Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut

0
SUDIRMAN SULTAN : Bahan Ajar PKTBT CPNS TAHUN 2019
BAHAN AJAR
”TUGAS DAN FUNGSI POLISI KEHUTANAN”
BAHAN AJAR KOMPETENSI PKTBT CPNS KLHK
Oleh :
SUDIRMAN SULTAN, SP., MP
19740205 199903 1011
Widyaiswara Madya
Pembina Utama Muda/ IVC
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MAKASSAR
2019

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) merupakan
salah satu bagian dari kurikulum Latsar CPNS. PKTBT ini
diselenggarakan di instansi pemerintah asal peserta Latsar CPNS.
Kurikulum PKTBT ini diselenggarakan dengan tujuan agar CPNS dapat
menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Kurikulum PKTBT meliputi :
1. Kompetensi Teknis Administratif
Kompetensi teknis adminstratif terdiri dari beberapa mata diklat yaitu :
a. Pengelolaan Kepegawaian
b. Tata Naskah Kedinasan
c. Pengelolaan Keuangan
d. Pengelolaan Barang Milik Negara
2. Kompetensi Teknis Subtantif
Kompetensi teknis adminstratif terdiri dari beberapa mata diklat yaitu :
a. Tugas dan fungsi Organisasi/Instansi
b. Tugas dan fungsi jabatan peserta
Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk mempermudah CPNS
yang bertugas dalam Jabatan Fungsional Polhut dalam memahami tugas
dan fungsi jabatannya, maka perlu disusun Bahan Ajar Tugas dan Fungsi
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
B. Deskripsi Singkat
Mata Diklat ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang
peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional Polhut, tugas
dan fungsi Polhut, Standar Kompetensi Polhut, Jenjang Karier dan
Kepangkatan, serta butir-butir kegiatan sesuai jenjang jabatan Polhut.

2
C. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta diharapkan
memahami tugas dan fungsinya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta diharapkan
dapat :
1. Menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional
Polisi Kehutanan.
2. Menjelaskan Tugas dan Fungsi Polhut .
3. Standar Kompetensi Polhut.
4. Menjelaskan Jenjang Karir dan Kepangkatan Polhut.
5. Kegiatan pada Jabatan Fungsional Polhut.

3
BAB II
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Jabatan Fungsional Polhut
Peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional Polhut
adalah :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tanggal 22
September 2014 tentang Polisi Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.22/MenLHK-II/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Pedoman Formasi
Jabatan Fungsional Polhut.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011
tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
4. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31
Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2014 tanggal 20
Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.54/MenLHK-Setjen/2015 tentang Standar dan Uji Kompetensi
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

4
BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG POLHUT
Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004
tentang Kehutanan dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, Pengertian Polisi
Kehutanan selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam
lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat
pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan
hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian
khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.
A. Tugas dan Fungsi Polhut
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi
Kehutanan adalah :
a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan,
hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan
satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.
Sedangkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang
Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi
Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan,
memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan
dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

5
Tugas dan fungsi Polhut dilaksanakan dalam bentuk :
a. pre-emtif
Kegiatan preemtif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah,
menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok
untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preemtif dilakukan
dengan cara :
 penyadartahuan dan penyuluhan
 pembinaan dan pendampingan masyarakat
b. preventif
Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah,
menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau
kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan
preventif dilakukan dengan cara antara lain :
 patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
 penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau
wilayah hukumnya; dan
 identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.
c. Represif
Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat
non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak
pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
Kegiatan represif dilakukan dengan cara antara lain :
 Operasi penegakan hukum
 Pengumpulan bahan keterangan
 Pengamanan barang bukti
 Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan
 Penanggulangan konflik satwa liar
 Pemadaman kebakaran
 Pengawalan tersangka, saksi dan barang bukti.

6
B. Wewenang Polhut
Wewenang Polhut terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada
pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan
wewenang kepolisian khusus.
2. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus tersebut berwenang
untuk :
a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan
wilayah hukumnya.
b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan
pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah
hukumnya.
c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang
menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk
diserahkan kepada yang berwenang; dan
f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya
tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan.
Salah satu pejabat kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang
kepolisian khusus tersebut diatas adalah Polisi Kehutanan. Hal ini sesuai
dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan, yang menyatakan bahwa “Pejabat Kehutanan
Tertentu yang mempunyai Wewenang Kepolisian Khusus meliputi :
1. PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.
2. Pegawai Perum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan.

7
3. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang
sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan
tanggung jawab di bidang perlindungan Hutan.
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan menjelaskan bahwa wewenang Polhut
meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan
yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi refresif.
Wewenang tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 51
ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang
diperjelas kembali dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan juga berwenang untuk
melakukan penyelidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka
(Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan).

8
BAB III
STANDAR KOMPETENSI POLHUT
A. Pengertian Standar Kompetensi Polhut
Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penetapan
standar kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan digunakan
sebagai pedoman bagi penyusunan materi uji untuk pengangkatan
pertama, alih jabatan, kenaikan jenjang jabatan polisi kehutanan,
pembinaan dan pedoman dalam peningkatan kinerja, serta penyusunan
kurikulum diklat berbasis kompetensi.
Standar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan meliputi :
a. kompetensi manajerial;
Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi
jabatan.
b. kompetensi teknis;
Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Standar kompetensi teknis terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi
pilihan.
Kompetensi Inti : Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang
terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam
melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu pada suatu
area/bidang pekerjaan tertentu serta kelompok unit kompetensi yang
berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu
level/jenjang jabatan.

