SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Penyusunan
Sasaran Kinerja Pegawai(SKP)
Berdasarkan Permen PANRB Nomor 08 Tahun 2021
Kantor Regional IX
Badan Kepegawaian Negara
OVERVIEW
(Sekilas Pandang Materi Paparan)
Transformasi SKP
Sistem Manajemen Kinerja PNS
Penyusunan SKP JPT dan Unit Kerja Mandiri
Terdiri dari 2 model: model dasar dan model pengembangan.
Penyusunan SKP JAdan JF
Terdiri dari 2 model, model dasar dan model pengembangan.
TRANSFORMASI SKP
Sasaran Kerja Pegawai
Tahun 2013
PP46 Tahun 2011
Jo. Perka BKNNomor 1 Tahun 2013
Tahun 2021
PP30 Tahun 2019
Jo. Permen PANRBNomor 8 Tahun 2021
TRANSFORMASI SKP
Sasaran Kinerja Pegawai
Rencana kegiatan berbasis pada aktivitas Rencana kegiatan berbasis pada
outcome/hasil
Perubahan terbesar bukan hanya terletak pada sebutan
sasaran kerja menjadi kinerja saja tetapi lebih dari itu SKP
Permenpan 8 2021 jauh lebih kompleks dari SKP sebelumnya.
Kunci pelaksanaannya terletak pada kesediaan bahan yang
dibutuhkan untuk penyusunan serta unit teknis pengelola
kinerja yang harus eksis di setiap unit kerja.
Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIMBG
untuk penerbitan PBG/ IMB dan SLF
Menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG
Asistensi/ pendampingan terhadap Instansi Pemerintah Daerah
terkait penggunaan SIMBG
Memberikan bimbingan kinerja kepada pegawai di tim kerja
Sasaran Kerja Pegawai
berbasis aktivitas
Menyusun draft kebijakan terkait pembangunan gedung
Permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat
Ide dan inovasi untuk mengembangkan fitur SIMBG
Sasaran Kinerja Pegawai
Hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu
berbasis outcome/hasil
Bagaimana Perbedaannya?
Perubahan yang
paling nyata adalah
SKP yang
dahulunya
berdasarkan
Informasi Jabatan /
Nomenklatur
jabatan
mencakup uraian
jabatan telah
berubah menjadi
SKP yang berbasis
Indikator Kinerja
yang berujung
pada outcome hasil
cascading dari
tingkat pimpinan
tinggi sampai
dengan
staff/pelaksana.
SISTEM MANAJEMEN
KINERJA PNS
Permenpan 8 Tahun 2021 merupakan turunan dari PP 30 Tahun 2019 yang didalamnya
mencantumkan Penggunaan Sistem Digitalisa
1
PERENCANAAN
KINERJA
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS
2
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN
KINERJA, DAN PEMBINAAN
KINERJA
3
PENILAIAN KINERJA
4
TINDAK LANJUT
SISTEM INFORMASI
KINERJA PNS
alur proses dan format dari 4 tahapan di atas termuat di dalam:
Didalam perencanaan kinerja penyusunan SKP
diharuskan melewati tahapan
review/pemeriksaan oleh Pengelola Kinerja
sebelum ditetapkan oleh Penilai Kinerja (atasan).
Pada tahapan ini dibutuhkan sistem informasi sebagai media
penghimpun laporan yang akan menjadi dasar pelaksanaan
pemantauan maupun pembinaan kinerja.
Pada tahap ini laporan kinerja dinilai
menggunakan format dan ketentuan berlaku
dengan ketentuan minimal 2 kali setahun.
Tindak lanjut dapat berupa
hukuman dan penghargaan.
Hukuman sesuai ketentuan PP
53 Tahun 2010 jo. PP 94 Tahun
2021 sedangkan penghargaan
dimana ybs dimasukkan ke
dalam kelompok
PERENCANAAN KINERJA
Rencana SKP
Pejabat Pimpinan
Tinggi dan Unit
Kerja Mandiri
Rencana SKP
Pejabat
Administrasi dan
Fungsional
1.Model Dasar/Inisiasi
2. Model Pengembangan
1.Model Dasar/Inisiasi
2. Model Pengembangan
Tahap
Penyusunan
Rencana SKP
Penyusunan SKP berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021 terbagi dua apabila ditinjau dari segi Penggunanya (Pimpinan Tinggi vs Jabatan Administrasi/Fungsional).
Sedangkan untuk formatnya terbagi dua , saat ini yang dipakai adalah format model Dasar/Inisiasi sampai dengan batas waktu tahun 2023
PERENCANAAN KINERJA
Pada tahapan Perencanaan Kinerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SKP
berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021 :
1. Setiap unit kerja harus memiliki tim/ pengelola kinerja yang bertanggung jawab dalam hal
implementasi ketentuan terkait review SKP dan sebagainya.
2. Wajib dalam Permenpan ini untuk melakukan penyusunan SKP secara berjenjang dimulai terlebih
dahulu di taraf pimpinan kemudian jabatan administrasi (struktural & pelaksana)/ fungsional
tertentu.
3. Penyusunan SKP harus dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dan dapat dibantu atau dibuatkan
juga oleh unit pengelola kinerja.
4. Wajib hukumya untuk SKP direview / diperiksa terlebih dahulu oleh pengelola kinerja sebelum
ditetapkan menjadi SKP tahun berjalan.
5. SKP berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021 pada kolom yang dahulunya berisi kalimat aktivitas saat
ini harus diisi dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu menggunakan
prinsip-prinsip penyusunan IKU yang baik.
Setiap Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyusun perjanjian kinerja di akhir tahun
dan menetapkan Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran karena PK adalah bahan
utama penyusunan SKP
TAHAPAN PENYUSUNAN
SKP JPT DAN PIMPINAN
UNIT KERJA MANDIRI
• Penyusunan Rencana SKP
• Review SKP
• Penetapan SKP
• Model Dasar/Inisiasi
• Model Pengembangan
TAHAP PENYUSUNAN SKP MODEL DASAR/INISIASI
Melihat Gambaran
Keseluruhan Organisasi
TAHAP 1
Menyusun Rencana SKP
1.Kinerja Utama:
a. Sasaran, indikator dan target pada PK
b. Direktif
c.Inisiatif Strategis/ RencanaAksi
2. Kinerja Tambahan, dapat berupa :
a. Development Commitment
b. Community Involvement
TAHAP 2 TAHAP 3
Menyusun Manual
Indikator Kinerja
TAHAP PENYUSUNAN SKP MODEL PENGEMBANGAN
Melihat Gambaran
Keseluruhan Organisasi
TAHAP 1
Menyusun Rencana SKP
1.Kinerja Utama:
a. Sasaran, indikator dan target pada PK
b. Direktif
c.Inisiatif Strategis/ RencanaAksi
2. Kinerja Tambahan, dapat berupa :
a. Development Commitment
b. Community Involvement
TAHAP 2 TAHAP 3
Mengelompokkan Rencana
Kinerja Utama berdasarkan
perspektif:
a. Penerima layanan/ Stakeholder
b. Proses Bisnis
c.Penguatan Internal
d. Anggaran
TAHAP 4
Menyusun Manual
Indikator Kinerja
TAHAP PENYUSUNAN SKP
MODEL PENGEMBANGAN
Terdiri dari 4 tahap, yaitu:
1.Tahap 1dan 2 sama dengan tahapan pada proses
penyusunan SKP ModelDasar/ Inisiasi
2.Tahap 3, Mengelompokkan Rencana KinerjaUtama
berdasarkan perspektif:
a. Penerima layanan/ Stakeholder
b. Proses Bisnis
c.Penguatan Internal
d. Anggaran
3. Tahap 4, Menyusun Manual Indikator Kinerja
PERBANDINGAN RENCANA SKP 2 MODEL
TAHAP PENYUSUNAN RENCANA SKP
MODEL DASAR/INISIASI
Terdiri dari 3 tahap, yaitu:
1.Tahap 1,Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi
2. Tahap 2, Menyusun Rencana SKP yang terdiri dari:
a. Kinerja Utama, yaitu:
1)Sasaran, indikator dan target pada PK
2) Direktif
3) Inisiatif strategis/ rencanaaksi
b. Kinerja Tambahan, dapat berupa :
1)Development commitment
2) Community involvement
3. Tahap 3, Menyusun Manual Indikator Kinerja
Perbandingan Format SKP2Model
3 HALUTAMA
MODELDASAR/INISIASI JPT
RENCANA KINERJA INDIKATORKINERJA INDIVIDU TARGET
4 HAL UTAMA
RENCANA KINERJA INDIKATORKINERJAINDIVIDU T
ARGET
PERSPEKTIF
MODELPENGEMBANGAN JPT
2. REVIU RENCANA SKP JPT
ASPEK APA YANG DIREVIU OLEH PENGELOLAKINERJA?
• Memeriksa keselarasan antaraSSO (Sasaran Strategis
Organisasi dan SSU (Sasaran Strategis Unit Kerja)
• Memeriksa keselarasan rencana kinerja utama berdasarkan PK
dengan memperhatikan Renstra , RKT, dan Direktif
• Memeriksa keselarasan antara rencana kinerja danindikator
kinerja
MODELDASAR/INISIASI JPT
RENCANA KINERJA INDIKATORKINERJA INDIVIDU TARGET RENCANA KINERJA INDIKATORKINERJAINDIVIDU T
ARGET
PERSPEKTIF
MODELPENGEMBANGAN JPT
3. PENETAPAN SKP JPT
Format Penetapan sama dengan Perencanaan SKP
TAHAPAN PENYUSUNAN
SKP JA DAN JF
• Penyusunan Rencana SKP
• Review SKP
• Penetapan SKP
• Model Dasar/Inisiasi
• Model Pengembangan
TAHAP PENYUSUNAN SKP JA/JF MODEL DASAR/INISIASI
Melihat Gambaran
Keseluruhan Organisasi
TAHAP 1
Menyusun Rencana SKP:
1.Kinerja Utama:
a. Strategi Realisasi
Rencana Kinerja Atasan
b. Direktif
1. Kinerja Tambahan, dapat berupa :
a. Development Commitment
b. Community Involvement
Membuat Matriks
Pembagian Peran dan
Hasil
TAHAP 2 TAHAP 3
TAHAP 4
dan 5
Menentukan Aspek,
Indikator dan Target
Rencana Kinerja
Menyusun Format
Keterkaitan SKP
dengan Angka KreditJF
TAHAP 6
TAHAP PENYUSUNAN SKP JA/JF MODEL PENGEMBANGAN
Melihat Gambaran
Keseluruhan
Organisasi
TAHAP 1
Menyusun Rencana SKP:
1.Kinerja Utama:
a. Strategi Realisasi Rencana
Kinerja Atasan
b. Direktif
1. Kinerja Tambahan, dapat berupa :
a. Development Commitment
b. Community Involvement
Menentukan Aspek,
Indikator dan Target
Rencana Kinerja
Membuat Matriks
Pembagian Peran
dan Hasil
Menyusun Format
Keterkaitan SKP
dengan Angka KreditJF
Mengembangkan
Kategori PenilaianKinerja:
a.2 level penilaian
b. 3 level penilaian
c.4 level penilaian
d. 5 level penilaian
Menentukan Cara
Pemantauan Kinerja
TAHAP 2 TAHAP 3
TAHAP 4
dan 5
TAHAP 6 TAHAP 8
TAHAP 7
TAHAP PENYUSUNAN SKP MODEL PENGEMBANGAN
Terdiri dari 8 tahap, yaitu:
1.Tahap 1-5 sama dengan tahapan pada proses penyusunan SKP
Model Dasar/ Inisiasi
2. Tahap 6, Mengembangkan Kategori Penilaian Kinerja yang terdiri dari:
PERBANDINGAN RENCANA SKP 2 MODEL
TAHAP PENYUSUNAN RENCANA SKP MODEL DASAR/INISIASI
Terdiri dari 6 tahap, yaitu:
1.Tahap 1,Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi
2. Tahap 2, Membuat Matriks Pembagian Peran dan Hasil
3. Tahap 3, Menyusun Rencana SKP :
a. Kinerja Utama, terdiridari:
1)Strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan
2) Direktif
b. Kinerja Tambahan, dapatberupa:
1)Development commitment
2) Community involvement
4. Tahap 4 dan 5, Menentukan Aspek, Indikator dan Target
Rencana Kinerja
5. Tahap 6, Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan
Angka Kredit JF
3. Tahap 7, Menentukan Cara MemantauKinerja:
a. Tentukan data dan sumber data yang harus dikumpulkan
b. Waktu pengumpulan
4. Tahap 8, Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit JF
Perbandingan Format SKP2Model
5 HALUTAMA
MODELDASAR/INISIASI JADAN JF
TARGET
RENCANAKINERJA ATASAN
LANGSUNG
MODELPENGEMBANGAN JADAN JF
RENCANA
KINERJA
ASPEK
INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
METODE CASCADING JA DAN JF
METODE
CASCADING
dibuat melalui dialog
kinerja
Direct
Cascading
Non-Direct
Cascading
lebih tepat digunakan untuk instansi
yang memiliki deskripsi sasaran dan
indikator kinerja yangjelas
1)Pendekatan pembagian aspek
2) Pendekatan pembagian wilayah
3) Pendekatan pembagian beban
target kuantitatif
1)Pendekatan layanan
2) Pendekatan OutputAntara
(output milestone)
rencana kinerja yang diperoleh dari metode non-
direct belum berkontribusi secara langsung terhadap
keberhasilan rencana kerjaatasan
FORMAT KETERKAITAN SKP DAN ANGKA KREDIT
APA YANG DIVERIFIKASI TIM PENILAIANGKA KREDIT?
1.Memeriksa keterkaitan substansi rencana kinerjautama
dengan butir kegiatan
2. Apabila rencana kinerja utama tidak terkait dengan butir
kegiatan, maka rencana SKP diperbaiki dengan:
a.Menambahkan rencana kinerja sesuai kinerja atasan
langsung dan butir kegiatan
b.Memindahkan rencana kinerja utama yang tidak terkait
menjadi rencana kinerjatambahan
OUTPUT BUTIR
KEGIATAN
ANGKA
KREDIT
2. REVIU RENCANA SKP JA DAN JF
ASPEK APA YANG DIREVIU
OLEH PENGELOLAKINERJA?
1. Keselarasan kinerja pegawai dengan kinerja atasan
langsung, tim kerja, unit kerja dan organisasi
2. Kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kinerja pada
tingkat jabatan yang setara
3. Ketepatan penentuan aspek indikator dan IKI pada setiap
rencana kinerja
MODELDASAR/INISIASI JADAN JF MODELPENGEMBANGAN JADAN JF
3. PENETAPAN SKP JA DAN JF
Format Penetapan sama dengan Perencanaan SKP
JPT
SKP Atasan Langsung
• JPTUtama: Menteri yang menjadi
koordinator
• JPTMadya: Pimpinan Instansi
• JPTPratama: Pejabat Pimpinan
Madya
• SKP Atasan Langsung
• Target Organisasi/Unit Kerja
• OTK
• Uraian Jabatan
JENIS
JABAT
AN
JA
JF
BERDASARKAN MEMPERHATIKAN DISETUJUI OLEH
Perjanjian Kinerja Unit Kerja
yang dipimpin
• Renstra
• RKT
• RKT
• Perjanjian Kinerja
• OTK
• Uraian Jabatan
• Butir Kegiatan JF
Atasan Langsung
Atasan Langsung
TERIMA
KASIH.
SUCCESSFUL
INVESTING TAKES
TIME, DISCIPLINE,
AND PATIENCE.
Warren Buffett
@BKNgoid @BKNgoidofficial www.bkn.go.id

