Dokumen tersebut membahas tentang pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan oleh polisi hutan dalam menangani kasus kehutanan. Pulbaket bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, mencari bukti, dan mempersiapkan penindakan hukum. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan pemantauan untuk mengumpulkan informasi mengenai orang, benda, tempat, dan waktu kejadian perkara
Dokumen tersebut membahas tentang Pulbaket (Pemeriksaan Lokasi Berawal Kasus) yang meliputi pengertian, tujuan, tata cara pelaksanaan, dan hasil Pulbaket. Pulbaket bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana kehutanan melalui observasi, wawancara, pengawasan, dan integrasi informasi. Hasil Pulbaket berisi fakta-fakta, barang bukti, dan alat bukti awal yang dapat
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Laporan Kejadian Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Dasar-Dasar Intelijen Polhut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Laporan ini berisi tentang pemeriksaan TKP kejahatan kehutanan. Terdapat informasi mengenai personel yang melakukan pemeriksaan, waktu dan lokasi pemeriksaan, serta hasil awal pemeriksaan TKP.
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Sudirman Sultan
Bahan ajar ini membahas tentang tugas dan fungsi Polisi Kehutanan (Polhut) sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi penjelasan mengenai peraturan terkait jabatan fungsional Polhut, tugas dan fungsi Polhut, serta wewenang yang dimiliki Polhut."
Dokumen tersebut membahas tentang pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan oleh polisi hutan dalam menangani kasus kehutanan. Pulbaket bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, mencari bukti, dan mempersiapkan penindakan hukum. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan pemantauan untuk mengumpulkan informasi mengenai orang, benda, tempat, dan waktu kejadian perkara
Dokumen tersebut membahas tentang Pulbaket (Pemeriksaan Lokasi Berawal Kasus) yang meliputi pengertian, tujuan, tata cara pelaksanaan, dan hasil Pulbaket. Pulbaket bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana kehutanan melalui observasi, wawancara, pengawasan, dan integrasi informasi. Hasil Pulbaket berisi fakta-fakta, barang bukti, dan alat bukti awal yang dapat
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Laporan Kejadian Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Dasar-Dasar Intelijen Polhut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Laporan ini berisi tentang pemeriksaan TKP kejahatan kehutanan. Terdapat informasi mengenai personel yang melakukan pemeriksaan, waktu dan lokasi pemeriksaan, serta hasil awal pemeriksaan TKP.
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Sudirman Sultan
Bahan ajar ini membahas tentang tugas dan fungsi Polisi Kehutanan (Polhut) sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi penjelasan mengenai peraturan terkait jabatan fungsional Polhut, tugas dan fungsi Polhut, serta wewenang yang dimiliki Polhut."
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan tindak pidana kehutanan, yang mencakup pengertian penyidikan tindak pidana kehutanan, kewenangan penyidik PPNS kehutanan, tahapan proses penyidikan, dan teknik wawancara investigatif.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kehutanan. Administrasi tersebut mencakup berbagai berkas seperti surat perintah tugas, laporan kejadian, berita acara, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tata cara pembuatan dan persyaratan administrasi tersebut seperti laporan kejadian dan berita acara.
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
Penanganan TKP diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Olehnya itu, penanganan TKP harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap.
1. Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Termasuk pengertian, tujuan, objek identifikasi, barang bukti, pelaku, dan modus operandi tindak pidana. 2. Juga dibahas tentang kerawanan kawasan hutan dan skala prioritas untuk menentukan daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana. 3. Metode observasi dan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi tindak pidana
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT...
Revisi sehubungan dengan aturan berikut :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyegaran pengetahuan petugas Polisi Kehutanan mengenai pembuatan administrasi pelaporan seperti laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan perlindungan hutan.
