Dokumen tersebut membahas tentang Pulbaket (Pemeriksaan Lokasi Berawal Kasus) yang meliputi pengertian, tujuan, tata cara pelaksanaan, dan hasil Pulbaket. Pulbaket bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana kehutanan melalui observasi, wawancara, pengawasan, dan integrasi informasi. Hasil Pulbaket berisi fakta-fakta, barang bukti, dan alat bukti awal yang dapat
Bahan Ajar Penanganan Tindak Pidana Kehutanan disusun berdasarkan Kurikulum Pusat Diklat Kehutanan No. 138 Tahun 2014 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Penyegaran Polhut Pola 30 JPL
Bahan ini disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK. 61/Dik/PEPE/Dik-2./3/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PKTBT CPNS KLHK 2019. Bahan ini khususnya untuk CPNS Polisi Kehutanan
Bahan Ajar Penanganan Tindak Pidana Kehutanan disusun berdasarkan Kurikulum Pusat Diklat Kehutanan No. 138 Tahun 2014 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Penyegaran Polhut Pola 30 JPL
Bahan ini disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK. 61/Dik/PEPE/Dik-2./3/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PKTBT CPNS KLHK 2019. Bahan ini khususnya untuk CPNS Polisi Kehutanan
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT...
Revisi sehubungan dengan aturan berikut :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
Penanganan TKP diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Olehnya itu, penanganan TKP harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap.
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhutSudirman Sultan
Jabatan Fungsional Polhut terdiri dari jabatan fungsional keahlian (Polhut Tingkat Ahli) dan jabatan fungsional keterampilan (Polhut Tingkat Terampil). Aturan khusus mengenai jabatan fungsional Polhut tertuang dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya. Untuk mencermati aturan ini beserta aturan teknis pelaksanaan yang terkait, kami tertarik untuk menulis mengenai prosedur kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Polisi Kehutanan.
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT...
Revisi sehubungan dengan aturan berikut :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
Penanganan TKP diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Olehnya itu, penanganan TKP harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap.
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhutSudirman Sultan
Jabatan Fungsional Polhut terdiri dari jabatan fungsional keahlian (Polhut Tingkat Ahli) dan jabatan fungsional keterampilan (Polhut Tingkat Terampil). Aturan khusus mengenai jabatan fungsional Polhut tertuang dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya. Untuk mencermati aturan ini beserta aturan teknis pelaksanaan yang terkait, kami tertarik untuk menulis mengenai prosedur kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Polisi Kehutanan.
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Monitoring situasi lapangan dan teknik wawancara Wahyu Dwi PranataWahyu Dwi Pranata
liputan investigasi merupakan kerja jurnalistik memang membutuhkan waktu yang lama, maka dari itu pengumpulan data yang penting bisa saja menjadi tidak teratur ketika dikumpulkan menjadi satu. banyak wawancara harus dilakukan, banyak dokumen ditemukan, pengamatan langsung yang bersinggungan dengan narasumber, namun pada kasus-kasus tertentu ada sebuah teknik pengumpulan data dengan cara menyamar (pengamatan dari jauh secara tidak langsung)
berikut ini karya dari wahyu dwi pranata yang disarikan dari berbagai sumber, termasuk dari Kontras, pantau dan Mongabay
Dalam penelitian kuantitatif,peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data.Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti.Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti .
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan
Bahan ajar tugas dan standar kompetensi jabatan fungsional Polhut
menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Polhut, tugas jabatan
polhut keterampilan, tugas jabatan polhut keterampilan, Ikhtisar jabatan, syarat
jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi teknis dan
standar kompetensi kesamaptaan, skema uji kompetensi dan pemaketan
kompetensi.
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut
Keahlian.
3. Mampu membuat laporan kejadian.
4. Mampu membuat berita acara.
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
Materi ini menjelaskan mengenai jenis-jenis laporan kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan, perbedaan laporan Polhut
Keterampilan dan Polhut Keahlian, laporan kejadian dan berita acara.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut
Keahlian.
3. Mampu membuat laporan kejadian.
4. Mampu membuat berita acara.
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan
Uji kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
Polhut fungsional, baik dalam pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan
jabatan maupun perpindahan dari tingkat terampil ke ahli. Uji kompetensi
adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan
bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belumkompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sedangkan
kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi terdiri dari :
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik maka setiap
pejabat fungsional harusnya melakukan persiapan yang baik sebelum
mendaftarkan diri sebagai calon peserta uji kompetensi. Persiapan ini tentu
saja dilakukan 1-2 tahun sebelum pelaksanaan uji kompetensi, apalagi jika uji
kompetensi itu dilakukan dengan metode portofolio dan wawancara, dimana
kedua metode uji kompetensi ini merupakan metode uji wajib yang digunakan
oleh LSP Purenbang SDM LHK dalam melakukan uji kompetensi kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.
Materi ini membahas tentang penatausahaan pemanfaatan
tumbuhan dan satwa dilindungi dan tidak dilindungi dalam bentuk pengkajian,
penelitian dan pengembangan; penangkaran, perburuan, perdagangan,
peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk
kesenangan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) spesies liar.
