Dokumen tersebut membahas tentang masa pemerintahan Belanda dan Inggris di Indonesia. Pemerintahan Belanda dimulai dengan Republik Bataaf yang dikendalikan Prancis. Gubernur Jenderal pertama Herman William Daendels memerintah tahun 1808-1811 dan menerapkan berbagai kebijakan di bidang pertahanan, pemerintahan, peradilan, dan sosial ekonomi. Pemerintahan selanjutnya dijalankan Janssen hingga Hindia Belanda jat

1. Penjajahan
Pemerintah Belanda
By: Febri Yustina Sihombing, S.Pd

2. 1. Masa Pemerintahan Republik Bataaf
Republik Bataaf merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh
Belanda di Indonesia sebagai pengganti kekuasan dari VOC di
Nusantara, akan tetapi segala peraturan dan kebijakannya
dikendalikan oleh negara Perancis. Hal ini dikarenakan pada saat
itu Belanda sedang dikuasai oleh negara perancis. Sehingga
secara tidak langsung. Perancis juga menguasai segala negeri
jajahan dari Belanda.
Di dalam menjalankan pemerintahannya, Republik Bataaf, dibantu oleh
seorag Gubernur Jenderal yang memerintah di setiap wilayah jajahan.
Herman William Daendels, merupakan gubernur jenderal pertama yang
memerintah di Hindia Belanda atau Nusantara.

3. a. Pemerintahan Herman William Daendels
• Herman Wiliiam Daendels merupakan gubernur jenderal yang
memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811
• Tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan pulau Jawa
dari serangan Inggris yang pada saat itu sudah menguasai hampir
semua negara jajahan Belanda
• Daendels dalam masa awal pemerintahannya melakukan sebuah
kebijakan yaitu merekrut orang-orang pribumi untuk dijadikan
sebagai pasukan tentara
• Di dalam masa pemerintahannya Daendels menerapkan beberapa
kebiajakan di dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya

4. Bidang Pertahanan
Membangun jalan antara Anyer-Panarukan sebagai lalu lintas
pertahanan dan perdagangan
Mmebangun benteng-benteng pertahanan seperti benteng
Meester Cornelis
Menambah jumlah pasukan angkatan perang yang diambil dari
orang-orang pribumu
Membangun pangkalan militer laut di Anyer dan Ujung Kulon

5. Bidang Pemerintahan
Membatasi secara ketat kekuasan raja-raja
setempat
Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberikan
pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah
Belanda
Daendels merombak wilayah Provinsi Jawa Timur Laut
menjadi lima prefektur dan 38 kabupaten
Daendels memerintah secara sentralistik dan membagi
pulau Jawa menjadi 23 keresidenan

6. Bidang Peradilan
Belanda membentuk 3 jenis hukum peradilan diantaranya: peradilan
pertama untuk orang-orang Eropa, Peradilan untuk orang-orang
Timur, dan peradilan untuk orang-orang pribumi.
Adanya peraturan untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa
pandang bulu termasuk orang Eropa sekalipun. Akan tetapi
Daendels sendiri malah melakukan korupsi secara besar-besaran
dalam penjualan tanah kepada pihak swasta

7. Bidang Sosial Ekonomi
Mengeluarkan uang kertas dengan menggunakan
singakatan LN (Luis Napoleon)
Mengadakan Prianger stelseel, yaitu kewajiban bagi
rakyat priangan untuk menanam tanaman wajib
Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan
penguasa Surakarta dan Yogyakarta dalam rangka
melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam koloni
Belanda
Menerapkan pajak contingenten dan sistem Verplichte
Leverantic

8. Bidang Sosial Ekonomi
Menjual tanah-tanah negara kepada partikelir Belanda
dan Tionghoa
Perbudakan dibiarkan berkembang di tengah-tengah
masyarakat Pribumi
Rakyat dipaksa uintuk melakukan kerja paksa (Rodi)
Menghapus upacara pemnghormatan kepada residen,
sunan dan sultan

9. b. Pemerintahan Janssen
• Janssen merupakan seorang ahli politik berkebangsaan Belanda
• Sebelum memerintah di Hindia Belanda, ia merupakan seorang
Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan)
• Pada tahun 1810, Janssen diberikan tugas untuk menggantikan
Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara
• Masa pemerintahan Janssen di Hindia Belanda tidak terlalu lama
karena sebagian besar daerah di Hindia Belanda telah jatuh ke
tangan Inggris, sehingga Perancis harus mundur dari Hindia
Belanada dan posisinya digantikan oleh Inggris

10. 2. Perkembangan Pemerintahan Inggris di Indonesia
Setelah Inggris berhasil mengambil alih seluruh daerah kekuasaan di Hindia
Belanda dari tangan Perancis, maka pada tanggal 18 September 1811 Gubernur Jenderal
Lord Mintho secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip yaitu:
1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus dan diganti dengan
penanaman bebas oleh rakyat
2. Peran para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan
sebagai pemerintah kolonial
3. Atas dasar pandangan bahwa tanah milik pemerintah, maka rakyat penggarap
dianggap sebagai penguasa

11. Bidang Pemerintahan
Mmebagi pulau Jawa menjadi 16 keresidenan (Provinsi)
yang terdiri dari beberapa distrik
Bupati dan penguasa pribumi dijadikan pegawai
pemerintah Inggris
Jika sebelumnya penguasa daerah diserahkan kepada
raja-raja lokal, pada masa Raffles dirubah menjadi
sistem pemerintahan kolonial bercorak barat seperti
PNS

12. Bidang Perekonomian
01
• AdanyasistemsewatanahatauLandrent
02
• Penghapusansistempenyerahanwajibhasilbumi
03
• Penghapusankerjarodidanperbudakan
04
• MenghapuskanPynbank(penyiksaandengandimasukkankekandangharimau)
05
• Penghapusansistemmonopoli
06
• Peletakandesasebagaiunitadministrasipenjajahan

13. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
Thanks