More Related Content

Similar to Penyusunan SKP Berdasarkan Permen PANRB Nomor 08 Tahun 2021

Paparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editPaparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editKutsiyatinMSi
 
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxCOACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxssuser629316
 
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...Dadang Solihin
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahR Khairil Adi
 
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfPPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfAchmadFakhrusShomim
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Dadang Solihin
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxMauliaEvita
 
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaKutsiyatinMSi
 
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxPermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxseptanaya18
 
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdf
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdfPaparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdf
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdfNurularwii
 
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxMiSan12
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 

Similar to Penyusunan SKP Berdasarkan Permen PANRB Nomor 08 Tahun 2021 (20)

Paparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editPaparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 edit
 
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxCOACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
 
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfPPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
 
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
 
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxPermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
 
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdf
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdfPaparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdf
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 

Recently uploaded

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 

Penyusunan SKP Berdasarkan Permen PANRB Nomor 08 Tahun 2021

  • 1. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai(SKP) Berdasarkan Permen PANRB Nomor 08 Tahun 2021 Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
  • 2. OVERVIEW (Sekilas Pandang Materi Paparan) Transformasi SKP Sistem Manajemen Kinerja PNS Penyusunan SKP JPT dan Unit Kerja Mandiri Terdiri dari 2 model: model dasar dan model pengembangan. Penyusunan SKP JAdan JF Terdiri dari 2 model, model dasar dan model pengembangan.
  • 4. Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2013 PP46 Tahun 2011 Jo. Perka BKNNomor 1 Tahun 2013 Tahun 2021 PP30 Tahun 2019 Jo. Permen PANRBNomor 8 Tahun 2021 TRANSFORMASI SKP Sasaran Kinerja Pegawai Rencana kegiatan berbasis pada aktivitas Rencana kegiatan berbasis pada outcome/hasil Perubahan terbesar bukan hanya terletak pada sebutan sasaran kerja menjadi kinerja saja tetapi lebih dari itu SKP Permenpan 8 2021 jauh lebih kompleks dari SKP sebelumnya. Kunci pelaksanaannya terletak pada kesediaan bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan serta unit teknis pengelola kinerja yang harus eksis di setiap unit kerja.
  • 5. Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIMBG untuk penerbitan PBG/ IMB dan SLF Menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG Asistensi/ pendampingan terhadap Instansi Pemerintah Daerah terkait penggunaan SIMBG Memberikan bimbingan kinerja kepada pegawai di tim kerja Sasaran Kerja Pegawai berbasis aktivitas Menyusun draft kebijakan terkait pembangunan gedung Permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat Ide dan inovasi untuk mengembangkan fitur SIMBG Sasaran Kinerja Pegawai Hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu berbasis outcome/hasil Bagaimana Perbedaannya? Perubahan yang paling nyata adalah SKP yang dahulunya berdasarkan Informasi Jabatan / Nomenklatur jabatan mencakup uraian jabatan telah berubah menjadi SKP yang berbasis Indikator Kinerja yang berujung pada outcome hasil cascading dari tingkat pimpinan tinggi sampai dengan staff/pelaksana.
  • 6. SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS Permenpan 8 Tahun 2021 merupakan turunan dari PP 30 Tahun 2019 yang didalamnya mencantumkan Penggunaan Sistem Digitalisa
  • 7. 1 PERENCANAAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS 2 PELAKSANAAN, PEMANTAUAN KINERJA, DAN PEMBINAAN KINERJA 3 PENILAIAN KINERJA 4 TINDAK LANJUT SISTEM INFORMASI KINERJA PNS alur proses dan format dari 4 tahapan di atas termuat di dalam: Didalam perencanaan kinerja penyusunan SKP diharuskan melewati tahapan review/pemeriksaan oleh Pengelola Kinerja sebelum ditetapkan oleh Penilai Kinerja (atasan). Pada tahapan ini dibutuhkan sistem informasi sebagai media penghimpun laporan yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemantauan maupun pembinaan kinerja. Pada tahap ini laporan kinerja dinilai menggunakan format dan ketentuan berlaku dengan ketentuan minimal 2 kali setahun. Tindak lanjut dapat berupa hukuman dan penghargaan. Hukuman sesuai ketentuan PP 53 Tahun 2010 jo. PP 94 Tahun 2021 sedangkan penghargaan dimana ybs dimasukkan ke dalam kelompok
  • 8. PERENCANAAN KINERJA Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Unit Kerja Mandiri Rencana SKP Pejabat Administrasi dan Fungsional 1.Model Dasar/Inisiasi 2. Model Pengembangan 1.Model Dasar/Inisiasi 2. Model Pengembangan Tahap Penyusunan Rencana SKP Penyusunan SKP berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021 terbagi dua apabila ditinjau dari segi Penggunanya (Pimpinan Tinggi vs Jabatan Administrasi/Fungsional). Sedangkan untuk formatnya terbagi dua , saat ini yang dipakai adalah format model Dasar/Inisiasi sampai dengan batas waktu tahun 2023
  • 9. PERENCANAAN KINERJA Pada tahapan Perencanaan Kinerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SKP berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021 : 1. Setiap unit kerja harus memiliki tim/ pengelola kinerja yang bertanggung jawab dalam hal implementasi ketentuan terkait review SKP dan sebagainya. 2. Wajib dalam Permenpan ini untuk melakukan penyusunan SKP secara berjenjang dimulai terlebih dahulu di taraf pimpinan kemudian jabatan administrasi (struktural & pelaksana)/ fungsional tertentu. 3. Penyusunan SKP harus dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dan dapat dibantu atau dibuatkan juga oleh unit pengelola kinerja. 4. Wajib hukumya untuk SKP direview / diperiksa terlebih dahulu oleh pengelola kinerja sebelum ditetapkan menjadi SKP tahun berjalan. 5. SKP berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021 pada kolom yang dahulunya berisi kalimat aktivitas saat ini harus diisi dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu menggunakan prinsip-prinsip penyusunan IKU yang baik. Setiap Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyusun perjanjian kinerja di akhir tahun dan menetapkan Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran karena PK adalah bahan utama penyusunan SKP
  • 10. TAHAPAN PENYUSUNAN SKP JPT DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI • Penyusunan Rencana SKP • Review SKP • Penetapan SKP • Model Dasar/Inisiasi • Model Pengembangan
