Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf

B A H A N A J A R
S U D I R M A N S U L T A N
T E K N I K P E N D O K U M E N T A S I A N
T I N D A K P I D A N A L H K
B I M T E K P O L A K A R I R J F . P O L H U T
BPSDM BANDA ACEH
1 5 - 1 7 M A R E T 2 0 2 3
Widyaiswara Ahli Madya
BPLHK MAKASSAR

*) SUDIRMAN SULTAN, SP., MP. (Widyaiswara Ahli Madya BPLHK Makassar)
BIMTEK POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL POLHUT
BPSDM ACEH, 15 – 17 MARET 2023
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam melakukan tugasnya, Polisi Kehutanan harus selalu bertindak
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak
boleh melakukkan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak
boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam
pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “tidak ada satu
perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana, kecuali atas kekuatan
peraturan pidana dalam peraturan perundangan yang telah ada
sebelumnya. Dan ayat (2) menekankan bahwa dalam menetapkan adanya
tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
Yang dimaksud dengan analogi adalah penafsitan dengan cara
memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa
yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-
Undang atau Peraturan Daerah dengan cara menyamakan atau
mengumpamakan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam
Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, seorang petugas
penegak hukum seperti Polisi Kehutanan harus profesional dalam mencari
dan mengumpulkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
Pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang dijamin keasliannya
adalah bukti-bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara. Bukti-bukti yang
ditemukan di TKP oleh seorang Polisi Kehutanan harus didokumentasikan
dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya karena TKP nya bukan
ruangan tertutup yang bisa membatasi akses keluar masuknya seseorang
di TKP tersebut. Selain itu, terkadang di temukan TKP yang lokasinya

2
sangat sulit terjangkau dan kalaupun terjangkau oleh Tim Olah TKP maka
petugas Polhut tidak bisa lagi menjamin keaslian TKP nya seperti saat
ditemukan pertama kali.
Oleh karena itu pendokumentasian tindak pidana di TKP merupakan
bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan Tindakan Pertama di TKP
(TP-TKP). Kegiatan TP-TKP, baik dilakukan secara perorangan maupun
ikatan kesatuan merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam
mengungkap tindak pidana kehutanan yang terjadi. Oleh karena itu,
kemampuan dan penguasaan teknik dan taktik penanaganan pertama di
tempat kejadian perkara sangat diperlukan bagi setiap petugas Polisi
Kehutanan yang akan mendukung keberhasilan proses penyidikan
Dokumentasi di TKP sebagai bagian dalam TP-TKP merupakan
langkah yang paling penting dalam penanganan TKP. Tujuan dokumentasi
di TKP adalah untuk memastikan keaslian data kejadian di TKP sehingga
datanya dijamin valid. Untuk tujuan ini, ada 4 (empat) metode dokumentasi
di TKP, yaitu : 1). Laporan dan Pencatatan (Report and note-taking,
sometimes audio), 2). Foto (photographs), 3). Videografi (videography). 4).
Sketsa dan Pemetaan TKP (Crime Scene Sketching and Mapping)..
Keempat metode ini merupakan bagian integral dari dokumentasi TKP yang
akan dibahas dalam bahan ajar ini, dimana metode yang satu dengan
lainnya tidak dapat saling menggantikan. Tetapi metode yang satu dapat
menguatkan metode lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwa dengan
menggunakan keempat metode tersebut, semua data yang diperoleh di TKP
dapat dipertanggungjawabkan.
B. Deskripsi Singkat
Bahan ajar ini membahas tentang ada 4 (empat) metode
dokumentasi di TKP, yaitu : 1). Laporan dan Pencatatan (Report and note-
taking, sometimes audio), 2). Foto (photographs), 3). Videografi

3
(videography). 4). Sketsa dan Pemetaan TKP (Crime Scene Sketching and
Mapping).
C. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dalam memahami
lebih detail empat cara pendokumentasian tindak pidana kehutanan, dimana
keempat cara tersebut saling melengkapi satu sama lain.
D. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta dapat
menjelaskan :
1. Menjelaskan pentingnya pendokumentasian dalam mendukung
pembuktian tindak pidana
2. Memahami empat teknik pendokumentasian tindak pidana

4
BAB II
DOKUMENTASI DAN ALAT BUKTI
A. Dokumentasi di TKP
Dokumentasi di TKP merupakan langkah yang paling penting dalam
penanganan TKP. Tujuan dokumentasi di TKP adalah untuk memastikan
keaslian data kejadian di TKP sehingga datanya dijamin valid. Untuk tujuan
ini, ada 4 (empat) metode dokumentasi di TKP, yaitu : 1). Laporan dan
Pencatatan (Report and note-taking, sometimes audio), 2). Foto
(photographs), 3). Videografi (videography). 4). Sketsa dan Pemetaan TKP
(Crime Scene Sketching and Mapping).
Keempat metode ini merupakan bagian integral dari dokumentasi
TKP, sehingga metode yang satu dengan lainnya tidak dapat saling
menggantikan. Tetapi metode yang satu dapat menguatkan metode lainnya,
sehingga dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan keempat metode
tersebut, semua data yang diperoleh di TKP dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan dan laporan tidaklah cukup, karena tidak menggambarkan
kejadian secara rinci seperti foto. Namun, foto juga tidaklah cukup karena
membutuhkan penjelasan lebih lanjut, yang merupakan tujuan dari catatan
dan laporan. Kadang-kadang catatan didikte ke dalam rekaman atau
perangkat perekaman digital, namun pada saat tertentu ditranskripsikan ke
dalam format tertulis untuk tujuan pengadilan. Oleh karena itu, catatan dan
laporan didefenisikan sebagai audio dan tulisan. Sementara foto adalah alat
yang bagus untuk mendokumentasikan aspek visual sebuah kejadian.
Tidak ada yang menjelaskan sebuah kejadian sebanyak video. Namun,
video tidak dapat digunakan dengan cara yang sama seperti foto dari sudut
pandang analisis forensik saat mendokumentasikan bukti fisik. Karena
setiap jenis rekaman ada tempatnya dalam dokumentasi, semua harus
diperhatikan dan dimanfaatkan bila tersedia dan sesuai.

5
B. Alat Bukti
Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dari ketentuan pasal ini, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap
seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:
1. Adanya dua alat bukti yang sah; dan,
2. Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan
sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.
Alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1)
KUHAP, yaitu:
1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.
Dengan melihat hubungan antara ketentuan dalam Pasal 183 dengan
ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang
disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk dapat
menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana ditekankan lagi dalam Pasal 197
ayat (1) huruf d bahwa alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan
kesalahan terdakwa.
Istilah alat pembuktian pada Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 197
ayat (1) huruf d KUHAP, mencakup barang bukti dan alat bukti. Jadi
keduanya digunakan sebagai alat pembuktian untuk memberikan keyakinan
hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

6
Pada pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain alat
bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP, juga yang
termasuk alat bukti yang sah adalah :
1. Informasi Elektronik
2. Dokumen Elektronik
3. Peta.
“Informasi elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa
dengan itu. “Dokumen elektronik’’ adalah data, rekaman, atau informasi
yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,
benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik,
berupa :
1. tulisan, suara, atau gambar;
2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

7
BAB II
TEKNIK PENDOKUMENTASIAN TINDAK PIDANA
A. Laporan dan Pencatatan (Report and note-taking, sometimes audio)
Ada pepatah dalam kepolisian “if it’s not written down, it didn’t
happen” (jika tidak ditulis, itu tidak pernah terjadi). Hal ini bertujuan agar
setiap tindakan yang dilakukan di TKP dan hasilnya dicatat secara detail.
Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pencatatan adalah :
1. Pencatatan harus dilakukan di TKP dan sesuai kronologis waktunya.
2. Catatan harus detail, tahap demi tahap dan mencakup semua tindakan.
3. Catatan harus lengkap dan menyeluruh.
4. Catatan ditulis dengan jelas dan terbaca.
5. Pencatat harus sespesifik mungkin. Seperti setiap barang bukti di TKP
harus tercatat posisinya. Hindari pernyataan “dekat”, “sebelah kiri” dll.
6. Catatan dimasukkan dalam folder khusus kasus.
Catatan yang diambil di TKP mencakup informasi sebagai berikut :
1. Tanggal dan waktu kejadian
2. Jenis tindak pidana
3. Lokasi kejadian (TKP) dan deskripsi kawasan.
4. Deskripsi tindak pidana yang terjadi
5. Nama semua saksi dan petugas Polhut/PPNS/Petugas Lainnya.
6. Nama petugas sesuai dengan tugasnya (pengamanan TKP, pencari
Barang Bukti, Foto, Video, Skesta, dll.)
7. Deskripsi semua temuan (keadaan tersangka, keadaan barang bukti,
dll.)
B. Foto (photographs).
Seorang fotografer selalu menilai bahwa “one picture is worth a
thousand words” (satu gambar bernilai seribu kata). Hal ini juga berlaku

