2. Sejak awal, bangsa-bangsa Barat
tertarik untuk menguasai Indonesia karena
wilayah Indonesia yang sangat strategis
dan kekayaan alamnya berlimpah-limpah.
3. Pada tahun 1602, dibentuklah VOC
(Vereenigde Oost Indische Compagnie), atau
Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur
(cukup disingkat Kongsi dagang milik Belanda)
dibawah pimpinan Johan Olderbarnevelt.
Tujuan dibentuknya VOC adalah:
1. Menghindari persaingan tidak sehat diantara
sesama pedagang Belanda.
2. Memperkuat posisi Belanda dalam
menghadapi persaingan dengan pedagang
dari bangsa lain.
3. Membantu dana pemerintah Belanda yang
sedang berjuang menghadapi konflik dengan
Spanyol.
4. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik, VOC diberi hak Istimewa (hak octroi), yaitu:
1) Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda
di Asia.
2) Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah
antara Amerika Selatan dan Afrika
3) Hak memiliki angkatan perang dan
membangun benteng pertahanan
4) Hak menyatakan perang dan atau membuat
perjanjian secara adil dengan penguasa
pribumi.
5) Hak mengangkat pegawai
6) Hak memungut pajak
7) Hak melakukan pengadilan dan hak mencetak
serta menyebarkan uang sendiri.
5. Beberapa Kebijakan yang diberlakukan oleh VOC
di Indonesia antara lain:
a) Verplichte Leverantie = Penyerahan wajib hasil
bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC.
b) Contingenten = Kewajiban bagi rakyat untuk
membayar pajak berupa hasil bumi.
c) Ekstirpasi = Hak VOC untuk menebang atau
menggagalkan panen rempah-rempah agar tidak
terjadi Over Produksi yang dapat menurunkan
harga rempah-rempah.
d) Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah
tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
e) Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan
menggunakan perahu Kora-kora (perahu perang)
untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang
VOC dan menindak pelanggarnya.
6. VOC beroprasi di Indonesia seabad
lebih, sebelum akhirnya dibubarkan pada
tahun 1799 karena berbagai masalah yang
membelitnya. Semenjak itu pula, tepatnya
sejak tahun 1800 masa penjajahan kolonial
Belanda di Indonesia dimulai. Kolonialisme
diartikan sebagai suatu sistem untuk
menjalankan politik atau penjajahan pada
suatu negara.
7. Sebab-sebab kejatuhan VOC:
1) Biaya perang yang besar dalam menghadapi
perlawanan Bangsa Indonesia sehingga
menghabiskan kas Negara.
2) Gaji pegawai yang rendah dan tidak sesuai dengan
tugas dan tanggungjawabnya sehingga mendorong
mereka melakukan Korupsi. Korupsi tersebut
otomatis menjadikan pemasukan Negara berkurang
drastic.
3) Kekalahan VOC menghadapi persaingan dagang
dengan pedagang Eropa maupun pedagang Asia
lainnya.
4) Hutang VOC yang besar akibat dalam keadaan
merugi tetapi tetap membayarkan keuntungan
kepada pemegang Saham.
5) Terjadinya perang Inggris, Belanda dan Perancis
sehingga menjadikan jalur perdagangan tidak aman
dan adanya blokade-blokade dagang.
8. Perang Perancis-Inggris
membahayakan Indonesia, karena Inggris
berusaha merebut daerah-daerah VOC.
Louis Napoleon mengirim Daendels
sebagai Gubernur Jenderal ke Indonesia.
Tugas utama Daendels di Indonesia
adalah mempertahankan Pulau Jawa dari
serangan Inggris. Tugas lainnya adalah
memperbaiki nasib rakyat selaras dengan
cita-cita Revolusi Perancis.
9. Berikut langkah-langkah pembaharuan yang
dilakukan Daendles:
a. Dalam bidang hukum dan peradilan:
Membentuk 3 jenis peradilan berdasarkan ras,
yaitu peradilan orang Eropa, Orang Pribumi
dan pengadilan untuk orang timur asing.
b. Dalam bidang militer dan pertahanan:
1) Membangun jalan Anyer-Panarukan, yang
disebut jalan pos besar.
2) Menambah jumlah angkatan perang dari 3000
menjadi 20000
3) Membangun pabrik senjata di Gresik dan
Semarang
4) Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung
Kulon dan Surabaya.