9
Kompetensi Pilihan : Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis
yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan
kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat
pilihan.
c. kesamaptaan.
Kesamaptaan adalah sikap kerja yang memerlukan kesiap siagaan
dalam rangka melaksanakan kegiatan yang memerlukan kekuatan
stamina dan ketahanan fisik dari pejabat fungsional polisi kehutanan.
Standar Kesamaptaan meliputi :
 ketahanan dan kecepatan lari dalam kurun waktu tertentu;
 kecepatan lari dalam jarak tertentu;
 ketahanan sit up dalam jumlah dan waktu tertentu;
 ketahanan push up dalam jumlah dan waktu tertentu; dan
 ketahanan dan kecepatan shuttle run dalam jarak dan waktu
tertentu.
B. Skema Kompetensi Polhut
Skema uji kompetensi dalam PermenLHK No. P.54/MenLHK-Setjen/ 2015
tentang Standard dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan,
berpedoman kepada pemaketan kompetensi. Untuk jabatan fungsional Polhut
tingkat keterampilan terdiri dari 4 (empat) skema/pemaketan kompetensi, yaitu :
1. Skema Polhut Pemula
2. Skema Polhut Terampil (Pelaksana)
3. Skema Polhut Mahir (Pelaksana Lanjutan)
4. Skema Polhut Penyelia.
Untuk jabatan fungsional Polhut tingkat keahlian terdiri dari 3 (tiga)
skema/pemaketan kompetensi, yaitu :
1. Skema Polhut Ahli Pertama
2. Skema Polhut Ahli Muda
3. Skema Polhut Ahli Madya
Setiap skema/pemaketan kompetensi dibedakan menjadi kompetensi inti
dan kompetensi pilihan.

10
Dalam bahan ajar ini, kami hanya akan menguraikan Skema Polhut
Pemula dan Skema Polhut Ahli Pertama, karena penerimaan Formasi
CPNS Tahun 2018 terdiri dari jabatan Polhut Pemula dan Polhut Ahli
Pertama.
Skema Polhut Pemula
Kompetensi Inti yang diujikan untuk skema Polhut Pemula adalah :
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.006.01 Menyusun Rencana Kerja Personal
2. KHT.POLHUT.011.01 Melakukan Penjagaan
3. KHT.POLHUT.013.01 Melakukan Patroli
Kompetensi pilihan dapat dipilih 1 (satu) unit kompetensi sesuai dengan
karakteristik wilayah tugasnya atau spesialisasinya. Kompetensi pilihan
untuk skema Polhut Pemula adalah :
Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.034.01 Membuat Sekat Bakar
2. KHT.POLHUT.037.01 Melakukan Ground Ceck hotspot
3. KHT.POLHUT.038.01 Melaksanakan Pemadaman Kebakaran
Hutan
Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.014.01 Melakukan Pemeriksaan Peredaran
Tumbuhan dan Satwa
Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.043.01 Melakukan Penggiringan Satwa Liar

11
Kelompok Sosialisasi
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.008.01 Melakukan Anjangsana/kunjungan ke
tokoh masyarakat
Kelompok Penyelamatan SAR
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.053.01 Melakukan Penyelamatan (SAR) di
kawasan hutan
Skema Polhut Ahli Pertama
Kompetensi Inti yang diujikan untuk skema Polhut Ahli Pertama
adalah :
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.006.01 Menyusun Rencana Kerja Personal
2. KHT.POLHUT.009.01 Melaksanakan Sosialisasi kepada
Masyarakat Luas dan Badan Hukum
3. KHT.POLHUT.015.01 Mengkoordinir Penjagaan
4. KHT.POLHUT.016.01 Mengkoordinir Patroli
5. KHT.POLHUT.025.01 Melakukan Penangkapan Tersangka
(tertangkap tangan)
Kompetensi pilihan dapat dipilih 1 (satu) unit kompetensi sesuai dengan
karakteristik wilayah tugasnya atau spesialisasinya. Kompetensi pilihan
untuk skema Polhut Ahli Pertama adalah :
Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.032.01 Melakukan Pembinaan Masyarakat Peduli
Api
2. KHT.POLHUT.042.01 Mensosialisasikan Pengelolaan Lahan
Tanpa Bakar

12
Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.014.01 Melakukan Pemeriksaan Peredaran
Tumbuhan dan Satwa
Kelompok Polisi Kehutanan PPNS
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.029.01 Mencari dan menangkap tersangka
2. KHT.POLHUT.030.01 Melakukan penyidikan
Kelompok Penyelamatan SAR
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.053.01 Melakukan Penyelamatan (SAR) di
kawasan hutan
Kelompok Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
No. Kode Unit
Kompetensi
Unit Kompetensi
1. KHT.POLHUT.020.01 Melakukan Operasi Khusus Pengamanan
Hutan

