20 JUNI 2013
SUBSTANSI POKOK PENGATURANSUBSTANSI POKOK PENGATURAN
PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUNNO 4...
OUTLINE
1. Pejabat Perbendaharaan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;
4. Pelaksanaa...
Pejabat
Perbendaharaan
BUNBUN
KUASA
BUN
KUASA
BUN
PA
KUASA PA
BENDAHA
RA
PPKPPSPM
delegatif
Perintah
bayar
Fungsional
Pejabat Perbendaharaan
dele...
PPEJABAT PERBENDAHARAANEJABAT PERBENDAHARAAN
• Kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran
yang menjadi ta...
PEJABAT PERBENDAHARAANPEJABAT PERBENDAHARAAN
• Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pen...
Daftar Isian
Pelaksanaan
Anggaran
PENYUSUNAN DIPA
31/10
APBN
DITETAPKAN
1/1
Pelaksanaan
Penerimaan/p
engeluaran
dimulai
Pemberitahuan
ke K/L utk
menyampaika...
DDAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARANAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
• Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DI...
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan Negara
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARAPENDAPATAN NEGARA
• Penyetoran pendapatan negara melalui bank se...
Pelaksanaan Anggaran PendapatanPelaksanaan Anggaran Pendapatan
Penyetoran Penerimaan NegaraPenyetoran Penerimaan Negara
Wa...
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Mekanisme Penatausahaan dan Pelaporan
PNBP
Wajib
Bayar
Kas
Negar
a
PEJABAT
PEMUNGUT
PNBP
K...
Pelaksanaan
Anggaran Belanja
KPA
Kuasa
BUN
Pencaira
n Dana
Pelaksanaa
nKomitmen
Pembebana
n dan
Perintah
Bayar
Perja
njian
Peng
adaan
baran
g/jas
a
Pre...
Pelaksanaan Anggaran
Belanja
Jenis-jenis pembuatan komitmen
PEMBUATA
N
KOMITMEN
PERJANJIA
N
SURAT
KEPUTUSAN
BERSAMA
PERORA...
PPELAKSANAAN ANGGARAN BELANJAELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
• Pagu Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat
digunakan...
Pelaksanaan Anggaran BelanjaPelaksanaan Anggaran Belanja
Penyelesaian tagihanPenyelesaian tagihan
PIHAK
KETIGA
R KUN
R KUN...
PPELAKSANAAN ANGGARAN BELANJAELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
• Penyelesaian tagihan kepada negara dilaksanakan berdasarkan hak...
Pelaksanaan
Anggaran Per Jenis
Belanja
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja Pegawai paling sedikit terdiri dari ...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja barang paling sedikit meliputi belan...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja subsidi utk memenuhi hajat hidup ora...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja bantuan sosial utk melindungi masyar...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja hibah terdiri atas belanja hibah ke ...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat me...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Menkeu bertindak selaku PA untuk mengelola a...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJABELANJA
• Belanja untuk kebutuhan K/L dapat bersumber dari hibah (Psl. 117...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJABELANJA
• Setiap keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara dapat
d...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJABELANJA
• Menteri/pimpinan lembaga selaku PA melakukan monev
pelaksanaan a...
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PEMBIAYAAN
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJABELANJA
 menutup defisit;
 mengelola portofolio utang;
 investasi dan p...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
 Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA/Pengguna
BMN wajib mela...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
 Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal
berwenang mengelo...
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
 Menkeu selaku pengelola fiskal berwenang mengelola
anggara...
PELAKSANAAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
ANGGARAN NEGARA
PADA AKHIR TAHUN
ANGGARAN
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PADA AKHIR TAHUN ANGGARANPADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
 Kewenangan Menkeu menetapkan...
Pelaksanaan
Anggaran dalam
Penanggulangan
Bencana
PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANADALAM PENANGGULANGAN BENCANA
 Menteri Keuangan selak...
Penatausahaan
Pelaksanaan
Anggaran
PENATAUSAHAANPENATAUSAHAAN PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
 Pejabat Perbendaharaan bertangungjawab
menatausahaka...
Sistem Informasi
Keuangan Negara
SISTEM INFORMASI KEUANGAN NEGARASISTEM INFORMASI KEUANGAN NEGARA
 Menkeu selaku BUN menyelenggaran sistem
informasi data ...
