Rapat koordinasi membahas pengembangan jaringan litbang dan pusat sumber daya di Kalimantan untuk mendukung optimalisasi perumusan dan implementasi kebijakan berbasis penelitian. Diskusi mencakup penguatan lembaga litbang daerah, pembentukan jaringan, dan peningkatan kualitas program litbang.

1. RapatKoordinasiAdministrasi Negara Pengembangan Jaringan Kelitbangan dan Resource Center Litbang dalam Mendukung Optimalisasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pembangunan (Research-Based Policy) PusatKajiandanPendidikandanPelatihanAparatur III LembagaAdministrasi Negara Samarinda, 3-4 April 2008

2. Tim PelaksanaBidangKajianPKP2A III LAN Samarinda Tri Widodo W. Utomo SitiZakiyah Said Fadhil AndiWahyudi FaniHeruWismono Rustan A Maria AP Sari Tri NoorAzizah LanyErinda R BethaMiranti A

4. Unit litbang/kajian belum mampu menjadi garda terdepan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan instansi pemerintah.

5. Kurang terjalinnya network dan koordinasi yang sinergis antara instansi teknis sektoral dengan lembaga litbang di daerah, serta antar lembaga litbang sendiri, sehingga program kajian/litbang masih bersifat parsial atau piecemeal, dan tidak terpadu dalam kerangka pembangunan daerah / wilayah yang komprehensif, inklusif, saling terkait, dan berkesinambungan.

9. Tantangan… 4. Kurangnya komitmen dan kesadaran dari pemerintah maupun parlemen terhadap pentingnya fungsi litbang dalam formulasi sebuah kebijakan, sehingga dengan sendirinya keberadaan lembaga litbang hanyalah menjadi pelengkap dalam struktur kelembagaan daerah, tanpa peran yang strategis. 5. Terbatasnya diklat-diklat mengenai kelitbangan di daerah sehingga berdampak pada rendahnya kualitas SDM yang terjun dalam dunia kelitbangan serta berimplikasi kepada rendahnya kualitas hasil-hasil penelitian dan kajian yang dilakukan. 6. Rendahnya tingkat aplikasi dari hasil-hasil penelitian pada sektor-sektor yang terkait ke dalam sebuah kebijakan yang operasional oleh pemerintah daerah, sehingga berdampak pada turunnya motivasi dari lembaga litbang.

10. PenguatanLembagaLitbangdi Daerah Perlu dibentuk lembaga kelitbangan di daerah dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku. Perlu adanya jejaring kerja di antara lembaga litbang yang telah ada maupun yang akan dibentuk. Perlu penguatan lembaga litbang dari aspek: SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana serta Program yang berkualitas. Sehubungan dengan Surat Edaran Kepala Balitbang Depdagri Perihal Penetapan Anggaran Litbang Daerah yang menetapkan agar pemerintah daerah mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 1 % dari APBD perlu diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres). Cont…

11. Penguatan… 5. Perlu adanya sosialisasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap pembentukan lembaga litbang didaerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk surat edaran/ instruksi Gubernur. Sangat dibutuhkan good will dari pemerintahan didaerah untuk membentuk lembaga kelitbangan didaerah. 6. Dibutuhkan database tentang hasil-hasil litbang yang dapat diakses diseluruh wilayah Kalimantan. Hasil-hasil kelitbangan hendaknya dapat diinformasikan dan dipublikasikan dengan memanfaatkan sarana komunikasi, informasi, dan teknologi. 7. Mengintensifkan kegiatan-kegiatan Rakor dibidang kelitbangan agar terdapat kesamaan visi dan misi dalam hal kelitbangan serta juga dapat dijadikan sebagai wahana bertukar informasi demi pengembangan kelitbangan di daerah yang tentunya diharapkan dapat berujung pada terwujudnya pelaksanaan good-governance serta terciptanya pelayanan publik yang memuaskan.

14. Fungsi … 4. Melakukan intermediasi antara pelaku Litbang dengan Pengambil Kebijakan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) agar mempermudah kerangka regulasi dan administrasi serta mendorong meningkatnya anggaran Litbang dalam rangka menggerakkan riset kearah invensi dan inovasi; 5. Mengupayakan perlindungan terhadap publikasi aset intelektual (berupa codified dan tacit knowledge) dengan menginventarisir hasil-hasil riset kedalam database resource center, hingga upaya mematenkan aset intelektual yang murni dilahirkan dan dikembangkan dari sistem jaringan Litbang; 6. Mengkoordinasikan secara lebih baik aktivitas riset/kajiaan/penelitian sehingga diharapkan dapat memungkinkan berbagi data, membandingkan hasil, melakukan studi-studi multi-disiplin, mengalihkan dan melindungi pengetahuan saintifik baru, dan meningkatkan akses yang lebih baik dengan mengembangkan suatu kebijakan riset bersama yang nyata.

15. HubunganKomunitasLitbangdan Non Litbang Litbang Pemerintah Pemerintah Litbang Perguruan Tinggi Swasta Litbang Swasta Perguruan Tinggi Litbang Kelompok Masyarakat Masyarakat Litbang LSM LSM

16. Roadmap PembentukanLembagaLitbangdi Daerah Dasar Kebijakan : UU No. 18 Tahun 2002 PP No. 41 Tahun 2007 PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2007 Tahapan Pencapaian 2011 - 2015 Tahapan Pencapaian 2016 - 2025 Tahapan Pencapaian 2008 - 2010 Tujuan Antara ( Era Konsolidasi ) Tujuan Akhir ( Era Pembuktian ) Tujuan Awal ( Era Penyadaran ) “Memperkuat Pondasi Kelitbangan dengan Pemantapan Sumberdaya” “Mampu Menghasilkan dan Memberikan Kontribusi Nyata dalam Pembangunan Daerah” “Meyakinkan Urgensi Kelitbangan dalam Mendukung Pembangunan Daerah”

18. Dengan bekerja secara bersama-sama dalam suatu jaringan (networking) akan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan apabila bekerja sendiri-sendiri.

19. Pemerintah dapat mengembangkan klaster-klaster kreatif & inovatif Litbang melalui skema-skema untuk menstimulasi pertukaran pengetahuan, mengurangi kegagalan informasi, dan memperkuat kerjasama antar lembaga Litbang dan non Litbang.

21. Perlu adanya rencana aksi untuk mewujudkan terbentuknya jaringan kelitbangan (Jarlitbang) di wilayah kalimantan sesuai dengan roadmap yang telah digambarkan.

22. Perlu penguatan jaringan litbang dari aspek: SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana serta Program yang berkualitas. Beberapa titik yang perlu diperkuat didalam jaringan kelitbangan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran dan Program yang berkualitas. SDM dengan mengarahkan pola karir PNS ke fungsional peneliti, meningkatkan kesejahteraan fungsional peneliti agar lebih menarik dan mempermudah proses menuju fungsional peneliti. Selain itu berbagai bentuk diklat yang ditujukan kepada para peneliti yang bersifat teknis maupun penyegaran (refreshment) juga perlu dilakukan dan dikembangkan.Cont…

24. Sekian & terima kasih! Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Jl. MT. Haryono No. 36 Samarinda-75124 Telp. 0541-768231, Fax. 0541-768230