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Rencana Operasi Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Laporan Kejadian Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Tindakan Pertama Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Dasar-Dasar Intelijen Polhut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Bahan Ajar Teknik Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan
Pembentukan SPORC membuka harapan baru dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi khusus yang lebih dibandingkan Polhut Reguler akan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menurunkan intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia.
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT
Pulbaket BAGI POLHUT
1.
2. • Menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat
Pulbaket.
• Menjelaskan tata cara Pulbaket
• Menjelaskan cara menganalisa Baket.
3. • segala usaha kegiatan dan pekerjaan
• dilakukan secara berencana dan terarah
• mencari, mengumpulkan berbagai bahan
keterangan tentang sasaran tugas POLRI/Alat-Alat
Kepolisian Khusus,
• selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan
• bahan masukan pimpinan dalam menentukan
kebijaksanaan dengan resiko yang telah
diperhitungkan terlebih dahulu.
4. Jenis & bentuk gangguan serta ancaman terhadap kawasan
hutan,
Situasi - kondisi lapangan serta Modus Operandi TP yang
terjadi,
Tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau Aktor intelektual yang
terlibat,
Peluang dan tokoh masyarakat yang dapat membantu,
Perkiraan upaya pengamanan yang diperlukan, dan
Perkiraan tenaga, sarpras, waktu dan dana yang diperlukan.
5. Berbagai Upaya yang :
- Sah
- Bertanggungjawab
dalam rangka mengumpulkan :
- Fakta
- Barang Bukti
- Alat Bukti
yang relevan dengan :
terjadinya dugaan tindak pidana kehutanan.
Hanya dapat dilakukan oleh :
- Pejabat yang berwenang
- Berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang
6. • mendapatkan data dan informasi akurat.
• mencari, dan menemukan bukti-bukti awal
terhadap dugaan telah terjadinya suatu
tindak pidana kehutanan
• mencari fakta/kejadian, barang bukti dan
alat bukti yang mengindikasikan dan
mengarahkan pada pembuktian unsur-unsur
tindak pidana kehutanan.
• menentukan apakah hasil PULBAKET tersebut
layak ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan
7. • menyediakan bahan-bahan keterangan yang
diperlukan dalam upaya melakukan kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan.
• memperjelas, menambah, dan
menyempurnakan suatu
data, informasi, laporan, dan atau pengaduan
yang diterima atau ditemukan, bahwa telah
terjadi tindak pidana bidang kehutanan
8. PULBAKET
Dilakukan pada saat atau terhadap
laporan/pengaduan kasus, hasil pengawasan
atau hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi
kriteria :
• Adanya dugaan tindak pidana kehutanan
sebagai mana dimaksud dalam UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan.
• Adanya data yang menunjukkan telah
terjadinya tindak pidana kehutanan.
9. PULBAKET
ADIKABAPRO FAKDAM MOSI
Difokuskan pada 7 Komponen Fakta :
• A : Kasus Apa yang Terjadi
• DI : dimana wilayah atau lokasi terjadinya kasus (dilengkapi dengan
Peta wilayah atau lokasi, sketsa, lebih baik bila ditentukan titik
koordinatnya).
• KA : Kapan Waktu Kejadian (Tempus Delicti)
• BAPRO : Bagaimana Proses atau riwayat kejadian secara kronologis
dan teknis (modus Operandi).
• FAKDAM : Fakta-fakta mengenai dampak atau akibat yang
ditemukan di lapangan
• MO : Motif Pelaku atau penanggung jawab kegiatan
• SI : Siapa saja Pelaku yang ikut bertanggung jawab secara langsung
atau tidak langsung.
10. HASIL PULBAKET
• Dijabarkan dan disharingkan untuk dijadikan :
1. fakta-fakta
2. barang bukti
3. alat bukti untuk memenuhi unsur TP.
• Minimal harus didapatkan 2 alat bukti awal
yang mengarah kepada terjadinya tindak
pidana kehutanan.
11.
12. OBSERVASI
[Pengamatan langsung obyek,kejadian,proses,kondisi setempat]
Tujuan :
untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan
atau pengaduan dengan fakta, dan
membahas serta mengembangkan lebih lanjut
data, informasi, laporan, dan atau pengaduan
tersebut
untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana di bidang kehutanan.
13. OBSERVASI
[Pengamatan langsung obyek,kejadian,proses,kondisi setempat]
Informasi diperoleh dengan cara :
Observasi sepintas lalu, dilakukan sambilan
disamping tugas sehari-hari. (survey cepat)
Observasi secara teratur.
Observasi selayang padang.
Observasi khusus.
14. PERSIAPAN
A. PELAJARI TP YG TERJADI
B. CARI CIRI2 & INGIN SASARANNYA
C. PILIH & TENTUKAN PETUGAS
D. D A N A
E. PERLENGKAPAN
PELAKSANAAN
A. AMATI SUBYEK/SAS SCR UMUM
B. TELITI
* ORANG (CIRI KHUSUS, UMUM & DPT BE-
RUBAH)
* BENDA (JENIS, BENTUK, MERK, TANDA)
* TEMPAT (TERBUKA & TERTUTUP)
* KEJAHATAN (UMUM & KHUSUS)
15. INTERVIEW
[Tanya jawab lisan dengan bertatap muka/telepon]
Tujuan Penggunaan Interview :
Sebagai instrumen utama pulbaket (main
instrument)
Sebagai metode pelengkap (supplement)
Sebagai alat eksploratori (exploratory), sekaligus
untuk menentukan teknik analisisnya.
16. BENTUK INTERVIEW
1.Interview tipe bebas (unstructured or non-directive interview)
Digunakan dalam penelitian-penelitian naturalistik,
otobiografik, interviu mendalam (in-depth interview),
dan interviu yang dilaksanakan sambil berpartisipasi
dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh responden.
2. Interview tipe terstruktur (structured or directive interview)
17. Interviewer harus berpenampilan yang menarik
Interviewer harus menguasai materi pertanyaan
Interviewer terampil dalam berbahasa
Arahkan agar responden menjawab YA..
Lakukan pencatatan/gunakan perekam elektronik
Probing question: pertanyaan lebih mendalam
18. [Pengawasan Orang, kendaraan, tempat atau obyek]
Tujuan Pembuntutan :
melindungi petugas atau untuk menguatkan
kesaksian.
memperoleh bukti kejahatan.
melokalisir orang dengan mengawasi tempat yang
sering ia kunjungi dan orang-orang yang
berhubungan dengannya.
mengecek kejujuran informan.
19. [Pengawasan Orang, kendaraan, tempat atau obyek]
Cara Pembuntutan :
Rahasia,
terus-menerus dan
kadang berganti untuk mengurangi kecurigaan
pelaku.
20. 1. WASPADA
2. SABAR & ULET
3. PANCA INDERA YG TAJAM
4. CERDIK & CEKATAN
5. SUPEL & MUDAH BERGAUL
6. CPT SUAIKAN DIRI
1. MEMAHAMI DATA & IDENTITAS :
- ORANG
- TEMPAT
- KENDARAAN
2. TENTUKAN PETUGAS
-JML PETUGAS
-PENEMPATAN PETUGAS
-KEMAMPUAN PETUGAS
3. D A N A
4. PERALATAN
5. SYARAT & WAKTU
13
21. LARANGANS PETUGAS SURVEILLANCE
1. KONTAK LANGSUNG
2. TIMBULKAN KECURIGAAN
3. GERAKAN TIDAK WAJAR
4. PENAMPILAN
PELAKSANAAN SURVEILLANCE
1. SURVEILLANCE BERGERAK
- BERJALAN KAKI
- BEKENDARAAN
2. SURVEILLANCE TDK BERGERAK/TETAP
3. SURVEILLANCE LONGGAR, KETAT & GAB
4. ELECTRONIC SURVEILLANCE
14
22. “CARA LIDIK YG DILAKUKAN
SCR TERTUTUP’
A. DPTKAN BUKTI
B. DPTKAN KET
C. CEK INFO
D. PENYUSUPAN YG TPT (FIXED SURV)
E. CEK KESETIAAN (CHEKING ROYALTY)
F. LIDIK THD ORGS RHS BWH TNH/
ORGS SUBVERSI
G. SBG SCURITY CHEK
H. SBG FUNGSI BANTUAN
A. PENYSP DLM LINGK
B. PENYSP DLM MASY
C. PENYSP ORGS
17
Upaya serse
23. GUN COVER/SAMARAN
A. UTK JAMIN KERAHASIAAN GIAT
B. UTK JAMIN KESELAMATAN PTGS
C. UTK BERIKAN AKSES (HAK TSK)
D. UTK MUDAHKAN PELAKS TGS
SYARAT COVER :
A. SELARAS DGN DAERAH SAS
B. SUAI DGN SAS GIAT PETUGAS
C. BERI KEBANGGAAN & KEYAKINAN
D. BERIKAN SAS GRK KPD PTGS
E. JAMIN STABILITY & EFISIENSI
F. DIPERSIAPKAN DG TELITI
PERSIAPAN PELKS TGS NYUSUP
A. PELAJARI SAS/PENJAHAT
B. PENGTH TTG DAERAH
C. PENYESUAIAN SAMAR/COVER
D. PENGUJIAN/LAT SAMARAN
PELAKS TUGAS
A. PETUGAS YG KHUSUS
B. PENDEKATAN PD SAS
C. PUL KET
PENYAMARAN SELESAI
A. SESUAI PERINTAH ATASAN
B. LIDIK DIANGGAP SELESAI
C. BILA DIKAP SAT LAIN SA-
MARAN DIPERTAHANKAN
KEC. PERINTAH ATASAN
24. [Menerima Laporan dan Informasi]
Caranya :
Mencatat laporan,
Mencatat informasi dalam jurnal informasi
[Pengumpulan data potensi secara cepat]
25. • Akses informasi.
• Resiko terhadap pengumpul
• Resiko terbukanya tugas
• Urgensi Informasi
• Sumber daya.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. Integrasi
• Memadukan beberapa bahan keterangan
• Mengolah bahan keterangan
• Membuat ramalan/prediksi
Selanjutnya membuat KESIMPULAN