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

25,569 views

Published on

Lihat http://www.wikiapbn.com/artikel/Peraturan_Pemerintah_Nomor_45_Tahun_2013

Published in: Economy & Finance
6 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
25,569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,607
Comments
6
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  1. 1. 20 JUNI 2013 SUBSTANSI POKOK PENGATURANSUBSTANSI POKOK PENGATURAN PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUNNO 45 TAHUN 20132013 TENTANGTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN APBNTATA CARA PELAKSANAAN APBN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
  2. 2. OUTLINE 1. Pejabat Perbendaharaan; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan; 4. Pelaksanaan Anggaran Belanja; 5. Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja; 6. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan; 7. Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran; 8. Pelaksanaan Anggaran dalam Penanggulangan Bencana; 9. Penatausahaan pelaksanaan anggaran; 10. Sistem informasi Keuangan Negara
  3. 3. Pejabat Perbendaharaan
  4. 4. BUNBUN KUASA BUN KUASA BUN PA KUASA PA BENDAHA RA PPKPPSPM delegatif Perintah bayar Fungsional Pejabat Perbendaharaan delegati f penugasan PRESIDENPRESIDEN Ex officio
  5. 5. PPEJABAT PERBENDAHARAANEJABAT PERBENDAHARAAN • Kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya (Psl.3) • Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kebijakan anggaran (Psl.4) • Menkeu selaku PA atas BA yang tidak dikelompokkan dalam BA K/L yang kegiatannya bukan merupakan tugas dan fungsi Menkeu hanya bertanggung jawab dari sisi formal (Psl.4). • Pelimpahan kewenangan penunjukan pejabat perbendaharaan negara kepada KPA (Psl.5) PA • Penunjukan KPA bersifat ex officio (Psl.6) • Penunjukan KPA atas pelaksanaan UB dan TP dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/Walikota atau dapat didelegasikan kepada kepala daerah (Psl.7) • Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang berada pada penguasaannya (Psl.10) KPA
  6. 6. PEJABAT PERBENDAHARAANPEJABAT PERBENDAHARAAN • Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (Psl.11-12) • PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti hak tagih kepada negara (Psl.13) PPK • Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara (Psl. 14-15) • PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan (Psl.16) PP SPM • Pendelegasian kewenangan pengangkatan bendahara penerimaa/pengeluaran dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada kepala satuan kerja (Psl.18) • Persyaratan sertifikasi bendahara bagi pejabat/pegawai yang akan diangkat menjadi bendahara penerimaan/pengeluaran yang akan diatur lebih lanjut dengan Perpres (Psl.21, Psl.25, Psl.28) • Pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran (Psl.27) BENDA HARA
  7. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  8. 8. PENYUSUNAN DIPA 31/10 APBN DITETAPKAN 1/1 Pelaksanaan Penerimaan/p engeluaran dimulai Pemberitahuan ke K/L utk menyampaikan DIPA PENYUSUNAN KEPPRES RINCIAN APBN 30/11 Penyusunan, Penyampaian, dan Pengesahan DIPA Distribusi DIPA ke satker Pasal 29
  9. 9. DDAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARANAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN • Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA (Psl.29) • DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang dirinci menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja (Psl.30) Penyu sunan • Kewenangan Menkeu selaku BUN untuk mengesahkan DIPA • Kewenangan pengujian kesesuaian isi DIPA sebelum pengesahan • Fungsi pengesahan DIPA sebagai pernyataan kesiapan BUN dalam pelaksanaan anggaran sesuai rencana penarikan dana. (Psl 35) Penge sahan • Pengaturan sebab sebab revisi DIPA karena alasan administratif, alokatif, perubahan rencana penarikan dana, dan/atau perubahan rencana penerimaan dana (Psl.38) Revisi
  10. 10. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara
  11. 11. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN NEGARAPENDAPATAN NEGARA • Penyetoran pendapatan negara melalui bank sentral atau bank umum dan badan lannya (Psl 43) • Kewajiban penyetoran ke kas negara tepat waktu dan adanya pengenaan sanksi administratif berupa denda (Psl 46) • Penetapan wajib pungut pajak kpd setiap PA/KPA dan/atau bendahara (Psl 47) Penyetor an pendapat an negara • Tanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki sumber PNBP untuk melakukan pemungutan PNBP (Psl 48) • Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan PNBP (Psl 48) • Kewenangan dan tanggungjawab KPA untuk memperhitungkan PNBP yang terutang dari pembayaran yang dilakukannya (Psl 53) Pengelol aan PNBP • Tanggungjawab Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atas pelaksanaan pendapatan hibah (Psl 56) • Keharusan pendapatan hibah dikelola dalam APBN (Psl 56) Hibah
  12. 12. Pelaksanaan Anggaran PendapatanPelaksanaan Anggaran Pendapatan Penyetoran Penerimaan NegaraPenyetoran Penerimaan Negara Wajib Bayar Kas Negara Wajib Bayar Kas Negara PRINSIP Rekening Bendahara Penerimaan Sore hari SEKUEN 1 Wajib Bayar Kas Negara Rekening Bendahara Penerimaan Berkala (atas persetujuan Menkeu) SEKUEN 2 Pasal 49-50
  13. 13. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Mekanisme Penatausahaan dan Pelaporan PNBP Wajib Bayar Kas Negar a PEJABAT PEMUNGUT PNBP KEPALA SATKER MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA Wajib Bayar Bendahara Penerimaa n Kas Negar a PEJABAT PEMUNGU T PNBP KEPALA SATKER MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA
  14. 14. Pelaksanaan Anggaran Belanja
  15. 15. KPA Kuasa BUN Pencaira n Dana Pelaksanaa nKomitmen Pembebana n dan Perintah Bayar Perja njian Peng adaan baran g/jas a Prestas i kerja Perintah Bayar Pengujia n tagihan Pembeba n Pengujia n Pencairan Dana Penagi han SPP Alur Pelaksanaan Belanja • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Wetmatigheid • Rechtmatigheid Pencairan Dana Doelmatigheid
  16. 16. Pelaksanaan Anggaran Belanja Jenis-jenis pembuatan komitmen PEMBUATA N KOMITMEN PERJANJIA N SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PERORANGA N KONTRAK/S PK BUKTI PEMBELIAN / PEMBAYAR AN
  17. 17. PPELAKSANAAN ANGGARAN BELANJAELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA • Pagu Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain (Psl.57) • Proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran dimulai setelah RKA disetujui oleh DPR (Psl.59) • Izin pejabat yang berwenang atas perjanjian yang membebani anggaran lebih dari satu tahun anggaran (Psl.61) • Perjanjian menggunakan valas dapat membebani DIPA rupiah murni dengan nilai ekuivalen valas (Psl.63) • Kewajiban menyetorkan uang hak negara yg berasal dr komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain (Psl.64) Pelaksana an komitmen
  18. 18. Pelaksanaan Anggaran BelanjaPelaksanaan Anggaran Belanja Penyelesaian tagihanPenyelesaian tagihan PIHAK KETIGA R KUN R KUN PRINSIP Bendahara Pengeluara n Segera SEKUEN 1 LANGSUNG (LS) PIHAK KETIGA LANGSUNG (LS) R KUN Bendahara Pengeluara n Pembayara n SEKUEN 2 PIHAK KETIGA UP
  19. 19. PPELAKSANAAN ANGGARAN BELANJAELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA • Penyelesaian tagihan kepada negara dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yg sah untuk memperoleh pembayaran (Psl.65) • Kewenangan bendahara pengeluaran utk melakukan pembayaran atau menolak perintah bayar dr KPA (Psl.66) • Kewajiban PPK utk mengesahkan bukti pembelian/pembayaran sebagai hak tagih kepada negara (Psl.67) • Penyampaian SPM oleh KPA dilengkapi dengan pernyataan kebenaran perhitungan dan tagihan dan/atau data perjajian (Psl.67) • Pembayaran dapat dilakukan sebelum barang/jasa dengan menyampaikan jaminan atas pembayaran (Psl.68) • Kewajiban memperhitungkan kewajiban apabila pihak ketiga masih mempunyai utang kepada negara (Psl.69) • Tanggung jawab PPK menatausahakan komitmen dan kewajiban menyampaikan data komitmen kepada kuasa BUN (Psl.71) • Dalam menerbitkan SP2D, Kuasa BUN melakukan pengujian SPM yg diajukan oleh KPA (Psl.73) • Hak tagih kepada negara diselesaikan paling lambat 30 hari kalender (Psl.75) Penyelesai an tagihan
  20. 20. Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja
  21. 21. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA • Belanja Pegawai paling sedikit terdiri dari kompensasi dalam bentuk uang atau barang, belanja pensiun dan uang tunggu, dan kontribusi sosial lainnya (Psl.77) • Pelaksanaan Belanja Pegawai dilakukan berdasarkan surat keputusan kepegawaian da/atau peraturan perundang- undangan dibidang kepegawaian (Psl.78) • Kewenangan KPA utk menunjuk petugas pengelola dan penatausahaan pembayaran belanja pegawai (Psl.79) • Pengaturan pembayaran gaji dan/atau tunjangan atau dalam bentuk lainnya yg dilaksanakan setiap bula pada hari kerja pertama (Psl.80) • Kewenangan Menkeu menetapkan satuan harga dan bentuk pemberian tunjangan pangan/beras (Psl.82) • Tanggung jawab KPA utk memperhitungkan kewajiban pejabat negara dan pegawai negeri kepada penyelenggara jaminanan sosial (Psl.83) Belanja Pegawai
  22. 22. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA • Belanja barang paling sedikit meliputi belanja barang dan/atau jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat (Psl.87) • Pemberian honorarium kpd pegawai negeri, pejabat negara, dan/atau pejabat lainnya yg terlibat dalam tim/panitia/kel. kerja (Psl.88) • Pengaturan ijin presiden atau pejabat yg ditunjuk terlebih dahulu sebelum perjalanan dinas ke luar negeri (Psl.90) • Pemberian uang pesangon kpd pegawai yg dipindahkan kecuali ditempat yg baru mendapat perumahan (Psl.91) • Pemberian dana oprasional bagi pimpinan lembaga negara dan Menteri/Pimpinan Lembaga utk kegiatan yg bersifat strategis dan khusus (Psl.92) • Belanja modal utk memperoleh/menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya (Psl.93) Belanja Barang & modal
  23. 23. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA • Belanja subsidi utk memenuhi hajat hidup orang banyak terdiri dari belanja subsidi energi dan non energi (Psl.94) • Kewenangan Menkeu selaku pengelola fiskal utk mengelola anggaran belanja subsidi (Psl.95) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi menunjuk pejabat es. 1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.95) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat di lingkungan K/L yg membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi sebagai KPA(Psl.95) • Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja subsidi dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.96) • Subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dgn akhir tahun anggaran pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya (Psl.97) Belanja Subsidi
  24. 24. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA • Belanja bantuan sosial utk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat (Psl.97) • Bentuk belanja bantuan sosial terdiri atas bantuan sosial yg bersifat konsumtif, bantuan sosial yg bersifat produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu (Psl.99) • Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa (Psl.99) • Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat (Psl.101) Bantuan Sosial
  25. 25. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA • Belanja hibah terdiri atas belanja hibah ke pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan ke pemeritah asing/lembaga asing (Psl.102) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.103) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah menetapkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan selaku KPA (Psl.103) • Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja hibah dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.104) • Pembayaran belanja hibah dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima tujuan hibah (Psl.105) Belanja Hibah
  26. 26. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA • Untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak, tidak terduga, strategis, serat diharapkan tidak berulang disediakan alokasi anggaran belanja lain-lain. (Psl 107) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.108) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menetapkan pejabat pada K/L yang menggunakan anggaran belanja lain-lain selaku KPA (Psl.108) • Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja lain-lain dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.109) • Untuk mengurangi resiko fiskal terhadap APBN, Menkeu dapat melakukan kontrak manajemen resiko untuk memberikan perlindungan terhadap resiko keuangan, ekonomi dan bencana alam dengan melibatkan penyesia jasa asuransi (Psl.111) Belanja Lain-lain
  27. 27. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA • Menkeu bertindak selaku PA untuk mengelola anggaran transfer ke daerah (Psl. 113) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.113) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah menetapkan pejabat pada kementerian keuangan yang menggunakan anggaran belanja transfer ke daerah selaku KPA (Psl.113) • KPA menerbitkan Surat Keputusan mengeni rincian alokasi anggaran ke daaerah untuk melaksanakan anggaran transfer ke daerah (Psl.115) Belanja Transfer ke daerah
  28. 28. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN BELANJABELANJA • Belanja untuk kebutuhan K/L dapat bersumber dari hibah (Psl. 117) • Hibah dapat diterima langsung oleh K/L dari pemberi hibah (Psl.117) Belanja yang bersumbe r dari hibah • Sebagian dana PNBP dpt digunakan untk kegiatn tertentu(Psl 119). • Pencairan penggunaan dana PNBP kegiatan tertentu memperhatikan batas maksimum pencairan (Psl 120) • Setoran PNBP yang boleh digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya (Psl.120) Penggun aan PNBP untuk kegiatan tertentu • Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak dan atau dibayarkan melebihi haknya harus disetorkan kembali ke kas negara (Psl 122) • Peyetoran ke kas negara diperlakukan sebagai koreksi atas keterlanjuran pembayaran (Psl 122) • Setelah dilakukan koreksi dapat dilakukan pembayaran kembali atas beban rekening kas negara (Psl 122) Penyeles aian keterlanju ran pembayar an
  29. 29. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN BELANJABELANJA • Setiap keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara dapat dimintakan kelebihannya (Psl 123) • Pembayaran pengembalian kelebihan peberimaan negara harus diperhitungka terlebih dahlu dengan utang kepada negara (Psl 123) • Saker dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan untuk memberikan keyakinan adanya keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara (Psl 123) Pembaya ran pengemb alian penerima an • Anggaran belanja pada satker/atase RI dalam negeri menggunakan mata uang asing (Psl 128) • Penyediaan DIPA dengan nilai ekuivalen valuta asing (Psl 128) • Ekuivalen valuta asing menjadi acuan dalam pembayaran pencairan dana (Psl 128) • Pencatatan transaksi atas pembayaran menggunakan nilai ekuivalen rupiah berdasarkan kurs BI (Psl 128) Anggaran belanja pada satker/ atase RI di luar negeri
  30. 30. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN BELANJABELANJA • Menteri/pimpinan lembaga selaku PA melakukan monev pelaksanaan anggaran belanja pada K/L yang dipimpinnya (Psl 131) • Menkeu selaku BUN melakukan monev pelaksanaan anggaran belanja K/L (Psl 131) • Menteri/Pimpinan lembaga selaku PA menyampaikan laporan monev kepada Menkeu (Psl 131) • Menteri selaku PA anggaran transfer ke daerah melakukan monev terhadap penyerapan dan penggunaan dana (Psl 132) Monev pelaksan aan anggaran belanja Setiap K/L/Satker yang dilikuidasi harus menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya meliputi piutang negara dan utang pada pihak ketiga, UP yang belum dipertanggungjawabkan serta hak dan kewajiban lainnya (Psl 133) Likuidasi Kementeri an/Lemba ga/Satker
  31. 31. PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
  32. 32. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN BELANJABELANJA  menutup defisit;  mengelola portofolio utang;  investasi dan penyertaan modal negara;  pemberian pinjaman dan/atau penjaminan;  penerusan pinjaman; dan  pembiayaan lain (Psl 134) Tujuan Pembiayaan  saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya;  pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman dan/atau penerbitan surat berharga negara;  pembiayaan non-utang melalui penjualan aset pemerintah, privatisasi BUMN, dan pengembalian penerusan pinjaman dan pembiayaan non-utang lainnya; dan/atau  surplus anggaran (Psl 134) Sumber pembiayaan
  33. 33. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN  Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA/Pengguna BMN wajib melaksanakan penyelesaian Piutang Negara yang berada dalam pengelolaan dan/atau tanggung jawabnya secara tepat waktu (Psl 138)  Debitur perorangan maupun lembaga melakukan pembayaran atas Piutang Negara langsung ke rekening Kas Negara (Psl 139) Penyelesaian Piutang pada K/L  Pengelolaan portofolio utang dilaksanakan melalui restrukturisasi utang dan Transaksi lindung nilai.  Biaya yang timbul dalam pengelolaan portofolio utang disediakan dalam APBN. (Psl 140) Pengeloaan Portofolio utang