13
BAB IV
JENJANG KARIR DAN KEPANGKATAN POLHUT
A. Jenjang Jabatan dan Pangkat
Polhut merupakan salah satu jabatan fungsional, dimana jabatan
Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri (PP 16 Tahun 1994).
Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011
tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, jenjang jabatan
dan pangkat Polisi Kehutanan terdiri dari :
1. Jenjang Jabatan dan pangkat bagi Fungsional Polisi Kehutanan
Terampil.
a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula
1) Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a
b. Polisi Kehutanan Pelaksana
1) Pengatur Muda Tk.I, Golongan Ruang II/b.
2) Pengatur, Golongan Ruang II/c.
3) Pengatur Tk.I, Golongan Ruang II/d.
c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan
1) Penata Muda, Golongan Ruang III/a.
2) Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.
d. Polisi Kehutanan Penyelia
1) Penata, Golongan Ruang III/c.
2) Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
2. Jenjang Jabatan dan pangkat bagi Fungsional Polisi Kehutanan
Ahli
a. Polisi Kehutanan Pertama
1) Penata Muda, Golongan Ruang III/a.
2) Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.

14
b. Polisi Kehutanan Muda
1) Penata, Golongan Ruang III/c.
2) Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
c. Polisi Kehutanan Madya
1) Pembina, Golongan Ruang IV/a.
2) Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b.
3) Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
B. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Polhut
CPNS yang diangkat dalam formasi Polhut, status kepegawaiannya
dalam jabatan fungsional Polhut masih CALON FUNGSIONAL POLHUT,
meskipun dalam SK CPNSnya ataupun pada SK PNSnya jabatannya telah
tertulis Polhut Pemula, Polhut Pelaksana atau Polhut Ahli Pertama. Pasal
8 peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal
22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan
Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011, menguraikan bahwa
pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Polhut harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Polhut Terampil, harus
memenuhi syarat :
a. Berijazah paling rendah SMK Bidang kehutanan atau SMA yang
kualifikasinya ditetapkan oleh Menteri LHK.
b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan ruang II/a.
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
d. Status sudah PNS (100%).
e. PNS yang diangkat, harus lulus uji kompetensi.

15
2. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Polhut Ahli, harus
memenuhi syarat :
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang
Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik
Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang ditetapkan
oleh Menteri Kehutanan;
b. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan ruang III/a.
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
d. Status sudah PNS (100%).
e. PNS yang diangkat, harus lulus uji kompetensi.
Baik Polhut terampil maupun Polhut Ahli, paling lama 2 (dua) tahun setelah
diangkat dalam jabatan fungsional Polhut harus mengikuti dan lulus diklat
dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan.
C. Kenaikan Jabatan dan Pangkat Polhut
Kenaikan jabatan dan pangkat dapat diajukan oleh Polhut apabila
telah memenuhi persyaratan kenaikan Jabatan dan kenaikan pangkat
untuk Fungsional Polhut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal
22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan
Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011.
Kenaikan jabatan bagi fungsional Polhut dapat dipertimbangkan
apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
3. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
4. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan setingkat lebih tinggi.

16
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling
kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
7. Khusus untuk kenaikan jabatan dari Polhut Muda menjadi Polhut
Madya wajib mengikuti dan lulus Diklat Penjenjangan Polhut Madya.
Sedangkan kenaikan pangkat jabatan fungsional Polhut dapat
dipertimbangkan apabila mememenuhi syarat sebagai berikut :
1. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling
kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Aturan khusus lainnya mengenai kenaikan pangkat adalah :
1. PNS yang menduduki jabatan Polhut Madya, kenaikan pangkat dari
Pembina tingkat I (IV/b) ke Pembina Utama Muda (IV/c) ditetapkan
dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan
teknis Kepala BKN.
2. Kenaikan pangkat PNS pusat (II/a sampai IV/b) ditetapkan dengan
keputusan pejabat Pembina kepegawaian pusat setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala BKN.
3. Kenaikan pangkat PNS Provinsi (II/a sampai IV/b) ditetapkan dengan
keputusan pejabat Pembina kepegawaian Daerah Provinsi yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
Regional BKN yang bersangkutan.
4. Kenaikan pangkat bagi Polhut dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi
dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Pasal 29).

17
Pada syarat kenaikan jabatan dan pangkat bagi fungsional Polhut
terdapat syarat telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jumlah angka kredit
kumulatif tersebut harus memperhatikan aturan berikut ini :
1. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari
unsur utama (tidak termasuk unsur pendidikan),
2. paling banyak 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur
penunjang. Selain komposisi tersebut, hal lain yang menjadi syarat
mutlak untuk kenaikan pangkat dan jabatan.
3. Angka kredit minimal dari beban kerja Polhut dalam menjalankan
Tupoksi terpenuhi untuk kenaikan pangkat/jabatan terpenuhi.
4. Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi
terpenuhi untuk kenaikan pangkat/jabatan terpenuhi.
D. Perpindahan dari Polhut Terampil ke Polhut Ahli
Yang dimaksud dengan perpindahan dari Polhut Terampil ke Polhut
Ahli adalah perpindahan dari
Polhut tingkat terampil adalah PNS yang diangkat pertama kali
dalam jabatan fungsional Polhut dengan ijazah paling rendah SMK atau
SMA. Sedangkan Polhut tingkat ahli adalah PNS yang diangkat pertama
kali dalam jabatan fungsional Polhut dengan ijazah paling rendah S1 atau
D-IV. Apabila Polhut tingkat terampil telah memiliki ijazah S1 atau D-IV
sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, maka Polhut tersebut dapat
mengusulkan proses perpindahan atau alih tingkat dari jalur keterampilan
ke jalur keahlian.
Berdasarkan Pasal 30 Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17
Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, Polisi
Kehutanan terampil yang memperoleh ijasah Sarjana (S1)/Diploma IV
dapat diangkat dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli, apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