10. c. Dalam bidang sosial :
Pemberlakuan kerja rodi
Mengembangkan perbudakan
Menghapuskan upacara
penghormatan kepada residen,
sunan / sultan
Membuat jaringan pos distrik dengan
menggunakan kuda pos.
11. Tidak lama setelah Daendels diganti
Jansens, tentara Inggris di bawah
pimpinan Lord Minto menyerang Jawa.
Dalam perkembangannya semua
bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara
itu oleh Inggris dibagi empat, yaitu
Sumatera Barat, Malaka, Maluku, dan
Jawa serta daerah sekitarnya.
12. Kebijakan Raffles adalah:
a. Bidang pemerintahan
Membagi pulau Jawa menjadi 18 Karisidenan.
Mengganti sistem pemerintahan feodal
menjadi sistem pemerintahan kolonial
bercorak Barat.
Bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah
kolonial yang langsung dibawah pemerintahan
pusat.
b. Bidang Sosial
Menghapuskan kerja rodi
Penghapusan perbudakan
Peniadakan hukumam-hukuman yang kejam
dan menyakiti.
13. c. Bidang ilmu pengetahuan dan
budaya
Ditulisnya buku tentang History of Java
Mendukung Bataviaasch Genootschap,
sebuah perkumpulan kebudayaan dan
ilmu pengetahuan.
Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
Dirintisnya pembangunan Kebun Raya
Bogor.
14. Setelah Traktat London I ditandatangani
(1814), maka pemerintah Belanda
membentuk suatu komisi yang akan
menerima kembali semua jajahannya di Asia
Tenggara dari pemerintah Inggris di
Indonesia.
Sementara itu komisi yang dibentuk
Belanda untuk menerima kembali
Indonesia dari Inggris dinamakan Komisi
Jenderal.
15. Tahun 1819 tugas Komisi Jenderal
dinilai sudah selesai, sehingga Elout dan
Buyskes kembali ke Nederland sedangkan
van der Capellen tinggal di Indonesia sebagai
Gubernur Jenderal.
Karena van der Capellen ikut menyusun
undang undang yang akan diterapkan di
Indonesia setelah wilayah itu kembali kepada
Belanda. Karena itu pengangkatannya
sebagai gubernur jenderal karena dia
dianggap yang paling megetahui
bagaimanaundang-undang itu dilaksanakan.
16. Tetapi apa yang dijalankan oleh van der
Capellen ternyata tidak seperti yang
direncanakan.
Adapun alasan van der Capellen
melakukan penyimpangan tersebut adalah
karena undang-undang itu ternyata tidak
dapat dilaksanakan dalam kondisi di
Indonesia saat itu.
Menurut van der Capellen, tugas yang
paling penting adalah mengumpulkan uang
untuk menjalankan pemerintahan yang baru
itu. Jika peraturan yang liberal dalam
regerings-reglement tahun 1819 itu
diterapkan sepenuhnya, maka tidak akan
memperoleh dana.
17. Kebijakan yang dikeluarkan adalah sistem tanam paksa
(culture stelsel). Ketentuan Tanam Paksa itu adalah :
1. Penyediaan tanah untuk tanam paksa berdasarkan
persetujuan penduduk.
2. Tanah yang diberikan tidak lebih dari seperlima
3. Tanah tersebut bebas pajak
4. Kelebihan hasil panen akan diberikan kepada petani
5. Pekerjaan menanam padi tidak lebih dari waktu
menanm padi.
6. Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani
merupakan tanggungjawab pemerintah.
7. Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik
atau perkebunan pemerintah.
8. Pelaksanaannya oleh pemimpin pribumi.
18. Pengertian dari Cultuur Stelsel
sebenarnya adalah ”kewajiban kepada
rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman
eksport yang laku dijual di Eropa” rakyat
menterjemahkan denganistilah tanam
paksa.
Menurut Van Den Bosch, Cultuur
Stelsel didasarkan atas hukum adat yg
menyatakan bahwa barang siapa
berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah
dan penduduknya.
19. Akibat sistem politik liberal kolonial:
a. Bagi Belanda
• Memberikan keuntungan besar bagi kaum
swasta Belanda dan colonial Belanda
• Hasil-hasil produksi perkebunan dan
pertambangan mengalami kemajuan.
• Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan.
b. Bagi Indonesia
• Kemerosotan kesejahteraan penduduk.
• Adanya krisis perkebunan tahun 1885
• Menurunnya konsumsi bahan makanan,
terutama beras.
• Menurunnya usaha kerajinan rakyat
• Rakyat menderita dengan diterapkannya kerja
rodi.