2. Administrasi pelaporan digunakan sebagai bukti portofolio kegiatan dan dalam penyusunan DUPAK.
3. Dibahas pula syarat formal dan materiil dalam pembuatan laporan kejadian dan berbagai jenis berita ac
Dokumen tersebut membahas tentang bahan ajar kompetensi teknis bidang tugas CPNS untuk jabatan fungsional polisi kehutanan yang mencakup penjelasan mengenai peraturan terkait, tugas dan fungsi polisi kehutanan, serta standar kompetensi yang harus dimiliki."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan laporan administrasi perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi yang meliputi laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan. Terdapat pula penjelasan mengenai jenis-jenis laporan serta syarat formal dan materi yang harus dipenuhi.
Dokumen tersebut membahas tentang tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP-TKP) yang meliputi pengamankan TKP, pengumpulan barang bukti, dan keterangan saksi guna persiapan pengolahan TKP oleh pihak kepolisian.
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan dapat menjadi andalan baru ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiSudirman Sultan
Tesis ini membahas strategi penanggulangan gangguan hutan di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan penanggulangan gangguan hutan dan merumuskan strategi penanggulangan yang tepat. Metode penelitian menggunakan kuesioner, wawancara, dan FGD untuk mengumpulkan data primer yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan AHP. Hasilnya menunjukkan gangguan utama berupa per
paparan petunjuk teknis pelaksanaan patroli kepolisian negara republik indonesia meliputi cara bertindak dan strategi patroli guna mencegah gangguan kamtibmas.
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)Sudirman Sultan
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) khususnya Laporan Kejadian dan Berita Acara. Laporan Kejadian digunakan untuk melaporkan kejadian pidana, sedangkan Berita Acara digunakan untuk mendokumentasikan proses pemeriksaan di TKP. Keduanya harus memenuhi persyaratan formal dan materi agar dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) meliputi penutupan dan pengamanan TKP, pertolongan bagi korban, dan pelaporan kejadian kepada pihak yang berwajib
2. Prinsip utama dalam menangani TPTKP adalah mempertahankan status quo TKP dan mengamankan barang bukti
3. TKP sangat berarti untuk mengungkap informasi mengenai waktu, temp
Sistem peringatan dini bencana banjir menggunakan jaringan telekomunikasi (FEWS) diusulkan untuk mengurangi dampak banjir di Bandung. FEWS akan memantau kondisi sungai secara real-time melalui sensor yang terhubung ke stasiun jauh melalui fiber optik dan satelit, lalu memberikan peringatan dini kepada masyarakat lewat sirene dan operator darurat menggunakan jaringan seluler maju.
LAPORAN INFORMASI SATUAN TUGAS BANTUAN-7Sbm sattis 1 timika juni 2009cloudpapua29
1. Laporan ini memberikan informasi mengenai beberapa kelompok separatis di Papua, termasuk Kelly Kwalik di Timika, Tadius Yogi di Paniai, Barnabas Talenggen di Wamena, Goliat Tabun di Puncak Jaya, dan Ekky Wonda di Mulia.
2. Informasi yang diberikan meliputi kekuatan personel, persenjataan, markas, dan biodata pimpinan kelompok. Misalnya Tadius Yogi memiliki 1150 personel dan 15 senjata api. Goliat Tabuni
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan tindak pidana kehutanan, yang mencakup pengertian penyidikan tindak pidana kehutanan, kewenangan penyidik PPNS kehutanan, tahapan proses penyidikan, dan teknik wawancara investigatif.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kehutanan. Administrasi tersebut mencakup berbagai berkas seperti surat perintah tugas, laporan kejadian, berita acara, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tata cara pembuatan dan persyaratan administrasi tersebut seperti laporan kejadian dan berita acara.
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
Penanganan TKP diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Olehnya itu, penanganan TKP harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap.
1. Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Termasuk pengertian, tujuan, objek identifikasi, barang bukti, pelaku, dan modus operandi tindak pidana. 2. Juga dibahas tentang kerawanan kawasan hutan dan skala prioritas untuk menentukan daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana. 3. Metode observasi dan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi tindak pidana
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT...
Revisi sehubungan dengan aturan berikut :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyegaran pengetahuan petugas Polisi Kehutanan mengenai pembuatan administrasi pelaporan seperti laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan perlindungan hutan.
2. Administrasi pelaporan digunakan sebagai bukti portofolio kegiatan dan dalam penyusunan DUPAK.
3. Dibahas pula syarat formal dan materiil dalam pembuatan laporan kejadian dan berbagai jenis berita ac
Dokumen tersebut membahas tentang bahan ajar kompetensi teknis bidang tugas CPNS untuk jabatan fungsional polisi kehutanan yang mencakup penjelasan mengenai peraturan terkait, tugas dan fungsi polisi kehutanan, serta standar kompetensi yang harus dimiliki."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan laporan administrasi perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi yang meliputi laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan. Terdapat pula penjelasan mengenai jenis-jenis laporan serta syarat formal dan materi yang harus dipenuhi.
Dokumen tersebut membahas tentang tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP-TKP) yang meliputi pengamankan TKP, pengumpulan barang bukti, dan keterangan saksi guna persiapan pengolahan TKP oleh pihak kepolisian.
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan dapat menjadi andalan baru ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiSudirman Sultan
Tesis ini membahas strategi penanggulangan gangguan hutan di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan penanggulangan gangguan hutan dan merumuskan strategi penanggulangan yang tepat. Metode penelitian menggunakan kuesioner, wawancara, dan FGD untuk mengumpulkan data primer yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan AHP. Hasilnya menunjukkan gangguan utama berupa per
paparan petunjuk teknis pelaksanaan patroli kepolisian negara republik indonesia meliputi cara bertindak dan strategi patroli guna mencegah gangguan kamtibmas.
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)Sudirman Sultan
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) khususnya Laporan Kejadian dan Berita Acara. Laporan Kejadian digunakan untuk melaporkan kejadian pidana, sedangkan Berita Acara digunakan untuk mendokumentasikan proses pemeriksaan di TKP. Keduanya harus memenuhi persyaratan formal dan materi agar dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) meliputi penutupan dan pengamanan TKP, pertolongan bagi korban, dan pelaporan kejadian kepada pihak yang berwajib
2. Prinsip utama dalam menangani TPTKP adalah mempertahankan status quo TKP dan mengamankan barang bukti
3. TKP sangat berarti untuk mengungkap informasi mengenai waktu, temp
Sistem peringatan dini bencana banjir menggunakan jaringan telekomunikasi (FEWS) diusulkan untuk mengurangi dampak banjir di Bandung. FEWS akan memantau kondisi sungai secara real-time melalui sensor yang terhubung ke stasiun jauh melalui fiber optik dan satelit, lalu memberikan peringatan dini kepada masyarakat lewat sirene dan operator darurat menggunakan jaringan seluler maju.
LAPORAN INFORMASI SATUAN TUGAS BANTUAN-7Sbm sattis 1 timika juni 2009cloudpapua29
1. Laporan ini memberikan informasi mengenai beberapa kelompok separatis di Papua, termasuk Kelly Kwalik di Timika, Tadius Yogi di Paniai, Barnabas Talenggen di Wamena, Goliat Tabun di Puncak Jaya, dan Ekky Wonda di Mulia.
2. Informasi yang diberikan meliputi kekuatan personel, persenjataan, markas, dan biodata pimpinan kelompok. Misalnya Tadius Yogi memiliki 1150 personel dan 15 senjata api. Goliat Tabuni
Laporan polisi mengenai dua kejadian penganiayaan dan satu kasus KDRT yang dilaporkan oleh tiga korban berbeda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap diri mereka sendiri. Kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dengan membuat berkas, mengumpulkan saksi, dan menentukan tindakan hukum selanjutnya.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar tindak pidana kehutanan dan modus operandinya. Secara ringkas, tindak pidana kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat merusak hutan, seperti penebangan liar dan perdagangan kayu illegal. Ada beberapa metode yang digunakan pelaku tindak pidana kehutanan, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penyelundupan hasil hutan.
1) Dokumen tersebut merupakan laporan perkiraan intelijen singkat mengenai kunjungan pejabat penting ke Kabupaten Nias
2) Ada kemungkinan terjadinya unjuk rasa atau gangguan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja BRR
3) Polri bersiap mengamankan kunjungan tersebut secara terencana bekerja sama dengan instansi terkait.
1. Dokumen tersebut membahas peran Kepolisian dalam penanganan berbagai jenis tindak pidana seperti illegal logging, korupsi, pencurian, dan lainnya.
2. Ilegal logging dan korupsi merupakan masalah besar yang memerlukan kerja sama antar lembaga untuk pencegahan dan penanggulangan.
3. Data kasus illegal logging dan korupsi tahun 2007 menunjukkan peningkatan penanganan oleh berbagai satuan Kepolisian di R
The document analyzes the use of Facebook by Italian politicians as a means to engage citizens. It finds that opposition politicians' pages encourage more two-way dialogue and depict the politician as one of the people, while government politicians' pages focus more on one-way broadcasting of information. The study also finds negative comments from users directed at individual politicians on both opposition and government pages.
The document summarizes the story and characters of the online game Grand Chase. It describes how the evil Queen Kaze'aze manipulated the kingdoms of Kanavan and Serdin into war, but was ultimately defeated. It then introduces the main characters of the game, who banded together as the elite force known as the Grand Chase to counter Kaze'aze's evil plans and restore peace to the continent of Bermesiah. The presentation serves as an introduction to the game's backstory and playable heroes.
The document discusses the relationship between post-traumatic stress and poverty. It notes that minorities living in poverty have limited access to psychiatric evaluations, and undiagnosed PTSD can lead to problems like depression. The author argues that children growing up in high-crime, poverty-stricken areas are more likely to develop PTSD and behavioral issues without treatment. The author proposes researching the lack of psychiatric resources for impoverished communities and schools to address generational cycles of mental health issues influenced by poverty and unstable environments.
Analis Mitigasi Bencana bertugas melakukan analisis data awal kejadian bencana, penelitian di wilayah bencana, dan koordinasi dengan tim lapangan untuk mengetahui tingkat resiko bencana. Tugas ini mencakup pengumpulan informasi bencana, inventarisasi data, analisis resiko, serta pelaporan hasil kegiatan.
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.pptSolidSnake18
mengenai hukum acara pidana pertemuan ke 1
Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT
Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi menurut jumlah pemilik (dalam hal tanah warisan).
Sementara sertifikat sedang dalam proses pengurusan pemecahan di Badan Pertahanan Nasional (BPN), maka antara penjual dan pembeli bisa dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB), yang memuat pasal bahwa AJB akan dilaksanakan pada saat pemecahan sertifikat sudah selesai.
Pembayaran harga bisa dilunasi pada saat penandatanganan PJB atau bisa juga dilunasi pada saat penandatanganan AJB.
1. Lengkapi dokumen
Seperti dijelaskan dalam ulasan Cara Pemecahan Sertifikat Tanah, jika ingin mengurus sertifikat tanah sendiri terbilang cukup mudah. Datangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat dan bawa dokumen-dokumen berikut:
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (yang memuat: identitas diri; luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; pernyataan tanah tidak dalam sengketa; pernyataan tanah dikuasai secara fisik; alasan pemecahannya);
b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
d. Sertifikat asli;
e. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan;
f. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan;
g. Rencana tapak/site plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
2. Pengukuran lokasi
Setelah melakukan pendaftaran berkas, kamu akan mendapatkan tanda terima. Petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran akan pergi ke lokasi dengan didampingi pemilik atau kuasanya. Lalu petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan.
3. Penerbitan surat ukur untuk tanah yang dipecahkan
Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ukur untuk tiap-tiap tanah yang dipecahkan. Surat ukur ditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Usai mendapatkan surat ukur, tahapan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Sertifikat tersebut kemudian akan ditandatangani kepala lembaga pertanahan. Proses pemecahan sertifikat selesai dan kamu tinggal menunggu sertifikat baru keluar.
4. Biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pemecahan sertifikat tanah warisan
Biaya yang diperlukan untuk proses ini adalah sebesar Rp25.000, dikalikan banyaknya sertifikat pemecahan yang diterbitkan. Waktu yang dibutuhkan 7 hari kerja, di luar waktu pengukuran. Satu hari kerja yang dimaksud di sini adalah 8 jam. Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT
Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi me
Monitoring situasi lapangan dan teknik wawancara Wahyu Dwi PranataWahyu Dwi Pranata
Dokumen tersebut membahas metode pengumpulan data lapangan untuk investigasi, termasuk pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengamatan membahas pengamatan terbuka dan tertutup, sedangkan metode wawancara membahas tips pra-wawancara, selama wawancara, dan pasca-wawancara. Dokumen ini juga membahas penggunaan hasil dokumentasi untuk berbagai tingkatan seperti lokal, nasional, dan internasional.
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamananjakarta
Bahan ini dibuat dalam rangka Pertemuan Security Pertamina Hulu Energi tahun 2017. Dalam paparan ini dibahas tentang bagaimana teknis penyelidikan bagi petugas keamanan yang memiliki kewenangan tindakan kepolisian terbatas. Dengan memahami teknis penyelidikan dan penyidikan, petugas keamanan dapat lebih memudahkan tugas kepolisian dalam pengungkapan perkara.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil seseorang bernama Kak Totok dan juga menjelaskan tentang pengertian SAR beserta tahapan kegiatan SAR mulai dari tahap kesadaran, tindakan awal, perencanaan, operasi, hingga penutupan misi."
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan
Bahan ajar tugas dan standar kompetensi jabatan fungsional Polhut
menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Polhut, tugas jabatan
polhut keterampilan, tugas jabatan polhut keterampilan, Ikhtisar jabatan, syarat
jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi teknis dan
standar kompetensi kesamaptaan, skema uji kompetensi dan pemaketan
kompetensi.
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut
Keahlian.
3. Mampu membuat laporan kejadian.
4. Mampu membuat berita acara.
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
Bimtek ini membahas tiga poin utama:
1. Jenis-jenis laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai kompetensi teknis Polisi Kehutanan.
2. Ciri khas laporan Polhut Keterampilan yang menggambarkan tahapan kegiatan, dan laporan Polhut Keahlian yang mengevaluasi informasi.
3. Pengertian dan syarat Laporan Kejadian yang baik sesuai undang-undang.
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan
Uji kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
Polhut fungsional, baik dalam pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan
jabatan maupun perpindahan dari tingkat terampil ke ahli. Uji kompetensi
adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan
bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belumkompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sedangkan
kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi terdiri dari :
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik maka setiap
pejabat fungsional harusnya melakukan persiapan yang baik sebelum
mendaftarkan diri sebagai calon peserta uji kompetensi. Persiapan ini tentu
saja dilakukan 1-2 tahun sebelum pelaksanaan uji kompetensi, apalagi jika uji
kompetensi itu dilakukan dengan metode portofolio dan wawancara, dimana
kedua metode uji kompetensi ini merupakan metode uji wajib yang digunakan
oleh LSP Purenbang SDM LHK dalam melakukan uji kompetensi kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.
Materi ini membahas tentang penatausahaan pemanfaatan
tumbuhan dan satwa dilindungi dan tidak dilindungi dalam bentuk pengkajian,
penelitian dan pengembangan; penangkaran, perburuan, perdagangan,
peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk
kesenangan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) spesies liar.
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan
Bahan Ajar Tindakan Pertama Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
1. Patroli Taman Nasional Taka Bonerate menangkap dua nelayan sedang melakukan penangkapan ikan dengan bahan kimia di perairan Pulau Jinato pada 11 Februari 2019.
2. Kedua nelayan tersebut diduga kuat melakukan pembunuhan ikan dengan cara membius menggunakan potasium sianida.
3. Mereka beserta barang bukti kemudian diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum.
The document discusses the importance of maintaining good hygiene habits like handwashing to prevent the spread of diseases. It notes that germs can spread through direct contact with infected individuals or indirectly through surfaces they've touched. Proper handwashing with soap and water is the most effective way to kill germs and stop their transmission to keep yourself and others healthy.
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan
Pembentukan SPORC membuka harapan baru dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi khusus yang lebih dibandingkan Polhut Reguler akan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menurunkan intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia.
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKATSudirman Sultan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui berbagai pendekatan seperti pengembangan masyarakat berbasis sumber daya, pendekatan partisipatif, dan model-model pengelolaan hutan bersama seperti TFA dan CMA.
2) Beberapa format keterlibatan masyarakat dijelaskan seperti sebagai penyedia informasi, pemantau, peneg
Modul ini membahas proses pemberkasan perkara tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mulai dari kewenangan PPNS, pemberitahuan dimulainya penyidikan, proses penyidikan tindak pidana, administrasi penyidikan, pembuatan laporan kejadian, hingga penyelesaian dan penyerahan berkas perkara."
Petunjuk ini memberikan instruksi lengkap tentang pendaftaran uji kompetensi secara online dan pengisian form APL 01 serta APL 02 melalui website resmi BP2SDM KLHK. Langkah-langkahnya meliputi registrasi akun, login, periksa dan perbaharui data diri, isi form APL 01 dan APL 02, serta menyimpan dan mencetak resi pendaftaran.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
3. • segala usaha kegiatan dan pekerjaan
• dilakukan secara berencana dan terarah
• mencari, mengumpulkan berbagai bahan
keterangan tentang sasaran tugas POLRI/Alat-Alat
Kepolisian Khusus,
• selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan
• bahan masukan pimpinan dalam menentukan
kebijaksanaan dengan resiko yang telah
diperhitungkan terlebih dahulu.
4. Berbagai Upaya yang :
- Sah
- Bertanggungjawab
dalam rangka mengumpulkan :
- Fakta
- Barang Bukti
- Alat Bukti
yang relevan dengan :
terjadinya dugaan tindak pidana kehutanan.
Hanya dapat dilakukan oleh :
- Pejabat yang berwenang
- Berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang
5. Jenis & bentuk gangguan serta ancaman terhadap kawasan
hutan,
Situasi - kondisi lapangan serta Modus Operandi TP yang
terjadi,
Tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau Aktor intelektual yang
terlibat,
Peluang dan tokoh masyarakat yang dapat membantu,
Perkiraan upaya pengamanan yang diperlukan, dan
Perkiraan tenaga, sarpras, waktu dan dana yang diperlukan.
6. • mendapatkan data dan informasi akurat.
• mencari, dan menemukan bukti-bukti awal
terhadap dugaan telah terjadinya suatu
tindak pidana kehutanan
• mencari fakta/kejadian, barang bukti dan
alat bukti yang mengindikasikan dan
mengarahkan pada pembuktian unsur-unsur
tindak pidana kehutanan.
• menentukan apakah hasil PULBAKET tersebut
layak ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan
7. • menyediakan bahan-bahan keterangan yang
diperlukan dalam upaya melakukan kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan.
• memperjelas, menambah, dan
menyempurnakan suatu data, informasi,
laporan, dan atau pengaduan yang diterima
atau ditemukan, bahwa telah terjadi tindak
pidana bidang kehutanan
8. PULBAKET
Dilakukan pada saat atau terhadap
laporan/pengaduan kasus, hasil pengawasan
atau hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi
kriteria :
• Adanya dugaan tindak pidana kehutanan
sebagai mana dimaksud dalam UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan.
• Adanya data yang menunjukkan telah
terjadinya tindak pidana kehutanan.
9. PULBAKET
ADIKABAPRO FAKDAM MOSI
Difokuskan pada 7 Komponen Fakta :
• A : Kasus Apa yang Terjadi
• DI : dimana wilayah atau lokasi terjadinya kasus (dilengkapi dengan
Peta wilayah atau lokasi, sketsa, lebih baik bila ditentukan titik
koordinatnya).
• KA : Kapan Waktu Kejadian (Tempus Delicti)
• BAPRO : Bagaimana Proses atau riwayat kejadian secara kronologis
dan teknis (modus Operandi).
• FAKDAM : Fakta-fakta mengenai dampak atau akibat yang
ditemukan di lapangan
• MO : Motif Pelaku atau penanggung jawab kegiatan
• SI : Siapa saja Pelaku yang ikut bertanggung jawab secara langsung
atau tidak langsung.
10. HASIL PULBAKET
• Dijabarkan dan disharingkan untuk dijadikan :
1. fakta-fakta
2. barang bukti
3. alat bukti untuk memenuhi unsur TP.
• Minimal harus didapatkan 2 alat bukti awal
yang mengarah kepada terjadinya tindak
pidana kehutanan.
11. 1. Penyusunan Rencana Kegiatan Personal Polhut.
2. Penyusunan Rencana Patroli (Darat, perairan, udara)
3. Pelaksanaan operasi (intelejen, fungsional, gabungan, khusus)
4. Penyusunan Rencana Kegiatan Penjagaan (tempat BB, Pos Jaga,
terminal, bandar udara/pelabuhan laut, pusat informasi, kapal
patroli, tempat peredaran HH, & pasar satwa /tumbuhan)
12. 5. Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kebakaran
hutan.
6. Penyusunan rencana penyidikan dan pelaksanaan
penyidikan. (PPNS)
7. Penyusunan rencana penggiringan, penangkapan dan
pemusnahan satwa liar yang mengganggu.
8. Penyusunan rancangan kebijakan rancangan strategi dan
program kerja lingkup unit kerja, kab/kota, provinsi
9. Membuat terang adanya indikasi dan terjadinya tindak
pidana di bidang kehutanan. dll
13.
14. OBSERVASI
[Pengamatan langsung obyek,kejadian,proses,kondisi setempat]
Tujuan :
untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan
atau pengaduan dengan fakta, dan
membahas serta mengembangkan lebih lanjut data,
informasi, laporan, dan atau pengaduan tersebut
untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana di bidang kehutanan.
15. OBSERVASI
[Pengamatan langsung obyek,kejadian,proses,kondisi setempat]
Informasi diperoleh dengan cara :
Observasi sepintas lalu, dilakukan sambilan
disamping tugas sehari-hari. (survey cepat)
Observasi secara teratur.
Observasi selayang padang.
Observasi khusus.
16. PERSIAPAN
A. PELAJARI TP YG TERJADI
B. CARI CIRI2 & INGIN SASARANNYA
C. PILIH & TENTUKAN PETUGAS
D. D A N A
E. PERLENGKAPAN
PELAKSANAAN
A. AMATI SUBYEK/SAS SCR UMUM
B. TELITI
* ORANG (CIRI KHUSUS, UMUM & DPT BE-
RUBAH)
* BENDA (JENIS, BENTUK, MERK, TANDA)
* TEMPAT (TERBUKA & TERTUTUP)
* KEJAHATAN (UMUM & KHUSUS)
17. INTERVIEW
[Tanya jawab lisan dengan bertatap muka/telepon]
Tujuan Penggunaan Interview :
Sebagai instrumen utama pulbaket (main
instrument)
Sebagai metode pelengkap (supplement)
Sebagai alat eksploratori (exploratory), sekaligus
untuk menentukan teknik analisisnya.
18. BENTUK INTERVIEW
1.Interview tipe bebas (unstructured or non-directive interview)
Digunakan dalam penelitian-penelitian naturalistik,
otobiografik, interviu mendalam (in-depth interview),
dan interviu yang dilaksanakan sambil berpartisipasi
dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh responden.
2. Interview tipe terstruktur (structured or directive interview)
19. Interviewer harus berpenampilan yang menarik
Interviewer harus menguasai materi pertanyaan
Interviewer terampil dalam berbahasa
Arahkan agar responden menjawab YA..
Lakukan pencatatan/gunakan perekam elektronik
Probing question: pertanyaan lebih mendalam
20. [Pengawasan Orang, kendaraan, tempat atau obyek]
Tujuan Pembuntutan :
melindungi petugas atau untuk menguatkan
kesaksian.
memperoleh bukti kejahatan.
melokalisir orang dengan mengawasi tempat yang
sering ia kunjungi dan orang-orang yang
berhubungan dengannya.
mengecek kejujuran informan.
21. [Pengawasan Orang, kendaraan, tempat atau obyek]
Cara Pembuntutan :
Rahasia,
terus-menerus dan
kadang berganti untuk mengurangi kecurigaan
pelaku.
22. 1. WASPADA
2. SABAR & ULET
3. PANCA INDERA YG TAJAM
4. CERDIK & CEKATAN
5. SUPEL & MUDAH BERGAUL
6. CPT SUAIKAN DIRI
1. MEMAHAMI DATA & IDENTITAS :
- ORANG
- TEMPAT
- KENDARAAN
2. TENTUKAN PETUGAS
-JML PETUGAS
-PENEMPATAN PETUGAS
-KEMAMPUAN PETUGAS
3. D A N A
4. PERALATAN
5. SYARAT & WAKTU
13
23. LARANGANS PETUGAS SURVEILLANCE
1. KONTAK LANGSUNG
2. TIMBULKAN KECURIGAAN
3. GERAKAN TIDAK WAJAR
4. PENAMPILAN
PELAKSANAAN SURVEILLANCE
1. SURVEILLANCE BERGERAK
- BERJALAN KAKI
- BEKENDARAAN
2. SURVEILLANCE TDK BERGERAK/TETAP
3. SURVEILLANCE LONGGAR, KETAT & GAB
4. ELECTRONIC SURVEILLANCE
14
24. “CARA LIDIK YG DILAKUKAN
SCR TERTUTUP’
A. DPTKAN BUKTI
B. DPTKAN KET
C. CEK INFO
D. PENYUSUPAN YG TPT (FIXED SURV)
E. CEK KESETIAAN (CHEKING ROYALTY)
F. LIDIK THD ORGS RHS BWH TNH/
ORGS SUBVERSI
G. SBG SCURITY CHEK
H. SBG FUNGSI BANTUAN
A. PENYSP DLM LINGK
B. PENYSP DLM MASY
C. PENYSP ORGS
17
Upaya serse
25. GUN COVER/SAMARAN
A. UTK JAMIN KERAHASIAAN GIAT
B. UTK JAMIN KESELAMATAN PTGS
C. UTK BERIKAN AKSES (HAK TSK)
D. UTK MUDAHKAN PELAKS TGS
SYARAT COVER :
A. SELARAS DGN DAERAH SAS
B. SUAI DGN SAS GIAT PETUGAS
C. BERI KEBANGGAAN & KEYAKINAN
D. BERIKAN SAS GRK KPD PTGS
E. JAMIN STABILITY & EFISIENSI
F. DIPERSIAPKAN DG TELITI
PERSIAPAN PELKS TGS NYUSUP
A. PELAJARI SAS/PENJAHAT
B. PENGTH TTG DAERAH
C. PENYESUAIAN SAMAR/COVER
D. PENGUJIAN/LAT SAMARAN
PELAKS TUGAS
A. PETUGAS YG KHUSUS
B. PENDEKATAN PD SAS
C. PUL KET
PENYAMARAN SELESAI
A. SESUAI PERINTAH ATASAN
B. LIDIK DIANGGAP SELESAI
C. BILA DIKAP SAT LAIN SA-
MARAN DIPERTAHANKAN
KEC. PERINTAH ATASAN
26. [Menerima Laporan dan Informasi]
Caranya :
Mencatat laporan,
Mencatat informasi dalam jurnal informasi
27. • Akses informasi.
• Resiko terhadap
pengumpul
• Resiko terbukanya tugas
• Urgensi Informasi
• Sumber daya.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. Integrasi
• Memadukan beberapa bahan keterangan
• Mengolah bahan keterangan
• Membuat ramalan/prediksi
Selanjutnya membuat KESIMPULAN