BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

B A H A N A J A R
S U D I R M A N S U L T A N
A D M I N I S T R A S I P E L A P O R A N
K E G I A T A N L I N P A M H U T
B I M T E K P O L A K A R I R J F . P O L H U T
BPSDM BANDA ACEH
1 5 - 1 7 M A R E T 2 0 2 3
Widyaiswara Ahli Madya
BPLHK MAKASSAR

*) SUDIRMAN SULTAN, SP., MP. (Widyaiswara Ahli Madya BPLHK Makassar)
BIMTEK POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL POLHUT
BPSDM ACEH, 15 – 17 MARET 2023
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Polisi kehutanan yang merupakan alat kepolisian khusus yang dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan berbagai kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan memerlukan berbagai kemampuan
untuk bertindak secara efisien dan efektif, sehingga kegiatan tersebut dapat
berdaya guna dan berhasil guna.
Salah satu kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh seorang
petugas Polisi Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan di wilayah tugasnya adalah kemampuan menyusun
administrasi pelaporan yang dapat mendukung penindakan lebih lanjut
terhadap temuan-temuan di lapangan dan sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Administrasi pelaporan
tersebut berupa laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, laporan kejadian dan berita acara untuk setiap tindakan
yang dilakukan oleh Polhut.
Administrasi pelaporan dari kegiatan-kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan tentu saja merupakan bukti kerja yang dinilai oleh
pimpinan dalam menentukan predikat kinerja seorang Polisi Kehutanan.
Predikat kinerja ini selanjutnya dikonversi menjadi angka kredit, namun
bukan berarti arsip administrasi pelaporan yang telah dibuat tidak perlu
diarsipkan lagi. Karena laporan-laporan tersebut akan digunakan sebagai
portofolio kegiatan sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan Ketika
seorang Polhut akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
Guna meningkatkan keterampilan dalam pembuatan administrasi
pelaporan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, maka petugas Polhut perlu dibekali pengetahuan/
keterampilan dalam pembuatan administrasi pelaporan, sehingga dengan

2
bahan ajar ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pejabat
Polhut dalam membuat laporan.
B. Deskripsi Singkat
Materi ini menjelaskan mengenai jenis-jenis laporan kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan, perbedaan laporan Polhut
Keterampilan dan Polhut Keahlian, laporan kejadian dan berita acara.
C. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta bimbingan teknis
Pola Karir Polisi Kehutanan diharapkan mampu menyusun laporan kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan.
D. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut
Keahlian.
3. Mampu membuat laporan kejadian.
4. Mampu membuat berita acara.

3
BAB II
LAPORAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
A. Jenis-Jenis Laporan Kegiatan Linpamhut
Jenis-jenis laporan kegiatan linpamhut dibedakan sesuai dengan
kompetensi teknis jabatan fungsional Polisi Kehutanan, yaitu :
1. Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan
dan Hasil Hutan.
Administrasi pelaporan yang terkait dengan kompetensi teknis
perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, Kawasan hutan dan
hasil hutan adalah :
a. Rencana Kegiatan Semesteran
b. Laporan Hasil Identifikasi, pengolahan dan penyajian data (dalam
rangka penyusunan program kerja.dan rancangan strategi)
c. Program Kerja
d. Rancangan Strategi
e. Laporan Hasil Kajian (hasil identifikasi data untuk penyusunan
program kerja)
2. Pencegahan Ancaman dan Gangguan Keamanan Hutan, Kawasan Hutan
dan Hasil Hutan.
pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, Kawasan hutan
dan hasil hutan adalah :
a. Laporan inventarisasi potensi permasalahan.
b. Laporan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana.
c. Laporan anjangsana/kunjungan ke masyarakat.
d. Laporan Patroli
e. Laporan Mengkoordinir Patroli
f. Laporan Evaluasi Kegiatan Patroli

4
g. Laporan Supervisi Patroli
h. Laporan Penjagaan
i. Laporan Mengkoordinir Penjagaan
j. Laporan Evaluasi Kegiatan Penjagaan
k. Laporan Supervisi Penjagaan
l. Laporan Pemeriksaan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
m. Laporan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
n. Laporan Hasil Diskusi (memuat Analisis permasalahan dan alternative
solusinya).
o. Laporan Sosialisasi kepada Masyarakat dan/atau Badan Hukum.
p. Laporan kegiatan konsultasi/koordinasi dengan mitra instansi terkait.
q. Laporan pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan
hutan (memuat evaluasi permasalahan dan alternative solusi).
r. Laporan kegiatan fasilitasi.
3. Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil
Hutan.
penanggulangan gangguan keamanan hutan, Kawasan hutan dan hasil
hutan adalah :
a. Laporan pengumpulan data dan informasi (dalam rangka kegiatan
pemadaman, penanganan gangguan dan operasi pengamanan
hutan).
b. Laporan kegiatan pemadaman
c. Laporan kegiatan penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar
d. Laporan operasi pengamanan hutan (Operasi Fungsional, Operasi
Gabungan, Operasi Intelijen dan Operasi Khusus).
e. Laporan kegiatan penanganan barang bukti (pengamanan/penaksiran
/pengawalan/penyerahterimaan).

5
f. Laporan/Berita Acara kegiatan pengamanan tersangka/saksi/barang
bukti (memuat Analisa kasus dan kejadian).
g. Laporan kegiatan pengumpulan bahan keterangan
h. Laporan tindakan akhir penanganan barang bukti/pelaku
i. Berita Acara TP-TKP
j. Laporan/Berita Acara Penangkapan tersangka tertangkap tangan.
k. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
l. Laporan Supervisi Operasi Pengamanan Hutan (Intelijen/fungsional/
gabungan).
m. Laporan Perwakilan Lembaga dalam Proses Penyelesaian Kasus
Tindak Pidana.
n. Laporan Kejadian.
B. Ciri Khas Laporan Polhut Keterampilan
Sebagaimana telah diuraikan dalam bahan ajar tugas dan fungsi Polisi
kehutanan, dimana Polhut keterampilan dalam pelaksanaan pekerjaanya
mempergunakan prosedur dan Teknik tertentu berdasarkan dominasi
karakteristik pekerjaan ranah priskomotor. Ranah psikomotorik menurut
Harrow (1972) terdiri dalam lima tingkat yaitu imitation (meniru),
manipulation, precision, articulation dan naturalization.
Dari kelima tingkatan tersebut, kata kerja operasional yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan administrasi pelaporan adaman
menggambarkan. Artinya administrasi pelaporan kegiatan yang dibuat oleh
Polhut keterampilan harus menggambarkan secara utuh dari pelaksanaan
tahapan-tahapan kegiatan dan hasil pada masing-masing tahapan kegiatan.

6
C. Ciri Khas Laporan Polhut Keahlian.
Sebagaimana telah diuraikan dalam bahan ajar tugas dan fungsi Polisi
kehutanan, dimana Polhut keahlian melaksanakan pekerjaanya atas disiplin
ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. Tugas ini
dilaksanakan dalam karakteristik pekerjaan ranah kognitif yaitu berhubungan
dengan kemampuan berpikir termasuk didalamnya kemampuan menghapal
(C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4),
mensintesis (C5) dan kemampuan mengevaluasi (C6). Kemampuan mulai
dari C1 s/d C6 harusnya menjadi ciri khas dalam administrasi pelaporan
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan level jabatan
keahlian yang didudukinya saat ini.
Dalam Peraturan Menteri PANRB No. 38 Tahun 2017, telah tertera
level kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. Dimana level
kompetensi ini hendaknya menjadi ciri khas dari administrasi pelaporan
kegiatan di masing-masing jenjang jabatan.
Dalam Permenpan No. 1 Tahun 2023, kualifikasi professional keahlian
telah diatur sesuai dengan jenjang jabatannya. Hal ini hendaknya menjadi
perhatian dalam pelaksanaan tugasnya.
1. Jabatan Fungsional Ahli Pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama
yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Dari level
kompetensi, jabatan ini dituntut untuk dominan di level 2 yaitu penerapan
dan aplikasi. Sehingga dalam administrasi laporan kegiatannya selain
menyampaikan fakta-fakta itu secara gambling dan terstruktur, maka
diharapkan penyajian fakta-fakta itu dalam bentuk :
• Grafik, tabel maupun bentuk visual lainnya.
• Membuat penafsiran dan analisis terhadap suatu informasi & data.
• Menggambarkan pemecahan masalah-masalah umum yang telah
dilakukan.
• Membuat penafsiran data yang berupa grafik, tabel maupun bentuk
visual lainnya.

