SlideShare a Scribd company logo

11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01

•
•
Sudirman Sultan
Sudirman Sultan

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan dapat menjadi andalan baru ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.

Law
1 of 21
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01

Recommended

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 0106 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutTugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutSudirman Sultan
 
Penanganan tipihut 138 2014
Penanganan tipihut 138 2014Penanganan tipihut 138 2014
Penanganan tipihut 138 2014Sudirman Sultan
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Sudirman Sultan
 
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 0110 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan
 
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 0107 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan
 
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanPeran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanSudirman Sultan
 
Pulbaket BAGI POLHUT
Pulbaket BAGI POLHUTPulbaket BAGI POLHUT
Pulbaket BAGI POLHUTSudirman Sultan
 

Recommended

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 0106 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutTugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutSudirman Sultan
 
Penanganan tipihut 138 2014
Penanganan tipihut 138 2014Penanganan tipihut 138 2014
Penanganan tipihut 138 2014Sudirman Sultan
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Sudirman Sultan
 
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 0110 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan
 
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 0107 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan
 
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanPeran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutan
Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanSudirman Sultan
 
Pulbaket BAGI POLHUT
Pulbaket BAGI POLHUTPulbaket BAGI POLHUT
Pulbaket BAGI POLHUTSudirman Sultan
 
Administrasi tkp kehutanan
Administrasi tkp kehutananAdministrasi tkp kehutanan
Administrasi tkp kehutananSudirman Sultan
 
Rencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhutRencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhutSudirman Sultan
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
 
Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananPenanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananSudirman Sultan
 
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumPpt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
 
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutTeknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutSudirman Sultan
 
Lk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporanLk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporanSudirman Sultan
 
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiStrategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiSudirman Sultan
 
6.perencanaan rhl
6.perencanaan rhl6.perencanaan rhl
6.perencanaan rhlZaidil Firza
 
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHIYorie74
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaTV Desa
 
26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan
26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan
26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasanjangmedrsudjatipadan
 
P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya
P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnyaP.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya
P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnyaPayyu Kogata
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Dadang Solihin
 
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji IndonesiaKepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji IndonesiaAbdillah Mt
 
Panduan - Pengamanan Hutan
Panduan - Pengamanan HutanPanduan - Pengamanan Hutan
Panduan - Pengamanan HutanRini Sucahyo
 
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhutkenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhutSudirman Sultan
 
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015Muhammad Sirajuddin
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfTesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan
 
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSkripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan
 

More Related Content

What's hot

Administrasi tkp kehutanan
Administrasi tkp kehutananAdministrasi tkp kehutanan
Administrasi tkp kehutananSudirman Sultan
 
Rencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhutRencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhutSudirman Sultan
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
 
Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananPenanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananSudirman Sultan
 
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumPpt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
 
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutTeknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutSudirman Sultan
 
Lk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporanLk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporanSudirman Sultan
 
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiStrategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiSudirman Sultan
 
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHIYorie74
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaTV Desa
 
26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan
26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan
26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasanjangmedrsudjatipadan
 
P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya
P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnyaP.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya
P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnyaPayyu Kogata
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Dadang Solihin
 
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji IndonesiaKepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji IndonesiaAbdillah Mt
 
Panduan - Pengamanan Hutan
Panduan - Pengamanan HutanPanduan - Pengamanan Hutan
Panduan - Pengamanan HutanRini Sucahyo
 
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhutkenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhutSudirman Sultan
 
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015Muhammad Sirajuddin
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 

What's hot (20)

Administrasi tkp kehutanan
Administrasi tkp kehutananAdministrasi tkp kehutanan
Administrasi tkp kehutanan
 
Rencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhutRencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhut
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
 
Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananPenanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
 
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumPpt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
 
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutTeknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
 
Lk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporanLk ba dan administrasi pelaporan
Lk ba dan administrasi pelaporan
 
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiStrategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
 
6.perencanaan rhl
6.perencanaan rhl6.perencanaan rhl
6.perencanaan rhl
 
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHILatihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
Latihan Soal Tes potensi PPIH/TKHI
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
 
26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan
26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan
26. sop pemakaian kendaraan dinas untuk operasional kedinasan
 
P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya
P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnyaP.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya
P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
 
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji IndonesiaKepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
KepDirjen PHU D-125 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
 
Panduan - Pengamanan Hutan
Panduan - Pengamanan HutanPanduan - Pengamanan Hutan
Panduan - Pengamanan Hutan
 
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhutkenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut
 
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
Surat Edaran KAPOLRI (SE) Nomor SE/6/X/2015
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
 

More from Sudirman Sultan

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfTesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan
 
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSkripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan
 
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfBahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfSudirman Sultan
 
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfBahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfSudirman Sultan
 
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfBahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan
 
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfLampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
 
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfBAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
 
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfBahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan
 
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfBahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfSudirman Sultan
 
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3Sudirman Sultan
 
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 0109 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan
 
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANPENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANSudirman Sultan
 
Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
Blanko Laporan Kejadian dan Berita AcaraBlanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
Blanko Laporan Kejadian dan Berita AcaraSudirman Sultan
 
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANLAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan
 
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja Sudirman Sultan
 
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanPembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan
 
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKATSISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKATSudirman Sultan
 
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutModul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutSudirman Sultan
 
Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi
Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi
Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi Sudirman Sultan
 
Pengumpulan bahan dan keterangan
Pengumpulan bahan dan keteranganPengumpulan bahan dan keterangan
Pengumpulan bahan dan keteranganSudirman Sultan
 

More from Sudirman Sultan (20)

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfTesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
 
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSkripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
 
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfBahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
 
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfBahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
 
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfBahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
 
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfLampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
 
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfBAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
 
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfBahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
 
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfBahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
 
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
 
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 0109 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
 
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANPENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
 
Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
Blanko Laporan Kejadian dan Berita AcaraBlanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara
 
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANLAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
 
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja
 
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanPembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan
 
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKATSISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT
 
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutModul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut
 
Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi
Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi
Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi
 
Pengumpulan bahan dan keterangan
Pengumpulan bahan dan keteranganPengumpulan bahan dan keterangan
Pengumpulan bahan dan keterangan
 

Recently uploaded

Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (6)

Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx