Dokumen tersebut membahas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 KUP mengenai pembetulan SPT, termasuk batas waktu pembetulan, sanksi untuk pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar pajak, dan contoh perhitungan sanksi.
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahReza Yudhalaksana
Akuntansi manajemen sektor publik dan swasta memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan manajemen, namun terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian biaya, standar yang digunakan, dan aspek seperti tujuan, pendapatan, beban, dan penganggaran.
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
PSAP No. 10 mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, sedangkan koreksi kesalahan berulang secara sistematis dilakukan dengan menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahReza Yudhalaksana
Akuntansi manajemen sektor publik dan swasta memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan manajemen, namun terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian biaya, standar yang digunakan, dan aspek seperti tujuan, pendapatan, beban, dan penganggaran.
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
PSAP No. 10 mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, sedangkan koreksi kesalahan berulang secara sistematis dilakukan dengan menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
PSAK 25 mengatur tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Standar ini mewajibkan pengungkapan yang lebih rinci terkait perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya. Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif jika akibat informasi baru, sedangkan koreksi kesalahan diakui secara retrospektif.
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas harus disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen investee. Metode ini mengikuti perubahan ekuitas investee sehingga laba investor dipengaruhi oleh laba investee dan dividen kas yang diterima.
Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kewajiban diklasifikasi menjadi jangka pendek dan panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi bagian lancar utang panjang, utang perhitungan fiak ketiga, utang kepada pihak ketiga, dan utang biaya pinjaman yang jatuh tempo dalam satu tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, rumus umum perhitungan, dan kondisi khusus seperti hak atas kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja akuntansi sektor publik di Indonesia, termasuk standar-standar akuntansi seperti Standar Akuntansi Sektor Publik, Standar Audit Sektor Publik, Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik, dan Standar Nomenklatur. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas organisasi sektor publik.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia khususnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai, mulai dari UU PPn 1951 hingga reformasi sistem perpajakan nasional 1983 yang mengganti PPn dengan PPN. Juga dibahas karakteristik, prinsip-prinsip dasar, dan metode perhitungan PPN.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
PSAK 25 mengatur tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Standar ini mewajibkan pengungkapan yang lebih rinci terkait perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya. Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif jika akibat informasi baru, sedangkan koreksi kesalahan diakui secara retrospektif.
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas harus disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen investee. Metode ini mengikuti perubahan ekuitas investee sehingga laba investor dipengaruhi oleh laba investee dan dividen kas yang diterima.
Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kewajiban diklasifikasi menjadi jangka pendek dan panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi bagian lancar utang panjang, utang perhitungan fiak ketiga, utang kepada pihak ketiga, dan utang biaya pinjaman yang jatuh tempo dalam satu tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, rumus umum perhitungan, dan kondisi khusus seperti hak atas kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja akuntansi sektor publik di Indonesia, termasuk standar-standar akuntansi seperti Standar Akuntansi Sektor Publik, Standar Audit Sektor Publik, Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik, dan Standar Nomenklatur. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas organisasi sektor publik.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia khususnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai, mulai dari UU PPn 1951 hingga reformasi sistem perpajakan nasional 1983 yang mengganti PPn dengan PPN. Juga dibahas karakteristik, prinsip-prinsip dasar, dan metode perhitungan PPN.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Dokumen ini membahas rencana implementasi faktur pajak elektronik (e-faktur) oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-faktur akan diimplementasikan secara bertahap mulai 1 Juli 2014 untuk pengusaha kena pajak tertentu, 1 Juli 2015 untuk pengusaha di Pulau Jawa-Bali, dan 1 Juli 2016 untuk seluruh pengusaha. Tujuannya adalah mengatasi penyalahgunaan faktur pajak dan mengurangi beban administrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi e-Faktur sebagai faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-Faktur.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis penetapan dan ketetapan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dibahas pula dasar penerbitan dan sanksi administrasi yang diterapkan untuk masing-masing jenis penetap
saknsi dalam perpajakan yang terdapat pada Undang-Undang KUP terdiri dari dua, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi terdiri dari sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan. sementara sanksi berupa pidana dapat berupa denda pidana, kurungan maupun penjara
Dokumen tersebut merupakan peraturan Menteri Keuangan tentang penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga kepada Direktur Jenderal Pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak dan fungsinya, serta pengertian dan jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT). Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijakan ekonomi. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu."
Makalah ini membahas penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak. Sengketa pajak dapat diselesaikan melalui upaya hukum administrasi atau jalur pengadilan. Upaya hukum administrasi meliputi pembetulan dan keberatan, sedangkan jalur pengadilan meliputi banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Makalah ini juga menjelaskan berbagai sanksi pajak yang dapat diberikan kepada waj
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai penagihan pajak (STP) meliputi pengertian STP, penyebab diterbitkannya STP, fungsi STP, tata cara pembayaran, kewajiban wajib pajak, sanksi perpajakan dan contoh kasus pengenaan sanksi berdasarkan undang-undang perpajakan.
1. SPT digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak serta harta dan kewajiban.
2. Fungsi SPT adalah sarana pelaporan dan pertanggungjawaban bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak.
3. SPT dapat dilaporkan secara langsung maupun elektronik.
Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan Pajak Penghasilan Badan, termasuk norma penghitungan penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, dan penggabungan penghasilan dari dalam dan luar negeri dalam menghitung pajak terutang."
Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan untuk memastikan penanggung pajak membayar utang dan biaya penagihan pajak berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Negara memiliki hak mendahulu atas barang milik penanggung pajak untuk menagih utang pajak dan sanksi administrasi seperti bunga."
Dokumen tersebut membahas tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yakni surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. SPT dibedakan menjadi SPT Masa untuk satu periode tertentu dan SPT Tahunan untuk satu tahun pajak. Dokumen ini juga menjelaskan fungsi, jenis, persyaratan pengisian dan penyampaian SPT.
Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial menjadi satu kesatuan wilayah dengan membentuk identitas nasional melalui pembentukan kekuasaan pusat dan menghubungkan pemerintah dengan masyarakat berdasarkan konsensus nilai minimum. Terdapat berbagai pola integrasi bangsa berdasarkan dominasi kelompok mayoritas atau minoritas. Pemerintah dapat mempromosikan integrasi dengan melestarikan atau menghapus bud
Wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang beragam secara strategis dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan wilayah serta menghargai kebhinekaan dalam kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Unsur dasarnya terdiri dari wadah, isi, dan tata laku yang diimplementasikan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang ketatanegaraan dan sistem hukum nasional Indonesia, termasuk konstitusi, undang-undang dasar, lembaga-lembaga negara, dan sistem pemerintahan negara kesatuan berdasarkan UUD 1945.
Dokumen tersebut menjelaskan perjalanan panjang proses tumbuhnya kesadaran kebangsaan dan faham kebangsaan bangsa Indonesia, mulai dari masa pra-abad ke-7 hingga masa kemerdekaan pada 1945. Beberapa tonggak sejarah penting yang ditulis meliputi berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada 1908, Sumpah Pemuda pada 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada 1945. Dokumen ini juga menjelaskan peran Pancasila
Warga negara adalah anggota dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum dan peraturan negara. Unsur pokok kewarganegaraan meliputi keanggotaan dalam komunitas negara, identitas bersama, dan simbolisme yang dibangun secara kolektif. Terdapat berbagai perspektif dalam memahami konsep kewarganegaraan.
Dokumen tersebut membahas konsep masyarakat, bangsa, dan negara menurut beberapa tokoh seperti Socrates, Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau, dan Karl Marx. Dokumen juga menjelaskan unsur-unsur pembentukan negara seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan serta proses terbentuknya konsep bangsa-negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan, perwakilan, dan sistem pemilu. Pemerintahan memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada dua sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer. Dokumen juga membahas tentang hubungan antara wakil dan terwakil serta fungsi perwakilan. Sistem pemilu dibedakan menjadi sistem distrik dan perwakilan berimbang.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik demokrasi dan konflik politik. Demokrasi dijelaskan sebagai sistem yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus serta menyediakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Konflik politik dapat timbul dari kemajemukan horisontal dan vertikal dalam masyarakat, dan dikelola melalui penyelesaian, pembasmian, atau pengaturan konflik sepert
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hak asasi manusia, mulai dari konsep dasarnya, dokumen-dokumen penting yang mempengaruhi perkembangannya seperti Magna Carta dan Deklarasi HAM PBB, serta upaya-upaya untuk mewujudkan universalitas hak asasi manusia di tingkat internasional maupun nasional dengan mempertimbangkan keragaman budaya.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai:
1. Apa itu SPT Tahunan dan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan
2. Jenis-jenis penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan
3. Cara pengisian dan penyampaian SPT Tahunan
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
1. Pengantar Perpajakan 1
Pasal 8 KUP
WP dg kemauan sendiri dpt membetulkan SPT
yg telah disampaikan dg menyampaikan
pernyataan tertulis, dg syarat DJP belum
melakukan tindakan pemeriksaan
Pembetulan SPT rugi atau LB jangka waktu
max 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.
Daluwarsa penetapan 5 th setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya MP, BTP
atau TP
Pasal 8 ayat (1) & (1a) UU KUP
2. Pengantar Perpajakan 2
Cth Psl 8 ay (1) & (1a): daluwarsa penetapan
Jk wkt 5 thn stl saat terhutang pajak atau
berakhirnya MP, BTP atau TP:
Terutang Pjk Mei 2010 April 2015
Masa Pjk Mei 2010 April 2015
Bag Thn Pjk 2010 April 2015
Thn Pjk 2010 2015
3. Pengantar Perpajakan 3
Lanjutan …(psl 8 ay 2)
Bila pembetulan akibatkan utang pajak
mjd lebih besar, kena sanksi adm
berupa bunga 2% sebulan atas jumlah
pajak yg kurang dibayar, dihitung sejak:
SPT TahunanSaat penyampaian SPT
berakhir s/d tgl pembayaran
SPT MasaSaat jatuh tempo pembayaran
s/d tgl pembayaran
5. Pengantar Perpajakan 5
Contoh Pasal 8 ayat (2a)
SPT PPh 21 Masa Maret 2013 dilaporkan
sebesar Rp125juta;
Bulan Juni 2013 dibetulkan menjadi
Rp127juta dan kekurangan dibayarkan
Juni 2013
Perhitungan sanksi adm bunga:
2% x Rp2juta x 3bln = Rp120.000
6. Pengantar Perpajakan 6
Lanjutan …(psl 8 ay 3)
Walaupun sdh dilakukan pemeriksaan,
ttp blm dilakukan penyidikan (Psl 38),
WP dpt ungkap ketidakbenaran tsb,
disertai:
pelunasan kekurangan pembayaran pajak yg
sebenarnya terhutang beserta
sanksi berupa denda 150% dari jml pajak yg
kurang dibayar.
7. Pengantar Perpajakan 7
Sekilas Pasal 38
Ada unsur KEALPAAN yaitu :
Tidak sengaja
Lalai
Tidak hati-hati
Kurang mengindahkan kewajiban
9. Pengantar Perpajakan 9
Lanjutan … (psl 8 ay 4)
Sekalipun telah dilakukan
pemeriksaan, tp DJP belum
menerbitkan SKP, WP dg sadar
sendiri dpt mengungkapkan dlm
laporan tersendiri ttg ketidakbenaran
pengisian SPT, yg berakibat :
10. Pengantar Perpajakan 10
Lanjutan …
1. Pajak ymh dibayar menjadi lebih
besar atau lebih kecil;
2. Rugi berdasar ketentuan pajak
menjadi lebih kecil atau lebih besar;
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau
lebih kecil;
4. Jumlah modal menjadi lebih besar
atau lebih kecil dan proses
pemeriksaan tetap dilanjutkan.
11. Pengantar Perpajakan 11
Lanjutan …(psl 8 ay 5)
Pajak yg kurang dibayar yg timbul
akibat ayat (4) dan sanksi kenaikan
sebesar 50% dari pajak yang kurang
dibayar, harus dilunasi sendiri oleh
WP sebelum laporan tersendiri
dimaksud disampaikan