18
1. tersedia formasi untuk jabatan Polisi Kehutanan Ahli;
2. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
untuk jabatan Polisi Kehutanan ahli;
3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Polisi Kehutanan tingkat keahlian; dan
4. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
Polisi Kehutanan terampil yang akan beralih menjadi Polisi Kehutanan Ahli
diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit
kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah
angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi
dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
Pasal 34 Permenpan & Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011
tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, menguraikan bahwa
penetapan formasi Polhut didasarkan pada :
a. Luas Kawasan
b. Gangguan kerawanan kawasan.
c. Intensitas peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Dan
d. Kondisi geofisik kawasan hutan.
Penetapan Formasi tersebut juga memperhatikan syarat berikut ini :
a. Direktorat Pembina Polhut, Polhut Ahli paling sedikit 8 dan paling
banyak 16.
b. Balai Besar KSDA/TN, Polhut Ahli paling sedikit 28 dan paling banyak
40.
c. Balai KSDA/TN, Polhut Ahli paling sedikit 16 dan paling banyak 22.
d. Provinsi, Polhut Ahli paling sedikit 12 dan paling banyak 48.
e. Kabupaten/Kota, Polhut Ahli paling sedikit 12 dan paling banyak 60.
Pada pasal 10 peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31
Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan
fungsional Polhut dan angka kreditnya, ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV

19
yang masuk kualifikasi adalah ijazah di bidang Kehutanan, Pertanian,
Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan
kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Perpindahan Polisi Kehutanan Terampil ke dalam Polisi
Kehutanan Ahli bagi jenjang Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur
Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pelaksana, pangkat
Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d harus ditetapkan terlebih
dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang
III/a.

20
BAB V
BUTIR KEGIATAN POLHUT
Butir kegiatan Polhut adalah kegiatan-kegiatan yang dapat
dilakukan oleh Polhut dengan nilai angka kredit tertentu. Kegiatan tersebut
merupakan aktivitas Polhut dalam penyelenggaraan perlindungan dan
pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan yang meliputi unsur
pendidikan, penyiapan prakondisi, perlindungan dan pengamanan
kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran, monitoring
dan evaluasi, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Kepolisian
Kehutanan.
Setiap level jabatan Polhut memiliki butir-butir kegiatan yang dapat
dilakukan, dimana pencapaian angka kredit dari rekapitulasi butir kegiatan
tersebut disampaikan dalam bentuk DUPAK (Daftar Usulan Penetapan
Angka Kredit). DUPAK adalah daftar yang memuat prestasi kerja pejabat
fungsional dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu
tertentu untuk dinilai.
Namun apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Polhut yang
sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan butir kegiatan
tertentu, maka Polhut lain yang berada satu tingkat di atas atau satu
tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan. Bagi Polhut yang melaksanakan butir kegiatan satu tingkat
di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh 80% (delapan puluh
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan. Sedangkan Polhut yang
melaksanakan butir kegiatan satu tingkat dibawah jabatannya, angka kredit
yang diperoleh 100% (seratus persen). (Pasal 10 & 11, PermenpanRB No.
17 Tahun 2011).

