tahun 2015, Balai Diklat
Kehutanan Makassar, Makassar.

More Related Content

What's hot

Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanPeran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
Sudirman Sultan
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Sudirman Sultan
 
Monitoring dan evaluasi kimbis (yuti)
Monitoring dan evaluasi kimbis (yuti)Monitoring dan evaluasi kimbis (yuti)
Monitoring dan evaluasi kimbis (yuti)
Syahyuti Si-Buyuang
 
Presentasi Power Point Kepariwisataaan
Presentasi Power Point KepariwisataaanPresentasi Power Point Kepariwisataaan
Presentasi Power Point Kepariwisataaan
topik16
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Sudirman Sultan
 
Lk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporanLk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporan
Sudirman Sultan
 
P D Keprotokolan & Tata Cara P A
P D  Keprotokolan & Tata Cara P AP D  Keprotokolan & Tata Cara P A
P D Keprotokolan & Tata Cara P Aguestd42496
 
Gelar perkara kelompok 3
Gelar perkara kelompok 3Gelar perkara kelompok 3
Gelar perkara kelompok 3
MoI
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Joko Riswanto
 
Powerpoint kelompok kualitatif
Powerpoint kelompok kualitatifPowerpoint kelompok kualitatif
Powerpoint kelompok kualitatifannisa herlida
 
Pranata bencana
Pranata bencanaPranata bencana
Pranata bencana
Adhy Nosho
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif
Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatifPerbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif
Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif
AnNa Luph Black
 
SK PECINTA ALAM SEBATIK
SK PECINTA ALAM SEBATIKSK PECINTA ALAM SEBATIK
SK PECINTA ALAM SEBATIK
Pecinta Sebatik
 
contoh cara menghitung harga paket wisata
contoh cara menghitung harga paket wisatacontoh cara menghitung harga paket wisata
contoh cara menghitung harga paket wisata
Nur Agustin Mufarokhah
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputer
Adhy Nosho
 
Proposal rintisan-desa-wisata
Proposal rintisan-desa-wisataProposal rintisan-desa-wisata
Proposal rintisan-desa-wisataMamah Mizan Mizan
 

What's hot (20)

Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanPeran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
 
Monitoring dan evaluasi kimbis (yuti)
Monitoring dan evaluasi kimbis (yuti)Monitoring dan evaluasi kimbis (yuti)
Monitoring dan evaluasi kimbis (yuti)
 
Presentasi Power Point Kepariwisataaan
Presentasi Power Point KepariwisataaanPresentasi Power Point Kepariwisataaan
Presentasi Power Point Kepariwisataaan
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
 
Lk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporanLk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporan
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 
P D Keprotokolan & Tata Cara P A
P D  Keprotokolan & Tata Cara P AP D  Keprotokolan & Tata Cara P A
P D Keprotokolan & Tata Cara P A
 
Gelar perkara kelompok 3
Gelar perkara kelompok 3Gelar perkara kelompok 3
Gelar perkara kelompok 3
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Powerpoint kelompok kualitatif
Powerpoint kelompok kualitatifPowerpoint kelompok kualitatif
Powerpoint kelompok kualitatif
 
Pranata bencana
Pranata bencanaPranata bencana
Pranata bencana
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif
Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatifPerbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif
Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif
 
SK PECINTA ALAM SEBATIK
SK PECINTA ALAM SEBATIKSK PECINTA ALAM SEBATIK
SK PECINTA ALAM SEBATIK
 
Contoh kajian kritis kkg
Contoh kajian kritis kkgContoh kajian kritis kkg
Contoh kajian kritis kkg
 
contoh cara menghitung harga paket wisata
contoh cara menghitung harga paket wisatacontoh cara menghitung harga paket wisata
contoh cara menghitung harga paket wisata
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputer
 
Proposal rintisan-desa-wisata
Proposal rintisan-desa-wisataProposal rintisan-desa-wisata
Proposal rintisan-desa-wisata
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 

Similar to Pengumpulan bahan dan keterangan

MATERI TPTKP.pptx
MATERI TPTKP.pptxMATERI TPTKP.pptx
MATERI TPTKP.pptx
PurnomoBudiSetiyawan
 