7
2. Jabatan Fungsional Ahli Muda melaksanakan tugas dan fungsi utama
yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
Dari level kompetensi, jabatan ini dituntut untuk dominan di level 3 yaitu
analisis, penalaran dan penelaahan. Sehingga dalam administrasi
laporan kegiatannya selain menyampaikan fakta-fakta itu dalam bentuk
visual (grafik, diagram, tabel, dll.), maka diharapkan penyajian
laporannya juga memuat :
• hubungan konseptual sebuah gagasan dan informasi terfaktual
• analisis dan sintesis dari permasalahan yang ditemukan.
3. Jabatan Fungsional Ahli Madya melaksanakan tugas dan fungsi utama
yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
penilaian dan evaluasi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan
level jabatannya adalah kegiatan-kegiatan evaluasi. Oleh karena itu,
dalam administrasi laporan kegiatannya selain menyampaikan fakta-fakta
itu dalam bentuk visual (grafik, diagram, tabel, dll.), analisis dan sintesis,
maka diharapkan penyajian laporannya juga memuat :
• evaluasi terhadap gagasan dan informasi terfaktual.
• penafsiran dan penjelasan gagasan kompleks
• gagasan nyata & akurat untuk pemecahan masalah.
4. Jabatan Fungsional Ahli Utama melaksanakan tugas dan fungsi utama
yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
kreasi dan aspek kebaharuan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sesuai
dengan level jabatannya adalah merumuskan sebuah program atau
metode pengamanan hutan yang mengandung nilai-nilai kebaharuan.

8
BAB III
LAPORAN KEJADIAN (LK)
A. Pengertian dan Syarat LK yang Baik
Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang
disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan
undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang
atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan pengertian laporan
kejadian menurut Pasal 1 angka 17 Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan PPNS adalah laporan tertulis yang dibuat oleh
petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana,
baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang
disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan
undang-undang.
Jadi Laporan Kejadian adalah laporan yang dibuat oleh Polisi
Kehutanan atas peristiwa atau kejadian yang dia lihat, dan atau dia temukan
baik pada saat dia sedang berpatroli, melakukan penjagaan maupun pada
saat melakukan identifikasi daerah rawan gangguan, dan atau orang lain
yang memberikan informasi kepadanya terhadap adanya indikasi dan atau
terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.
Laporan Kejadian (LK) merupakan salah satu administrasi penyidikan
yang terkait dengan penunjukan lokasi kejadian (TKP). Dalam administrasi
penyidikan, laporan kejadian merupakan administrasi yang termasuk dalam
isi berkas perkara, yang memuat unsur-unsur 1). Pelapor, 2). Peristiwa yang
dilaporkan, 3). Uraian singkat kejadian dan 4). Tindakan yang diambil.
Oleh karena Laporan Kejadian merupakan salah satu isi dari berkas
perkara, maka laporan kejadian harus dibuat sebaik mungkin dan memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

9
a) Lengkap, artinya : data dan fakta yang ada di dalam laporan kejadian
harus lengkap.
b) Jelas, artinya : bila uraian dalam laporan kejadian tidak memberi peluang
ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca ini dapat dicapai bila bahasa
yang digunakan benar dan komunikatif.
c) Benar (akurat) artinya : Data dan fakta yang salah dapat menuntun
pembaca membuat suatu keputusan yang salah. Jadi kebenaran dan
keakuratan isi laporan kejadian sangat diperlukan.
d) Sistematis, artinya : Laporan kejadian harus ditulis berdasarkan tata
urutannya dan tidak tumpang tindih serta menggunakan bahasa yang
benar.
e) Objektif, artinya : penulis (pelapor) laporan kejadian tidak boleh
memasukan selera pribadi, ke dalam laporan kejadian. Pelapor harus
bersikap netral dan memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu.
f) Tepat waktu, artinya : ketepatan waktu mutlak diperlukan, karena
keterlambatan laporan kejadian bisa mengakibatkan keterlambatan
pengambilan keputusan dan penanganannya.
B. Syarat Formil dan Material
Pembuatan Laporan Kejadian harus memenuhi syarat-syarat formal
dan syarat-syarat materiil.
1. Syarat Formal :
a. Pada sudut kiri kertas dituliskan logo dan disebutkan nama kop
kantor/instansi.
b. Di bawah nama kop kantor/instansi (bagian kiri kertas) ditulis kata
“Pro Justitia”
c. Di tengah-tengah kertas bagian atas ditulis kata “Laporan Kejadian”
d. Di bawah garis dituliskan Nomor Laporan Kejadian Misalnya, Nomor
: LK/……./……/ 2018/TN.Takabonerate.

10
e. Pada akhir Laporan Kejadian di tanda tangani oleh pelapor dan
atasan pelapor.
f. Diharapkan pembuatan laporan kejadian dilakukan dengan cara
diketik.
g. Kata-kata harus ditulis dengan lengkap jangan menggunakan
singkatan, kecuali singkatan yang sudah resmi/baku.
h. Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan
huruf didalam kurung.
i. Nama orang harus ditulis dengan lengkap dengan huruf besar.
2. Syarat Materil.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan kejadian yang
menyangkut isi atau materi laporan agar dapat menjawab pertanyaan
yang mengandung unsur 5 W, 1 H atau mengandung 7 unsur kalimat “ Si
Abadi Mendekap” adalah :
a. Siapakah : - pelapor, korban, saksi
b. Apakah : - apa yang terjadi
- apa perbuatan pidananya
c. Bagaimanakah : - bagaimana perbuatan itu terjadi
- bagaimana akibat yang ditimbulkan
d. Dimanakah : - dimana tempat kejadiannya
- dimana barang bukti berada
e. Mengapakah : - mengapa perbuatan itu dilakukan
- bagaimana akibat yang ditimbulkan
f. Dengan apakah : - mengandung pengertian agar dapat
menjawab pertanyaan dengan alat
perbuatannya.
g. Kapankah : - kapankah perbuatan itu terjadi
- kapankah kejadian itu dilaporkan.

11
C. Bentuk dan Format LK
Bentuk dan format laporan kejadian yang dibuat oleh Polisi Kehutanan
dalam hal melaporkan adanya indikasi dan atau tindak pidana yang telah
terjadi terbagi menjadi 2 (dua) bentuk. Bentuk tersebut terdiri dari :
a) Model A
Model A adalah suatu bentuk Laporan Kejadian (LK) yang dibuat oleh
petugas Polisi Kehutanan, bilamana petugas tersebut langsung
mengetahui, atau melihat, dan menangkap secara langsung di lapangan
terhadap peristiwa yang dilaporkan.
b) Model B
Model B adalah suatu bentuk Laporan Kejadian (LK) yang dibuat oleh
petugas Polisi Kehutanan, bilamana ada laporan kejadian dari seseorang
atau kelompok orang (orang lain) dari suatu kejadian atau peristiwa
tindak pidana di bidang kehutanan.
Perlu untuk diketahui bahwa setelah petugas Polhut memberikan
Laporan Kejadian kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Polri,
yang bersangkutan harus meminta Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL)
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Polri, dan sebaliknya
Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Polri yang diberikan Laporan
Kejadian wajib memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada
petugas (Polisi Kehutanan) yang melapor kepadanya. Ini sesuai dengan
amanah dari Pasal 108 ayat (6) KUHAP.

12
BAB IV
BERITA ACARA
A. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum
Berita Acara merupakan dokumen yang sering digunakan dalam
sebuah peristiwa atau perkara yang berisi waktu peristiwa terjadi, siapa saja
yang terlibat, dimana tempatnya serta keterangan lainnya mengenai
peristiwa atau perkara tersebut. Lebih jelasnya sebuah berita acara
menjelaskan secara detil kronologis rangkaian peristiwa yang terjadi dan
dapat digunakan sebagai landasan untuk proses hukum selanjutnya bila
diperlukan.
Tujuan dibuatnya Berita Acara diantaranya untuk menjadi pegangan
atau bukti kerja bagi perorangan/ lembaga/ institusi yang menunjukan/
membuktikan bahwa suatu peristiwa/kegiatan tertentu telah
terjadi/terlaksana secara benar dan sesuai kondisi pada saat itu.
Dasar hukum pembuatan berita acara adalah Pasal 75 ayat (1), (2)
dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Pasal 75 ayat (1) :
“ Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
a. Pemeriksaan tersangka
b. Penangkapan
c. Penahanan
d. Penggeledahan
e. Pemasukan rumah
f. Penyitaan benda
g. Pemeriksaan surat
h. Pemeriksaan saksi
i. Pemeriksaan di tempat kejadian
j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan

13
k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini”.
Pasal 75 ayat (2) :
“Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan
tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan”.
Pasal 75 ayat (3) :
“Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat
(2), ditandatangai pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan
tersebut pada ayat (1).
B. Jenis-Jenis Berita Acara
Jenis-jenis berita acara yang sering dibuat oleh Polisi Kehutanan
adalah:
1. Berita Acara Serah Terima
Berita acara serah terima yang dibuat oleh Polhut, antara lain :
a. Berita Acara Serah Terima Tersangka, untuk butir kegiatan :
melakukan penyerahan tersangka.
b. Tanda Terima Barang Bukti, untuk butir kegiatan : melakukan
pengamanan barang bukti.
c. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti, untuk butir kegiatan :
melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti.
d. Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara, untuk butir kegiatan :
menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan
2. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan
Berita acara pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Polhut, antara lain:
lain :
a. Berita Acara Pengawalan Tersangka, untuk butir kegiatan : melakukan
pengawalan tersangka.

14
b. Berita Acara Penaksiran Volume/Ukuran Barang Bukti, untuk butir
kegiatan : menaksir volume/ukuran barang bukti.
c. Berita Acara Pengumpulan dan Penanganan Barang Bukti, untuk butir
kegiatan : penyelidikan, melakukan pengumpulan dan penanganan
barang bukti.
d. Berita Acara Penangkapan, untuk butir kegiatan : mencari dan
menangkap tersangka.
e. Berita Acara Penahanan Tersangka, untuk butir kegiatan : melakukan
penahanan tersangka.
f. Berita Acara Penitipan Tersangka, untuk butir kegiatan : menitipkan
tersangka.
g. Berita Acara Penitipan Barang Bukti, untuk butir kegiatan : menitipkan
barang bukti.
h. Berita Acara Gelar Perkara, untuk butir kegiatan : melaksanakan gelar
perkara sebagai penyidik.
i. Berita Acara Penyusunan Berkas Perkara, untuk butir kegiatan :
menyusun berkas perkara.
j. Berita Acara Perbaikan Berkas Perkara, untuk butir kegiatan :
memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21.
3. Berita Acara Pemeriksaan
Berita acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Polhut, antara lain :
a. Berita Acara Pemeriksaan di TKP (BAP di TKP), untuk butir kegiatan
: melakukan penanganan/olah TKP.
b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, untuk butir kegiatan :
memeriksa tersangka dalam proses penyidikan.
c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, untuk butir kegiatan : meminta
keterangan saksi dalam proses penyidikan.
d. Berita Acara Pemeriksaan Hotspots, untuk butir kegiatan :
melaksanakan ground check hotspots

15
C. Syarat Berita Acara
Dalam membuat berita acara minimal harus memuat hal-hal sebagai
berikut :
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian atau sebuah
transaksi diantaranya informasi mengenai : nama, tanggal lahir, alamat,
pekerjaan dan keterangan lainnya yang diperlukan.
2. Untuk berita acara serah terima barang atau pekerjaan harus dirinci jenis
barang maupun pekerjaan yang dilakukan diantaranya : nama barang,
jumlah atau volume barang atau pekerjaan, merek, tipe dan lain-lain.
3. Waktu kejadian yang berisi : hari, tanggal, bulan, tahun serta jamnya.
4. Tempat terjadinya peristiwa atau kejadian yang meliputi : nama jalan atau
nama kampung, nomor, RT dan RW, kelurahan, kecamatan, gedung dan
informasi lainnya yang dibutuhkan.
5. Saksi bila diperlukan.
Khusus untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan
Saksi/Ahli yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan
sumpah jabatan, formatnya sudah standard dan memuat uraian tindak
pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan.
BAP ini menyebut tempat, waktu dan keadaan pada waktu tindak pidana itu
dilakukan, identitas pemeriksa, identitas yang diperiksa, keterangan yang
diperiksa, keterangan mengenai fakta dan atau benda serta segala sesuatu
yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
Persyaratan formal dan materiil BAP adalah :
1. Persyaratan Formal
a. Pada halaman pertama, ada Kop Instansi
b. Dibawahnya ditulis kata-kata “PRO JUSTITIA)
c. Pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kata-kata
“BERITA ACARA PEMERIKSAAN” dan dibawahnya antara tanda
kurang dituliskan TERSANGKA/SAKSI.

16
d. Disebelah kiri dan setiap lembaran BAP dikosongkan selebar ¼
halaman yang disebut “marge”, yang dimaksudkan untuk tempat
perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya.
e. Pada pendahuluan BAP, dicantumkan :
• Hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan.
• Nama, pangkat, NIP, Jabatan dan Unit Kerja Pemeriksa.
• Nama (nama lengkap, termasuk nama kecil, alias dan nama
panggilan), tempat dan tanggal lahir (umur), agama,
kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan
dari tersangka/saksi, berdasarkan keterangannya dan control
dengan KTP/Pasport atau kartu pengenal lainnya (SIM, STNK, dan
lain-lain).
• Diperiksa sebagai tersangka atau saksi/ahli
• Alasan pemeriksaan (dalam hubungannya dengan tindak pidana
yang terjadi dengan menyebutkan pasal Undang-Undang yang
dilanggar serta menyebutkan nomor dan tanggal Laporan
Kejadiannya.
f. Pada akhir BAP terdapat kolom tandatangan yang diperiksa dan
penutup BAP dengan kolom tandatangan pemeriksa. Bila yang
diperiksa tidak dapat membuat tandatangan, maka kolom tandatangan
diberi cap jempol/tiga jari tangan (telunjuk, jari tengah dan jari manis)
kiri/kanan sesuai dengan keadaan yang paling memungkinkan bagi
yang diperiksa.
g. Setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan
yang diperiksa, harus diberi paraf yang diperiksa dipojok kanan
bawah.
h. Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, maka pemeriksaan
maupun pembuatan BAP dapat dihentikan oleh yang diperiksa dan
yang memeriksa.

17
i. Untuk melanjutkan BAP yang belum dapat diselesaikan, maka
pembuatan BAP (lanjutan) dilaksanakan sbb :
1) Halaman berikut
2) Tidak memakai Kop instansi dan tidak memakai kata-kata PRO
JUSTITIA.
3) Judul BAP adalah : BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN.
4) Nomor pertanyaan melanjutkan nomor pertanyaan BAP terdahulu.
5) Terdapat pengantar pembuatan BAP Lanjutan.
j. Bilamana tersangka/saksi tidak mau menandatangani BAP,
cantumkan dalam BAP dengan menuliskan alasan-alasannya.
k. Apabila tersangka/saksi didampingi juru bahasa/bahasa isyarat, maka
juru bahasa/ahli bahasa isyarat turut mendatangani BAP.
l. BAP diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak antar baris
kalimat 1 ½ spasi.
m. Diantara baris tidak boleh ditulis apapun.
n. Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong
diisi dengan garis putus-putus.
o. Bilamana ada tulisan yang salah, jangan menghapus dengan alat
apapun dan menindih dengan huruf atau kata-kata lain.
p. Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah dan perlu diperbaiki supaya
yang salah tersebut dicoret dan diparaf pada ujung kiri dan kanan,
perbaikannya ditulis pada marge dan diparaf pada ujung kiri dan kanan
dengan didahului kata-kata “SAH DIGANTI).
q. Kata-kata harus ditulis dengan lengkap, jangan menggunakan
singkatan, kecuali singkatan kata-kata yang resmi. Contoh DPR,
ABRI.
r. Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan
huruf dalam kurung.
s. Nama orang harus ditulis dengan huruf besar (huruf balok) dan digaris
bawahi.

18
2. Persyaratan Materil
Keseluruhan isi/materi BAP agar memenuhi jawaban dan pertanyaan 7
(tujuh) KAH, yaitu :
a. Siapakah
Pertanyaan “Siapakah” diajukan agar dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan antara lain sebagai berikut :
1) Siapakah yang melaporkan/mengadukan
2) Siapa yang pertama-tama mengetahui
3) Siapa yang dirugikan
4) Siapa pelaku/tersangkanya
5) Siapa yang terlibat
6) Siapa yang dapat menambah keterangan.
b. Apakah
Pertanyaan “Apakah” diajukan agar dapat menjawab pertanyaan-
1) Apa yang telah terjadi, telah dilakukan, apa jenis tidnak pidananya.
2) Apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian ?
3) Apa yang telah dilakukan oleh petugas Polhut di Tempat Kejadian
Perkara.
4) Apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.
c. Dimanakah
Pertanyaan “Dimanakah” diajukan agar dapat menjawab pertanyaan-
1) Dimanakah tempat kejadiannya
2) Dimanakah letak benda-benda yang mempunyai nilai pembuktian.
3) Dimanakah saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi
4) Dimanakah tersangka berada pada waktu tindak pidana terjadi.