  • 11. TAHAP PENYUSUNAN SKP MODEL DASAR/INISIASI Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi TAHAP 1 Menyusun Rencana SKP 1.Kinerja Utama: a. Sasaran, indikator dan target pada PK b. Direktif c.Inisiatif Strategis/ RencanaAksi 2. Kinerja Tambahan, dapat berupa : a. Development Commitment b. Community Involvement TAHAP 2 TAHAP 3 Menyusun Manual Indikator Kinerja
  • 12. TAHAP PENYUSUNAN SKP MODEL PENGEMBANGAN Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi TAHAP 1 Menyusun Rencana SKP 1.Kinerja Utama: a. Sasaran, indikator dan target pada PK b. Direktif c.Inisiatif Strategis/ RencanaAksi 2. Kinerja Tambahan, dapat berupa : a. Development Commitment b. Community Involvement TAHAP 2 TAHAP 3 Mengelompokkan Rencana Kinerja Utama berdasarkan perspektif: a. Penerima layanan/ Stakeholder b. Proses Bisnis c.Penguatan Internal d. Anggaran TAHAP 4 Menyusun Manual Indikator Kinerja
  • 13. TAHAP PENYUSUNAN SKP MODEL PENGEMBANGAN Terdiri dari 4 tahap, yaitu: 1.Tahap 1dan 2 sama dengan tahapan pada proses penyusunan SKP ModelDasar/ Inisiasi 2.Tahap 3, Mengelompokkan Rencana KinerjaUtama berdasarkan perspektif: a. Penerima layanan/ Stakeholder b. Proses Bisnis c.Penguatan Internal d. Anggaran 3. Tahap 4, Menyusun Manual Indikator Kinerja PERBANDINGAN RENCANA SKP 2 MODEL TAHAP PENYUSUNAN RENCANA SKP MODEL DASAR/INISIASI Terdiri dari 3 tahap, yaitu: 1.Tahap 1,Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi 2. Tahap 2, Menyusun Rencana SKP yang terdiri dari: a. Kinerja Utama, yaitu: 1)Sasaran, indikator dan target pada PK 2) Direktif 3) Inisiatif strategis/ rencanaaksi b. Kinerja Tambahan, dapat berupa : 1)Development commitment 2) Community involvement 3. Tahap 3, Menyusun Manual Indikator Kinerja
  • 14. Perbandingan Format SKP2Model 3 HALUTAMA MODELDASAR/INISIASI JPT RENCANA KINERJA INDIKATORKINERJA INDIVIDU TARGET 4 HAL UTAMA RENCANA KINERJA INDIKATORKINERJAINDIVIDU T ARGET PERSPEKTIF MODELPENGEMBANGAN JPT
  • 15. 2. REVIU RENCANA SKP JPT ASPEK APA YANG DIREVIU OLEH PENGELOLAKINERJA? • Memeriksa keselarasan antaraSSO (Sasaran Strategis Organisasi dan SSU (Sasaran Strategis Unit Kerja) • Memeriksa keselarasan rencana kinerja utama berdasarkan PK dengan memperhatikan Renstra , RKT, dan Direktif • Memeriksa keselarasan antara rencana kinerja danindikator kinerja
  • 16. MODELDASAR/INISIASI JPT RENCANA KINERJA INDIKATORKINERJA INDIVIDU TARGET RENCANA KINERJA INDIKATORKINERJAINDIVIDU T ARGET PERSPEKTIF MODELPENGEMBANGAN JPT 3. PENETAPAN SKP JPT Format Penetapan sama dengan Perencanaan SKP
  • 17. TAHAPAN PENYUSUNAN SKP JA DAN JF • Penyusunan Rencana SKP • Review SKP • Penetapan SKP • Model Dasar/Inisiasi • Model Pengembangan
  • 18. TAHAP PENYUSUNAN SKP JA/JF MODEL DASAR/INISIASI Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi TAHAP 1 Menyusun Rencana SKP: 1.Kinerja Utama: a. Strategi Realisasi Rencana Kinerja Atasan b. Direktif 1. Kinerja Tambahan, dapat berupa : a. Development Commitment b. Community Involvement Membuat Matriks Pembagian Peran dan Hasil TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 dan 5 Menentukan Aspek, Indikator dan Target Rencana Kinerja Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka KreditJF TAHAP 6
  • 19. TAHAP PENYUSUNAN SKP JA/JF MODEL PENGEMBANGAN Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi TAHAP 1 Menyusun Rencana SKP: 1.Kinerja Utama: a. Strategi Realisasi Rencana Kinerja Atasan b. Direktif 1. Kinerja Tambahan, dapat berupa : a. Development Commitment b. Community Involvement Menentukan Aspek, Indikator dan Target Rencana Kinerja Membuat Matriks Pembagian Peran dan Hasil Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka KreditJF Mengembangkan Kategori PenilaianKinerja: a.2 level penilaian b. 3 level penilaian c.4 level penilaian d. 5 level penilaian Menentukan Cara Pemantauan Kinerja TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 dan 5 TAHAP 6 TAHAP 8 TAHAP 7
  • 20. TAHAP PENYUSUNAN SKP MODEL PENGEMBANGAN Terdiri dari 8 tahap, yaitu: 1.Tahap 1-5 sama dengan tahapan pada proses penyusunan SKP Model Dasar/ Inisiasi 2. Tahap 6, Mengembangkan Kategori Penilaian Kinerja yang terdiri dari: PERBANDINGAN RENCANA SKP 2 MODEL TAHAP PENYUSUNAN RENCANA SKP MODEL DASAR/INISIASI Terdiri dari 6 tahap, yaitu: 1.Tahap 1,Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi 2. Tahap 2, Membuat Matriks Pembagian Peran dan Hasil 3. Tahap 3, Menyusun Rencana SKP : a. Kinerja Utama, terdiridari: 1)Strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan 2) Direktif b. Kinerja Tambahan, dapatberupa: 1)Development commitment 2) Community involvement 4. Tahap 4 dan 5, Menentukan Aspek, Indikator dan Target Rencana Kinerja 5. Tahap 6, Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit JF 3. Tahap 7, Menentukan Cara MemantauKinerja: a. Tentukan data dan sumber data yang harus dikumpulkan b. Waktu pengumpulan 4. Tahap 8, Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit JF
  • 21. Perbandingan Format SKP2Model 5 HALUTAMA MODELDASAR/INISIASI JADAN JF TARGET RENCANAKINERJA ATASAN LANGSUNG MODELPENGEMBANGAN JADAN JF RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
  • 22. METODE CASCADING JA DAN JF METODE CASCADING dibuat melalui dialog kinerja Direct Cascading Non-Direct Cascading lebih tepat digunakan untuk instansi yang memiliki deskripsi sasaran dan indikator kinerja yangjelas 1)Pendekatan pembagian aspek 2) Pendekatan pembagian wilayah 3) Pendekatan pembagian beban target kuantitatif 1)Pendekatan layanan 2) Pendekatan OutputAntara (output milestone) rencana kinerja yang diperoleh dari metode non- direct belum berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan rencana kerjaatasan
  • 23. FORMAT KETERKAITAN SKP DAN ANGKA KREDIT APA YANG DIVERIFIKASI TIM PENILAIANGKA KREDIT? 1.Memeriksa keterkaitan substansi rencana kinerjautama dengan butir kegiatan 2. Apabila rencana kinerja utama tidak terkait dengan butir kegiatan, maka rencana SKP diperbaiki dengan: a.Menambahkan rencana kinerja sesuai kinerja atasan langsung dan butir kegiatan b.Memindahkan rencana kinerja utama yang tidak terkait menjadi rencana kinerjatambahan OUTPUT BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT
  • 24. 2. REVIU RENCANA SKP JA DAN JF ASPEK APA YANG DIREVIU OLEH PENGELOLAKINERJA? 1. Keselarasan kinerja pegawai dengan kinerja atasan langsung, tim kerja, unit kerja dan organisasi 2. Kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kinerja pada tingkat jabatan yang setara 3. Ketepatan penentuan aspek indikator dan IKI pada setiap rencana kinerja
  • 25. MODELDASAR/INISIASI JADAN JF MODELPENGEMBANGAN JADAN JF 3. PENETAPAN SKP JA DAN JF Format Penetapan sama dengan Perencanaan SKP
  • 26. JPT SKP Atasan Langsung • JPTUtama: Menteri yang menjadi koordinator • JPTMadya: Pimpinan Instansi • JPTPratama: Pejabat Pimpinan Madya • SKP Atasan Langsung • Target Organisasi/Unit Kerja • OTK • Uraian Jabatan JENIS JABAT AN JA JF BERDASARKAN MEMPERHATIKAN DISETUJUI OLEH Perjanjian Kinerja Unit Kerja yang dipimpin • Renstra • RKT • RKT • Perjanjian Kinerja • OTK • Uraian Jabatan • Butir Kegiatan JF Atasan Langsung Atasan Langsung
  • 27. TERIMA KASIH. SUCCESSFUL INVESTING TAKES TIME, DISCIPLINE, AND PATIENCE. Warren Buffett @BKNgoid @BKNgoidofficial www.bkn.go.id