21
A. Butir Kegiatan Polhut Pemula
Butir Kegiatan Polhut Pemula adalah sebagai berikut :
Kode Butir Butir Kegiatan Satuan Hasil Angka Kredit
UNSUR I : PENDIDIKAN
I.A.1. Sarjana Muda/Diploma III Ijazah 60
I.A.2. SMK/SMA Ijazah 25
I.B.1 Diklat Fungsional Lamanya lebih dari 960 Jpl Sertifikat 15
I.B.2 Lamanya antara 641-960 jam Sertifikat 9
I.B.7 Lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat 0.5
I.C. Diklat Prajabatan/LATSAR CPNS Gol.II Sertifikat 1.5
UNSUR II : PENYIAPAN PRA KONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN,
PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN.
II.F. Menyusun Rencana Kerja Personal Polhut Rencana Kerja 0.010
UNSUR III : PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN
DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN.
III.A.1. Melakukan Inventarisasi Potensi
Permasalahan
Laporan/
Masalah
0.010
III.A.3. Gladi Posko Pengendalian Perlindungan dan
Pengamanan hutan.
Laporan/
Kegiatan
0.020
III.B.1.a. Menyiapkan sarana/prasarana Patroli Darat Laporan/Unit 0.010
III.B.2.a. Melakukan Penjagaan di Pos jaga/pondok
kerja/pondok jaga
Laporan/
Penjagaan
0.030
III.B.2.d. Melakukan Penjagaan di tempat
pengawasan peredaran hasil hutan (terminal
bus/stasiun KA)
Laporan/
Penjagaan
0.030
III.B.2.g. Melakukan Penjagaan di tempat Barang
Bukti
Laporan/
Penjagaan
0.030
III.B.2.h. Melakukan Penjagaan di Kapal Patroli Laporan/
Penjagaan
0.030
III.B.2.i. Melakukan Penjagaan di tempat peredaran
hasil hutan lainnya
Laporan/
Penjagaan
0.030
III.B.2.j. Melakukan Penjagaan di Pasar Satwa/
Tumbuhan
Laporan/
Penjagaan
0.030
III.B.3.a. Melakukan Patroli Daratan Laporan/Patroli 0.020
III.B.3.b. Melakukan Patroli Perairan Laporan/Patroli 0.020
III.C.1.b. Operasi Pengamanan Hutan Fungsional Laporan/Operasi 0.030
III.C.1.c. Operasi Pengamanan Gabungan Laporan/Operasi 0.030
III.C.2.a. Melakukan Penangkapan Tersangka Laporan/Operasi 0.020
III.C.2.b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yg
diduga sebagai tersangka
Laporan/Operasi 0.020
III.C.3.a. Melakukan Pengamanan Barang Bukti Berita Acara 0.020
III.C.3.c. Melakukan Pengawalan Barang Bukti Berita Acara 0.020
III.C.3.d. Melakukan Serah Terima Barang Bukti Berita Acara 0.010
III.D.2.d. Mencari dan Menangkap Tersanga Berita Acara 0.030
III.D.2.l.1. Menjadi Saksi dalam Proses Penyidikan Laporan/Kasus 0.020
III.D.2.l.2. Menjadi Saksi dalam Proses Persidangan Laporan/Kasus 0.020

22
III.E.1.c. Melakukan Apel Siaga Karhutla Laporan 0.020
III.E.3. Menyiapkan sarana prasarana Karhutla Laporan/Unit 0.010
III.E.4. Membuat Sekat Bakar Laporan/0.1 ha 0.020
III.E.8. Melaksanakan Ground Ceck Hotspot BA/Hot Spot 0.030
III.E.9.1 Melakukan Pemadaman Karhutla di Areal
Gambut
Laporan/3 hari 0.030
III.E.9.2. Melakukan Pemadaman Karhutla di dataran
tinggi
Laporan 0.020
III.E.9.3. Melakukan Pemadaman Karhutla di dataran
rendah
Laporan 0.020
III.E.9.4. Melakukan Pemadaman Karhutla di padang
rumput
Laporan 0.020
III.G.2.a. Mengumpulkan data keamanan hutan dan
kawasan
Laporan 0.040
UNSUR IV : PENGEMBANGAN PROFESI
IV.A.1.a. KTI hasil Kajian dipublikasikan dalam bentuk
buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
Buku 12.500
IV.A.1.b. KTI Hasil Kajian dipublikasikan dalam
majalah ilmiah yg diakui LIPI.,
Naskah 6.000
IV.A.2.a. KTI Hasil Kajian Tidak dipublikasikan dalam
bentuk buku
Buku 8.000
IV.A.2.b. KTI Hasil Kajian Tidak dipublikasikan dalam
bentuk makalah
Makalah 4.000
IV.A.3.a. KTI hasil gagasan sendiri dipublikasikan
dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
Buku 8.000
IV.A.3.b. KTI hasil gagasan sendiri dipublikasikan
dalam majalah ilmiah yg diakui LIPI.
Naskah 4.000
IV.A.4.a. KTI hasil gagasan sendiri yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk buku.
Buku 7.000
IV.A.4.b. KTI hasil gagasan sendiri yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk makalah.
Makalah 3.500
IV.A.5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan, dan atau ulasan ilmiah dalam
pertemuan ilmiah.
Naskah 3.500
IV.A.6. Membuat Artikel di bidang kepolisian
kehutanan yg dipublikasikan
Artikel 1.000
IV.B.1.a. Terjemahan/Saduran yg dipublikasikan
dalam bentuk Buku yang diterbitkan secara
nasional
Buku 7.000
IV.B.1.b. Terjemahan/Saduran yg dipublikasikan
dalam majalah ilmiah yg diakui LIPI
Naskah 3.500
IV.B.2.a. Terjemahan/Saduran yg tidak dipublikasikan
dalam bentuk Buku
Buku 3.000
IV.B.2.b. Terjemahan/Saduran yg tidak dipublikasikan
dalam bentuk Makalah
Makalah 1.500
IV.C.1. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yg
mengandung nilai pembaharuan
Rumusan 2.500