19
d. Dengan apakah
Pertanyaan “Dengan Apakah” diajukan agar dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut :
1) Dengan alat apakah tersangka melakukan tindak pidana.
e. Mengapakah
Pertanyaan “Mengapakah” diajukan agar dapat menjawab
1) Mengapakah perbuatan ini dilakukan
2) Mengapa menggunakan cara-cara demikian
f. Bagaimanakah
Pertanyaan “Bagaimanakah” diajukan agar dapat menjawab
1) Bagaimana cara melakukan perbuatan itu
2) Bagaimana perbuatan itu terjadi
3) Bagaimana kebiasaan tersanglka
4) Bagaimana akibat yang ditimbulkan
g. Bilamanakah
Pertanyaan “Bilamanakah” diajukan agar dapat menjawab
1) Bilamanakah perbuatan/tindak pidana dilakukan/terjadi
2) Bilamana kejadian tersebut dilaporkan.
Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur-
unsur pada tindak pidana yang dipersangkakan.

20
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1987. Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan
Tindak Pidana. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Jakarta.
MenpanRB, 2023. Menjawan Tanya Jabatan Fungsional, Panduan
Memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Jakarta.
Sudirman S. dan Arman L., 2015. Administrasi Tempat Kejadian Perkara.
Bahan Ajar pada Diklat Teknik Penanganan Tempat Kejadian Perkara.
Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Makassar.
Sudirman S., 2017. Dasar-Dasar Pengamanan Hutan. Penerbit Ombak,
Yogyakarta.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur
Sipil Negara.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

1
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN,
KAWASAN HUTAN DAN HASIL HUTAN
A. Rencana Kegiatan Semesteran
Berikut ini contoh sistematika Rencana Kegiatan Semesteran :
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD DAN TUJUAN
II. PERMASALAHAN KEAMANAN HUTAN DAN KAWASAN HUTAN
III.RENCANA KEGIATAN
A. JENIS KEGIATAN
B. TATA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
C. RENCANA BIAYA
IV.PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Memuat tabel, peta, tally sheet dan lain-lain.
B. Laporan Hasil Identifikasi, pengolahan dan penyajian data (dalam
rangka penyusunan program kerja.dan rancangan strategi)
Sistematika :
I. Kebutuhan Data
II. Metode Perolehan Data
III. Pengolahan Data
IV. Penyajian Data

2
C. Program Kerja
Contoh Sistematika Program Kerja.
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
II. PROFIL KINERJA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
A. Visi dan Misi
B. Tujuan dan Sasaran
C. Kinerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan
III. PERMASALAHAN DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
A. Permasalahan
B. Identifikasi Faktor Internal
C. Identifikasi Faktor Eksternal
D. Analisis Faktor Internal dan Eksternal
E. Penetapan Strategi Prioritas
IV. PROGRAM KERJA/KEGIATAN
A. Program Kerja dan Kegiatan
B. Analisis Risiko
C. Indikator Kinerja Kegiatan
V. RENCANA ANGGARAN DAN MATRIKS RENCANA KEGIATAN
A. Rencana Anggaran
B. Matriks Rencana Kegiatan
VI. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

3
D. Rancangan Strategi
COntoh Sistematika Rancangan Strategi :
I. PENDAHULUAN
II. KONDISI UMUM
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
VI. KINERJA PENYELENGGARAAN
VII. PENUTUP
E. Laporan Hasil Kajian (hasil identifikasi data untuk penyusunan
program kerja).
Contoh Sistematikan Hasil Kajian untuk Identifikasi data penyusunan
Program Kerja :
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
II. HASIL INDENTIFIKASI DATA
A. Data dan Informasi
B. Analisis Data dan Informasi
III. PEMBAHASAN
A. Penentuan Faktor Internal
B. Penentuan Faktor External
C. Penentuan Strategi
D. Penentuan Strategi Prioritas
E. Penentuan Program
F. Penentuan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4
PENCEGAHAN ANCAMAN DAN GANGGUAN KEAMANAN HUTAN,
A. Laporan inventarisasi potensi permasalahan
Laporan inventarisasi potensi permasalahan dapat dibuat dalam bentuk
matriks seperti contoh berikut ini :
No. Permasalahan Lokasi Keterangan
Atau dalam bentuk deskripsi sebagai berikut :
Laporan Inventarisasi Potensi Permasalah :
Nama :
Lokasi :
Hasil Inventarisasi Potensi Permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Deforestasi
……………………………..
2. ……
3. ……
4. ……
Analisis dan Tindak Lanjut :
1. Deforestasi
……………………………..
2. ……
3. ……
4. ……

5
B. Laporan persiapan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana.
Laporan persiapan sarana dan prasarana dalam dibuat dalam bentuk
matriks berikut ini :
No. Jenis Sarana dan Prasarana Kondisi Keterangan
Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam dibuat dalam bentuk
matriks berikut ini :
No. Jenis Sarana dan Prasarana Uraian Pemeliharaan Keterangan
C. Laporan anjangsana/kunjungan ke masyarakat.
Laporan anjangsana/kunjungan ke masyarakat dapat dibuat seperti
contoh berikut ini :
LAPORAN ANJANGSANA/KUNJUNGAN KE MASYARAKAT
1. Nama Target :
2. Alamat :
3. Alamat :
4. Tanggal Kunjungan :
5. Maksud dan Tujuan :
6. Metode :
7. Materi Kunjungan :
8. Uraian singkat Pelaks. :
9. Saran dari Mas. Target :
Laporan ditutup dengan tanda tangan Polhut yang melakukan kunjungan dan
diketahui oleh pemerintah setempat.
Untuk memperkuat bukti kunjungan ke rumah masyarakat, dapat juga dibuatkan
daftar kunjungan, dengan contoh matriks berikut ini :

6
DAFTAR KUNJUNGAN
NAMA :
NIP :
JABATAN :
TEMPAT TUGAS :
NO. TANGGAL N A M A MATERI KUNJUNGAN TANDA
TANGAN
1 2 3 4 5
Di Akhir Tahun, daftar kunjungan bisa diketahui oleh pemerintah setempat atau
atasan langsungnya.
D. Laporan Patroli
Untuk Polhut Pemula dan terampil, laporan patroli dapat menggunakan
matrirks berikut ini :
LAPORAN PATROLI
Dasar Pelaksanaan :
Waktu Pelaksanaan :
Personil :
Biaya :
Sumber Biaya :
No. Tanggal Koordinat
X
Koordinat
Y
Temuan
Kategori 0
Temuan
Kategori 1
Temuan
Atribut
Ket
Matriks ini digunakan jika saat patrol telah menggunakan SMART PATROL
Apabila belum menggunakan aplikasi SMART PATROL, dapat
menggunakan contoh matriks berikut ini
No. Tanggal Koordinat
X
Koordinat
Y
Uraian/Deskripsi Pengamatan Ket

7
Untuk Polhut Mahir, Penyelia dan Ahli Pertama, laporan patrolinya dapat
menggunakan contoh sistematika berikut ini.
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Patroli
II. METODE PATROLI
A. Dasar Pelaksanaan
B. Waktu dan Tempat
C. Alat dan Bahan
D. Tahapan Pelaksanaan Patroli
III. HASIL PATROLI
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. Surat Perintah Tugas
2. Peta Rute Patroli
3. Rekapitulasi Pengamatan Patroli
4. Dokumentasi Kegiatan
E. Laporan Mengkoordinir Patroli
Jika seorang Polhut berperan sebagai ketua TIM dalam pelaksanaan
Patroli, maka pada prinsipnya Polhut tersebut melakukan tugas
pengkoordiniran kegiatan Patroli. Jadi Laporannya sama dengan
sistematika laporan patrol diatas, hanya disarankan ditambahankan
bagian-bagian khusus yang menggambarkan tugas-tugasnya sebagai
ketua tim patrol.
contoh sistematika berikut ini.
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Patroli
II. METODE PATROLI
A. Dasar Pelaksanaan
B. Waktu dan Tempat

8
C. Alat dan Bahan
D. Manajemen Patroli
E. Tahapan Pelaksanaan Patroli
III. HASIL PATROLI
IV. TINDAK LANJUT HASIL PATROLI
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
2. Peta Rute Patroli
3. Rekapitulasi Pengamatan Patroli
F. Laporan Evaluasi Kegiatan Patroli
Laporan Evaluasi Kegiatan Patroli dapat dibuat dengan sistematika
laporan sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Evaluasi
II. Metode Evaluasi
A. Batasan Evaluasi (Batasan kegiatan patrol yg dievaluasi)
B. Indikator Evaluasi
C. Data yang dikumpulkan
D. Tahapan-Tahapan Evaluasi
III. Hasil Evaluasi Patroli
• Nyatakan temuan secara jelas dengan data-data yang
disajikan dalam bentuk grafik, tabel, maupun gambar.
• Uraikan pengaruh temuan terhadap pencapaian tujuan
kegiatan patrol.
• Terangkan perbandingan yang dibuat untuk memmutuskan
apakah kegiatan patrol yang telah dilakukan, sudah
memenuhi syarat.

9
• Tentukan alasan keberhasilan dan kegagalan, khususnya
kendala yang terus-menerus.
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
G. Laporan Supervisi Patroli
Supervisi merupakan kegiatan pengawasan yang sifatnya pembinaan
agar kondisi kegiatan yang disupervisi bisa diketahui kekurangannya
untuk segera diberitahu bagian yang perlu diperbaik. Supervisi bukan
mencari-cari kesalahan pelaksana kegiatan.
Laporan Supervisi Patroli dapat disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Supervisi
II. Informasi Kegiatan Patroli
A. Nama Petugas Patroli
B. Waktu Pelaksanaan Patroli
C. Wilayah Patroli
D. Kondisi Wilayah Patroli
E. Instrumen Supervisi
III. Hasil Supervisi Patroli
Uraiakan hasil supervisi berdasarkan instrument supervis.
C. Kesimpulan
D. Rekomendasi

10
H. Laporan Penjagaan
Untuk Polhut Pemula dan terampil, laporan patroli dapat menggunakan
matrirks berikut ini :
LAPORAN PENJAGAAN
Dasar Pelaksanaan :
Waktu Pelaksanaan :
Personil :
Biaya :
Sumber Biaya :
No Tanggal dan Jam Uraian Kejadian Keterangan
Untuk Polhut Mahir, Penyelia dan Ahli Pertama, laporan Penjagaannya
dapat menggunakan contoh sistematika berikut ini.
I. INFORMASI UMUM
A. Nama Petugas Penjagaan
B. Tanggal dan Waktu Penjagaan
C. Wilayah Penjagaan
II. Kondisi Lingkungan
A. Kondisi Umum Lingkungan Penjagaan
B. Kondisi Cuaca Saat Penjagaan
C. Kondisi Khusus lainnya
III. Kondisi Keamanan
A. Jumlah Orang yang keluar masuk selama penjagaan
B. Jumlah dan Jenis Kendaraan yang keluar masuk
C. Jenis Kejadian
IV. Tindakan Selama Penjagaan
A. Tindakan Pencegahan
B. Tindakan Respons
V. Kesimpulan
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN-LAMPIRAN :

11
I. Laporan Mengkoordinir Penjagaan
Jika seorang Polhut berperan sebagai ketua TIM dalam pelaksanaan
Penjagaan, maka pada prinsipnya Polhut tersebut melakukan tugas
pengkoordiniran kegiatan Penjagaan. Laporannya diharapkan
menggambarkan tugas-tugasnya sebagai ketua tim penjagaan
Contoh sistematika berikut ini.
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Penjagaan
II. METODE PENJAGAAN
F. Dasar Pelaksanaan
G. Waktu dan Tempat
H. Alat dan Bahan
I. Manajemen Penjagaan
J. Tahapan Pelaksanaan Penjagaan
III. HASIL PENJAGAAN
IV. TINDAK LANJUT HASIL PENJAGAAN
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
C. Kesimpulan
D. Rekomendasi
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
2. Jurnal Kejadian Penjagaan
J. Laporan Evaluasi Kegiatan Penjagaan
Laporan Evaluasi Kegiatan Penjagaan dapat dibuat dengan sistematika
laporan sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Evaluasi
II. Metode Evaluasi
A. Informasi Umum (Petugas evaluasi, tanggal dan waktu
evaluasi, Batasan kegiatan penjagaan yang di evaluasi)

12
B. Indikator Evaluasi
C. Data yang dikumpulkan
D. Tahapan-Tahapan Evaluasi
III. Evaluasi Kegiatan Penjagaan
• Evaluasi kinerja petugas penjagaan (keterampilan dan
kinerja lapangan).
• Evaluasi keberhasilan kegiatan penjagaan
• Evaluasi kekuatan dan kelemahan dari kegiatan penjagaan
apakah kegiatan patrol yang telah dilakukan, sudah
memenuhi syarat.
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
K. Laporan Supervisi Penjagaan
Laporan Supervisi Penjagaan dapat disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Supervisi
II. Informasi Kegiatan Penjagaan
A. Nama Petugas Penjagaan
B. Waktu Pelaksanaan Penjagaan
C. Wilayah Penjagaan
D. Kondisi Wilayah Penjagaan
E. Instrumen Supervisi
III. Hasil Supervisi Penjagaan
Uraiakan hasil supervisi berdasarkan instrument supervise
(kinerja pertugas penjagaan, keamanan pada area penjagaan,
keberhasilan kegiatan penjagaan dll.)

13
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
L. Laporan Pemeriksaan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
Laporan pemeriksaan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dapat
disusun sebagai berikut :
I. Informasi Umum
1. Nama petugas yang melakukan pemeriksaan
2. Tanggal dan waktu pemeriksaan
3. Lokasi Pemeriksaan
4. Tujuan Pemeriksaan
II. Pemeriksaan Tumbuhan
1. Jenis-Jenis Tumbuhan yang ditemukan
2. Jumlah Tumbuhan yang ditemukan
3. Kondisi dan kualitas tumbuhan
4. Asal Tumbuhan
5. Dokumen dan izin peredaran yang dimiliki oleh pemilik tumbuhan
6. Tindak yang diambil.
III. Pemeriksaan Satwa Liar
1. Jenis-Jenis Satwa Liar yang ditemukan
2. Jumlah Satwa Liar yang ditemukan
3. Kondisi dan kualitas satwa liar
4. Asal Satwa Liar
5. Dokumen dan izin peredaran yang dimiliki oleh pemilik Satwa Liar
6. Tindak yang diambil.
IV. Analisis Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
1. Analisis Peredaran TSL pada Wilayah Pemeriksaan
2. Identifikasi Faktor risiko dan kelemahan dalam peredaran TSL

14
3. Evaluasi kesiapan petugas dalam menghadapi situasi berbahaya
saat pemeriksaan
V. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
B. Saran
M. Laporan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Laporan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat disusun sebagai
berikut :
I. Informasi Umum
1. Nama petugas yang melakukan pencegahan
2. Tanggal dan waktu Pencegahan
3. Lokasi Pencegahan
4. Tujuan Pencegahan
II. Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan
1. Jenis Pencegahan Kebakaran yang dilakukan
2. Penjelasan metode dan Teknik pencegahan
3. Penjelasan hasil dari Upaya Pencegahan
III. Evaluasi Hasil Pencegahan Keakaran Hutan
1. Evaluasi keberhasilan tindakan pencegahan
2. Evaluasi keseluruhan Kondisi pencegahan kebakaran
3. Analisis kesuksesan pencegahan kebakaran
IV. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
2. Saran
N. Laporan Hasil Diskusi (memuat Analisis permasalahan dan
alternative solusinya).
Berikut ini contoh laporan hasil diskusi :
Tanggal Diskusi :
Tempat Diskusi :

15
Peserta Diskusi :
Agenda Diskusi :
I. Pendahuluan (uraiakan latar belakang diskusi dilakukan)
II. Analisis Permasalahan (Uraikan permasalahan yang ditemukan saat
diskusi dilakukan terkait dengan agenda diskusi)
III. Alternatif Solusi (uraikan alternative solusi dari masing-masing
permasalahan)
IV. Kesimpulan
V. Rekomendasi.
O. Laporan Sosialisasi kepada Masyarakat dan/atau Badan Hukum.
Berikut ini contoh laporan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau badan
hukum :
Tanggal Sosialisasi :
Tempat Sosialisasi :
Peserta Sosialisasi :
Agenda Sosilaisasi :
I. Pendahuluan (uraiakan latar belakang dan tujuan sosialisasi)
II. Materi Sosialisasi (Uraikan materi sosialisasi yang disampaikan)
III. Pelaksanaan Sosialisasi (uraikan gambaran pelaksanaan sosialisasi)
IV. Evaluasi Sosialisasi
V. Kesimpulan
VI. Rekomendasi.
P. Laporan kegiatan konsultasi/koordinasi dengan mitra instansi
terkait.
Berikut ini contoh laporan hasil konsultasi dan koordinasi :
Tanggal :
Tempat :
Peserta :
Agenda : Konsultasi dan koordinasi tentang ………….

16
I. Pendahuluan (uraikan latar belakang konsultasi dan koordinasi
dilakukan)
II. Materi Konsultasi dan Koordinasi
III. Evaluasi Kegiatan
IV. Kesimpulan
V. Rekomendasi.
Q. Laporan pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan
pengamanan hutan (memuat evaluasi permasalahan dan alternative
solusi).
Kegiatan pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan
hutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam
melaksanakan tugasnya secara efektif dan efesien. Dalam kegiatan ini,
petugas akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam berbagai hal
seperti Teknik pengamanan hutan, penegakan hukum, penanganan
konflik dan sosialisasi kepada masyarakat.
Contoh Laporan Kegiatan Pembinaan memuat :
I. Pendahuluan
II. Kegiatan Pembinaan
III. Evaluasi Permasalahan
IV. Alternatif Solusi
V. Kesimpulan
R. Laporan kegiatan fasilitasi.
Fasilitasi adalah suatu proses atau cara untuk memfasilitasi atau
memudahkan suatu diskusi, pertemuan atau kegiatan yang melibatkan
banyak orang dengan tujuan mencapai suatu hasil atau keputusan yang
diinginkan. Fasilitator berperan sebagai pengarah dan pemandu dalam
kegiatan tersebut, untuk membantu para peserta dalam menghasilkan
suatu ide atau solusi terhadap masalah yang dihadapi.

17
Hal penting yang harus diperhatikan adalah :
1. Fasilitasi dilakukan untuk mencapai tujuan Bersama
2. Fasilitasi dilakukan dengan pendekatan terstruktur dan sistematis
3. Fasilitasi dilakukan dengan menggunakan Teknik dan metode tertentu
4. Fasilitasi dilakukan secara netral dan obyektif
5. Fasilitasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
karakteristik peserta.
6. Fasilitasi merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari dan
ditingkatkan.
Contoh laporan Hasil Fasilitasi adalah :
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan Fasilitasi
II. Hasil Fasilitasi
A. Waktu dan Tempat Fasilitasi
B. Peserta Fasilitasi
C. Metode Fasilitasi
D. Evaluasi Fasilitasi
III. Analisis Hasil Fasilitasi
IV. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
B. Saran

18
PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN HUTAN,
A. Laporan pengumpulan data dan informasi (dalam rangka kegiatan
pemadaman, penanganan gangguan dan operasi pengamanan
hutan).
Laporan pengumpulan data dan informasi dapat dibuat dengan poin-poin
berikut ini “
I. Pendahuluan
II. Metode Pengumpulan Data dan Informasi
III. Hasil Pengumpulan Data dan Informasi
IV. Analisis Data dan Informasi
V. Kesimpulan.
B. Laporan kegiatan pemadaman
Laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dapat dibuat dalam
bentuk matriks yang memuat informasi :
1. Tanggal kejadian kebakaran hutan
2. Sumber Informasi awal kejadian kebakaran
3. Lokasi (blok/petak/wilayah administrative)
4. Luas kebakaran hutan
5. Tanggal mulai pemadaman
6. Lama pemadaman
7. Luas Pemadaman
8. Jumlah personil pemadaman
9. Tenaga perbantuan yang terlibat (sumber dan jumlahnya)
10.Peralatan pemadaman yang digunakan.
11.Data Vegetasi hutan yang terbakar
12.Sumber api / penyebab kebakaran hutan
13.Keterangan / taksiran kerugian

19
14.Upaya penanggulangan yang dilakukan.
Laporan Pemadaman Kebakaran Hutan secara ringkas dapat juga dibuat
dengan informasi berikut ini :
1. Ringkasan Kejadian
2. Kronologi Kejadian
3. Luas Areal yang terbakar
4. Jenis dan jumlah vegetasi yang terbakar
5. Penyebab Kebakaran Hutan
6. Upaya penanggulangan
7. Saran Tindak Lanjut.
C. Laporan kegiatan penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar
Laporan kegiatan penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar dapat memuat
hal-hal berikut ini :
1. Identitas Tim Penanganan TSL.
Bagian ini berisi informasi tentang tim yang terlibat dalam kegiatan
penanganan tumbuhan dan satwa liar, termasuk nama anggota tim,
jabatan, dan lembaga atau organisasi yang mereka wakili.
2. Tujuan Kegiatan.
Bagian ini berisi tujuan dari kegiatan penanganan tumbuhan dan
satwa liar yang dilakukan, misalnya pemantauan dan perlindungan
terhadap spesies tertentu atau pemulihan populasi satwa liar yang
terancam punah.
3. Lokasi Kegiatan.
Bagian ini berisi informasi tentang lokasi di mana kegiatan
penanganan tumbuhan dan satwa liar dilakukan, termasuk deskripsi
geografis dan lingkungan alaminya.
4. Metode Penanganan
Bagian ini berisi informasi tentang metode yang digunakan dalam
kegiatan penanganan tumbuhan dan satwa liar, seperti pemasangan

20
perangkap, penandaan individu, pengambilan sampel jaringan atau
spesimen, dan metode lainnya.
5. Hasil Kegiatan.
Bagian ini berisi hasil dari kegiatan penanganan tumbuhan dan satwa
liar, termasuk data yang dikumpulkan, informasi tentang spesies
tertentu yang diamati, dan informasi tentang kondisi habitat alami.
6. Evaluasi Kegiatan.
Bagian ini berisi evaluasi dari kegiatan penanganan tumbuhan dan
satwa liar yang dilakukan, termasuk keberhasilan dalam mencapai
tujuan kegiatan, kendala atau masalah yang dihadapi selama
kegiatan, dan rekomendasi untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.
7. Kesimpulan dan Rekomendasi.
Bagian ini berisi kesimpulan dari kegiatan penanganan tumbuhan dan
satwa liar yang dilakukan, serta rekomendasi untuk langkah-langkah
selanjutnya yang harus diambil untuk melindungi atau memulihkan
populasi tumbuhan dan satwa liar yang terancam.
D. Laporan operasi pengamanan hutan (Operasi Fungsional, Operasi
Gabungan, Operasi Intelijen dan Operasi Khusus).
Laporan operasi pengamanan hutan dapat memuat hal-hal berikut ini :
1. Latar Belakang Operasi.
Bagian ini berisi latar belakang dan tujuan dilakukannya operasi
pengamanan hutan, termasuk penjelasan tentang kondisi hutan dan
ancaman yang ada, serta strategi yang akan digunakan untuk
mengatasi masalah tersebut.
2. Identitas Tim dan Lokasi Operasi
Bagian ini berisi informasi tentang tim yang terlibat dalam operasi
pengamanan hutan, termasuk nama anggota tim, jabatan, dan
lembaga atau organisasi yang mereka wakili. Selain itu, bagian ini juga
berisi informasi tentang lokasi operasi, termasuk deskripsi geografis
dan lingkungan alaminya.

21
3. Metode dan Teknik Operasi.
Bagian ini berisi informasi tentang metode dan teknik yang digunakan
dalam operasi pengamanan hutan, termasuk penggunaan teknologi,
taktik dan strategi, serta kebijakan yang diterapkan untuk menangani
berbagai ancaman terhadap hutan.
4. Hasil Operasi.
Bagian ini berisi hasil dari operasi pengamanan hutan, termasuk
jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan, jumlah dan jenis
pelanggaran hukum yang terdeteksi, serta jumlah dan jenis barang
bukti yang berhasil disita.
5. Evaluasi Operasi.
Bagian ini berisi evaluasi dari operasi pengamanan hutan yang
dilakukan, termasuk keberhasilan dalam mencapai tujuan operasi,
kendala atau masalah yang dihadapi selama operasi, serta
rekomendasi untuk perbaikan operasi selanjutnya.
6. Kesimpulan dan Rekomendasi
Bagian ini berisi kesimpulan dari operasi pengamanan hutan yang
dilakukan, serta rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya yang
harus diambil untuk melindungi hutan dari berbagai ancaman.
Rekomendasi juga dapat mencakup tindakan yang harus diambil
untuk memperbaiki prosedur pengamanan hutan di masa depan.
E. Laporan kegiatan penanganan barang bukti
(pengamanan/penaksiran /pengawalan/penyerahterimaan).
Laporan kegiatan penanganan barang bukti dapat memuat hal-hal berikut
ini :
1. Identitas Kasus.
Bagian ini berisi informasi umum tentang kasus yang sedang
ditangani, termasuk nama pelapor, tgl dan waktu kejadian, alamat,
nomor register perkara dan nomor tindak pidana.

22
2. Identitas Barang Bukti.
Bagian ini berisi informasi tentang barang bukti yang ditemukan,
termasuk jenis barang bukti, jumlah, kondisi barang bukti, dan di mana
barang bukti tersebut ditemukan.
3. Penanganan Barang Bukti.
Bagian ini berisi informasi tentang proses penanganan barang bukti
sejak ditemukan hingga diserahkan ke laboratorium atau pengadilan,
termasuk informasi tentang orang-orang yang terlibat dalam proses ini
dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan integritas dan
keaslian barang bukti.
4. Hasil Pemeriksaan Barang Bukti.
Bagian ini berisi hasil pemeriksaan barang bukti, termasuk hasil uji
laboratorium dan analisis lainnya yang dilakukan untuk menentukan
keaslian barang bukti dan apakah barang bukti tersebut terkait dengan
kasus yang sedang ditangani.
5. Kesimpulan.
Bagian ini berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil
pemeriksaan barang bukti dan informasi lain yang terkait dengan
kasus yang sedang ditangani.
6. Rekomendasi.
Bagian ini berisi rekomendasi terkait dengan penanganan barang bukti
dan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil untuk
menyelesaikan kasus yang sedang ditangani. Rekomendasi juga
dapat mencakup tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki
prosedur penanganan barang bukti di masa depan.
F. Laporan/Berita Acara kegiatan pengamanan tersangka/saksi/barang
bukti (memuat Analisa kasus dan kejadian).
Berikut ini dicontohkan sistematika Laporan pengamanan tersangka yang
dilengkapi dengan analisis kasus.

23
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kasus
B. Tujuan Laporan
II. IDENTITAS TERSANGKA
Identitas tersangka memuat : Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal
Lahir, Alamat, Pekerjaan, Agama, Pendidikan Terakhir, keterkaiatan
dengan kejadian tindak pidana.
III. KRONOLOGIS KEJADIAN
A. Waktu dan Tempat Kejadian
B. Peran Tersangka dalam Kejadian
C. Keterangan Saksi dan Bukti-Bukti Pendukung
IV. PENANGKAPAN TERSANGKA
A. Waktu dan tempat penangkapan
B. Kronologi Penangkapan
C. Keterangan Saksi dan Bukti-Bukti pendukung.
V. PEMERIKSAAN TERSANGKA
A. Waktu dan tempat pemeriksaan
B. Kronologi Pemeriksaan
C. Hasil Pemeriksaan
VI. ANALISIS KASUS
A. Uraian Kasus
B. Bukti-Bukti Pendukung
C. Pertimbangan Hukum
VII. TINDAKAN PENGAMANAN
A. Identitas Petugas Pengamanan
B. Waktu dan Tempat Pengamanan
C. Jenis Pengamanan yang Dilakukan
VIII. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran

24
IX. LAMPIRAN
Lampiran berupa identitas tersangka, surat perintah tugas dan Berita
Acara Pemeriksaan.
G. Laporan kegiatan pengumpulan bahan keterangan
Contoh poin-poin yang harus ada dalam laporan kegiatan pengumpulan
bahan keterangan adalah :
1. Identitas Kasus.
Bagian ini berisi informasi tentang kasus tindak pidana kehutanan
yang sedang diselidiki, termasuk deskripsi singkat dari kasus tersebut
dan identitas tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana.
2. Tujuan Pengumpulan Bahan Keterangan.
Bagian ini berisi tujuan dari pengumpulan bahan keterangan dalam
kasus tindak pidana kehutanan, termasuk informasi yang ingin
dikumpulkan dan tujuan dari informasi tersebut.
3. Metode Pengumpulan Bahan Keterangan.
Bagian ini berisi informasi tentang metode yang digunakan dalam
pengumpulan bahan keterangan, termasuk sumber informasi yang
digunakan, teknik wawancara dengan saksi atau tersangka, dan teknik
pengumpulan data atau barang bukti lainnya.
4. Hasil Pengumpulan Bahan Keterangan.
Bagian ini berisi hasil dari pengumpulan bahan keterangan, termasuk
informasi yang diperoleh dari saksi, tersangka, atau sumber informasi
lainnya, dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan.
5. Analisis Bahan Keterangan.
Bagian ini berisi analisis dari bahan keterangan yang telah
dikumpulkan, termasuk penjelasan tentang keabsahan dan keandalan
dari informasi tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil
analisis.

25
6. Evaluasi Pengumpulan Bahan Keterangan.
Bagian ini berisi evaluasi dari proses pengumpulan bahan keterangan,
termasuk keberhasilan dalam mencapai tujuan pengumpulan bahan
keterangan, kendala atau masalah yang dihadapi selama
pengumpulan, serta rekomendasi untuk perbaikan pengumpulan
bahan keterangan di masa depan.
Bagian ini berisi kesimpulan dari pengumpulan bahan keterangan
tindak pidana kehutanan yang dilakukan, serta rekomendasi untuk
langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil dalam penanganan
kasus tindak pidana kehutanan. Rekomendasi juga dapat mencakup
tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki prosedur
pengumpulan bahan keterangan di masa depan
H. Laporan tindakan akhir penanganan barang bukti/pelaku
Laporan tindakan akhir penanganan barang bukti dapat memuat informasi
1. Identitas Barang Bukti.
Bagian ini berisi informasi tentang identitas barang bukti yang telah
ditangani, termasuk deskripsi fisik dan kategori barang bukti, serta
nomor register atau tanda pengenal yang digunakan untuk
mengidentifikasi barang bukti tersebut.
2. Tindakan Akhir yang Dilakukan.
Bagian ini berisi informasi tentang tindakan akhir yang telah dilakukan
terhadap barang bukti, termasuk apakah barang bukti tersebut
diserahkan ke penyidik atau pihak berwajib lainnya, dikembalikan ke
pemiliknya, dimusnahkan, atau disimpan untuk kepentingan
penyidikan lebih lanjut.

26
3. Alasan Tindakan Akhir.
Bagian ini berisi penjelasan mengenai alasan tindakan akhir yang
dilakukan terhadap barang bukti tersebut, termasuk dasar hukum atau
pertimbangan lain yang menjadi dasar keputusan.
4. Dokumentasi Tindakan Akhir:.
Bagian ini berisi dokumentasi yang menunjukkan bahwa tindakan
akhir yang dilakukan terhadap barang bukti telah dilaksanakan dengan
baik, termasuk berbagai dokumen seperti surat pengembalian, surat
penyimpanan, atau surat pemusnahan.
5. Evaluasi Tindakan Akhir
Bagian ini berisi evaluasi dari tindakan akhir yang telah dilakukan
terhadap barang bukti, termasuk keberhasilan dalam mencapai tujuan
penanganan barang bukti, kendala atau masalah yang dihadapi
selama penanganan, serta rekomendasi untuk perbaikan penanganan
barang bukti di masa depan.
Bagian ini berisi kesimpulan dari tindakan akhir penanganan barang
bukti yang dilakukan, serta rekomendasi untuk langkah-langkah
selanjutnya yang harus diambil dalam penanganan barang bukti.
Rekomendasi juga dapat mencakup tindakan yang harus diambil
untuk memperbaiki prosedur penanganan barang bukti di masa depan
I. Berita Acara TP-TKP
Contoh berita acara Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
adalah :

27
KOP
BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP
-------Pada hari ini …………….. tanggal …………… tahun 2000 …………………
pukul ………………..Wita, saya : .-----------------------------------------------------------------
------------------------------------- …………………………………..--------------------------------
Pangkat………………. NIP ………………….. Jabatan …… …………… … pada
Kantor tersebut diatas……….……………………………………………………………
Pangkat………………….., NIP. ………………………. Jabatan ………………….
pada Kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : -------------------------------
-------- 1. Nama : ………………………………………………………….
-------- Pangkat/NIP : ………………………………………………………….
-------- Jabatan : ………………………………………………………….
-------- 2. Nama : ………………………………………………………….
-------- Pangkat/NIP : ………………………………………………………….
-------- Jabatan : ………………………………………………………….
Masing-masing dari kantor tersebut diatas, berdasarkan: ------------------------------
--------1. Surat Perintah Tugas Nomor …………………….. tanggal ……………. Untuk
melaksanakan kegiatan patroli/ operasi ………………………….. di
………………………………………………………………………………
--------2. Hasil pelaksanaan kegiatan patroli/operasi pengamaan, menemukan
peristiwa pidana berupa ……………………………………………………
Telah melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan telah
ditemukan : -----------------------------------------------------------------------------------------
-------- 1. Tempat Kejadian Perkara
(uraikan secara rinci TKP berupa apa, TKP berada dimana, letak/batas-
batas TKP dalam bentuk titik koordinat, kondisi atau situasi umum/khusus
TKP).
-------- 2. Barang Bukti
(uraikan secara rinci jenis dan banyaknya, dimana ditemukan, keadaan dan
kondisi barang bukti saat ditemukan, hubungan barang bukti terhadap
tersangka dan TKP).
-------- 3. Saksi
(uraikan secara rinci identitas saksi dan keterangan dasar yang diperlukan).

28
-------- 4. Tersangka
(uraikan secara rinci identitas tersangka, tindakan yang dilakukan terhadap
tersangka seperti menggeledah pakaian dan barang bawaan, meminta
keterangan, memotret dll).
Dengan disaksikan oleh :
-------- 1. Nama : ………………………………………………………….
-------- Umur : ………………………………………………………….
-------- Pekerjaan : ………………………………………………………….
-------- Alamat : ………………………………………………………….
-------- 2. Nama : ………………………………………………………….
-------- Umur : ………………………………………………………….
-------- Pekerjaan : ………………………………………………………….
-------- Alamat : ………………………………………………………….
-------- 3. Nama : ………………………………………………………….
-------- Umur : ………………………………………………………….
-------- Pekerjaan : Lurah/Kepala Desa
-------- Alamat : ………………………………………………………….
------- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan TKP ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan saya saat ini, kemudian ditutup dan ditandatangani
pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. --------------
Saksi-Saksi :
1. …………………………………..
2. ………………………………….
3. ………………………………….
Yang melakukan Pemeriksaan;
Polhut …………………………
_______________________
NIP.
Bersama-sama dengan :
1. ………………………..
2. ………………………..

29
J. Laporan/Berita Acara Penangkapan tersangka tertangkap tangan.
Contoh Berita Acara Penangkapan Tersangka Tertangkap tangan adalah
sebagai berikut :
KOP
BERITA ACARA PENANGKAPAN
(TERTANGKAP TANGAN)
-------Pada hari ini …………….. tanggal …………… tahun 2000 …………………
pukul ………………..Wita, saya : .-------------------------------------------------------------
-------------------------------- …………………………………..--------------------------------
Pangkat………………. NIP ………………….. Jabatan …… …………… … pada
Kantor tersebut diatas………………………………………………………………
Pangkat………………….., NIP. ………………………. Jabatan ………………….
pada Kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : -------------------------------
-------- 1. Nama : ………………………………………………………….
-------- Pangkat/NIP : ………………………………………………………….
-------- Jabatan : ………………………………………………………….
-------- 2. Nama : ………………………………………………………….
-------- Pangkat/NIP : ………………………………………………………….
-------- Jabatan : ………………………………………………………….
Masing-masing dari kantor tersebut diatas, berdasarkan: ------------------------------
--------1. Pasal 102 (3), Pasal 8 (1), Pasal 75, Pasal 121 KUHAP. -------------------
--------2. Surat Perintah Tugas Nomor …………………….. tanggal ……………. Untuk
melaksanakan kegiatan patroli/ operasi ………………………….. di
………………………………………………………………………………
--------3. Laporan Kejadian No. : …………………………………………………….
Telah dilakukan penangkapan terhadap, tersangka : ----------------------------------
-------- 1. Nama : ………………………………………………………….
-------- Umur : ………………………………………………………….
-------- Jenis Kelamin : ………………………………………………………….
-------- Kewarganegaraan : ………………………………………………………….
-------- Pekerjaan : ………………………………………………………….
-------- Agama : ………………………………………………………….
-------- Alamat : ………………………………………………………….
-------- 2. Nama : ………………………………………………………….
-------- Umur : ………………………………………………………….
-------- Jenis Kelamin : ………………………………………………………….

30
-------- Kewarganegaraan : ………………………………………………………….
-------- Pekerjaan : ………………………………………………………….
-------- Agama : ………………………………………………………….
-------- Alamat : ………………………………………………………….
Dalam hal tertangkap tangan di ……………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana …………………………………….
……………………………………………………………………………………………
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
dan selanjutnya dibawa ke kantor tersebut diatas, dengan disaksikan oleh :
-------- 1. Nama : ………………………………………………………….
-------- Umur : ………………………………………………………….
-------- Pekerjaan : ………………………………………………………….
-------- Alamat : ………………………………………………………….
-------- 2. Nama : ………………………………………………………….
-------- Umur : ………………………………………………………….
-------- Pekerjaan : ………………………………………………………….
-------- Alamat : ………………………………………………………….
-------- 3. Nama : ………………………………………………………….
-------- Umur : ………………………………………………………….
-------- Pekerjaan : Lurah/Kepala Desa
-------- Alamat : ………………………………………………………….
------- Demikianlah Berita Acara Penangkapan dalam hal tertangkap tangan ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan saya saat ini, kemudian
ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. ---
--------------------------------------------------------------------------------
Tersangka :
1. …………………………………..
2. ………………………………….
Saksi-Saksi
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. …………………………………
Yang melakukan Penangkapan;
Polhut …………………………
_______________________
NIP.
Bersama-sama dengan :
1. ………………………..
2. ………………………..

31
K. Laporan Kejadian
Format laporan kejadian adalah sebagai berikut :
KOP
“PRO JUSTITIA” Model A
LAPORAN KEJADIAN
No. .......................................
PELAPOR
1. Nama / NIP :
2. Umur/ Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan / Jabatan :
4. Tempat Tinggal :
5. Kebangsaan :
PERISTIWA YANG DILAPORKAN :
1. Waktu Kejadian :
2. Tempat Kejadian :
3. Yang Terjadi :
Melanggar Pasal
4. Pelaku : 1. Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
2. Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

32
5. Modus Operandi :
6. Saksi – Saksi 1. Nama : .
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
2. Nama : .
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
3. Nama : .
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
7. Barang Bukti : 1.
2.
3.
URAIAN SINGKAT KEJADIAN :
TINDAKAN YANG DIAMBIL :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

33
Demikian Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan
ditandatangani di …………………....pada tanggal ……………………
MENGETAHUI :
KEPALA ........................................
SELAKU PENYIDIK PNS KEHUTANAN
________________________
NIP.
PELAPOR
_________________
NIP.
KOP
“PRO JUSTITIA” Model B
LAPORAN KEJADIAN
No. .......................................
PELAPOR
1. Nama / NIP :
2. Umur/ Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan / Jabatan :
4. Tempat Tinggal :
5. Kebangsaan :
PERISTIWA YANG DILAPORKAN :
1. Waktu Kejadian :
2. Tempat Kejadian :
3. Yang Terjadi :
Melanggar Pasal

34
4. Pelaku : 1. Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
2. Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
5. Modus Operandi :
6. Saksi – Saksi 1. Nama : .
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
2. Nama : .
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
7. Barang Bukti : 1.
2.
3.
URAIAN SINGKAT KEJADIAN :
Pelapor atau pengadu membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan
tanda tangannya.
Pelapor,
____________

35
TINDAKAN YANG DIAMBIL :
1.
2.
3.
4.
5.
Demikian Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan
ditandatangani di …………………....pada tanggal ……………………
MENGETAHUI :
KEPALA ........................................
SELAKU PENYIDIK PNS KEHUTANAN
________________________
NIP.
PELAPOR
_________________
NIP.

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

Similar to BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf (9)

More from Sudirman Sultan

More from Sudirman Sultan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf