SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
PMK No. 249 Tahun 2011
tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
atas Pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian
Negara /Lembaga
1
I. Tata Cara Monev
Kinerja Penganggaran.
II. Panduan
Pengoperasian
Aplikasi Monev
Kinerja Penganggaran.
OUTLINE
2
I. Tata Cara Monev Kinerja
Penganggaran
3
LATAR BELAKANG
Kegiatan monitoring dan
evaluasi yang terduplikasi di
antara pemerintahan;
K/L melaporkan data yang sama
berulang kali kepada stakeholder
yang berbeda :
 BAPPENAS mengkaji
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan.
 MenPAN menerbitkan laporan
tahunan akuntabilitas pada
lembaga pemerintah (LAKIN).
 Unit delivery yang dimiliki
Presiden melakukan
monitoring dan evaluasi
program unggulan Presiden.
 K/L melakukan spending review
internal
 DJPB melakukan spending
review
 DJA melakukan evaluasi kinerja
penganggaran.
Stigma terhadap evaluasi:
(1) Menambah beban pekerjaan (2) Menghabiskan waktu
(3) Menghabiskan anggaran (4) Jalan-jalan (5) Laporan hanya
formalitas, (6) Belum digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan dll
Posisi Strategis Monev :
Dalam rangka penyusunan RAPBN, Monev merupakan
instrumen penganggaran berbasis kinerja yang bertujuan :
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari anggaran
pemerintah;
2. Hasil monev dapat digunakan sebagai feedback dalam
proses penyusunan anggaran di tahun mendatang, al
sebagai bahan pertimbangan review baseline dan
penyusunan alokasi anggaran; dan
3. Sebagai “early warning” capaian kinerja anggaran tahun
berjalan.
4
POSISI STARTEGIS, ASAS, & FUNGSI MONEV KINERJA
Asas Monev Kinerja :
 No Blame : Evaluasi yang dilakukan bukan dalam
rangka mencari kesalahan
 No Judicial : Evaluasi yang dilakukan bukan
untuk kepentingan penyidikan dan proses
hukum lainnya
 No Burden : Evaluasi yang dilakukan tidak
diarahkan untuk menambah beban bagi
siapapun, baik evaluator maupun obyek yang
dievaluasi.
Fungsi Monev Kinerja :
 Akuntanbilitas : Membuktikan dan
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat
atas penggunaan anggaran yang dikelola
kementerian/lembaga bersangkutan (Proving).
 Peningkatan Kualitas : Mempelajari faktor-
faktor yang menjadi pendukung atau kendala
atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi
upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun
berikutnya (Improving).
Dasar Hukum PP No 90 Th 2010 tentang
Tata Cara Penyusunan RKA-K/L:
Pasal 19:
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga
melakukan pengukuran dan evaluasi
Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun
sebelumnya dan tahun anggaran
berjalan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengukuran dan evaluasi kinerja atas
pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan
Pasal 20:
(1) Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perencanaan sesuai dengan tugas dan
dan kewenangan masing-masing
melakukan pemantauan atas
pencapaian Kinerja
kementerian/Lembaga.
(2) Hasil pemantauan sebagaimana
dimkasud pada ayat (1) dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan penerapan ganjaran dan
sanksi dalam penetapan pagu anggaran
5
MATERI PERATURAN
Terdiri dari 6 BAB, 22 Pasal dan 2 lampiran yaitu :
1. BAB I Ketentuan Umum (3 pasal : pasal 1 – 3), tentang pengertian umum,
evaluator, dan fungsi evaluasi.
2. BAB II Aspek Evaluasi Kinerja (2 pasal : pasal 4 – 5), tentang aspek evaluasi
kinerja, informasi apa yang dihasilkan, serta waktu pelaksanaan evaluasi.
3. BAB III Proses Evaluasi Kinerja ( 12 pasal : pasal 6 – 17), tentang tahapan
evaluasi; persiapan evaluasi, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian,
analisis, dan rekomendasi.
4. BAB IV Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja (1 pasal : pasal 18), tentang laporan
hasil evaluasi, batas waktu penyampaian laporan.
5. BAB V Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi (1 pasal : pasal 19), tentang
penggunaan aplikasi monev kinerja penganggaran.
6. BAB VI Ketentuan Penutup (3 pasal : pasal 20 – 22), tentang adanya ketentuan
tindaklanjut yang akan diberlakukan.
Lampiran I : Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja
Lampiran II: Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L
6
KETENTUAN UMUM (pasal 1 – 2)
 Dalam PMK ini ada beberapa pengertian istilah yang digunakan, antara lain
: Kementerian, Lembaga, RKA-K/L dll.
 Dalam PMK ini yang melakukan evaluasi :
o Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan evaluasi kinerja tahun
sebelumnya dan tahun berjalan lingkup kementerian/lembaga yang
dipimpinnya.
o Evaluasi dilakukan per Program;
o Dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi kinerja kepada pimpinan
eselon I atau pejabat lain sebagai penanggung jawab program;
o Melibatkan pihak lainnya.
7
 Fungsi evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L yang diatur dalam PMK adalah:
Fungsi
Akuntabilitas
Peningkatan Kualitas
Proving
Improving
membuktikan dan mempertanggungjawabkan
kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang
dikelola kementerian/lembaga bersangkutan
mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung
atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya
sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun
berikutnya.
KETENTUAN UMUM (pasal 3)
8
ASPEK EVALUASI KINERJA (Pasal 4 dan Pasal 5)
Kebutuhan Masyarakat
Masukan Kegiatan Keluaran
Aspek Manfaat
Aspek Konteks
Hasil
Evalusi kinerja yang dilakukan dalam rangka
menghasilkan informasi kinerja mengenai
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
keluaran.
Indikator yang diukur (sesuai PP 90/2010):
1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan
implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi
Aspek Implementasi
Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam
rangka menghasilkan informasi mengenai
perubahan yang terjadi dalam masyarakat
dan/atau pemangku kepentingan sebagai
penerima manfaat atas keluaran yang telah
dicapai.
Indikator yang diukur (sesuai PP 90/2010):
Pencapaian hasil
Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi
mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan dinamika
perkembangan keadaan.
9
1
• Membuat Model Logika
2
• Mengidentifikasi indikator
dan target
3
• Menyusun desain untuk
mendapatkan data realisasi
Pelaku evaluasi harus paham betul apa yang
akan dievaluasi sehingga diperlukan Model
Logika yg merupakan konstruksi: masukan-
kegiatan-keluaran-hasil.
Apa yang direncanakan (dijanjikan).
Bagaimana skenario untuk mengumpulkan
bukti-bukti.
Catatan:
Pada bagian ini difokuskan untuk memandu
bagaimana mendapatkan data realisasi
indikator kinerja keluaran dan indikator
kinerja utama program.
PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17)
Proses Evaluasi
Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis
10
Proses Evaluasi
Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis
Aspek Evaluasi Data yang diperlukan Cara mendapatkan data (sumber data)
Aspek Implementasi
Pagu anggaran  Data RKA-K/L
Target volume keluaran  Data RKA-K/L
Target indikator kinerja keluaran  Data RKA-K/L
Rencana penarikan dana  Data DIPA
Realisasi anggaran  SP2D
Realisasi volume keluaran
 Laporan K/L (bukti serah terima, surat pernyataan, bukti
lain yang dpt dipertanggungjawabkan)
Realisasi indikator kinerja keluaran  Review dokumen, survey, atau FGD
Aspek Manfaat
Target indikator kinerja utama  Data RKA-K/L
