Pemerintah Provinsi Papua melakukan pemantauan pembangunan jalan Duntek-Munayepa/Yei di Kabupaten Dogiyai yang mengalami hambatan keamanan sehingga hanya terselesaikan 3,5 km dari target 70 km. Saran dilakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah keamanan.

1. 1
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Telp. Kantor BAPPEDA (0967) 532402, 533711, 534238, 533912, Fax. 534238
Jayapura, Oktober 2015
Perihal : Laporan Pemantauan Hasil
Pembangunan Infrastruktur
Prov. Papua Tahun 2015
Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3
(f) UU Nomor 21 Tahun 2001
di Kabupaten Dogiyai
Kepada Yth.:
KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA
di –
J A Y A P U R A
A. DASAR
Sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua No: ………/SPT/BAPP/2015 Tanggal, ……………….
2015 mengenai Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pemantauan
dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun 2015 Sumber
Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001 di Kabupaten Dogiyai.
B. GAMBARAN UMUM KEGIATAN
Pembangunan Infrastruktur di Papua secara khusus diatur dalam Undang-Undang
Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 pada pasal 34 ayat 3 (f) dengan penjelasan yang
menyatakan bahwa: sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota di provinsi
Papua, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan
dengan transportasi darat, laut dan udara yang berkualitas, sehingga provinsi Papua
dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik, dan menguntungkan sebagai sistem
dari perekonomian nasional dan global.
Dalam penjelasan tersebut maka pembangunan infrastruktur di Papua akan menjadi
perhatian pemerintah untuk dapat dilaksanakan pada setiap tahun agar dapat
mendukung pembangunan dalam segala aspek di Papua. Pasal ini menunjukkan bahwa
perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Papua merupakan
prioritas yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang pembangunannya dibiayai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota secara

2. 2
keseluruhan perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan, sehingga dapat diketahui
dengan pasti kondisi eksisting, serta manfaat maupun dampak dari pembangunan
infrastruktur tersebut bagi kehidupan masyarakat papua di Provinsi Papua.
Untuk mengetahui kondisi eksisting pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun
oleh SKPD Teknis terkait melalui pembiayaan pusat (APBN), Provinsi (APBD Provinsi)
dan kabupaten/kota (APBD Kabupaten/Kota), maka Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Papua melalui Bidang Fisik dan Prasarana memandang perlu untuk
melakukan kegiatan Pemantauan dan Pelaporan terhadap hasil pembangunan
Infrastruktur Papua Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Tambahan
Infrastruktur OTSUS Pasal 34 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Otonomi Khusus tahun
2001.
C. TUJUAN PERJALANAN DINAS
Tujuan dari kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur
Provinsi Papua Tahun 2015 Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001
Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
− Melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap hasil pembangunan infrastruktur
Papua Tahun Anggaran 2015;
− Mengevaluasi kondisi eksisting, manfaat dan dampak dari infrastruktur yang
disediakan baik sarana maupun prasarana yang dibangun bagi masyarakat;
− Menyusun rekomendasi tindaklanjut terhadap hasil evaluasi di lapangan.
D. PELAKSANAAN KEGIATAN
Perjalanan Dinas ke Kabupaten Dogiyai dalam rangka Pemantauan dan Pelaporan Hasil
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari
dana Otonomi Khusus sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001
dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Oktober 2015 dengan menggunakan angkutan udara
dari Jayapura ke Nabire.
Keesokan harinya pada Kamis, 15 Oktober 2015 Tim Monitoring melakukan perjalanan
ke Monamani (Ibu Kota Kabupaten Dogiyai) dengan menggunakan Angkutan Darat.
Setibanya di Monamani, Tim Monitoring langsung menyampaikan tujuan kedatangan
Tim pada Pemerintah Daerah melalui Pimpinan BAPPEDA Kabupaten Dogiyai dan
Pimpinan Dinas PU Kabupaten Dogiyai. Setelah disampaikan tujuan kedatangan Tim
pada PEMDA setempat, selanjutnya Tim mendatangi Base Camp Rekanan Pelaksana
Kegiatan yang akan dipantau.

3. 3
Pada Jumat 16 Oktober 2015, Tim Monitoring yang ditemani rekanan pelaksana
kegiatan melakukan pemantauan terhadap paket “ Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai)
– Munayepa/Yei (Paniai) (141) 70 Km.” Setelahnya Tim kembali ke Nabire untuk
selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Jayapura.
Perjalanan Pulang ke Jayapura mengalami hambatan dengan adanya ketidaktersediaan
tiket angkutan udara hingga pada tanggal 20 Oktober 2015. Dengan hambatan tersebut
yang diikuti dengan telah menipis biaya akomodasi yang telah terkover di dalam
lumpsum dari masing-masing anggota di dalam Tim, sehingga perjalanan Tim terbag,
yang mana ada yang tetap menunggu di Nabire hingga Tanggal 20 Oktober 2015
nantinya dan ada juga yang menggunakan Angkutan Penyeberangan Ke Waren
(Kabupaten Waropen) saat itu juga dan tiba di Waren pada hari Sabtu, 17 Oktober 2015
dan selanjutnya pada Siang hari pada waktu yang sama melanjutkan perjalanan ke Biak
(Kab. Biak Numfor) dengan menggunakan Angkutan Penyeberangan (Kapal Cepat)
kemudian pada hari Minggu, 18 Oktober 2015 dengan angkutan udara melakukan
perjalanan ke Jayapura.
E. KONDISI LAPANGAN
Sesuai object pemantauan di Kabupaten Dogiyai yang mana hanya terdapat satu paket
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas pekerjaan Umum Provinsi Papua yang mana
Nama Paket adalah Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai) – Munayepa/Yei (Paniai)
(141) 70 Km dengan data paket sebagai berikut :
Data Paket
PPTK : Paulus P. Jacobus Peday, ST
Nomor/Tanggal : (050/1271) / 20 April 2015
Nilai Paket : Rp 8.495.750.000,00
Nilai Kontrak : Rp 8.155.127.000,00
Sumber Dana : APBD P Provinsi Papua
Pelaksana : PT. Hexapilar Perkasa
Pimpinan Perusahaan : Farouk Sondakh, ST
Waktu Pelaksanaan : 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Lokasi : Ruas Jalan Duntek (Dogiyai) – Munayepa/Yei (Paniai)
Realisasi
Realisasi Keuangan : 1.631.025.400,00
Realisasi Fisik : 20 %

4. 4
Pembangunan Ruas Jalan Duntek (Dogiyai) – Munayepa/Yei (Paniai) (141) merupakan
ruas jalan Provinsi Papua seperti terlihat pada Gambar 1.1 Ruas Jalan Duntek (Deiyai)
– Munayepa/Yei (Paniai)di bawah ini dimaksudkan untuk :
1. menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;
2. meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa, dan mengatasi kesenjangan
pembangunan antar wilayah;
3. menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor pertambangan,
perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata;
4. meningkatkan pelayanan transportasi darat berbasis jalan dan memadukan sistem
pelayanan inti dan antarmoda, yang akan diutamakan pada periode 5 tahun
pertama dan 5 tahun kedua dalam kurun waktu 20 tahun; dan
5. mempercepat mobilisasi dalam rangka mempertahankan dan mengikat keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meninjau dari kondisi eksisting di lapangan, Peninjau menemukan bahwa kegiatan
pembangunan ruas jalan Duntek – Munayepa/Yei ini mengalami hambatan utama
yaitu hambatan dari sisi keamanan, yang lokasi kegiatan ini sering didatangi Kelompok
Pengacau Keamanan (KPK) yang mengatasnamakan Kelompoknya sebagai bagian dari
Organisasi Papua Merdeka (OPM) padahal dari tindak lakunya dalam mengganggu
kinerja rekanan yaitu PT. Hexapilar Perkasa tidak dapat dikategorikan sebagai
bagian dari OPM, karena OPM dengan ideologi perjuangannya tidak melakukan
tindakan kriminal seperti yang dilakukan KPK di kawasan perbatasan Kabupaten
Dogiyai (Distrik Kamu Timur) – Kabupaten Paniai (Distrik Paniai Timur). Lihat Gambar
1.2 Pengamanan Tim Pemantau oleh Anggota KOSTRAD.
Hambatan keamanan ini berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan pembangunan
jalan tersebut sesuai yang telah direncanakan. Terkait hal tersebut maka kegiatan
pembangunan di lapangan hanya dapat diselesaikan berkisar 3,5 Km yang mana dari
wilayah Kabupaten Dogiyai mencapai 1,5 Km dan selanjutnya dari Tapal Batas
Kabupaten Dogiyai – Kabupaten Paniai ini mencapai 2 Km sehingga total penyelesaian
kegiatan yang terdiri dari kegiatan Lapis Pondasi Agregat Klas A mencapai 2 Km dan
Titik Km 0
Titik Km 70
Gambar 1.1 Ruas Jalan Duntek (Deiyai) – Munayepa/Yei (Paniai)

5. 5
kegiatan Pengaspalan hanya mencapai 1,5 Km pada hal yang direncanakan adalah 70
Km. Lihat Gambar 1.3 Kegiatan Lapis Pondasi Agregat Klas A dan Gambar 1.4 Kegiatan
Pengaspalan.
Gambar 1.3 Kegiatan Lapis Pondasi Agregat Klas A
Gambar 1.2 Pengamanan Tim Pemantau dan Rekanan oleh Anggota KOSTRAD

6. 6
F. SARAN TINDAK LANJUT
Diharapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua agar melakukan koordinasi
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Paniai sebelum
melakukan pekerjaan di lapangan, dalam hal perencanaan teknis, rencana lokasi,
maupun rencana pelaksanaan mengingat perlunya Pemda kabupaten mengetahui
kegiatan apa saja yang berlangsung di wilayah mereka sehingga dapat terjadi
kesinambungan pekerjaan antara kabupaten, pusat dan daerah yang pada akhirnya
masyarakat dapat merasakan langsung hasil/manfaat dari pekerjaan yang dilakukan.
Koordinasi tersebut pun diharapkan untuk mengantisipasi masalah yang terjadi di
lapangan, seperti adanya ganguan keamanan oleh Kelompok Pengacau Keamanan
(KPK) yang sebenarnya menjadi kendala utama di lapangan yang menjadi penghambat
kinerja PT. Hexapilar Perkasa dalam menyelesaikan pemabangunan Ruas Jalan Duntek
(Dogiyai) – Munayepa/Yei (Paniai) 141 (70 Km). Yang mana Pemerintah Kabupaten
Dogiyai dapat menerapkan metode pendekatan sosial budaya yang tepat untuk
menyelesaikan masalah sedang terjadi.
G. PENUTUP
Kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua
Tahun 2015 Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001 Bidang Fisik
dan Prasarana di Kabupaten Dogiyai ini dibawah tanggung Jawab Kepala Bidang Fisik
Gambar 1.4 Kegiatan Pengaspalan

7. 7
dan Prasarana Bappeda Provinsi Papua dan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2015 serta
dibiayai dari APBD Provinsi Papua melalui DPA Bappeda Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2015.
Demikian Laporan Pemantauan dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur
Provinsi Papua Tahun 2015 Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001
Tahun Anggaran 2015.
TIM PEMANTAU
1. ALIMUDIN DOLLO, ST
NIP. 19720809 200701 1 024 (…………………………………)
2. YUSTUS A. I. RONA, ST
NIP. 19850811 201004 1 002 (…………………………………)