Pemerintahan Daendeles di Indonesia

1. Pemerintahan Herman Williem
Daendels (1808-1811)
Kelompok 1 XI IIS 2 :
1. Anisa Dewi Santika (01)
2. Fauziah Dewi Prabandani (08)
3. Fivit Maulina (10)
4. Inggit G (14)
5. Kinesthi Yuningtyas (15)
6. Shavira Dwi R (25)
7. Vita Nabella S (29)
8. Yolinda Elmi Astuti (30)

2. A. Pemerintahan Herman Willian
Daendles (1808-1811)
H.W Daendles sebagai gubernur jenderal
memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811.
Tugas Utamanya adalah mempertahankan Jawa
agar tidak dikuasai Inggris.
Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh
pemerintahan Republik Bataaf , Daendles harus
memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki
administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial
ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa.

3. Daendles adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda
yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi perancis.
Di dalam berbagai pidato nya , Dendles tidak lupa
mengutip semboyan “ Revolusi Perancis “. Daendles ingin
menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di
lingkungan masyarakat Hindia.
Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik
fiodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis
dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf).

4. Dalam rangka pengemban tugas sebagai gubernur
jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk,
daendles melakukan langkah strategis, terutama
menyangkut bidang pertahanan keamanan, administrasi
pemerintahan, dan sosial ekonomi.
Bidang pertahanan dan keamanan
1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru.
2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan
Ujung Kulon
3. Meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari
orang-orang pribumi.
4. Membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan.

5. Pelaksanaan progam pembangunan di bidang
pertahanan dan keamanan telah merubah citra daendles.
Pada awalnya ia dikenal sebagai tokoh muda yang
demokratis yang di jiwai panji panji Revolusi Prancis
dengan semboyannya: Liberte,Egalite dan Fraternite.
Ia berubah menjadi diktator.
Daendles juga mengarahkan rakyat untuk kerja
rodi, maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi
semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan
pangkalan di Ujung kulon,karena lokasi yang begitu
jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk
malaria.

6. Bidang Pemerintah
Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat
memperkuat kedudukannya di Nusantara. Diantaranya :
1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah
prefectuur/prefektur ( wilayah yang memiliki otoritas ).
Masing –masing prefektur di kepalalai oleh perfek. Setiap
perfek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur
Jendral. Didalam struktur pemerintahan kolonial, setiap
perfek membawahi bupati.
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional di ubah
menjadi pegawai pemerintah (kolonial ) yang di gaji.
Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak feodal
tertentu.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnnya
dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

7. Bidang Peradilan
Daendels juga melakukaan perbaikan dibidang
peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai
penyelewengan dan mengeluarkan berbagai peraturan.
1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan :
 Peradilan untuk orang-orang Eropa.
 Peradilan untuk orang-orang Timur Asing.
 Peradilan untuk orang-orang pribumi. (peradilan untuk
orang pribumi di bentuk di setiap prefektur,misalnya di
Batavia, Surabaya, Semarang).
2. Peraturan untuk pemberantasan karupsi tanpa pandang
bulu. Pemberantasan korupsi juga dilakukan untuk
orang-orang Eropa dan Timur Asing.

8. Bidang Sosial Ekonomi
Daendels diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia,
sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang.Oleh karena itu, Daendels
melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi
pemerintahan kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu
misalnya :
1). Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta
dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah
kedalam pemerintahan kolonial , misalnya daerah cirebon,
2). Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
3). Meningkatkan penananman tanaman yang hasilnya laku di pasaran
dunia,
4). Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
5). Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.