Identifikasi tindak pidana kehutanan
Identifikasi tindak pidana kehutananIdentifikasi tindak pidana kehutanan
Identifikasi tindak pidana kehutanan
Sudirman Sultan
 
Pulbaket 2013
Pulbaket 2013Pulbaket 2013
Pulbaket 2013
Sudirman Sultan
 
penyuluhan TPTKP.ppt
penyuluhan TPTKP.pptpenyuluhan TPTKP.ppt
penyuluhan TPTKP.ppt
angganovrian665
 
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan PengamananPenanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
jakarta
 
Pengumpulan bukti
Pengumpulan buktiPengumpulan bukti
Pengumpulan bukti
rizky_ulva
 
Pertemuan 3 a lit dik
Pertemuan 3 a  lit dikPertemuan 3 a  lit dik
Pertemuan 3 a lit dikMeilch Wae
 
KUHAP.ppt
KUHAP.pptKUHAP.ppt
KUHAP.ppt
xontonxxintinx
 
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumPpt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Sudirman Sultan
 
WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN DAN PENIUP PELUIT
WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN  DAN PENIUP PELUITWAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN  DAN PENIUP PELUIT
WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN DAN PENIUP PELUIT
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Teknik pengumpulan data melalui metode observasi
Teknik pengumpulan data melalui metode observasiTeknik pengumpulan data melalui metode observasi
Teknik pengumpulan data melalui metode observasi
Bellarmino Krishna Wardhana
 
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)
Sudirman Sultan
 
K1. PPT OBSERVASI.pptx
K1. PPT OBSERVASI.pptxK1. PPT OBSERVASI.pptx
K1. PPT OBSERVASI.pptx
NawazzZz
 
5. MODUL IMPLEMENTASI HAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.docx
5. MODUL IMPLEMENTASI  HAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.docx5. MODUL IMPLEMENTASI  HAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.docx
5. MODUL IMPLEMENTASI HAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.docx
HermanAidil
 
MATERI PENGETAHUAN KUM PRAKTIS DAN TUGAS KESATPAMAN.pptx
MATERI PENGETAHUAN KUM PRAKTIS DAN TUGAS KESATPAMAN.pptxMATERI PENGETAHUAN KUM PRAKTIS DAN TUGAS KESATPAMAN.pptx
MATERI PENGETAHUAN KUM PRAKTIS DAN TUGAS KESATPAMAN.pptx
PurnomoBudiSetiyawan
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
MakmurZakaria
 
Materi evaluasi pendidikan
Materi evaluasi pendidikanMateri evaluasi pendidikan
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptxPPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
NinaRahayuBelia
 

Similar to Pengumpulan bahan dan keterangan (20)

MATERI TPTKP.pptx
MATERI TPTKP.pptxMATERI TPTKP.pptx
MATERI TPTKP.pptx
 
Identifikasi tindak pidana kehutanan
Identifikasi tindak pidana kehutananIdentifikasi tindak pidana kehutanan
Identifikasi tindak pidana kehutanan
 
Pulbaket 2013
Pulbaket 2013Pulbaket 2013
Pulbaket 2013
 
penyuluhan TPTKP.ppt
penyuluhan TPTKP.pptpenyuluhan TPTKP.ppt
penyuluhan TPTKP.ppt
 
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan PengamananPenanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
 
Investigasipokja30
Investigasipokja30Investigasipokja30
Investigasipokja30
 
Pengumpulan bukti
Pengumpulan buktiPengumpulan bukti
Pengumpulan bukti
 
Pertemuan 3 a lit dik
Pertemuan 3 a  lit dikPertemuan 3 a  lit dik
Pertemuan 3 a lit dik
 
KUHAP.ppt
KUHAP.pptKUHAP.ppt
KUHAP.ppt
 
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumPpt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
 
WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN DAN PENIUP PELUIT
WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN  DAN PENIUP PELUITWAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN  DAN PENIUP PELUIT
WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN DAN PENIUP PELUIT
 
Teknik pengumpulan data melalui metode observasi
Teknik pengumpulan data melalui metode observasiTeknik pengumpulan data melalui metode observasi
Teknik pengumpulan data melalui metode observasi
 
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)
 
K1. PPT OBSERVASI.pptx
K1. PPT OBSERVASI.pptxK1. PPT OBSERVASI.pptx
K1. PPT OBSERVASI.pptx
 
5. MODUL IMPLEMENTASI HAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.docx
5. MODUL IMPLEMENTASI  HAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.docx5. MODUL IMPLEMENTASI  HAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.docx
5. MODUL IMPLEMENTASI HAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.docx
 
MATERI PENGETAHUAN KUM PRAKTIS DAN TUGAS KESATPAMAN.pptx
MATERI PENGETAHUAN KUM PRAKTIS DAN TUGAS KESATPAMAN.pptxMATERI PENGETAHUAN KUM PRAKTIS DAN TUGAS KESATPAMAN.pptx
MATERI PENGETAHUAN KUM PRAKTIS DAN TUGAS KESATPAMAN.pptx
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
 
Materi evaluasi pendidikan
Materi evaluasi pendidikanMateri evaluasi pendidikan
Materi evaluasi pendidikan
 
Penyidikan Kasus
Penyidikan KasusPenyidikan Kasus
Penyidikan Kasus
 
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptxPPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
 

More from Sudirman Sultan

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfTesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Sudirman Sultan
 
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSkripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Sudirman Sultan
 
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfBahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Sudirman Sultan
 
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfBahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Sudirman Sultan
 
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfBahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Sudirman Sultan
 
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfLampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Sudirman Sultan
 
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfBAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Sudirman Sultan
 
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfBahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Sudirman Sultan
 
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfBahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Sudirman Sultan
 
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
Sudirman Sultan
 
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 0111 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
Sudirman Sultan
 
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 0110 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
Sudirman Sultan
 
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 0109 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
Sudirman Sultan
 
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 0107 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
Sudirman Sultan
 
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 0106 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
Sudirman Sultan
 
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiStrategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Sudirman Sultan
 
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANPENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
Sudirman Sultan
 
Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
Blanko Laporan Kejadian dan Berita AcaraBlanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
Sudirman Sultan
 
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
Sudirman Sultan
 
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanPembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
Sudirman Sultan
 

More from Sudirman Sultan (20)

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfTesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
 
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSkripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
 
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfBahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
 
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfBahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
 
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfBahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
 
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfLampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
 
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfBAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
 
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfBahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
 
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfBahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
 
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
 
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 0111 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
 
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 0110 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
 
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 0109 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
 
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 0107 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
 
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 0106 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
 
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiStrategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
 
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANPENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
 
Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
Blanko Laporan Kejadian dan Berita AcaraBlanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
 
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
 
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanPembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
 

Recently uploaded

DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
SyifaNurlitaTavadjio
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 

Recently uploaded (13)

DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 

Pengumpulan bahan dan keterangan

  • 1. PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN (PULBAKET) Oleh : Sudirman Sultan Seorang Polhut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu mendapatkan keterangan/informasi mengenai tindak pidana kehutanan. Untuk memastikan keterangan yang diperolehnya, seorang Polhut harus mampu melakukan pengumpulan bahan keterangan dan menilai bahan keterangan yang diperolehnya. Maksud dan Tujuan Pulbaket Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dimaksudkan untuk : 1. Mengidentifikasi dan memetakan wilayah-wilayah yang rawan gangguan keamanan hutan. 2. Mengidentifikasi dan memetakan kekuatan pelaku tindak pidana kehutanan. 3. Mencari keterangan dan barang bukti untuk proses penyidikan maupun tindakan hukum lainnya. 4. Untuk melengkapi keterangan yang sudah ada yang masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. 5. Sebagai persiapan pelaksanaan penindakan/ upaya paksa. Sedangkan tujuan Pulbaket adalah : 1. Menentukan pola tindakan atau kegiatan pengamanan hutan 2. Menghindari tindakan upaya paksa sebelum cukup bukti. 3. Mencegah pelanggaran hak asasi manusia. 4. Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyidikan untuk menghindari tuntutan praperadilan. 5. Menghindari penyidikan yang menimbulkan resiko tuntutan hukum Sasaran Pulbaket Sasaran Pulbaket dibedakan pada setiap tahapan terjadinya tindak pidana. Sasaran Pulbaket tersebut adalah : 1. Sebelum Terjadi Tindak Pidana Kehutanan Sasaran Pulbaket sebelum terjadinya tindak pidana kehutanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Polhut untuk mengidentifikasi awal kemungkinan terjadinya Tipihut, yang pelaksanaannya diarahkan pada : a. Orang 1) Siapa orang-orang yang sering berada di hutan dan sekitarnya. 2) Apa pekerjaan dan kegiatan orang-orang tersebut. 3) Berapa jumlah orang yang sering berada di hutan atau areal sekitarnya 4) Bagaimana orang-orang tersebut melakukan kegiatannya di kawasan hutan. b. Benda atau Barang 1) Benda/barang/binatang apa yang sering dibawa atau digunakan ke dalam hutan. 2) Benda/barang/hasil hutan apa yang sering dirusak atau diambil oleh orang-orang di kawasan hutan.
  • 2. c. Tempat 1) Dimana sering terjadi tindak pidana kehutanan 2) Rute atau jalur-jalur yang sering digunakan untuk melakukan tindak pidana kehutanan. d. Waktu 1) Dimana sering terjadi tindak pidana kehutanan 2) Kapan orang-orang sering memasuki kawasan hutan 3) Kapan Polhut harus melakukan patroli. 2. Setelah Terjadi Tindak Pidana Kehutanan Setelah Polhut menerima laporan atau menemukan terjadinya tindak pidana kehutanan, maka Polhut membuat laporan kejadian. Untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan atau untuk kepentingan penyidikan, maka perlu dilakukan kegiatan Pulbaket terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna memperoleh fakta-fakta yang dapat digunakan sebagai dasar tentang peristiwa itu. Pelaksanaan Pulbaket diarahkan pada : a. Orang (korban/saksi/pelaku) 1) Siapa dan dimana korban/saksi/pelaku berada. 2) Bagaimana dan apa alibi korban/saksi/pelaku 3) Bagaimana dan apa hubungan antara korban/saksi/pelaku. 4) Dengan apa dan bagaimana pelaku melakukan perbuatannya. 5) Alat bukti/barang bukti apa saja yang mendukung. b. Benda/barang (barang bukti) 1) Benda/barang yang diperoleh apakah ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan. 2) Dimana benda/barang bukti tersebut berada saat peristiwa terjadi. 3) Apa hubungan benda/barang tersebut sehingga berada di tangan atau dalam kekuasaan korban/saksi/pelaku 4) Bagaimana benda/barang tersebut sehingga berada di tangan atau dalam kekuasaan korban/saksi/pelaku. c. tempat 1) Apa hubungan antara korban/saksi/pelaku dan barang bukti yang ada dengan tempat kejadian perkara 2) Bagaimana korban/saksi/pelaku dan barang bukti yang ada hingga berada di tempat kejadian perkara. 3) Adakah tempat-tempat lain selain TKP yang telah ditemukan d. waktu 1) Kapan tindak pidana itu terjadi 2) Apakah waktu kejadian dibenarkan oleh korban/saksi/pelaku. 3. Sebelum Pemeriksaan Kegiatan Pulbaket ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendapatkan barang bukti dan alat bukti yang akan mendukung proses penyidikan lebih lanjut. Penanganan Pertama di TKP merupakan salah satu kegiatan Pulbaket yang harus dilakukan dengan baik oleh Polhut.
  • 3. Teknik Pulbaket Teknik-teknik Pulbaket adalah : 1. Observasi/Pengamatan Observasi yaitu “meninjau atau mengamat-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Tujuan Observasi adalah : a. Memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran. b. Menentukan keidentikan subyek dengan informasi/gambaran yang telah diperoleh sebelumnya. c. Melengkapi informasi yang sudah ada. d. Pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta. e. Mencari hubungan antara subyek dengan peristiwa tindak pidana. Sasaran Observasi adalah : a. Observasi terhadap orang, meliputi : 1) Ciri-ciri umum, misalnya : jenis kelamin, kebangsaan, warna kulit, tinggi, berat badan, bentuk tubuh, umur, warna rambut dan bentuk hidung. 2) Ciri-ciri khusus, misalnya : bentuk kepala, wajah, bentuk mata, tanda/cacat/cirri pada badan atau muka, gerak-gerik tingkah laku dan kebiasaan. 3) Ciri-ciri yang dapat berubah, misalnya cara berpakaian, potongan rambut, pemakaian kosmetik dan raut muka. b. Observasi terhadap benda, dimulai dari ciri-ciri umum kemudian ciri-ciri khusus yang membedakan dengan benda lainnya misalnya: 1) ​jenis/bentuk umum termasuk ukuran dan warna, 2) ciri khusus yang membedakan dengan benda yang lain. c. Observasi terhadap tempat. Observasi ini untuk memastikan tempat kejadian/ peristiwa tindak pidana dan untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana. Observasi terhadap tempat dapat dilakukan di tempat terbuka atau tertutup. 1) Tempat Terbuka Tempat terbuka biasanya tidak mempunyai batas yang jelas, maka penyelidik yang akan melakukan observasi perlu terlebih dahulu menentukan/ memastikan batas daerah yang akan diobservasi secara logis dan praktis, misalnya dengan menggunakan benda/barang, hal-hal ditempat tersebut sebagai taktis, misalnya jalan, tiang listrik, pohon, jembatan dan lain-lain
  • 4. 2) Tempat Tertutup Observasi tempat tertutup seolah-olah kelihatan tidak sulit, karena ada batas-batas yang jelas, tetapi sebenarnya justru di tempat yang tertutup dapat menimbulkan kesulitan untuk mengamati secara keseluruhan, namun demikian dapat diatasi dengan cara : koordinasi dengan Korwas PPNS dan Undercover (Penyamaran). d. Observasi terhadap kejadian/situasi 1) Observasi terhadap kejadian yang meliputi seluruh kejadian biasanya tak dapat dilakukan, karena penyelidik biasanya datang setelah tindak pidana berlangsung dan selanjutnya tak mungkin tindak pidana dibiarkan terus berlangsung sekedar observasi. 2) Dalam observasi terhadap sesuatu kejadian walaupun hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap kecil/sepele namun sering kali dapat mempunyai arti yang sangat penting dalam kaitannya dengan peristiwa tindak pidana. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan observasi adalah : a. Observasi dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan jelas. b. Hal-hal yang kelihatan kecil atau sepele perlu diamati dengan baik, karena hal tersebut mungkin tidak berarti bagi orang awam, tetapi sangat berharga bagi penyelidik. c. Observasi sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terus menerus. d. Untuk membantu mengingat apa yang telah diamati perlu dipersiapkan alat tulis menulis, kamera/handycam, teropong dan gambar sketsa. e. Sebelum melakukan observasi, sasaran observasi harus dikaji dan dianalisa secara cermat. f. Dalam melakukan observasi terhadap seseorang harus diperhatikan : 1) Gerak-gerik orang yang sembunyi-sembunyi perlu mendapat perhatian yang khusus. 2) Sikap dan tingkah laku orang yang terlalu ingin tahu perlu diamati 3) Sikap seseorang yang menunjukkan pura-pura tidak tahu, yang terlalu dibuat-buat, biasanya mengandung maksud tertentu yang perlu diperhatikan oleh penyelidik. 4) Bila Polhut hadir/datang di tempat kejadian perkara, dimana tindak pidana masih berlangsung, maka ia harus dapat melakukan observasi secara cepat dan obyektif, terutama mengenai faktor-faktor penting misalnya : Waktu kejadian, Tempat dan lokasi kejadian, Orang yang terlibat tindak pidana, Benda atau alat untuk melakukan/ hasil kejahatan, Perbuatan dan peran masing-masing pelaku, serta Akibat yang ditimbulkan.
  • 5. 2. Wawancara Interview/wawancara adalah usaha dan atau kegiatan percakapan yang diarahkan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki bahan keterangan guna kepentingan Pulbaket. Jenis interview/wawancara adalah : a. Interview Terbuka Pelaksanaan interview terbuka dilakukan dengan cara wawancara atau pemeriksaan terhadap saksi/tersangka. b. Interview Tertutup Pelaksanaan interview tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik penyamaran atau eliciting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan interview/wawancara : a. Interview sebaiknya dilakukan secara non formal dan terselubung, dengan cara pendekatan yang tepat. b. Kemampuan panca indera seseorang tidak sama sehingga mempengaruhi daya tangkapnya dan hasil yang diperoleh. c. Peranan tiap-tiap orang dalam hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat menghasilkan keterangan yang berbeda. d. Sikap mental dan kepribadian orang yang akan diinterview perlu dipertimbangkan, karena dapat memberikan pengaruh yang besar atas isi keterangan yang diberikan. e. Latar belakang seseorang yang diinterview dapat mempengaruhi isi atau motif dari keterangan yang diberikan. f. Memilih dan menggunakan waktu dan metode pendekatan yang akan diinterview, misalnya : 1) Bagaimana memperlakukan orang yang iinterview supaya bersedia memberikan keterangan yang benar 2) Mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara berurutan dan jangan diputus-putus. 3) Membiarkan orang yang diinterview berbicara bebas dan leluasa, dan bila ada hal-hal yang tidak cocok, agar ditanyakan lagi. 4) Mengusahakan supaya orang yang diinterview dapat berbicara dengan rasa aman dan tenang 5) Menunjukkan sikap yang ramah tapi praktis dan obyektif 6) Berusaha tidak membuat catatan-catatan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau kesan/sikap yang tidak disetujui. 7) Mengajukan pertanyaan secara praktis 3. Surveillance/Pembuntutan Surveillance adalah pengawasan terhadap orang , kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia ,terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentiflkasi sumber ,kurir dan penadah hasil hutan illegal. Istilah-istilah yang digunakan dalam melaksanakan Surveillance antara lain :
  • 6. a. Subyek adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka surveillance. b. Contact adalah orang yang dihubungi subyek atau yang menjadi obyek sasaran surveillance c. Convoy adalah orang yang membantu subyek untuk mengikutinya guna mengawasi apakah ada orang yang mengamati subyek. d. Decoy adalah orang yang membantu subyek untuk mengalihkan perhatian/menyesatkan surveillance e. Made/blown/burned (dalam bahasa Indonesia kita gunakan istilah hangus) adalah istilah untuk menyatakan bahwa identitas surveillance diketahui oleh obyek. Jenis-jenis surveillance dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut : a. Surveillance Mobile Surveillance mobile biasa disebut membuntuti atau membayangi. Surveillance mobile dapat dilakukan dengan : 1) Jalan kaki (satu orang, dua orang dan tiga orang). 2) Berkendaraan (terhadap kendaraan subyek dapat dipasang alat penyadap). 3) Jalan kaki dan berkendaraan b. Surveillance Tetap Surveillance tetap digunakan apabila subyek tetap ada disuatu tempat atau apabila semua informasi yang penting/esensial dapat diperoleh/ dikumpulkan dari suatu tempat. Dalam Surveilllance tetap ini dapat berpindah-pindah dari titik yang satu ke titik yang lain. Sureveillance tetap pada hakekatnya sama dengan pengintaian. c. Surveillance Longgar Surveillance longgar dilaksanakan dengan pertimbangan : 1) Informasi yang dicari akan lebih dicapai dengan melalui salah satu segi kegiatan subyek. 2) Untuk dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang subyek memerlukan jangka waktu panjang. d. Surveillance Ketat Dalam surveillance ketat subyek harus ada pengamatan terus menerus, teliti dan intensif. Bila survelliant dalam hal ini kehilangan subyek maka harus segera diusahakan dengan cara lain untuk melanjutkan surveillance. e. Gabungan Surveillance Longgar dan Ketat Teknik ini biasa dilakukan terhadap peredaran hasil hutan kayu. Pada tempat-tempat yang ramai dilakukan surveillance ketat dan pada tempat yang sepi dilakukan surveillance longgar. Persyaratan Surveillance : a. Mengenali terhadap obyek/orang, tempat dan kendaraan b. Memperhitungkan jumlah petugas, penempatan petugas dan kemampuan petugas c. Anggaran d. Peralatan dan kelengkapan
  • 7. e. Waktu pelaksanaan yang tepat Persyaratan petugas surveillance : a. Waspada b. Sabar, ulet dan disiplin c. Panca Indera yang tajam d. Cerdik, cekatan, supel dan mudah bergaul e. Cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Larangan bagi petugas Surveillance : a. Dilarang melakukan kontak langsung dengan sasaran/obyek b. Menimbulkan kecurigaan terhadap obyek c. Melakukan gerakan/kegiatan yang tidak wajar d. Penampilan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. 4. Undercover/Penyamaran Undercover dilakukan untuk keperluan pulbaket yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran untuk dapat menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan bagi petugas undercover: a. Petugas memiliki kemampuan teknis dalam melakukan interview, observasi dan surveillance serta mampu untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang mendukung tindakan pulbaket. b. Identitas petugas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran. c. Persiapan Undercover 1) Peralatan dan Perlengkapan a) Perlengkapan khusus disesuaikan dengan sasaran b) Sarana komunikasi dan transportasi sesuai dengan cover yang diperlukan. c) Menentukan tempat pertemuan (safe house) untuk menyampaikan bahan keterangan dan menerima instruksi pimpinan. 2) Mempelajari data secara cermat 3) Kelengkapan administrasi yang meliputi : a) Surat Perintah Tugas, akan tetapi tidak dibawa oleh yang bersangkutan b) Surat-surat identitas diri seperti KTP, SIM dan lain sebagainya yang telah disesuaikan dengan covernya. 4) Menyembunyikan segala catatan/arsip identitas diri yang dapat menunjukkan identitas asli 5) Apabila petugas undercover bertempat tinggal dalam komplek perumahan kehutanan maka yang bersangkutan harus berpindah keluar komplek hingga tugas selesai 6) Berusaha untuk tidak diketahui oleh keluarga/teman/ handai taulan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan pulbaket. 7) Melatih/membiasakan diri dengan identitas yang baru
  • 8. 8) Merencanakan tempat-tempat pertemuan (save house) yang akan dipergunakan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan yang diperoleh kepada pimpinan. 9) Mencari dan memilih orang-orang yang dapat membantu dalam pelaksanaaan undercover. 10) Perhitungkan kemungkinan hambatan/rintangan dalam pelaksanaan kegiatan undercover (alam, petugas sendiri maupun sasaran) 11) Mempersiapkan scenario/ cerita penyamaran (cover story) guna mendekati sasaran. d. Pelaksanaan Undercover 1) Melakukan pendekatan pada sasaran, bila ada hambatan dapat melalui orang lain yang dapat membantu 2) Setelah berhasil kontak dengan sasaran, lakukan upaya untuk menumbuhkan kepercayaan sasaran 3) Dalam hal kegiatan undervover telah berhasil diterima dilingkungan sasaran, sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan : a) Membatasi pembicaraan b) Berusaha mendengar hal yang dibicarakan oleh sasaran c) Gunakan kesempatan mengadu domba antar anggota sasaran (bila merupakan suatu kelompok/kegiatan). d) Anggaplah orang-orang yang berada di sasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas. e) Perhatikan dengan seksama lingkungan tempat sasaran f) Usahakan agar percakapan tidak banyak menimbulkan pertanyaan g) Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif h) Jangan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan sasaran. i) Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti j) Pelaksanaan save house agar tidak diketahui oleh sasaran Setelah melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, maka seorang Polhut wajib membuat laporan Pulbaket/Penyelidikan yang disampaikan kepada pimpinan. PUSTAKA : Anonim, 1998. Himpunan Materi Pelajaran Diklat Jagawana. Staf Bimbingan Masyarakat, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta. Anonim, 2009. Buku Saku Polisi Kehutanan. Balai Diklat Kehutanan Makassar, Makassar. Hasiholan, Waldemar, 2013. Petunjuk Praktis Penegakan Hukum Untuk Polhut. Kerjasama antara Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime Indonesia Office)., Jakarta.
  • 9. Sultan, S., Arman Labahi dan A.M.Rafii. , 2015. ​Bahan Ajar Pengamanan Hutan, Diklat Pembentukan Polhut Angkatan XXXV Tahun 2015, Balai Diklat Kehutanan Makassar, Makassar.