  34. 34. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN  Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran utang.  Dalam rangka pengelolaan anggaran Menteri Keuangan bertindak selaku PA atas anggaran utang. (Psl 141)  Untuk menjaga kredibilitas negara, pembayaran utang dapat melampaui pagu DIPA, mendahului ditetapkannya revisi DIPA (Psl 143). Pembayaran Kewajiban Utang  Menteri Keuangan selaku BUN berwenang memberikan jaminan atas nama Pemerintah.  Jaminan dilakukan terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin sesuai perjanjian pinjaman/kerja sama kepada penerima jaminan atau risiko penerima jaminan (Psl 144) Pelaksanaan Penjaminan
  35. 35. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN  Menkeu selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan (Psl 149)  Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penetapan, perhitungan biaya, dan penggunaan anggaran yang berasal dari pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan ke daerah (Psl 150)  Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan diwujudkan dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman (Psl 151) Penyaluran Pinjaman dan/atau Hibah yang Diteruspinj amkan  Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengelola investasi Pemerintah (Psl 153)  Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja investasi Pemerintah diwujudkan dalam suatu naskah perjanjian investasi Pemerintah (Psl 155) Pelaksana an Anggaran Investasi Pemerintah
  36. 36. PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
  37. 37. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARANPADA AKHIR TAHUN ANGGARAN  Kewenangan Menkeu menetapkan kebijakan penerimaan negara terkait batas waktu Penerimaan Negara untuk mengendalikan saldo kas negara serta persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran (Psl 157)  Pada akhir tahun anggaran, bank sentral, bank umum, dan badan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan wajib menerima setoran penerimaan negara selama jam buka pelayanan sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama (Psl 158) Pelaksanaan Penerimaan  Ketentuan batasan waktu akhir tahun dalam penyampaian SPM (Psl 159)  Penyelesaian Uang Persediaan pada akhir tahun anggaran (Psl 160)  Pengaturan sisa pagu DIPA yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran (Psl 162)  Pengaturan sisa pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran (Psl 163) Pelaksanaan Pengeluaran
  38. 38. Pelaksanaan Anggaran dalam Penanggulangan Bencana
  39. 39. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANADALAM PENANGGULANGAN BENCANA  Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana (Psl 166)  PA yang membidangi tugas koordinasi penanggulangan bencana dapat menunjuk pejabat pada K/L Lainnya atau pejabat Pemda selaku KPA/PPK/PPSPM/BP/BPP(Ps166)  Dalam hal terdapat sisa pagu DIPA atas Kegiatan penanggulangan bencana dan yang tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran, sisa pagu DIPA tersebut dapat ditampung dalam satu rekening penampung (Psl 168) Anggaran dan pelaksan aan  Pertanggungjawaban pnggulangan bencana saat tangggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Psl 166) Pertangg ungjawab an
  40. 40. Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
  41. 41. PENATAUSAHAANPENATAUSAHAAN PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN  Pejabat Perbendaharaan bertangungjawab menatausahakan setiap transaksi keuangan (Psl 173)  Penatausahaan transaksi keuangan dilakukan untuk menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran (Psl 174) Penatausaha an transaksi keuangan  Pejabat Perbendaharaan bertangungjawab atas penyelenggaraan penatausahaan dokumen transaksi keuangan (Psl 177)  Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan standar dikumen transaksi keuangan (Psl 177) Penatausaha an dokumen
  42. 42. Sistem Informasi Keuangan Negara
  43. 43. SISTEM INFORMASI KEUANGAN NEGARASISTEM INFORMASI KEUANGAN NEGARA  Menkeu selaku BUN menyelenggaran sistem informasi data mengenai pihak yang melakukan perjanjian dengan pemerintah (Psl179).  Sistem informasi data paling sedikit memuat informasi mengenai nama, NPWP, No Rek Bank, dan alamat dari pihak yang melakukan perjajian (Psl179).  Menkeu menyelenggarakan sistem informasi keuangan negara yang terintegrasi meliputi sistem informasi pada K/L dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan negara dan keuangan derah (Psl 180) Sistem Informasi Keuangan Negara
  44. 44. TERIMA KASIH

×