23
IV.C.2. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yg
mengandung nilai penyempurnaan atau
perbaikan
Rumusan 2.500
IV.D. Membuat Buku Pedoman/Juklak/Juknis di
Bidang Kepolisian Kehutanan
Buku Petunjuk 1.500
IV.E. Mengembangkan Teknologi Tepat Guna di
Setiap Karya 2.500
IV.F.1. Studi Banding Laporan 0.500
IV.F.2. Pertukaran Polhut antar Regional Laporan 1.000
IV.F.3. Pertukaran Polhut antar Negara Laporan 3.000
IV.F.4. Kunjungan Kerja Laporan 0.300
IV.F.5. Magang Laporan 1.000
UNSUR V : PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN
V.A. Mengajar/melatih yg berkaitan dengan
bidang kepolisian kehutanan
Jam Pelajaran 0.040
V.B.a. Mengikuti Seminar/Lokakarya atau
simposium sebagai Pemrasaran
Kegiatan 3.000
V.B.b. Mengikuti Seminar/Lokakarya atau
symposium sebagai moderator/pembahas/
narasumber
Kegiatan 2.000
V.B.c. Mengikuti Seminar/Lokakarya atau
symposium sebagai peserta
Kegiatan 1.000
V.C.a.1) Anggota Organisasi Profesi Tingkat
Nasional/ Internasional sebagai Pengurus
Aktif.
SK 1.000
V.C.a.2) Anggota Organisasi Profesi Tingkat
Nasional/ Internasional sebagai Anggota
Aktif
Kartu Anggota 0.500
V.C.b.1) Anggota Organisasi Profesi Tingkat Provinsi
sebagai Pengurus Aktif.
SK 0.500
V.C.b.2) Anggota Organisasi Profesi Tingkat Provinsi
sebagai Anggota Aktif
Kartu Anggota 0.350
V.D.1. Keanggotaan dalam SMART atau SPORC
sebagai Ketua
SK 1.000
V.D.2. Keanggotaan dalam SMART atau SPORC
sebagai Anggota
Kartu Anggota 0.500
V.E. Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Polhut
Setiap
DUPAK/PAK
0.040
V.F.1.a. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana
Karya Satya 30 Tahun
Piagam 3.000
V.F.1.b. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana
Piagam 2.000
V.F.1.c. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana
Piagam 1.000
V.G.a. Gelar Kesarjanaan Lain (Diploma II) Gelar 3.000
V.G.b. Gelar Kesarjanaan Lain (Sarjana
Muda/Diploma III)
Gelar 4.000
V.G.c. Gelar Kesarjanaan Lain (Sarjana/Diploma IV) Gelar 5.000
V.H. Penyelamatan SAR di Kawasan Hutan Setiap Operasi 0.500

24
B. Butir Kegiatan Polhut Ahli Pertama
Butir Kegiatan Polhut Pemula adalah sebagai berikut :
UNSUR I : PENDIDIKAN
I.A.1. Sarjana Muda/Diploma III Ijazah 60
I.A.2. SMK/SMA Ijazah 25
I.B.1 Diklat Fungsional Lamanya lebih dari 960 Jpl Sertifikat 15
I.B.7 Lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat 0.5
I.C. Diklat Prajabatan/LATSAR CPNS Gol.II Sertifikat 1.5
UNSUR II : PENYIAPAN PRA KONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN,
PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN.
II.A.1.b. Menyusun Rancangan Kebijakan Lingkup
Unit Kerja (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.130
II.A.2.b. Menyusun Rancangan Kebijakan tingkat
Kab/Kota (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.140
Provinsi (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.160
Nasional (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.180
Internasional (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.200
II.B.1.b. Mengevaluasi Kebijakan Lingkup Unit Kerja
(Sebagai Anggota)
Laporan 0.090
II.B.2.b. Mengevaluasi Kebijakan Tingkat Kab/Kota
(Sebagai Anggota)
Laporan 0.090
II.B.3.b. Mengevaluasi Kebijakan Tingkat Provinsi
(Sebagai Anggota)
Laporan 0.090
II.B.4.b. Mengevaluasi Kebijakan Tingkat Nasional
(Sebagai Anggota)
Laporan 0.0160
II.C.1.b. Menyusun Rancangan Strategis Kegiatan
Lingkup Seksi Wilayah (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.090
Lingkup Bidang Wilayah (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.100
Lingkup Unit Kerja (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.110
Lingkup Kab/Kota (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.120
Lingkup Provinsi (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.130
Lingkup Nasional (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.150
Lingkup Internasional (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.160