Realisasi indikator kinerja utama  Review dokumen, survey, atau FGD
Aspek Konteks
data kependudukan, indikator ekonomi,
indeks tingkat kemiskinan, data dibidang
ekonomi, sosial, politik, arah kebijakan
Pemerintah dan prioritas pembangunan
nasional serta informasi lain yang terkait
Reviu dokumen, survey, observasi, dan forum
diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan
 Saat ini jenis data tersebut telah tersedia dan input dilakukan secara otomatis melalui sistem terintegrasi sehingga tidak perlu
melakukan input data berulang
 Data tersedia di K/L, tetapi belum dapat dipenuhi secara otomatis dalam aplikasi.
 Saat ini jenis data tersebut belum tersedia dan untuk itu selama masa transisi 2 tahun, aspek ini tidak diukur.
*
*
PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17)
11
Indikator Data yang diperlukan Pengumpulan data Cara Pengukuran (by system)
1. Penyerapan
anggaran
Realisasi anggaran (RA)  Data center
Pagu anggaran (PA)  Data center
2. Konsistensi antara
perencanaan dan
implementasi
Rencana penarikan dana (RPD)  Data center
Realisasi anggaran (RA)  Data center
3. Pencapaian
keluaran
Realisasi volume keluaran (RVK)  Data center
Target volume keluaran (TVK)  Data center
Realisasi indikator kinerja
keluaran (RKK)
 Data center
Target indikator kinerja keluaran
(TKK)
 Data center
Keterangan:
• Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat.
• Rumus penghitungan yang terkesan sulit tersebut hanyalah bentuk penuangan simbol yang sesuai kaidah keilmuan
(statistik), yang sebetulnya pelaksanaannya sangat mudah karena sudah disediakan form, contoh, dan aplikasi yang
dapat menghitung secara otomatis.
*
n
m
TKKi
RKKi
TVK
RVKn
i
m
j
1
1
%100
jke
jke
ike
ike
PK
PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17)
Proses Evaluasi
Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis
12
Indikator Data yang diperlukan Pengumpulan data Cara Pengukuran (by system)
4. Efisiensi
Target volume keluaran (TVK)  Data center
Realisasi volume keluaran (RVK)  Data center
Pagu anggaran (PA)  Data center
Realisasi anggaran (RA)  Data center
5. Pencapaian hasil
Realisasi Indikator Kinerja
Utama (RKU)
 Data center
Target Indikator Kinerja Utama
(TKU)
 Data center
Keterangan:
• Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat.
• Rumus penghitungan yang terkesan sulit tersebut hanyalah bentuk penuangan simbol yang sesuai kaidah keilmuan
(statistik), yang sebetulnya pelaksanaannya sangat mudah karena sudah disediakan form, contoh, dan aplikasi yang
dapat menghitung secara otomatis.
Pengukuran ini berlaku 2 tahun
setelah PMK diundangkan (Pasal 22).
PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17)
*
Proses Evaluasi
Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis
13
Penilaian pada prinsipnya merupakan langkah awal untuk mengkonversi angka-angka hasil pengukuran menjadi
sebuah informasi untuk dianalisis lebih lanjut.
1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara
perencanaan dan
implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi
5. Pencapaian hasil
Aspek Implementasi : 33,3 %, terdiri
atas :
a. Penyerapan anggaran (9,7%)
b. Konsistensi (18,2%)
c. Pencapaian keluaran (43,5%)
d. Efisiensi (28,6%)
Hasil Pengukuran Bobot
Dengan nilai kinerja
1. >90% - 100 % : Sangat baik
2. > 80 % - 90 % : Baik
3. > 60 % - 80 % : Cukup
4. > 50 % - 60 % : Kurang
5. ≤ 50 % : Sangat kurang
Penilaian
Ket: pembobotan menggunakan AHP
Aspek Manfaat : 66,7%
a. Pencapaian hasil (100 %)
PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17)
Proses Evaluasi
Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis
14
1
•Jelaskan mengapa hasil pengukuran dan intepretasi menunjukkan tingkat tertentu
2
•Jelaskan keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi;
3
•Bandingkan dan jelaskan dengan hasil evaluasi periode sebelumnya
4
•Identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian
keluaran dan hasil.
1
•Identifikasi dan analisis kesesuaian antara kebutuhan dan/atau permasalahan yang
terdapat dalam masyarakat dengan hasil yang ditargetkan;
2
•Analisis kesesuaian antara keluaran yang ditargetkan dengan capaian hasil;
3
•Analisis kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan pencapaian keluaran;
4
•Analisis kesesuaian dan ketepatan masukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian keluaran.
Rekomendasi
Aspek Implementasi dan Manfaat
Aspek Konteks
PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17)
15
Proses Evaluasi
Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis
15
Waktu
Tujuan
Format
Bersifat tahunan, dan disampaikan paling
lambat tanggal 1 April
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Perencanaan
Menjadi lampiran PMK
PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (Pasal 18)
DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI (Pasal 19)
Dalam rangka evaluasi kinerja penganggaran, Direktorat Jenderal
Anggaran memfasilitasi kebutuhan sistem informasi berupa aplikasi
monev.
1616
1. Masa transisi
Untuk pengukuran pencapaian keluaran dan capaian hasil dilaksanakan paling
lambat 2 tahun (masa transisi) setelah PMK ini diundangkan. Masa transisi
tersebut digunakan untuk memperbaiki rumusan indikator kinerja keluaran dan
indikator kinerja utama. Selama masa tersebut, pengukuran pencapaian
keluaran dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian setiap jenis keluaran pada
setiap satuan kerja yang diperoleh dengan membandingkan realisasi volume
keluaran dengan target volume keluaran, dan bobot untuk aspek implementasi
dan aspek manfaat selama 2 (dua) tahun tersebut menjadi 100,0% (aspek
implementasi) dan 0,0% (aspek manfaat).
2. Ketentuan teknis
Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran
KETENTUAN PENUTUP (Pasal 20 s/d Pasal 22)
1717
LAMPIRAN I
TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN
EVALUASI KINERJA
18
Penyerapan Anggaran :
Keterangan :
Contoh :
Suatu eselon I memiliki pagu anggaran TA 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000 dan realisasi
anggaran sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar Rp. 9.500.000.000, maka pengukuran
aspek penyerapan anggaran sebagai berikut :
%100
PA
RA
P
P : Penyerapan anggaran
RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja
PA : Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja
PA = 10.000.000.000
RA = 9.500.000.000
P =
=
= 95,00%
%100
PA
RA
%100
000.000.000.10
000.000.500.9
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(1/13)
19
Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi
Keterangan :
n
RPD
RAn
i
i
j
1
i
1j
1
%100
jkebulan
jkebulan
K
K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
RA : Realisasi anggaran seluruh satuan kerja
RPD : Rencana penarikan dana seluruh satuan kerja
n : Jumlah bulan
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA ..(2/13)
20
Contoh :
Rencana penarikan dana (RPD) bulanan berserta realisasi anggaran dari suatu
eselon I seperti pada tabel berikut ini :
Bulan RPD
RPD
Kumulatif
Realisasi Anggaran
Januari 800.000.000 800.000.000 -
Februari 800.000.000 1.600.000.000 100.000.000
Maret 800.000.000 2.400.000.000 300.000.000
April 800.000.000 3.200.000.000 500.000.000
Mei 800.000.000 4.000.000.000 1.250.000.000
Juni 800.000.000 4.800.000.000 1.800.000.000
Juli 800.000.000 5.600.000.000 2.100.000.000
Agustus 800.000.000 6.400.000.000 4.000.000.000
September 900.000.000 7.300.000.000 5.000.000.000
Oktober 900.000.000 8.200.000.000 7.000.000.000
November 900.000.000 9.100.000.000 8.000.000.000
Desember 900.000.000 10.000.000.000 9.500.000.000
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(3/13)
21
Contoh (lanjutan)
Dari tabel sebelumnya, sebagai contoh pada bulan februari diperoleh
perbandingan akumulasi realisasi anggaran (RA) bulanan dengan akumulasi
rencana penarikan dana (RPD) bulanan sebagai berikut :
RA bulan Januari (1) = 0
RA bulan Februari (2) = 100.000.000
RPD bulan Januari = 800.000.000
RPD bulan Februari = 800.000.000
=
=
=
= 6,25 %
%100
jkebulan
jkebulan
2
1
2
1
j
j
RPD
RA %100
FebruariRPDJanuariRPD
FebruariRAJanuariRA
%100
000.000.800000.000.800
000.000.1000
%100
000.000.600.1
000.000.100
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(4/13)
22
Contoh (lanjutan)
Dengan cara yang sama, diperoleh perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi
RPD bulanan untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut:
Dari tabel diatas, pengukuran konsistensi sebagai berikut :
12
%00,95...%25,6%00,0
%99,44
12
%90,539
Bulan Tingkat Penyerapan per Bulan Bulan Tingkat Penyerapan per Bulan
Januari 0,00% Juli 37,50%
Februari 6,25% Agustus 62,50%
Maret 12,50% September 68,49%
April 15,63% Oktober 85,37%
Mei 31,25% November 87,91%
Juni 37,50% Desember 95,00%
n
RPD
RAn
i
i
j
1
i
1j
1
%100
jkebulan
jkebulan
K
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(5/13)
23
Pencapaian Keluaran
Keterangan :
Contoh :
Suatu eselon I memiliki tiga jenis keluaran dengan target dan realisasi sebagai berikut :
n
m
TKKi
RKKi
TVK
RVKn
i
m
j
1
1
%100
jke
jke
ike
ike
PK
PK : Pencapaian keluaran RKKi : Realisasi indikator kinerja keluaran ke i
RVK : Realisasi volume keluaran TKKi : Target indikator kinerja keluaran ke i
TVK : Target Volume keluaran m : Jumlah indikator keluaran
n : Jumlah jenis keluaran
KELUARAN
Volume Indikator Kinerja Keluaran
Target
(TVK)
Realisasi
(RVK)
IKK
Target
(TKK)
Realisasi
(RKK)
Keluaran 1 (0rang) 50 45 IKK ke 1 5 3
IKK ke 2 10 7
Keluaran 2 (Laporan) 3 3 IKK ke 1 3 3
IKK ke 2 6 3
IKK ke 3 5 5
Keluaran 3 (Sistem) 1 1 IKK ke 1 4 2
IKK ke 2 3 1
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(6/13)
24
24
Contoh (lanjutan)
Selama masa transisi (2 tahun), pengukuran pencapaian keluaran hanya diperoleh
dengan cara merata-ratakan perbandingan realisasi volume output dan target
volume output seperti contoh berikut:
Setelah masa transisi, pengukuran pencapaian keluaran diperoleh dengan rumus
sebagai berikut
n
TVK
RVKn
i
%100
ike
ike
PK 1
3
%100
1
1
3
3
50
45
96,67%
n
m
TKKi
RKKi
TVK
RVKn
i
m
j
1
1
%100
jke
jke
ike
ike
PK
%17,61
3
%100
3
1
4
2
1
1
3
3
5
5
6
3
3
3
10
7
5
3
50
45
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(7/13)
2525
Efisiensi
Keterangan :
Nilai Efisiensi
Keterangan :
Catatan : Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai K/L dalam
formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan
transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%.
n
TVKPAK
RVKRAKn
i 1
%100
ikei/ke
ikei/ke
1
E
PK : Pencapaian keluaran RVK : Realisasi volume keluaran
RAK : Realisasi anggaran per keluaran TVK : Target Volume keluaran
PAK : Pagu anggaran per keluaran n : Jumlah jenis keluaran
50
20
%50NE
E
NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(8/13)
2626
Contoh :
Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap keluaran yang ada pada suatu
eselon I adalah sebagai berikut :
Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi sebagai berikut :
KELUARAN
Volume Anggaran
Target
(TVK)
Realisasi
(RVK)
Pagu
(PAK)
Realisasi
(RAK)
Keluaran 1 (0rang) 50 45 4.000.000.000 3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan) 3 3 1.000.000.000 975.000.000
Keluaran 3 (Sistem) 1 1 5.000.000.000 4.725.000.000
3
%50,5%50,2%56,5
0,81%
n
TVKPAK
RVKRAKn
i 1
%100
ikei/ke
ikei/ke
1
E
3
%100
1/0000.000.000.5
1/000.000.725.4
1%100
3/0000.000.000.1
3/000.000.975
1%100
50/0000.000.000.4
45/000.000.800.3
1
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(9/13)
2727
Contoh (lanjutan)
Nilai efisiensi dari suatu eselon I tersebut yaitu ;
52,02%
50
20
%50NE
E
50
20
%81,0
%50
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(10/13)
28
28
Aspek Manfaat (Capaian Hasil)
Keterangan :
Contoh :
Suatu eselon I memiliki target hasil dari program sebagai berikut
Dengan formula pencapaian hasil diatas diperoleh :
n
CH
n
i
%100
ikeTKU
ikeRKU
1
CH : Capaian Hasil
RKU : Realisasi indikator kinerja utama
TKU : Target indikator kinerja utama
n : Jumlah indikator kinerja utama
IKU Target Realisasi
IKU ke 1 20% 14%
IKU ke 2 50% 40%
%75
2
%100
%50
%40
%20
%14
%100
ikeTKU
ikeRKU
1
n
CH
n
i
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(11/13)
29
29
Penilaian Aspek Evaluasi
NK = (I X WI) + (CH X WCH)
dengan
I = (P X WP) + (K X WK) + (PK X WPK) + (NE X WE)
Keterangan :
NK : Nilai kinerja
I : Nilai aspek implementasi
P : Penyerapan anggaran
K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
PK : Pencapaian keluaran
NE : Nilai Efisiensi
CH : Capaian hasil
WI : Bobot aspek implementasi
WCH : Bobot capaian hasil
WP : Bobot penyerapan anggaran
WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
WPK : Bobot pencapaian keluaran
WE : Bobot efisiensi
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA…(12/13)
30
30
Penilaian Aspek Evaluasi (lanjutan)
Bobot dari masing-masing aspek sebagai berikut:
Dari contoh-contoh sebelumnya, diperoleh nilai aspek implementasi sebagai berikut :
I = (P X WP) + (K X WK) + (PK X WPK) + (NE X WE)
I = (95,00% X 9,7%) + (44, 99% X 18,2%) + (96,67% X 43,5%) + (52,02% X 28,6%)
= 74,33%
Dan diperoleh nilai kinerja dari suatu eselon I sebagai berikut
NK = (I X WI) + (CH X WCH) = (74,33% X 33,3%) + (75,00% X 66,7%)
= 74,78%
Nilai Kinerja yang dihasilkan dari eselon I tersebut sebesar 74,78%, maka nilai kinerja atas
pelaksanaan RKA-K/L eselon I tersebut termasuk kategori cukup.
1. Aspek Implementasi (WI) = 33,3 %, terdiri atas :
a) WP = 9,7 %
b) WK = 18,2 %
c) WPK = 43,5 %
d) WE = 28,6 %
2. Aspek Manfaat (WCH) = 66,7 %
PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA…(13/13)
31
31
LAMPIRAN II
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA
ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L
32
LAPORAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L TA ..(1)
KEMENTERIAN/ LEMBAGA ... (2)
1. Kata Pengantar
2. Daftar isi
3. Deskripsi Program
Berisi tinjauan mengenai tujuan dan sasaran program, termasuk penjelasan
mengenai model logika informasi kinerja, yang berisi uraian mengenai hubungan
antara permasalahan, hasil, keluaran, kegiatan dan masukan.
4. Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Berisi penjelasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses
evaluasi
5. Persiapan Evaluasi
Berisi penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan dalam proses
evaluasi, termasuk penyusunan desain pengumpulan data
6. Pengumpulan Data
Berisi penjelasan mengenai jenis data yang dibutuhkan dan mekanisme
pengumpulannya.
Catatan :
(1) Diisi tahun anggaran pelaksanaan RKA-K/L yang dievaluasi
(2) Diisi Nama Kementerian/ Lembaga yang dievaluasi
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA …(1/2)
33
33
7. Pengukuran dan Penilaian
Berisi mekanisme pengukuran dan penilaian yang didukung format (3) beserta
penjelasan mengenai perhitungan aspek-aspek tersebut.
8. Analisis
a. Berisi penjelasan mengenai hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap
aspek
b. Perbandingan dan penjelasan antara hasil pengukuran dan penilaian
periode saat ini dengan periode sebelumnya.