8
untuk fotografi TKP. Foto memberikan informasi secara detail mengenai
kondisi TKP. Pemotretan yang dilakukan oleh petugas penanganan TKP
dilakukan dengan maksud untuk :
1. Mengabadikan situasi TKP termasuk tersangka, barang bukti, pada saat
ditemukan tindak pidana.
2. Untuk dapat memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi
TKP.
3. Untuk membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam
penanganan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan
dan pembuatan sketsa.
Pemotretan yang dilakukan adalah pemotretan :
1. Keseluruhan TKP, yaitu pemotretan yang dilakukan dari empat penjuru
TKP sebelum dilakukan tindakan terhadap TKP. Tujuan pemotretan
secara keseluruhan TKP adalah mendokumentasikan kondisi dan tata
letak yang ada di TKP saat pemeriksaan TKP.
2. Midrange, yaitu pemotretan barang bukti yang telah diidentifikasi awal di
TKP dimana secara visual menunjukkan posisi barang bukti di TKP dan
hubungannya dengan bagian-bagian lainnya. Jenis foto ini merupakan
jenis foto yang paling sering diabaikan oleh tim penanganan TKP.
Pemotretan Midrage biasanya dilakukan seiring dengan pemotretan
close-up.
3. Detail/close-up terhadap setiap obyek dalam TKP yang diperlukan dalam
proses penyidikan (dapat menggunakan skala/penggaris, dapat
dilakukan bersamaan dengan penanganan barang bukti).
Setiap foto yang diambil di TKP, harus didokumentasikan di list
fotografi. List Fotografi adalah catatan yang berisi semua dokumentasi yang
diambil dalam bentuk foto. Contoh informasi yang disertakan dalam list
fotografi adalah :
1. Tanggal, waktu, nomor kasus dan nama fhotografer.
2. Perlengkapan kamera yang digunakan

9
3. Nomor dan deskripsi singkat pada setiap foto
4. Perkiraan jarak pengambilan gambar (jarak kamera terhadap obyek)
Contoh List Fotografi :
List Fotografi Kasus :
………………………….
Deskripsi Kasus Tgl-bulan-
Tahun
halaman
Lokasi Kejadian Kota Waktu
Identitas Tersangka
Identitas Fotografer
Informasi Kamera :
1. Merk dan type kamera
2. Speed kamera dan diafragma.
3. Sumber cahaya
4. Filter yang digunakan
No Foto Deskripsi Foto Keterangan

10
C. Videografi (videography).
Videografi sebagai salah satu hasil media digital yang merupakan
salah satu metode dalam mendokumentasikan TKP yang diterima di
Pengadilan. Metode ini berguna untuk menyediakan dokumentasi visual
mengenai kondisi TKP dan bagian-bagian yang ada di TKP. Namun perlu
diingat kembali bahwa metode ini bukan pengganti fotografi, tetapi masing-
masing memiliki kelebihan. Video diambil untuk merekam kejadian di TKP
yang semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi aslinya.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perekaman
video di TKP adalah :
1. Mulailah dengan Nomor Kasus, Tanggal, Waktu, Lokasi kejadian,
deskripsi kasus.
2. Video dapat menceritakan kejadian yang terjadi di TKP. Mulailah
dengan kondisi umum wilayah sekitar TKP. Disarankan merekam dari
empat penjuru TKP (Utara, Selatan, Timur dan Barat).
3. Jangan memindahkan kamera terlalu cepat, karena akan memberikan
hasil yang kurang bagus.
4. Matikan audio pada perekam apabila Anda tidak berniat
menceritakannya.
5. Minimalkan menggunakan lampu dan perbesaran (Zoom).
6. Video tidak boleh diedit atau diubah dengan cara apapun. Video asli
harus disimpan sebagai bukti dari video duplikat.
7. Akan lebih baik saat di TKP, video disaksikan oleh petugas pemerintah
setempat atau petugas lain yang menyaksikan pengambilan rekaman
terhadap TKP.
D. Sketsa dan Pemetaan TKP (Crime Scene Sketching and Mapping)
Sketsa TKP adalah gambaran tentang benda-benda yang ditemukan
di TKP dan jarak antara satu dengan lainnya yang menggambarkan

11
hubungannya dengan TKP. Skesta berfungsi untuk memperjelas informasi
yang ada dalam dokumentasi foto dan video, karena metode lainnya tidak
memungkinkan dengan mudah menggambarkan ukuran jarak dan dimensi.
Sketsa merupakan cara paling sederhana untuk menyajikan tata letak
benda-benda yang ditemukan di TKP, bahkan seringkali posisi
fotografer/cameramen juga bisa dicatat dalam sketsa.
Sketsa merupakan salah satu metode yang penting dalam
dokumentasi TKP, karena sketsa :
1. secara akurat menggambarkan fakta fisik.
2. berhubungan dengan urutan kejadian di tempat kejadian.
3. menentukan lokasi dan hubungan objek dan bukti yang tepat di tempat
kejadian.
4. membantu menciptakan gambaran kondisi di TKP bagi mereka yang
tidak hadir.
5. merupakan rekaman kejadian yang permanen.
6. sering dicari saat persidangan di pengadilan.
7. membantu penyidik dalam mewawancarai dan menginterogasi.
8. membantu dalam mempersiapkan laporan investigasi tertulis.
9. membantu dalam menyajikan kasus di pengadilan. Sketsa dan gambar
yang dipersiapkan dengan baik membantu hakim, juri, saksi, dan pihak
lainnya untuk mengenali lokasi kejadian.
Hal penting yang sering menjadi pertanyaan adalah kapan saat yang
tepat untuk membuat sketsa ?
1. Sketsa TKP dibuat setelah foto diambil dan sebelum ada obyek yang
dipindahkan.
2. Buat sketsa seluruh kejadian, obyek dan buktinya.
Sketsa tidak hanya mencakup tata letak di TKP, tetapi pegukuran
obyek dan jarak antara obyek yang satu dengan yang lainnya. Ada dua jenis
sketsa yang berkaitan dengan dokumentasi TKP, yaitu :

12
1. Sketsa kasar
Sketsa kasar dibuat saat berada di TKP dan bisa dibuat dengan alat
apapun seperti krayon, kapur tulis, pensil, pena dll.
2. Sketsa Final
Sketsa final adalah hasil dari sketsa kasar yang dipersiapkan untuk
presentasi di pengadilan dan seringkali tidak menunjukkan semua
pengukuran dan jarak yang semua terekam pada sketsa kasar. Sketsa
Final dibuat dengan tinta manual atau komputer. Sketsa final tidak boleh
menggunakan pensil.
Sketsa secara akurat menggambarkan semua bukti yang terkait dan
dijelaskan melalui legenda. Legenda adalah catatan penjelasan yang
berhubungan dengan simbol atau informasi yang terdapat pada sketsa.
Gambar 1 : Contoh Sketsa Kasar

13
Gambar 2. Contoh Sketsa Final
Sketsa final harus mencakup :
a. Judul Kasus
b. Legenda
c. Informasi Kasus (tanggal, waktu, tempat dan nomor kasus)
d. Identitas Pembuat Sketsa
e. Indikasi arah dan skala
Gambar 3. Contoh Sketsa Final dengan menggunakan komputer.

14
Pemetaan adalah istilah yang terkait dengan pengukuran TKP.
Kadang seseorang mungkin membuat sketsa tapi tidak memetakan. Hal ini
berarti bahwa dia menggambar sketsa suatu area namun tidak memetakan
hasil pengukuran pada sketsa yang dihasilkan. Ada berbagai metode
pemetaan TKP, tergantung apakah TKP interior atau eksterior. Adapun
metode pemetaan TKP adalah sebagai berikut :
1. Pemetaan Dasar
Pemetaan dasar adalah sebuah metode yang paling dasar dan dianggap
paling tidak akurat. Untuk metode ini, sebuah garis dasar dikembangkan
atau diidentifikasi untuk melakukan pengukuran. Ini bisa menjadi area
yang ada, seperti pinggir jalan raya, dinding, pagar, dll, atau bisa
dikembangkan oleh personel, seperti dengan menempatkan tali atau pita
pengukur melalui tempat kejadian dan melakukan pengukuran dari sana.
Dalam melakukan pemetaan, garis harus dijalankan di antara dua titik
tetap yang diketahui, seperti pohon atau titik lain yang dapat
diidentifikasi, sehingga titik-titiknya dapat ditemukan pada saat akan
direkonstruksi (jika diperlukan). Setelah garis dasar terbentuk,
pengukuran diambil dari garis dasar pada sudut 90 derajat yang
diperkiraan dari garis dasar ke titik atau area kejadian yang
teridentifikasi. Biasanya, sebagian besar pengukuran dilakukan untuk
memusatkan massa barang atau ke titik terdekat item ke garis dasar.
Karena tidak mungkin untuk memastikan bahwa pengukuran dilakukan
pada suhu 90 derajat. Ada kemungkinan pengukurannya akan lebih lama
jika pengukurannya lebih dari 90 derajat dari garis dasar, atau jika
nilainya kurang dari 90 derajat dari garis dasar. Untuk alasan ini, metode
ini tidak seakurat beberapa metode lainnya; Namun, cepat dan sangat
mudah digunakan.

15
Gambar 4. Contoh Pemetaan Dasar.
2. Pemetaan Koordinat Rectangular
Pemetaan ini biasa juga disebut Pemetaan Metode Koordinat Empat
Persegi Panjang. Metode ini merupakan variasi metode pemetaan dasar
karena menggunakan dua garis dasar. Beberapa personil memilih
untunk mengukur dua atau lebih titik dengan menggunakan beberapa
pengukuran persegi panjang sebagai cara untuk meningkatkan akurasi.
Ada juga yang memilih untuk mengukur berat barang bukti . Pengukuran
yang telah dilakukan tidak menjamin bahwa pengukuran tepat pada
sudut 90 derajat dari garis dasar, sehingga kesalahannya lebih besar
daripada metode-metoode lainnya. Karena metode ini memiliki dua
pengukuran, maka akurasinya jauh lebih besar daripada metode
pemetaan dasar dengan garis tunggal. Metode ini sangat berguna dalam
ruang terbatas dan keajadian interior yang lebih kecil.

16
Gambar 5. Contoh Pemetaan Koordinat Rectangular.
3. Pemetaan Triangulasi
Pemetaan triangulasi adalah metode yang paling akurat yang tidak
memanfaatkan teknologi. Keakuratan metode ini dengan adanya dua titik
tetap. Dari dua titik tetap ini, pengukuran diambil ke titik tertentu pula
dalam TKP. Tidak perlu khawatir, apakah pengukuran dilakukan pada
sudut yang benar atau tidak, karena titik-titik yang berasal dari titik tetap
yang diketahui seperti sudut ruangan atau kusen pintu. Dari titik tetap
ini. minimal dua pengukuran dilakukan pada masing-masing titik. Jika
obyek berbentuk tetap atau konstan (mis ; senjata api, furniture), maka
obyek diukur menjadi dua titik, dari dua titik tetap, dengan total empat
pengukuran.
Jika obyek berbentuan variable atau ukuran (misalnya genangan air,
genangan darah, tumpukan pakaian ), maka diukur ke pusat massa yang
sesuai Gambar 6.

17
Gambar 6. Contoh Pemetaan Triangulasi.
4. Pemetaan Koordinat Polar/Grid
Pemetaan koordinat Polar/Grid adalah pemetaan dengan sistem dua
dimensi yang mengindikasikan lokasi obyek dengan menyediakan sudut
dan jarak dari titik tetap atau yang diketahui. Jadi untuk melakukan
pengukuran dengan metode ini, kompas diperlukan untuk mengukur
sudut atau arah kutub. Metode ini paling baik digunakan di luar ruangan.
Gambar 7. Contoh Pemetaan Koordinat/GRID
5. Pemetaan Lanjutan
Beberapa kementerian memiliki kemampuan untuk memanfaatkan
teknologi dengan lebih baik, seperi sistem penentu posisi global (GPS)

18
dan Total Station yang merupakan sistem pemetaan yang dapat
mengukur koordinat kutub dan kemudian mengubah pengukuran
menjadi koordinat Grid. Manfaat dari teknologi ini adalah memberikan
pengukuran jarak elektronik yang tepat dan sangat berguna dalam
pemetaan kejadian dan kegiatan berskala besar.
Semua pengukuran merupakan perkiraan, dan tidak pernah ada yang
menjamin bahwa 100 % akurat. Sehingga, pemetaan TKP perlu
dilakukan sebaik mungkin dengan sumberdaya yang memadai.

19
DAFTAR PUSTAKA
Indonesia, 1981. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Indonesia, 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Indonesia. 2023. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ricard L., 2014. Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Majalah Lex Crimen Vol. II/No.3/Juli
2013.
Sudirman Sultan, 2021. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Tindak Pidana Kehutanan. Penerbit Pena Persada, Banyumas Jawa
Tengah.

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Sudirman Sultan

More from Sudirman Sultan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf