1. Patroli Taman Nasional Taka Bonerate menangkap dua nelayan sedang melakukan penangkapan ikan dengan bahan kimia di perairan Pulau Jinato pada 11 Februari 2019.
2. Kedua nelayan tersebut diduga kuat melakukan pembunuhan ikan dengan cara membius menggunakan potasium sianida.
3. Mereka beserta barang bukti kemudian diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum.
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Laporan Kejadian Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Bahan Ajar Penanganan Tindak Pidana Kehutanan disusun berdasarkan Kurikulum Pusat Diklat Kehutanan No. 138 Tahun 2014 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Penyegaran Polhut Pola 30 JPL
Bahan ini disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK. 61/Dik/PEPE/Dik-2./3/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PKTBT CPNS KLHK 2019. Bahan ini khususnya untuk CPNS Polisi Kehutanan
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Rencana Operasi Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Laporan Kejadian Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Bahan Ajar Penanganan Tindak Pidana Kehutanan disusun berdasarkan Kurikulum Pusat Diklat Kehutanan No. 138 Tahun 2014 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Penyegaran Polhut Pola 30 JPL
Bahan ini disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK. 61/Dik/PEPE/Dik-2./3/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PKTBT CPNS KLHK 2019. Bahan ini khususnya untuk CPNS Polisi Kehutanan
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Rencana Operasi Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Bahan Ajar Teknik Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
Penanganan TKP diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Olehnya itu, penanganan TKP harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap.
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Dasar-Dasar Intelijen Polhut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT...
Revisi sehubungan dengan aturan berikut :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDOMohd. Yunus
Peremajaan sawit rakyat (PSR) ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Peremajaan dilakukan melalui pergantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.
Presentasi saat evaluasi program KIMBIS di Kementerian Kelautan Des 2014, tentang MONITORING dan EVALUASI, sering dibicarakan tapi sering ga bisa membedaka juga. Mau tahu lebih jauh bedanya? http://mauiniapaitusyahyuti.blogspot.com/2014/06/buku-baru-2014.html
Bahan Ajar Teknik Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
Penanganan TKP diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Olehnya itu, penanganan TKP harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap.
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Dasar-Dasar Intelijen Polhut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT...
Revisi sehubungan dengan aturan berikut :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDOMohd. Yunus
Peremajaan sawit rakyat (PSR) ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Peremajaan dilakukan melalui pergantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.
Presentasi saat evaluasi program KIMBIS di Kementerian Kelautan Des 2014, tentang MONITORING dan EVALUASI, sering dibicarakan tapi sering ga bisa membedaka juga. Mau tahu lebih jauh bedanya? http://mauiniapaitusyahyuti.blogspot.com/2014/06/buku-baru-2014.html
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan
Bahan ajar tugas dan standar kompetensi jabatan fungsional Polhut
menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Polhut, tugas jabatan
polhut keterampilan, tugas jabatan polhut keterampilan, Ikhtisar jabatan, syarat
jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi teknis dan
standar kompetensi kesamaptaan, skema uji kompetensi dan pemaketan
kompetensi.
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut
Keahlian.
3. Mampu membuat laporan kejadian.
4. Mampu membuat berita acara.
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
Materi ini menjelaskan mengenai jenis-jenis laporan kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan, perbedaan laporan Polhut
Keterampilan dan Polhut Keahlian, laporan kejadian dan berita acara.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut
Keahlian.
3. Mampu membuat laporan kejadian.
4. Mampu membuat berita acara.
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan
Uji kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
Polhut fungsional, baik dalam pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan
jabatan maupun perpindahan dari tingkat terampil ke ahli. Uji kompetensi
adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan
bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belumkompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sedangkan
kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi terdiri dari :
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik maka setiap
pejabat fungsional harusnya melakukan persiapan yang baik sebelum
mendaftarkan diri sebagai calon peserta uji kompetensi. Persiapan ini tentu
saja dilakukan 1-2 tahun sebelum pelaksanaan uji kompetensi, apalagi jika uji
kompetensi itu dilakukan dengan metode portofolio dan wawancara, dimana
kedua metode uji kompetensi ini merupakan metode uji wajib yang digunakan
oleh LSP Purenbang SDM LHK dalam melakukan uji kompetensi kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.
Materi ini membahas tentang penatausahaan pemanfaatan
tumbuhan dan satwa dilindungi dan tidak dilindungi dalam bentuk pengkajian,
penelitian dan pengembangan; penangkaran, perburuan, perdagangan,
peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk
kesenangan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) spesies liar.
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Tindakan Pertama Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan
Pembentukan SPORC membuka harapan baru dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi khusus yang lebih dibandingkan Polhut Reguler akan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menurunkan intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. “Pro Justitia” Model A
LAPORAN KEJADIAN
No. …………………………………….
PELAPOR
1. Nama/NIP : Sudirman Sultan/197402051999031011
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 5 Februari 1974
3. Umur/Jenis Kelamin : 43 tahun/Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Pekerjaan/Jabatan : PNS / Polhut Ahli Madya
7. Alamat : Jl. S. Parman No. 40 Benteng Selayar
8. Telp/Hp/Fax/Email : -/085299305956/-/sudirmansultan74@gmail.com
3. PERISTIWA YANG DILAPORKAN
1. Waktu : Senin, 11 Februari 2019 jam 12.00 Wita.
2. Tempat kejadian : Perairan Pulau Jinato Kec. Taka Bonerate
Kab. Selayar (…LU, …LS)
3. Apa yang terjadi : Melakukan penangkapan ikan dan atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan
kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/aau
cara dan/atau . bangunan yang dapat merugikan
dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya
ikan dan/atau lingkungannya, yg tidak sesuai
dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari
taman nasional dan dilakukan secara bersama-
sama.
Melanggar Pasal 84 Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.
31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal Pasal 40
ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 5
tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 KUHP.
4. 4. Pelaku/Tersangka : 1. Nama : Pa’anik bin Lakama
Tempat/tanggal lahir : Buton/1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Lasapang Kec. Batahuga
Kab. Bau-Bau Sultra
Telp/HP : -
2. Nama : Djuhari bin Tayamu
Tempat/tanggal lahir : Bangka, 6 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Lasapang Kec. Batahuga
Kab. Bau-Bau Sultra
Telp/HP : -
5. 4. Modus Operandi : Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia
(Potasium Sianida) sebagai obat bius.
5. Saksi-Saksi : 1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/HP :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/HP :
6. 6. Barang Bukti : 1. 2 (dua) unit perahu/jolor
2. 2 (dua) roll Selang
3. 2 (dua) buah compressor
4. 2 (dua) buah regulator
5. 2 (dua) pasang sepatu selam
6. 2 (dua) ikat timah pemberat
7. 2 (dua) buah kacamata selam
8. 2 (dua) buah botol oli bekas tempat cairan set
Potasium
9. 1 (satu) buah selang pendek pada ujungnya
terdapat mata kail.
7. URAIAN SINGKAT KEJADIAN
Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Jam 12.00 wita tim Patroli TN.
Taka Bonerate melakukan pemeriksaan kapal dan menemukan 7
(tujuh) ekor ikan Napoleon. Setelah diidentifikasi pelaku bernama
lelaki Pa’anki berteman yang diduga kuat melakukan penangkapan ikan
Napoleon dengan cara membius. Oleh karena itu, tim patroli
melakukan pengamanan dan pengawalan tersangka ke Benteng Selayar
dan selanjutnya menyerahkannya ke Penyidik Polres Selayar untuk
diproses lebih lanjut.
8. TINDAKAN YANG DIAMBIL
1. Melakukan pemeriksaan kapal.
2. Melakukan pemotretan di TKP.
3. Mencatat identitas tersangka.
4. Mengidentifikasi barang bukti
5. Melaporkan ke Pimpinan
6. Melakukan pengawalan tersangka dan barang bukti.
7. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Penyidik Polri