9. Keterbatasan dalam Proses Evaluasi
Memberikan informasi mengenai kendala dan keterbatasan dalam proses
evaluasi.
10. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.
Catatan :
(3) Angka hasil pengukuran dan informasi penilaian dapat didukung format hasil cetakan
aplikasi yang disediakan untuk kebutuhan evaluasi
(4) Saat ini laporan dapat disusun dan dikirim melalui aplikasi monev kinerja
penganggaran.
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA …(2/2)
3434
II. Panduan Pengoperasian
Aplikasi Monev Kinerja
Penganggaran
35
Terdiri dari 3 (tiga) layer, yaitu :
1. Layer satker, diperuntukkan bagi user di tingkat satker;
2. Layer eselon I, diperuntukkan bagi user di tingkat eselon I
atau penanggung jawab program;
3. Layer K/L, diperuntukkan bagi user di tingkat K/L.
APLIKASI MONEV KINERJA PENGANGGARAN
36
36
LAYER SATUAN KERJA (SATKER)
37
Langkah 1:
Buka browser dan masukkan alamat:
monev.anggaran.depkeu.go.id, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut:
LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(1/3)
38
38
)
Langkah 2 :
Pilih tahun anggaran, kemudian muncul tampilan:
LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(2/3)
39
39
Langkah 3 :
 Masukkan username dan password Satker.
 Tampilan awal aplikasi adalah sebagai berikut:
LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(3/3)
40
40
Langkah 4:
Klik menu Entri Data >> Entri Realisasi Output, selanjutnya
akan muncul Program dan Kegiatan yang terdapat pada satker
berkenaan seperti tampilan berikut:
PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(1/5)
41
41
Langkah 5:
Pilih kegiatan yang akan diisi capaian outputnya dengan meng-
klik nama Kegiatan berkenaan
PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(2/5)
42
42
Langkah 6:
Pilih bulan yang akan dilakukan entry data
Langkah 7:
Isi target realisasi bulan ini (Rp), realisasi bulan ini (volume),
progres bulan ini (%) dan penjelasan (keterangan, kendala,
tindakan) volume realisasi output yang telah dicapai.
Langkah 8:
Klik tombol “Simpan”. Lakukan proses yang sama untuk
mengisi semua capaian output
Langkah 9 :
Selesai……………………………
PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(3/5)
43
43
Contoh Pengisian Realisasi Output
1. Apabila suatu output telah selesai seluruhnya, isikan di kolom “Realisasi
(Volume)”. Misalnya : target 6 dan telah selesai 2, sedangkan sisanya
belum ada progres, maka isikan pada kolom dimaksud angka 2.
2. Apabila suatu output belum selesai namun realisasi anggaran sudah ada,
maka isikan capaian progress-nya di kolom “Progres (%)”.
Misalnya:
Apabila target output 6 dan yang telah selesai 2, sementara yang lainnya
belum, misal : 2 output progresnya sudah mencapai 50%, 1 output
progresnya sudah 80%, dan 1 output lainnya baru progres 10%, maka
isikan pada kolom progres: [(2x100%)+(2x50%)+(1x80%)+
(1x10%)]/6 =65%.
3. Isikan keterangan atau penjelasan apabila diperlukan di kolom
“Keterangan”.
Penjelasan yang diisi bisa berupa penjelasan terkait capaian output
dimaksud ataupun bisa pula berisi hambatan/kendala dan permasalahan
lain yang ditemui terkait pencapaian output dimaksud.
PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(4/5)
44
44
PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(5/5)
45
1974.01 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran Target Output : 6
(Rekomendasi)
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des
Rekomendasi 1 5 5 10 20 50 10 0 0 0 0 0 0 100
Rekomendasi 2 8 8 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 100
Rekomendasi 3 0 0 5 10 0 10 0 10 20 30 10 5 100
Rekomendasi 4 0 0 0 10 30 40 20 0 0 0 0 0 100
Rekomendasi 5 0 0 10 10 10 10 10 20 20 10 0 0 100
Rekomendasi 6 0 0 0 10 10 10 10 10 20 20 10 0 100
Jumlah 13 13 33 68 108 88 50 50 68 68 28 13
Progress 2.167 2.167 5.5 11.33 18 14.67 8.333 8.333 11.33 11.33 4.667 2.167 100
Kegiatan.Output
OUTPUT/
KEGIATAN
BULAN
Jumlah
1974.01 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran Target Output : 6
(Rekomendasi)
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des
Rekomendasi 1 5 5 10 20 50 10 0 0 0 0 0 0 100
Rekomendasi 2 8 8 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 100
Rekomendasi 3 0 0 5 10 0 10 0 10 20 30 10 5 100
Rekomendasi 4 0 0 0 10 30 40 20 0 0 0 0 0 100
Rekomendasi 5 0 0 10 10 10 10 10 20 20 10 0 0 100
Rekomendasi 6 0 0 0 10 10 10 10 10 20 20 10 0 100
Jumlah 13 13 33 68 108 88 50 50 68 68 28 13
Progress 2.167 2.167 5.5 11.33 18 14.67 8.333 8.333 11.33 11.33 4.667 2.167 100
Output 1 1 1 1 2 6
Kegiatan.Output
OUTPUT/
KEGIATAN
BULAN
Jumlah
45
LAYER UNIT / ESELON I
46
)LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(1/3)
47
Langkah 1:
Buka browser dan masukkan alamat:
monev.anggaran.depkeu.go.id, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut:
47
)
Langkah 2 :
Pilih tahun anggaran, kemudian muncul tampilan:
LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(2/3)
48
48
Proses Pengesahan Atas Capaian Output
Langkah 3:
a. Masukkan username dan password Unit/Eselon I.
b. Klik menu Entri Data >> Entri Realisasi Output, selanjutnya akan muncul
Program dan Kegiatan yang terdapat pada eselon I berkenaan seperti
tampilan berikut:
LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(3/3)
49
49
Proses Pengesahan Atas Capaian Output
Langkah 4:
Pilih opsi “Disahkan” atau “Tidak Disahkan”.
Apabila dipilih opsi “Disahkan”, maka satker tidak bisa lagi
mengubah data realisasi outputnya, sementara apabila dipilih
opsi “Tidak Disahkan”, maka satker bisa melakukan editing
atas capaian outputnya.
Langkah 5:
Klik Proses, maka proses pengesahan selesai.
PENGISIAN DATA PADA LAYER UNIT/ESELON I …(1/3)
50
50
Proses Pengisian Analisis & Rekomendasi
Langkah 6:
Pastikan login pada layer eselon I, selanjutnya klik menu Entri Data >>
Analisis & Rekomendasi.
Langkah 7:
Pilih program yang sesuai sampai muncul 5 (lima) pertanyaan
PENGISIAN DATA PADA LAYER UNIT/ESELON I …(2/3)
51
51
Proses Pengisian Analisis & Rekomendasi
Langkah 7:
Isilah informasi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara singkat,
padat, dan jelas.
Langkah 8:
Klik “Kirim”.
 Dengan melakukan pengisian pada menu “Analisis & Rekomendasi”
di atas, maka eselon I sudah dianggap menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 249/PMK.02/2011 sehingga
tidak diperlukan lagi penyampaian laporan berbentuk fisik ke Ditjen
Anggaran, Kementerian Keuangan.
PENGISIAN DATA PADA LAYER UNIT/ESELON I …(3/3)
5252
LAYER KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L)
53
)LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(1/2)
54
Langkah 1:
Buka browser dan masukkan alamat:
monev.anggaran.depkeu.go.id, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut:
54
)
Langkah 2 :
Pilih tahun anggaran, kemudian muncul tampilan:
LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(2/2)
55
55
Proses Pengesahan Atas Capaian Output
Langkah 3:
a. Masukkan username dan password K/L
b. Klik menu Entri Data
PENGISIAN DATA PADA LAYER K/L …(1/2)
5656
Proses Pengesahan Atas Capaian Output
Langkah 4:
Pilih opsi “Disahkan” atau “Tidak Disahkan”.
Pada intinya sama dengan yang dilakukan oleh unit/eselon I
Langkah 5:
Klik Proses, maka proses pengesahan selesai.
Catatan :
Pada layer K/L sebagai alat monitoring terhadap layer di
bawahnya, misalnya layer unit/eselon I dan layer Satker.
Selain fungsi pemantau, dapat juga download data dari aplikasi
dimaksud, untuk diolah sebagai bahan analisa lebih lanjut.
PENGISIAN DATA PADA LAYER K/L …(2/2)
5757

More Related Content

What's hot

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
 
Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1nurul khaiva
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Petunjuk teknis pengisian form manajemen risiko kemenkeu
Petunjuk teknis pengisian form manajemen risiko kemenkeuPetunjuk teknis pengisian form manajemen risiko kemenkeu
Petunjuk teknis pengisian form manajemen risiko kemenkeuAhmad Abdul Haq
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 

What's hot (20)

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Petunjuk teknis pengisian form manajemen risiko kemenkeu
Petunjuk teknis pengisian form manajemen risiko kemenkeuPetunjuk teknis pengisian form manajemen risiko kemenkeu
Petunjuk teknis pengisian form manajemen risiko kemenkeu
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

RKT Subdit Kreativitas Mahasiswa Ditmawa UGM 2017
RKT Subdit Kreativitas Mahasiswa Ditmawa UGM 2017RKT Subdit Kreativitas Mahasiswa Ditmawa UGM 2017
RKT Subdit Kreativitas Mahasiswa Ditmawa UGM 2017
 
Hrm & e hrm
Hrm & e hrm Hrm & e hrm
Hrm & e hrm
 
Rpjmn kemenhub 2015 2019
Rpjmn kemenhub  2015 2019Rpjmn kemenhub  2015 2019
Rpjmn kemenhub 2015 2019
 
Psak 71 instumen keuangan
Psak 71 instumen keuanganPsak 71 instumen keuangan
Psak 71 instumen keuangan
 
The power of feedback - umpan balik
The power of feedback - umpan balikThe power of feedback - umpan balik
The power of feedback - umpan balik
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
 
Apip dan BPK RI
Apip dan BPK RIApip dan BPK RI
Apip dan BPK RI
 
Komunikasi di seluruh budaya zar
Komunikasi di seluruh budaya zarKomunikasi di seluruh budaya zar
Komunikasi di seluruh budaya zar
 
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKNDIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
 
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
 
Management in action the role of women in international management
Management in action the role of women in international managementManagement in action the role of women in international management
Management in action the role of women in international management
 
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran KeuanganPengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
 
Msdm aparatur
Msdm aparaturMsdm aparatur
Msdm aparatur
 
Pengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubungan
Pengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubunganPengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubungan
Pengawasan internal Inspektorat jenderal kementerian perhubungan
 
Irjen hub telaah sejawat
Irjen hub telaah sejawatIrjen hub telaah sejawat
Irjen hub telaah sejawat
 
SPIP-1 gmb umum
SPIP-1  gmb umumSPIP-1  gmb umum
SPIP-1 gmb umum
 
Self improvement kapabilitas apip
Self improvement kapabilitas apipSelf improvement kapabilitas apip
Self improvement kapabilitas apip
 
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
 
Msdm pengembangan kompetensi
Msdm pengembangan kompetensiMsdm pengembangan kompetensi
Msdm pengembangan kompetensi
 

Similar to PMK249

Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Oelil Simbolon
 
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Dadang Solihin
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Arfan Fahmi
 
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring PembangunanSistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunankhoiril anwar
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptxMisterDownload1
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahR Khairil Adi
 
Pengantar sakip-prior
Pengantar sakip-priorPengantar sakip-prior
Pengantar sakip-priorIndra Satria
 
PaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfPaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfahmadsyafaa
 
Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan
Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke DepanMonitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan
Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke DepanDadang Solihin
 
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfPenyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfSyontenHindom
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdfCoachArbain
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.pptMateri permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.pptssuserac3b2d
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifDadang Solihin
 

Similar to PMK249 (20)

Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
 
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
 
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring PembangunanSistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 
Pengantar sakip-prior
Pengantar sakip-priorPengantar sakip-prior
Pengantar sakip-prior
 
PaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfPaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdf
 
Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan
Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke DepanMonitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan
Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan
 
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfPenyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 
Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.pptMateri permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
 

Recently uploaded

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

PMK249

  • 1. PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga 1
  • 2. I. Tata Cara Monev Kinerja Penganggaran. II. Panduan Pengoperasian Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran. OUTLINE 2
  • 3. I. Tata Cara Monev Kinerja Penganggaran 3
  • 4. LATAR BELAKANG Kegiatan monitoring dan evaluasi yang terduplikasi di antara pemerintahan; K/L melaporkan data yang sama berulang kali kepada stakeholder yang berbeda :  BAPPENAS mengkaji pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.  MenPAN menerbitkan laporan tahunan akuntabilitas pada lembaga pemerintah (LAKIN).  Unit delivery yang dimiliki Presiden melakukan monitoring dan evaluasi program unggulan Presiden.  K/L melakukan spending review internal  DJPB melakukan spending review  DJA melakukan evaluasi kinerja penganggaran. Stigma terhadap evaluasi: (1) Menambah beban pekerjaan (2) Menghabiskan waktu (3) Menghabiskan anggaran (4) Jalan-jalan (5) Laporan hanya formalitas, (6) Belum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dll Posisi Strategis Monev : Dalam rangka penyusunan RAPBN, Monev merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja yang bertujuan : 1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari anggaran pemerintah; 2. Hasil monev dapat digunakan sebagai feedback dalam proses penyusunan anggaran di tahun mendatang, al sebagai bahan pertimbangan review baseline dan penyusunan alokasi anggaran; dan 3. Sebagai “early warning” capaian kinerja anggaran tahun berjalan. 4
  • 5. POSISI STARTEGIS, ASAS, & FUNGSI MONEV KINERJA Asas Monev Kinerja :  No Blame : Evaluasi yang dilakukan bukan dalam rangka mencari kesalahan  No Judicial : Evaluasi yang dilakukan bukan untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum lainnya  No Burden : Evaluasi yang dilakukan tidak diarahkan untuk menambah beban bagi siapapun, baik evaluator maupun obyek yang dievaluasi. Fungsi Monev Kinerja :  Akuntanbilitas : Membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan (Proving).  Peningkatan Kualitas : Mempelajari faktor- faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya (Improving). Dasar Hukum PP No 90 Th 2010 tentang Tata Cara Penyusunan RKA-K/L: Pasal 19: (1) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 20: (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan tugas dan dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas pencapaian Kinerja kementerian/Lembaga. (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan pagu anggaran 5
  • 6. MATERI PERATURAN Terdiri dari 6 BAB, 22 Pasal dan 2 lampiran yaitu : 1. BAB I Ketentuan Umum (3 pasal : pasal 1 – 3), tentang pengertian umum, evaluator, dan fungsi evaluasi. 2. BAB II Aspek Evaluasi Kinerja (2 pasal : pasal 4 – 5), tentang aspek evaluasi kinerja, informasi apa yang dihasilkan, serta waktu pelaksanaan evaluasi. 3. BAB III Proses Evaluasi Kinerja ( 12 pasal : pasal 6 – 17), tentang tahapan evaluasi; persiapan evaluasi, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, analisis, dan rekomendasi. 4. BAB IV Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja (1 pasal : pasal 18), tentang laporan hasil evaluasi, batas waktu penyampaian laporan. 5. BAB V Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi (1 pasal : pasal 19), tentang penggunaan aplikasi monev kinerja penganggaran. 6. BAB VI Ketentuan Penutup (3 pasal : pasal 20 – 22), tentang adanya ketentuan tindaklanjut yang akan diberlakukan. Lampiran I : Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Lampiran II: Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L 6
  • 7. KETENTUAN UMUM (pasal 1 – 2)  Dalam PMK ini ada beberapa pengertian istilah yang digunakan, antara lain : Kementerian, Lembaga, RKA-K/L dll.  Dalam PMK ini yang melakukan evaluasi : o Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan lingkup kementerian/lembaga yang dipimpinnya. o Evaluasi dilakukan per Program; o Dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi kinerja kepada pimpinan eselon I atau pejabat lain sebagai penanggung jawab program; o Melibatkan pihak lainnya. 7
  • 8.  Fungsi evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L yang diatur dalam PMK adalah: Fungsi Akuntabilitas Peningkatan Kualitas Proving Improving membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. KETENTUAN UMUM (pasal 3) 8
  • 9. ASPEK EVALUASI KINERJA (Pasal 4 dan Pasal 5) Kebutuhan Masyarakat Masukan Kegiatan Keluaran Aspek Manfaat Aspek Konteks Hasil Evalusi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Indikator yang diukur (sesuai PP 90/2010): 1. Penyerapan anggaran 2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi 3. Pencapaian keluaran 4. Efisiensi Aspek Implementasi Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Indikator yang diukur (sesuai PP 90/2010): Pencapaian hasil Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan. 9
  • 10. 1 • Membuat Model Logika 2 • Mengidentifikasi indikator dan target 3 • Menyusun desain untuk mendapatkan data realisasi Pelaku evaluasi harus paham betul apa yang akan dievaluasi sehingga diperlukan Model Logika yg merupakan konstruksi: masukan- kegiatan-keluaran-hasil. Apa yang direncanakan (dijanjikan). Bagaimana skenario untuk mengumpulkan bukti-bukti. Catatan: Pada bagian ini difokuskan untuk memandu bagaimana mendapatkan data realisasi indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama program. PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17) Proses Evaluasi Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis 10
  • 11. Proses Evaluasi Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis Aspek Evaluasi Data yang diperlukan Cara mendapatkan data (sumber data) Aspek Implementasi Pagu anggaran  Data RKA-K/L Target volume keluaran  Data RKA-K/L Target indikator kinerja keluaran  Data RKA-K/L Rencana penarikan dana  Data DIPA Realisasi anggaran  SP2D Realisasi volume keluaran  Laporan K/L (bukti serah terima, surat pernyataan, bukti lain yang dpt dipertanggungjawabkan) Realisasi indikator kinerja keluaran  Review dokumen, survey, atau FGD Aspek Manfaat Target indikator kinerja utama  Data RKA-K/L Realisasi indikator kinerja utama  Review dokumen, survey, atau FGD Aspek Konteks data kependudukan, indikator ekonomi, indeks tingkat kemiskinan, data dibidang ekonomi, sosial, politik, arah kebijakan Pemerintah dan prioritas pembangunan nasional serta informasi lain yang terkait Reviu dokumen, survey, observasi, dan forum diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan  Saat ini jenis data tersebut telah tersedia dan input dilakukan secara otomatis melalui sistem terintegrasi sehingga tidak perlu melakukan input data berulang  Data tersedia di K/L, tetapi belum dapat dipenuhi secara otomatis dalam aplikasi.  Saat ini jenis data tersebut belum tersedia dan untuk itu selama masa transisi 2 tahun, aspek ini tidak diukur. * * PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17) 11
  • 12. Indikator Data yang diperlukan Pengumpulan data Cara Pengukuran (by system) 1. Penyerapan anggaran Realisasi anggaran (RA)  Data center Pagu anggaran (PA)  Data center 2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi Rencana penarikan dana (RPD)  Data center Realisasi anggaran (RA)  Data center 3. Pencapaian keluaran Realisasi volume keluaran (RVK)  Data center Target volume keluaran (TVK)  Data center Realisasi indikator kinerja keluaran (RKK)  Data center Target indikator kinerja keluaran (TKK)  Data center Keterangan: • Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat. • Rumus penghitungan yang terkesan sulit tersebut hanyalah bentuk penuangan simbol yang sesuai kaidah keilmuan (statistik), yang sebetulnya pelaksanaannya sangat mudah karena sudah disediakan form, contoh, dan aplikasi yang dapat menghitung secara otomatis. * n m TKKi RKKi TVK RVKn i m j 1 1 %100 jke jke ike ike PK PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17) Proses Evaluasi Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis 12
  • 13. Indikator Data yang diperlukan Pengumpulan data Cara Pengukuran (by system) 4. Efisiensi Target volume keluaran (TVK)  Data center Realisasi volume keluaran (RVK)  Data center Pagu anggaran (PA)  Data center Realisasi anggaran (RA)  Data center 5. Pencapaian hasil Realisasi Indikator Kinerja Utama (RKU)  Data center Target Indikator Kinerja Utama (TKU)  Data center Keterangan: • Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat. • Rumus penghitungan yang terkesan sulit tersebut hanyalah bentuk penuangan simbol yang sesuai kaidah keilmuan (statistik), yang sebetulnya pelaksanaannya sangat mudah karena sudah disediakan form, contoh, dan aplikasi yang dapat menghitung secara otomatis. Pengukuran ini berlaku 2 tahun setelah PMK diundangkan (Pasal 22). PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17) * Proses Evaluasi Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis 13
  • 14. Penilaian pada prinsipnya merupakan langkah awal untuk mengkonversi angka-angka hasil pengukuran menjadi sebuah informasi untuk dianalisis lebih lanjut. 1. Penyerapan anggaran 2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi 3. Pencapaian keluaran 4. Efisiensi 5. Pencapaian hasil Aspek Implementasi : 33,3 %, terdiri atas : a. Penyerapan anggaran (9,7%) b. Konsistensi (18,2%) c. Pencapaian keluaran (43,5%) d. Efisiensi (28,6%) Hasil Pengukuran Bobot Dengan nilai kinerja 1. >90% - 100 % : Sangat baik 2. > 80 % - 90 % : Baik 3. > 60 % - 80 % : Cukup 4. > 50 % - 60 % : Kurang 5. ≤ 50 % : Sangat kurang Penilaian Ket: pembobotan menggunakan AHP Aspek Manfaat : 66,7% a. Pencapaian hasil (100 %) PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17) Proses Evaluasi Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis 14
  • 15. 1 •Jelaskan mengapa hasil pengukuran dan intepretasi menunjukkan tingkat tertentu 2 •Jelaskan keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi; 3 •Bandingkan dan jelaskan dengan hasil evaluasi periode sebelumnya 4 •Identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian keluaran dan hasil. 1 •Identifikasi dan analisis kesesuaian antara kebutuhan dan/atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dengan hasil yang ditargetkan; 2 •Analisis kesesuaian antara keluaran yang ditargetkan dengan capaian hasil; 3 •Analisis kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan pencapaian keluaran; 4 •Analisis kesesuaian dan ketepatan masukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Rekomendasi Aspek Implementasi dan Manfaat Aspek Konteks PROSES EVALUASI KINERJA (Pasal 6 s/d Pasal 17) 15 Proses Evaluasi Persiapan Pengumpulan data Pengukuran Penilaian Analisis 15
  • 16. Waktu Tujuan Format Bersifat tahunan, dan disampaikan paling lambat tanggal 1 April • Kementerian Keuangan • Kementerian Perencanaan Menjadi lampiran PMK PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (Pasal 18) DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI (Pasal 19) Dalam rangka evaluasi kinerja penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran memfasilitasi kebutuhan sistem informasi berupa aplikasi monev. 1616
  • 17. 1. Masa transisi Untuk pengukuran pencapaian keluaran dan capaian hasil dilaksanakan paling lambat 2 tahun (masa transisi) setelah PMK ini diundangkan. Masa transisi tersebut digunakan untuk memperbaiki rumusan indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama. Selama masa tersebut, pengukuran pencapaian keluaran dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian setiap jenis keluaran pada setiap satuan kerja yang diperoleh dengan membandingkan realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran, dan bobot untuk aspek implementasi dan aspek manfaat selama 2 (dua) tahun tersebut menjadi 100,0% (aspek implementasi) dan 0,0% (aspek manfaat). 2. Ketentuan teknis Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran KETENTUAN PENUTUP (Pasal 20 s/d Pasal 22) 1717
  • 18. LAMPIRAN I TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA 18
  • 19. Penyerapan Anggaran : Keterangan : Contoh : Suatu eselon I memiliki pagu anggaran TA 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000 dan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar Rp. 9.500.000.000, maka pengukuran aspek penyerapan anggaran sebagai berikut : %100 PA RA P P : Penyerapan anggaran RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja PA : Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja PA = 10.000.000.000 RA = 9.500.000.000 P = = = 95,00% %100 PA RA %100 000.000.000.10 000.000.500.9 PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(1/13) 19
  • 20. Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi Keterangan : n RPD RAn i i j 1 i 1j 1 %100 jkebulan jkebulan K K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi RA : Realisasi anggaran seluruh satuan kerja RPD : Rencana penarikan dana seluruh satuan kerja n : Jumlah bulan PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA ..(2/13) 20
  • 21. Contoh : Rencana penarikan dana (RPD) bulanan berserta realisasi anggaran dari suatu eselon I seperti pada tabel berikut ini : Bulan RPD RPD Kumulatif Realisasi Anggaran Januari 800.000.000 800.000.000 - Februari 800.000.000 1.600.000.000 100.000.000 Maret 800.000.000 2.400.000.000 300.000.000 April 800.000.000 3.200.000.000 500.000.000 Mei 800.000.000 4.000.000.000 1.250.000.000 Juni 800.000.000 4.800.000.000 1.800.000.000 Juli 800.000.000 5.600.000.000 2.100.000.000 Agustus 800.000.000 6.400.000.000 4.000.000.000 September 900.000.000 7.300.000.000 5.000.000.000 Oktober 900.000.000 8.200.000.000 7.000.000.000 November 900.000.000 9.100.000.000 8.000.000.000 Desember 900.000.000 10.000.000.000 9.500.000.000 PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(3/13) 21
  • 22. Contoh (lanjutan) Dari tabel sebelumnya, sebagai contoh pada bulan februari diperoleh perbandingan akumulasi realisasi anggaran (RA) bulanan dengan akumulasi rencana penarikan dana (RPD) bulanan sebagai berikut : RA bulan Januari (1) = 0 RA bulan Februari (2) = 100.000.000 RPD bulan Januari = 800.000.000 RPD bulan Februari = 800.000.000 = = = = 6,25 % %100 jkebulan jkebulan 2 1 2 1 j j RPD RA %100 FebruariRPDJanuariRPD FebruariRAJanuariRA %100 000.000.800000.000.800 000.000.1000 %100 000.000.600.1 000.000.100 PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(4/13) 22
  • 23. Contoh (lanjutan) Dengan cara yang sama, diperoleh perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut: Dari tabel diatas, pengukuran konsistensi sebagai berikut : 12 %00,95...%25,6%00,0 %99,44 12 %90,539 Bulan Tingkat Penyerapan per Bulan Bulan Tingkat Penyerapan per Bulan Januari 0,00% Juli 37,50% Februari 6,25% Agustus 62,50% Maret 12,50% September 68,49% April 15,63% Oktober 85,37% Mei 31,25% November 87,91% Juni 37,50% Desember 95,00% n RPD RAn i i j 1 i 1j 1 %100 jkebulan jkebulan K PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(5/13) 23
  • 24. Pencapaian Keluaran Keterangan : Contoh : Suatu eselon I memiliki tiga jenis keluaran dengan target dan realisasi sebagai berikut : n m TKKi RKKi TVK RVKn i m j 1 1 %100 jke jke ike ike PK PK : Pencapaian keluaran RKKi : Realisasi indikator kinerja keluaran ke i RVK : Realisasi volume keluaran TKKi : Target indikator kinerja keluaran ke i TVK : Target Volume keluaran m : Jumlah indikator keluaran n : Jumlah jenis keluaran KELUARAN Volume Indikator Kinerja Keluaran Target (TVK) Realisasi (RVK) IKK Target (TKK) Realisasi (RKK) Keluaran 1 (0rang) 50 45 IKK ke 1 5 3 IKK ke 2 10 7 Keluaran 2 (Laporan) 3 3 IKK ke 1 3 3 IKK ke 2 6 3 IKK ke 3 5 5 Keluaran 3 (Sistem) 1 1 IKK ke 1 4 2 IKK ke 2 3 1 PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(6/13) 24 24
  • 25. Contoh (lanjutan) Selama masa transisi (2 tahun), pengukuran pencapaian keluaran hanya diperoleh dengan cara merata-ratakan perbandingan realisasi volume output dan target volume output seperti contoh berikut: Setelah masa transisi, pengukuran pencapaian keluaran diperoleh dengan rumus sebagai berikut n TVK RVKn i %100 ike ike PK 1 3 %100 1 1 3 3 50 45 96,67% n m TKKi RKKi TVK RVKn i m j 1 1 %100 jke jke ike ike PK %17,61 3 %100 3 1 4 2 1 1 3 3 5 5 6 3 3 3 10 7 5 3 50 45 PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(7/13) 2525
  • 26. Efisiensi Keterangan : Nilai Efisiensi Keterangan : Catatan : Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%. n TVKPAK RVKRAKn i 1 %100 ikei/ke ikei/ke 1 E PK : Pencapaian keluaran RVK : Realisasi volume keluaran RAK : Realisasi anggaran per keluaran TVK : Target Volume keluaran PAK : Pagu anggaran per keluaran n : Jumlah jenis keluaran 50 20 %50NE E NE : Nilai efisiensi E : Efisiensi PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(8/13) 2626
  • 27. Contoh : Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap keluaran yang ada pada suatu eselon I adalah sebagai berikut : Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi sebagai berikut : KELUARAN Volume Anggaran Target (TVK) Realisasi (RVK) Pagu (PAK) Realisasi (RAK) Keluaran 1 (0rang) 50 45 4.000.000.000 3.800.000.000 Keluaran 2 (Laporan) 3 3 1.000.000.000 975.000.000 Keluaran 3 (Sistem) 1 1 5.000.000.000 4.725.000.000 3 %50,5%50,2%56,5 0,81% n TVKPAK RVKRAKn i 1 %100 ikei/ke ikei/ke 1 E 3 %100 1/0000.000.000.5 1/000.000.725.4 1%100 3/0000.000.000.1 3/000.000.975 1%100 50/0000.000.000.4 45/000.000.800.3 1 PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(9/13) 2727
  • 28. Contoh (lanjutan) Nilai efisiensi dari suatu eselon I tersebut yaitu ; 52,02% 50 20 %50NE E 50 20 %81,0 %50 PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(10/13) 28 28
  • 29. Aspek Manfaat (Capaian Hasil) Keterangan : Contoh : Suatu eselon I memiliki target hasil dari program sebagai berikut Dengan formula pencapaian hasil diatas diperoleh : n CH n i %100 ikeTKU ikeRKU 1 CH : Capaian Hasil RKU : Realisasi indikator kinerja utama TKU : Target indikator kinerja utama n : Jumlah indikator kinerja utama IKU Target Realisasi IKU ke 1 20% 14% IKU ke 2 50% 40% %75 2 %100 %50 %40 %20 %14 %100 ikeTKU ikeRKU 1 n CH n i PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA …(11/13) 29 29
  • 30. Penilaian Aspek Evaluasi NK = (I X WI) + (CH X WCH) dengan I = (P X WP) + (K X WK) + (PK X WPK) + (NE X WE) Keterangan : NK : Nilai kinerja I : Nilai aspek implementasi P : Penyerapan anggaran K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi PK : Pencapaian keluaran NE : Nilai Efisiensi CH : Capaian hasil WI : Bobot aspek implementasi WCH : Bobot capaian hasil WP : Bobot penyerapan anggaran WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi WPK : Bobot pencapaian keluaran WE : Bobot efisiensi PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA…(12/13) 30 30
  • 31. Penilaian Aspek Evaluasi (lanjutan) Bobot dari masing-masing aspek sebagai berikut: Dari contoh-contoh sebelumnya, diperoleh nilai aspek implementasi sebagai berikut : I = (P X WP) + (K X WK) + (PK X WPK) + (NE X WE) I = (95,00% X 9,7%) + (44, 99% X 18,2%) + (96,67% X 43,5%) + (52,02% X 28,6%) = 74,33% Dan diperoleh nilai kinerja dari suatu eselon I sebagai berikut NK = (I X WI) + (CH X WCH) = (74,33% X 33,3%) + (75,00% X 66,7%) = 74,78% Nilai Kinerja yang dihasilkan dari eselon I tersebut sebesar 74,78%, maka nilai kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L eselon I tersebut termasuk kategori cukup. 1. Aspek Implementasi (WI) = 33,3 %, terdiri atas : a) WP = 9,7 % b) WK = 18,2 % c) WPK = 43,5 % d) WE = 28,6 % 2. Aspek Manfaat (WCH) = 66,7 % PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA…(13/13) 31 31
  • 32. LAMPIRAN II LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L 32
  • 33. LAPORAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L TA ..(1) KEMENTERIAN/ LEMBAGA ... (2) 1. Kata Pengantar 2. Daftar isi 3. Deskripsi Program Berisi tinjauan mengenai tujuan dan sasaran program, termasuk penjelasan mengenai model logika informasi kinerja, yang berisi uraian mengenai hubungan antara permasalahan, hasil, keluaran, kegiatan dan masukan. 4. Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Berisi penjelasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi 5. Persiapan Evaluasi Berisi penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan dalam proses evaluasi, termasuk penyusunan desain pengumpulan data 6. Pengumpulan Data Berisi penjelasan mengenai jenis data yang dibutuhkan dan mekanisme pengumpulannya. Catatan : (1) Diisi tahun anggaran pelaksanaan RKA-K/L yang dievaluasi (2) Diisi Nama Kementerian/ Lembaga yang dievaluasi LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA …(1/2) 33 33
  • 34. 7. Pengukuran dan Penilaian Berisi mekanisme pengukuran dan penilaian yang didukung format (3) beserta penjelasan mengenai perhitungan aspek-aspek tersebut. 8. Analisis a. Berisi penjelasan mengenai hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap aspek b. Perbandingan dan penjelasan antara hasil pengukuran dan penilaian periode saat ini dengan periode sebelumnya. 9. Keterbatasan dalam Proses Evaluasi Memberikan informasi mengenai kendala dan keterbatasan dalam proses evaluasi. 10. Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Catatan : (3) Angka hasil pengukuran dan informasi penilaian dapat didukung format hasil cetakan aplikasi yang disediakan untuk kebutuhan evaluasi (4) Saat ini laporan dapat disusun dan dikirim melalui aplikasi monev kinerja penganggaran. LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA …(2/2) 3434
  • 35. II. Panduan Pengoperasian Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran 35
  • 36. Terdiri dari 3 (tiga) layer, yaitu : 1. Layer satker, diperuntukkan bagi user di tingkat satker; 2. Layer eselon I, diperuntukkan bagi user di tingkat eselon I atau penanggung jawab program; 3. Layer K/L, diperuntukkan bagi user di tingkat K/L. APLIKASI MONEV KINERJA PENGANGGARAN 36 36
  • 37. LAYER SATUAN KERJA (SATKER) 37
  • 38. Langkah 1: Buka browser dan masukkan alamat: monev.anggaran.depkeu.go.id, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(1/3) 38 38
  • 39. ) Langkah 2 : Pilih tahun anggaran, kemudian muncul tampilan: LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(2/3) 39 39
  • 40. Langkah 3 :  Masukkan username dan password Satker.  Tampilan awal aplikasi adalah sebagai berikut: LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(3/3) 40 40
  • 41. Langkah 4: Klik menu Entri Data >> Entri Realisasi Output, selanjutnya akan muncul Program dan Kegiatan yang terdapat pada satker berkenaan seperti tampilan berikut: PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(1/5) 41 41
  • 42. Langkah 5: Pilih kegiatan yang akan diisi capaian outputnya dengan meng- klik nama Kegiatan berkenaan PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(2/5) 42 42
  • 43. Langkah 6: Pilih bulan yang akan dilakukan entry data Langkah 7: Isi target realisasi bulan ini (Rp), realisasi bulan ini (volume), progres bulan ini (%) dan penjelasan (keterangan, kendala, tindakan) volume realisasi output yang telah dicapai. Langkah 8: Klik tombol “Simpan”. Lakukan proses yang sama untuk mengisi semua capaian output Langkah 9 : Selesai…………………………… PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(3/5) 43 43
  • 44. Contoh Pengisian Realisasi Output 1. Apabila suatu output telah selesai seluruhnya, isikan di kolom “Realisasi (Volume)”. Misalnya : target 6 dan telah selesai 2, sedangkan sisanya belum ada progres, maka isikan pada kolom dimaksud angka 2. 2. Apabila suatu output belum selesai namun realisasi anggaran sudah ada, maka isikan capaian progress-nya di kolom “Progres (%)”. Misalnya: Apabila target output 6 dan yang telah selesai 2, sementara yang lainnya belum, misal : 2 output progresnya sudah mencapai 50%, 1 output progresnya sudah 80%, dan 1 output lainnya baru progres 10%, maka isikan pada kolom progres: [(2x100%)+(2x50%)+(1x80%)+ (1x10%)]/6 =65%. 3. Isikan keterangan atau penjelasan apabila diperlukan di kolom “Keterangan”. Penjelasan yang diisi bisa berupa penjelasan terkait capaian output dimaksud ataupun bisa pula berisi hambatan/kendala dan permasalahan lain yang ditemui terkait pencapaian output dimaksud. PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(4/5) 44 44
  • 45. PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(5/5) 45 1974.01 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran Target Output : 6 (Rekomendasi) Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des Rekomendasi 1 5 5 10 20 50 10 0 0 0 0 0 0 100 Rekomendasi 2 8 8 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 100 Rekomendasi 3 0 0 5 10 0 10 0 10 20 30 10 5 100 Rekomendasi 4 0 0 0 10 30 40 20 0 0 0 0 0 100 Rekomendasi 5 0 0 10 10 10 10 10 20 20 10 0 0 100 Rekomendasi 6 0 0 0 10 10 10 10 10 20 20 10 0 100 Jumlah 13 13 33 68 108 88 50 50 68 68 28 13 Progress 2.167 2.167 5.5 11.33 18 14.67 8.333 8.333 11.33 11.33 4.667 2.167 100 Kegiatan.Output OUTPUT/ KEGIATAN BULAN Jumlah 1974.01 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran Target Output : 6 (Rekomendasi) Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des Rekomendasi 1 5 5 10 20 50 10 0 0 0 0 0 0 100 Rekomendasi 2 8 8 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 100 Rekomendasi 3 0 0 5 10 0 10 0 10 20 30 10 5 100 Rekomendasi 4 0 0 0 10 30 40 20 0 0 0 0 0 100 Rekomendasi 5 0 0 10 10 10 10 10 20 20 10 0 0 100 Rekomendasi 6 0 0 0 10 10 10 10 10 20 20 10 0 100 Jumlah 13 13 33 68 108 88 50 50 68 68 28 13 Progress 2.167 2.167 5.5 11.33 18 14.67 8.333 8.333 11.33 11.33 4.667 2.167 100 Output 1 1 1 1 2 6 Kegiatan.Output OUTPUT/ KEGIATAN BULAN Jumlah 45
  • 46. LAYER UNIT / ESELON I 46
  • 47. )LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(1/3) 47 Langkah 1: Buka browser dan masukkan alamat: monev.anggaran.depkeu.go.id, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 47
  • 48. ) Langkah 2 : Pilih tahun anggaran, kemudian muncul tampilan: LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(2/3) 48 48
  • 49. Proses Pengesahan Atas Capaian Output Langkah 3: a. Masukkan username dan password Unit/Eselon I. b. Klik menu Entri Data >> Entri Realisasi Output, selanjutnya akan muncul Program dan Kegiatan yang terdapat pada eselon I berkenaan seperti tampilan berikut: LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(3/3) 49 49
  • 50. Proses Pengesahan Atas Capaian Output Langkah 4: Pilih opsi “Disahkan” atau “Tidak Disahkan”. Apabila dipilih opsi “Disahkan”, maka satker tidak bisa lagi mengubah data realisasi outputnya, sementara apabila dipilih opsi “Tidak Disahkan”, maka satker bisa melakukan editing atas capaian outputnya. Langkah 5: Klik Proses, maka proses pengesahan selesai. PENGISIAN DATA PADA LAYER UNIT/ESELON I …(1/3) 50 50
  • 51. Proses Pengisian Analisis & Rekomendasi Langkah 6: Pastikan login pada layer eselon I, selanjutnya klik menu Entri Data >> Analisis & Rekomendasi. Langkah 7: Pilih program yang sesuai sampai muncul 5 (lima) pertanyaan PENGISIAN DATA PADA LAYER UNIT/ESELON I …(2/3) 51 51
  • 52. Proses Pengisian Analisis & Rekomendasi Langkah 7: Isilah informasi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara singkat, padat, dan jelas. Langkah 8: Klik “Kirim”.  Dengan melakukan pengisian pada menu “Analisis & Rekomendasi” di atas, maka eselon I sudah dianggap menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 249/PMK.02/2011 sehingga tidak diperlukan lagi penyampaian laporan berbentuk fisik ke Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. PENGISIAN DATA PADA LAYER UNIT/ESELON I …(3/3) 5252
  • 54. )LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(1/2) 54 Langkah 1: Buka browser dan masukkan alamat: monev.anggaran.depkeu.go.id, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 54
  • 55. ) Langkah 2 : Pilih tahun anggaran, kemudian muncul tampilan: LOGIN (AKSES KE APLIKASI) …(2/2) 55 55
  • 56. Proses Pengesahan Atas Capaian Output Langkah 3: a. Masukkan username dan password K/L b. Klik menu Entri Data PENGISIAN DATA PADA LAYER K/L …(1/2) 5656
  • 57. Proses Pengesahan Atas Capaian Output Langkah 4: Pilih opsi “Disahkan” atau “Tidak Disahkan”. Pada intinya sama dengan yang dilakukan oleh unit/eselon I Langkah 5: Klik Proses, maka proses pengesahan selesai. Catatan : Pada layer K/L sebagai alat monitoring terhadap layer di bawahnya, misalnya layer unit/eselon I dan layer Satker. Selain fungsi pemantau, dapat juga download data dari aplikasi dimaksud, untuk diolah sebagai bahan analisa lebih lanjut. PENGISIAN DATA PADA LAYER K/L …(2/2) 5757