25
II.D.1.b. Menyusun Program Kerja Lingkup Seksi
Wilayah (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.090
II.D.2.b. Menyusun Program Kerja Lingkup Bidang
Wilayah (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.090
II.D.3.b. Menyusun Program Kerja Lingkup Unit Kerja
(Sebagai Anggota)
Rancangan 0.100
II.D.4.b. Menyusun Program Kerja Lingkup Kab/Kota
(Sebagai Anggota)
Rancangan 0.110
II.D.5.b. Menyusun Program Kerja Lingkup
Provinsi/nasional (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.120
II.D.6.b. Menyusun Program Kerja Lingkup
Internasional (Sebagai Anggota)
Rancangan 0.130
II.E.2. Menyusun Petunjuk Operasional Operasi
Intelejen/Deteksi Dini
Petunjuk
Operasional
0.090
II.E.3. Menyusun Petunjuk Operasional Operasi
Fungsional
Petunjuk
Operasional
0.060
II.E.6. Menyusun Petunjuk Operasional Lainnya
(Gangguan Satwa, Evakuasi Satwa dll)
Petunjuk
Operasional
0.050
II.F.1. Menyusun Rencana Operasi
Intelejen/Deteksi Dini
Rencana Operasi 0.040
II.F.2. Menyusun Rencana Operasi Fungsional Rencana Operasi 0.040
II.F.3. Menyusun Rencana Operasi Gabungan Rencana Operasi 0.050
II.F.5. Menyusun Rencana Operasi Lainnya
(Gangguan Satwa, Evakuasi Satwa, dll)
Rencana Operasi 0.040
II.G. Menyusun Rencana Kerja Personal Polhut Rencana Kerja 0.030
UNSUR III : PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN
DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN.
III.A.1. Melaksanakan Sosialisasi kepada
Masyarakat Luas dan Badan Hukum
Laporan 0.070
III.A.5 Gladi Posko Pengendalian Linpamhut Laporan/Kegiatan 0.060
III.A.6. Melakukan Pembimbingan dan Pembinaan
Polhut yang ada dibawahnya
Laporan/Orang 0.020
III.B.2.a. Mengkoordinir (Komandan Regu) Patroli
Darat
Laporan/Patroli 0.100
III.B.2.b. Mengkoordinir (Komandan Regu) Patroli
Perairan
Laporan/Patroli 0.100
III.B.2.c. Mengkoordinir (Komandan Regu) Penjagaan Laporan/
Penjagaan
0.100
III.B.3. Melakukan Pemeriksaan Peredaran
Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga
Konservasi
Laporan/ Lokasi 0.050
III.C.1.a.3) Melaksanakan Operasi Intelijen Laporan 0.100
III.C.1.b.2) Mengkoordinir Operasi Fungsional Laporan 0.090
III.C.1.c.3) Melaksanakan Operasi Gabungan Laporan 0.170
III.C.1.d.3) Melaksanakan Operasi Khusus Laporan 0.170
III.C.2.a. Melakukan Penangkapan Tersangka Laporan 0.080
III.C.2.b. Melakukan Pemeriksaan terhadap orang yg
diduga sebagai tersangka
Laporan 0.110
III.C.3.a. Melakukan Pengamanan Barang Bukti Laporan 0.030
III.C.3.b. Melakukan Tindakan Akhir Penanganan
Barang Bukti
Laporan 0.030
III.D.1.a. Melakukan Penyelidikan/Investigasi Tindak
Pidana Kehutanan
Laporan/Kasus 0.100

26
III.D.1.c. Melakukan penanganan/olah TKP Berita Acara 0.070
III.D.2.a Penyidikan : Memeriksa Tersangka Berita Acara 0.090
III.D.2.b Penyidikan :Memeriksa Keterangan Saksi Berita
Acara/Saksi
0.030
III.D.2.c Penyidikan : Melakukan Penananan
Tersangka
Berita Acara 0.030
III.D.2.d Penyidikan : Menitipkan Tersangka Berita Acara 0.040
III.D.2.e Penyidikan : Menitipkan Barang Bukti Berita Acara 0.050
III.D.2.f.1 Penyidikan : Gelar Perkara Sebagai Penyidik Berita Acara 0.050
III.D.2.f.2. Penyidikan : Gelar Perkara Sebagai Peserta Berita Acara 0.040
III.D.2.g Penyidikan : Menyusun Berkas Perkara ke
Kejaksaan
Berita Acara 0.100
III.D.2.h Penyidikan : Menyerahkan Berkas Perkara
ke Kejaksaan
Berita Acara 0.020
III.D.2.i Penyidikan : Memperbaiki berkas Perkara
(P19) hingga P21.
Berita Acara 0.090
III.D.2.j Penyidikan : Melakukan Telaahan Hukum Telaahan Hukum 0.080
III.D.2.k Penyidikan : Mewakili lembaga dalam proses
persidangan peradilan
Laporan/
Persidangan
0.040
III.D.2.l.1. Penyidikan : Saksi Ahli dalam proses
Penyidikan
Laporan/Kasus 0.050
III.D.2.l.2 Penyidikan : Saksi Ahli dalam proses
Persidangan
Laporan/Kasus 0.040
III.D.2.m.1. Penyidikan : Saksi dalam proses Penyidikan Laporan/Kasus 0.050
III.D.2.m.2. Penyidikan : Saksi dalam proses
Persidangan
Laporan/Kasus 0.050
III.E.1.a. Analisis Hot Spots Laporan/ha 0.070
III.E.1.b. Melakukan pembinaan masyarakat Peduli
Api
Laporan 0.070
III.E.1.c. Mensosialisasikan Pengelolaan Lahan
Tanpa Bakar (Penerapan Teknologi)
Laporan 0.050
III.E.1.d. Melakukan Apel Siaga Karhut Laporan 0.020
III.F.2.b. Penanganan Masy dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Konflik Satwa Liar
(pendampingan Peran serta Masyarakat)
Laporan/
Kegiatan
Pendampingan
0.060
III.F.4.b. Memfasilitasi Kerjasama dalam
Penanggulangan Konflik satwa Liar dengan
manusia
Laporan/Unit
Kerjasama
0.070
UNSUR IV : MONITORING DAN EVALUASI
IV.A. Monitoring Laporan 0.060

27
UNSUR V : PENGEMBANGAN PROFESI
V.A.1.a. KTI hasil Kajian dipublikasikan dalam bentuk
buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
Buku 12.500
V.A.1.b. KTI Hasil Kajian dipublikasikan dalam
majalah ilmiah yg diakui LIPI.,
Naskah 6.000
V.A.2.a. KTI Hasil Kajian Tidak dipublikasikan dalam
bentuk buku
Buku 8.000
V.A.2.b. KTI Hasil Kajian Tidak dipublikasikan dalam
bentuk makalah
Makalah 4.000
V.A.3.a. KTI hasil gagasan sendiri dipublikasikan
dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
Buku 8.000
V.A.3.b. KTI hasil gagasan sendiri dipublikasikan
dalam majalah ilmiah yg diakui LIPI.
Naskah 4.000
V.A.4.a. KTI hasil gagasan sendiri yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk buku.
Buku 7.000
V.A.4.b. KTI hasil gagasan sendiri yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk makalah.
Makalah 3.500
V.A.5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan, dan atau ulasan ilmiah dalam
pertemuan ilmiah.
Naskah 3.500
IV.A.6. Membuat Artikel di bidang kepolisian
kehutanan yg dipublikasikan
Artikel 1.000
V.B.1.a. Terjemahan/Saduran yg dipublikasikan
dalam bentuk Buku yang diterbitkan secara
nasional
Buku 7.000
V.B.1.b. Terjemahan/Saduran yg dipublikasikan
dalam majalah ilmiah yg diakui LIPI
Naskah 3.500
V.B.2.a. Terjemahan/Saduran yg tidak dipublikasikan
dalam bentuk Buku
Buku 3.000
V.B.2.b. Terjemahan/Saduran yg tidak dipublikasikan
dalam bentuk Makalah
Makalah 1.500
V.C.1. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yg
mengandung nilai pembaharuan
Rumusan 2.500
V.C.2. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yg
mengandung nilai penyempurnaan atau
perbaikan
Rumusan 2.500
V.D. Membuat Buku Pedoman/Juklak/Juknis di
Buku Petunjuk 1.500
V.E. Mengembangkan Teknologi Tepat Guna di
Setiap Karya 2.500
V.F.1. Studi Banding Laporan 0.500
V.F.2. Pertukaran Polhut antar Regional Laporan 1.000
V.F.3. Pertukaran Polhut antar Negara Laporan 3.000
V.F.4. Kunjungan Kerja Laporan 0.300
V.F.5. Magang Laporan 1.000

28
UNSUR VI : PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN
VI.A. Mengajar/melatih yg berkaitan dengan
bidang kepolisian kehutanan
Jam Pelajaran 0.040
VI.B.a. Mengikuti Seminar/Lokakarya atau
simposium sebagai Pemrasaran
Kegiatan 3.000
VI.B.b. Mengikuti Seminar/Lokakarya atau
symposium sebagai moderator/pembahas/
narasumber
Kegiatan 2.000
VI.B.c. Mengikuti Seminar/Lokakarya atau
symposium sebagai peserta
Kegiatan 1.000
VI.C.a.1) Anggota Organisasi Profesi Tingkat
Nasional/ Internasional sebagai Pengurus
Aktif.
SK 1.000
VI.C.a.2) Anggota Organisasi Profesi Tingkat
Nasional/ Internasional sebagai Anggota
Aktif
Kartu Anggota 0.500
VI.C.b.1) Anggota Organisasi Profesi Tingkat Provinsi
sebagai Pengurus Aktif.
SK 0.500
VI.C.b.2) Anggota Organisasi Profesi Tingkat Provinsi
sebagai Anggota Aktif
Kartu Anggota 0.350
VI.D.1. Keanggotaan dalam SMART atau SPORC
sebagai Ketua
SK 1.000
VI.D.2. Keanggotaan dalam SMART atau SPORC
sebagai Anggota
Kartu Anggota 0.500
VI.E. Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Polhut
Setiap
DUPAK/PAK
0.040
VI.F.1.a. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana
Piagam 3.000
VI.F.1.b. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana
Piagam 2.000
VI.F.1.c. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana
Piagam 1.000
VI.G.a. Gelar Kesarjanaan Lain (Sarjana/DIV) Gelar 5.000
VI.G.b. Gelar Kesarjanaan Lain (Pasca Sarjana) Gelar 10.000
VI.G.c. Gelar Kesarjanaan Lain (Doktor) Gelar 15.000
VI.H. Penyelamatan SAR di Kawasan Hutan Setiap Operasi 0.500

29
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tanggal 22
September 2014 tentang Polisi Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.22/MenLHK-II/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Pedoman
Formasi Jabatan Fungsional Polhut.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011
tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011
tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan dan Angka Kreditnya.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2014 tanggal 20
Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.54/MenLHK-Setjen/2015 tentang Standar dan Uji Kompetensi
Internet :
Sudirman Sultan, 2017. Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pejabat
Fungsional Polhutr, Dikutip dari https://sudirmansultan.
wordpress.com/?s=kenaikan+pangkat+dan+jabatan. 18 Agustus.
___________, 2018. Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu
Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dikutip dari
https://sudirmansultan.wordpress.com/ ?s=pengangkatan+pertama
22 Oktober.

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut

Similar to Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut (17)

More from Sudirman Sultan

More from Sudirman Sultan (18)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut