Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar program dan kementerian, meningkatkan efisiensi belanja, dan mengintegrasikan sistem informasi perencanaan dan penganggaran. RSPP melibatkan redesain program, kegiatan, dan keluaran untuk menjadikannya lebih terarah pada pencapaian sasaran dan mudah dipahami publik. Penerapan RSPP akan dimulai pada Rencana Anggaran

1. Redesign Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
6 Oktober 2020
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. KEMENTERIAN KEUANGAN
Manfaat/Tujuan Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP)
2
POKOK BAHASAN
Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga
Latar Belakang Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP)
1
Redesain Program
Hasil Redesain Program Kementerian Keuangan
2
3
4
5
6
Hasil Evaluasi Reformasi Penganggaran
Redesain Kegiatan
7
Redesain Keluaran
8
Penerapan RSPP
9
10 Permasalahan Penerapan RSPP
11 Beberapa Usulan KRO oleh K/L yang Disetujui
12 Beberapa Usulan KRO oleh K/L yang Ditolak

3. KEMENTERIAN KEUANGAN
3
1. Latar Belakang Redesign Sistem Penganggaran (RSP)
Reformasi
Penganggaran I
Reformasi
Penganggaran II
Redesain Sitem
penganggaran
 Terbitnya 3 UU Bidang Keuangan
Negara
- UU No 17 Tahun 2003
- UU No. 15 Tahun 2004
- UU No. 1 Tahun 2004
 3 Pillar Peganggaran
 Unified Budget
 Performance Base Budgeting
(PBB)
 Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM)
 Penguatan Penerapan
PBB
 Reformulasi KPJM
 Format Baru RKA-K/L
 Monev Penganggaran
 Reward Punishment
 Standar Biaya
 Sinergi Perencanaan
Penganggaran
Satuan Anggaran
Rutin / Pembangunan
KRISNA
RKAKL/DIPA RenjaKL
RP-DIK/S LK-DIP
PP 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan RKAKL
PP 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan RKAKL
PP 17 Tahun 2017 ttg Sinkronisasi
Perencanaan dan Pemganggaran
EVALUASI
SatuDJA
Pengelolaan Keuangan Negara
menggunakan ketentuan
perundang-undangan yang disusun
pada masa pemerintahan kolonial
Hindia Belanda, (berdasarkan
Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu Indische
Comptabiliteitswet/ICW)
DIP, DIK,DIKS RKAKL/DIPA RKAKL/DIPA
Keppres 42 Tahun 2002
Pedoman Pelaksanaan APBN
 Spending
Better)
 Money
Follow
Program
 Value For
Money
 Zero Base
Budgetting
Tantangan
Pera
turan
Doku
men
Sistem
IT
1945-2003

4. KEMENTERIAN KEUANGAN
Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga
capaian kinerjanya tidak optimal.
Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen
penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan.
Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program
tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif).
Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen
perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.
4
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Penganggaran
Perencanaan
Penganggaran

5. 1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja
melalui penerapan value for money dalam proses
perencanaan dan penganggaran serta
pelaksanaannya;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan
antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara
dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan
Belanja Daerah.
7. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus
Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
8. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran
(Output) yang mencerminkan “real work” (konkret).
3. Tujuan dan Manfaat Redesain Sistem Penganggaran
1. Adanya hubungan yang jelas antara
program, kegiatan, output dan
outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja
Eselon I atau antar K/L dalam
mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan
penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Tujuan Manfaat
5

6. 4
Penguatan Perencanaan
dan Penganggaran
PRIORITY BASED
BUDGETING
BASIC SPENDING
(Efisiensi Birokrasi)
Standardisasi
(harga & Kegiatan)
INTERVENTION SPENDING
(Fokus Program Prioritas)
Performance
based
Budgeting
Result
based
Execution
ANTICIPATORY
SPENDING
Buffer
Automatic
stabilizer
SPENDING BETTER FOKUS MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN
Mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, di tengah ruang fiskal yang masih relatif terbatas
(Efisiensi Birokrasi, Fokus pada program prioritas, Berbasis hasil dan Antisipatif)
Belanja kebutuhan dasar
diefisienkan
Fokus untuk dukung prioritas
(priority based budgeting);
Sinkronisasi pusat-daerah, dan
dengan instrumen fiskal lainnya.
Quality control tehadap Program
Prioritas
Program Prioritas berbasis
hasil (result based)
Antisipatif terhadap
ketidakpastian (automatic
stabilizer)
1.
2.
3.
1.
2.
Fiscal Space
masih terbatas
Mandatory
spending cukup
besar
Output/outcome
kurang optimal
Belanja
operasional
kurang efisien
Kebutuhan
untuk program
prioritas besar
REFORMASI: EFISIENSI, FOKUS, BERBASIS HASIL DAN ANTISIPATIF
TANTANGAN PELAKSANAAN APBN
6

7. Program generik (program dukungan manajemen ) yaitu program yang
didesain untuk mendukung pelaksanaan tusi K/L dalam menjalankan
pemerintahan (birokrasi).
Program Teknis
Program teknis merupakan program yang didisain untuk melaksanakan
prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN
2020-2024 dan RKP
Program Teknis terdiri dari 2
1. Program Teknis Spesifik yang dilaksanakan 1 KL,
Contoh : Program Kebijakan Fiksal pada Kementerian Keuangan
2. Program Teknis Lintas K/L a.l. :
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang dilaksanakan oleh 12 K/L
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang
dilaksanakan oleh 16 K/L
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
Program Infrastruktur Konektivitas dilaksanakan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan
4. Redesain Program
1. Tidak lagi mencerminkan tugas
fungsi unit eselon I, tetapi lebih
mencerminkan tugas fungsi K/L,
Rumusan disusun oleh
Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN dengan
berkoordinasi kepada K/L terkait
2. Outcome (Sasaran Program)
mencerminkan hasil kinerja
program yang ingin dicapai Secara
Nasional. Bagi program yang
digunakan bersifat lintas K/L atau
lintas unit eselon I, maka rumusan
Sasaran Program dan Indikator
dapat dirumuskan berbeda sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerja
dan sesuai dengan kontribusinya
dalam mewujudkan sasaran
program dimaksud 7
Prinsip Perumusan Program Jenis Program

8. 5. Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga
Eksisting
428
Program
102 Program
Program Teknis
 Program Teknis Lintas K/L (17 Program)
 Program Teknis Spesifik K/L (84 Program)
Program Generik
(Dukungan Manajemen)
(1 Program)
Program Teknis Spesifik K/L : merupakan program yang hanya ada pada K/L tertentu dan tidak terdapat pada
K/L lain, dlm rangka melaksanakan 7 program Pembangunan dan Prioritas Nasional (84 Program pada 86 K/L)
Program Teknis Lintas K/L adalah 17 program yang digunakan lebih dari satu K/L
Secara Keseluruhan Program adalah 102
(1 Program Generik + 17 Program Teknis Lintas K/L + 84 Program Teknis Spesifik K/L)
Penetapan Program TA 2021 : Surat Bersama MenKeu + MenPPN S-375/MK.02/2020 dan
B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 ttg Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021
8

9. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik
dengan Unit Kerja Eselon II (dua) atau Satuan Kerja vertikal dari
Kementerian/Lembaga, namun lebih mencerminkan aktivitas
yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran
dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Kegiatan dapat
bersifat lintas Unit Kerja Eselon II (dua) dalam Unit Kerja Eselon
I (satu) yang sama atau lintas Unit Kerja Eselon I (satu) dalam
Kementerian/Lembaga yang sama.
Redesain kegiatan untuk menghindari Tumpang tindih
(duplikasi) Kegiatan antar Kementerian/Lembaga serta
banyaknya Kegiatan yang tidak mencerminkan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga
Sejalan dengan adanya Program Lintas, maka kegiatan
dapat diimplentasikan secara lintas mencerminkan
Kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan Keluaran
(Output) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran
pembangunan
Kegiatan Teknis terdiri dari 2 : Teknis Lintas dan Teknis spesifik.
Kegiatan Teknis Lintas adalah kegiatan antar Eselon II dalam satu unit
eselon I atau Lintas Unit Eselon I dalam 1 K/L
Kegiatan Teknis Spesifik adalah Kegiatan Spesifik Eselon II.
Urgensi Redesain Kegiatan :
a) Diperlukannya rumusan kegiatan lintas, untuk sinergi pelaksanaan kegiatan
yang mempunyai keterkaitan yang kuat antar kegiatan yang yang
dilaksanakan oleh beberapa unit kerja;
b) Diperlukannya pemetaan Kegiatan yang dilakukan oleh satu unit kerja
merupakan bagian dari suatu siklus/proses yang saling berurutan (sequence)
c) Terdapat kegiatan yang serupa/sejenis yang dilaksanakan oleh beberapa unit
kerja
d) Memudahkan penilaian akuntabilitas kinerja dan anggaran atas pelaksanaan
kegiatan
Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan Lintas (dalam
satu Unit Kerja Eselon I yang sama) memastikan akuntabilitas kinerja
dari masing-masing Unit Kerja Pelaksana terhadap kegiatan lintas
dengan menyusun Sasaran Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja
Kegiatan yang berbeda untuk masing-masing Unit Kerja Pelaksana
7. Redesain Kegiatan
Prinsip Perumusan Kegiatan
Kegiatan Generik : merupakan kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit-unit Eselon II/Eselon I yang memiliki karakteristik
sejenis sebagai unit pendukung, seperti Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, dan kesekretariatan Direktorat
Jenderal /Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan yang
memiliki Program Dukungan Manajemen
9
Jenis Kegiatan

10. KRO dan satuannya merupakan referensi standar
yang telah ditentukan dan ditetapkan sehingga
Kementerian/ Lembaga tidak dapat mengubah
nomenklatur KRO
Urgensi Redesain Output
Perlunya pengelompokan output yang dihasilkan oleh K/L
(baik berupa barang/jasa) dalam mendukung pencapaian
outcome.
Perlu adanya standar output sehingga dapat dibandingkan
tingkat efisiensinya.
RO merupakan Keluaran (Output) Riil atau produk
akhir yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga
yang bersifat unik dan spesifik sehingga
Nomenklatur RO dapat berbeda antar
Kementerian/Lembaga
Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah
kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan
pemerintah baik berupa barang (barang
infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa
regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan
dalam rangka mendukung kinerja pembangunan.
Keluaran (Output) mencerminkan “real work” atau “eye catching”,
merupakan produk akhir dari pelaksaan kegiatan. Rumusan
ouput dibedakan menjadi 2 : Klasifikasi Rincian
Output/KRO dan Rincian Output/RO. .
Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan clustering atas
Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang
sama atau beragam.
Klasifikasi
Rincian
Output
Keluaran/
Output
8. Redesain Keluaran
Rincian
Output
• Rincian Output (RO) adalah produk akhir yang dihasilkan
pemerintah baik berupa (barang infrastruktur/barang non-
infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk
mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja
pembangunan
• RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari
pelaksanaan kegiatan suatu unit/satker.
• Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci disertai dengan
jumlah (volume) barang/jasa riil yang dihasilkan, sehingga
memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran.
• Dalam rangka simplifikasi struktur anggaran, satu KRO dibatasi
maksimal sebanyak 35 RO. 10

11. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran akan
dilaksanakan dalam RAPBN Tahun 2021
PenyusunanRSPP, merupakan hasil kolaborasi dan
Sinergi Kementerian Keuangan dan Bappenas
Redesain diikuti dengan Integrasi/Interkoneksi
Sistem IT Perencanaan dan Sistem IT Penganggaran
Dengan RSPP, diharapkan dapat memperkuat penerapan
value for money, pengalokasian anggaran yang lebih
optimal dan akuntable
9. Penerapan RSPP
11

12. 10. Permasalahan Penerapan RSPP
12
1. Rumusan RO yang belum tepat, antara lain:
• Rumusan RO seperti rumusan indikator kinerja (didahului kata seperti:
terpenuhinya, terkelolanya, dan lain-lain),
• Bukan merupakan produk (output) akhir, tetapi input yang dijadikan output;
2. RO berada pada KRO yang kurang tepat;
3. Terkait IT :
a. Kesiapan sistem : Sakti modul anggaran, penelaahan online dan DIPA,
b. Kesiapan user : perubahan mekanisme penelaahan online dari
SatuAnggaran ke Sakti memerlukan pelatihan atau sosialisasi,
c. user name dan password user K/L pada Sakti yang terdaftar, di DJA sudah
disesuaikan, namun di Bappenas belum disesuaikan,
d. Pengajuaan usulan KRO baru tidak dibatasi waktunya.

13. 11. Beberapa Usulan KRO oleh K/L yang Disetujui
Cx b cxccxccv13
No Kode KRO
(Non PN)
Kode KRO
(PN)
KRO Satuan
68A BCE QCE Penanganan Perkara Perkara
104B BFC QFC Subsidi Kepada Keluarga Rumah Tangga
104 C BIF QIF Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah La
yanan
Layanan
104D BIG QIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan Laporan
104 E BIH QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha Badan Usaha
104 F BII QII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hektar

14. 12. Beberapa Usulan KRO oleh K/L yang Ditolak

23. Contoh Definisi KRO dan Ruang Lingkup KRO

24. Contoh Definisi KRO

27. Contoh Ruang Lingkup KRO

30. 30
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN