Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan Pajak Penghasilan Badan, termasuk norma penghitungan penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, dan penggabungan penghasilan dari dalam dan luar negeri dalam menghitung pajak terutang."

1. PERHITUNGAN
PPH BADAN

2. PEMBAHASAN
• Norma penghitungan penghasilan
• Penghasilan Tidak Kena Pajak
• Penghitungan PPh Terutang
• Penggabungan penghasilan
• Perlakuan PPh atas PenggabunganUsaha
• Cara menghitung dan variasi penghitungan PPh Pasal25
• Wajib Pajak Badan Pengusaha Tertentu
• Kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan
• Dikecualikan dari Kewajiban menyampaikanSPT
• Jenis SPT PPh WP Badan

3. Seluruh Wajib Pajak Badan
3
WAJIB
PEMBUKUAN

4. “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan
Wajib Pajak badan di Indonesia wajib
menyelenggarakan pembukuan.”
(Ps 28 ayat (1) UU KUP)
Pembukuan Menurut UU Pajak
(Pasal 28 UU KUP)
Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib
melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib
Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas.
(Ps 28 ayat (2) UU KUP)
Peredaran <
4,8 M

5. Page ▪ 42
Pembukuan menurut UU Pajak (Pasal 28 UU KUP)
• WP OP (kegiatan usaha/ pekerjaan bebas)
• WP Badan
Siapa?
• WP OP Norma (peredaran < Rp 4,8 miliar)
• WP OP tidak melakukan kegiatan
usaha/pekerjaan bebas
Pengecualian
(Tetap Wajib Pencatatan)

6. Karakteristik Pembukuan menurut UU Pajak
(Pasal 28 UU KUP)
Iktikad baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya
Diselenggarakan di Indonesia, huruf latin, angka
Arab, mata uang Rupiah, bahasa Indonesia atau
bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan
Taat asas dan dengan StelselAkrual atau Stelsel Kas
Catatan atas: harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta penjualan dan pembelian
Berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan, kecuali
peraturan perpajakan menentukan lain
Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan
mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan
setelah mendapat izin Menteri Keuangan
1
2
3
4
5
6
Ps 28
ayat (3)
Wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia
7
Ps 28
ayat (4)
Ps 28
ayat (5)
Ps 28
ayat (7)
Ps 28
ayat (7)
penjelasan
Ps 28
ayat (8)
Ps 28
ayat (11)

7. Sanksi terkait Pembukuan
Sanksi Administratif (Pasal 13 ayat (3) UU KUP)
Sanksi Pidana (Pasal 39 ayat (1) UU KUP)
•Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen yang palsu/dipalsukan;
•Tidak menyelenggarakan pembukuan di Indonesia/tidak meminjamkan buku,
catatan atau dokumen; maka
dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun
dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak tidak/kurang bayar dan paling
banyak 4 kali kali jumlah pajak tidak/kurang bayar
Tidak memenuhi kewajiban terkait pembukuan sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak terutang:
atas SKPKB terbit, pokok pajak yang kurang ditambah sanksi kenaikan
sebesar 50% untuk PPh dan 100% untuk PPh Potput, PPN & PPNBM dari
pajak yang tidak/kurang dibayar/dipotong/ dipungut/disetor

8. Penghitungan PPh Badan

9. Norma Penghitungan
Penghasilan Neto(NPPN)

10. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan
penghasilan neto dalam satu tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh Pasal
25/29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan
penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran
penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk
kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya.

11. Syarat Menggunakan Norma Penghitungan Neto
Dasar hukum norma penghitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pada
pasal 14, dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2015 Tentang Norma
Penghitungan Penghasilan Neto. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma penghitungan ini adalah:
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam
1 tahunnya kurang dari Rp4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan
memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari Rp4,8 miliar, wajib pajak wajib menyelenggarakan
pembukuan.
Wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh
penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
norma penghitungan penghasilan neto.

12. Besaran NPPN
Besaran norma penghitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi
atas:
• Persentase NPPN Dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
Sepuluh ibukota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,
Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak.
Ibukota provinsi lainnya.
Daerah lainnya.
• Persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto
menggunakan NPPN.
• Persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya
menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya.
• Persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan
pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya.
Kesemuanya daftar persentase dapat Anda lihat dalam lampiran PER-17/PJ/2015 tentang Norma
Penghitungan Penghasilan Bruto.
Jadi untuk menemukan persentase norma penghitungan penghasilan neto yang tepat, cek kode
klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang cocok dengan SPT, kelompok usaha, dan tarif sesuai wilayah.

13. Rumus NPPN dan Contoh Soal
Bagaimana cara menghitung penghasilan neto ini? Secara sederhana, rumusnya adalah:
Penghasilan neto: Peredaran/Penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak x tarif persentase NPPN
Contoh penghitungannya:
Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama masa tahun pajak 2019, ia memiliki penghasilan
bruto sebesar Rp500 juta. Berapa besaran penghasilan netonya?
Pertama-tama, mari mencari tarif persentase penghitungan netonya. Berdasarkan informasi pekerjaan dan domisili dari soal, tarif
persentase NPPN Bapak Setia adalah 50% sesuai lampiran PER-17/PJ/2015. Maka, cara menghitungnya sebagai berikut:
Penghasilan neto: Rp500.000.000 x 50%
Penghasilan neto: Rp250.000.000
Selanjutnya untuk mendapatkan PPh terutang, wajib pajak harus mengalikan penghasilan neto dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang
PPh.
PPh Terutang: Penghasilan neto x tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh
Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto tersebut harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan
dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.
PPh Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi: (Penghasilan neto – penghasilan tidak kena pajak) x tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPh
Itulah pengertian, syarat, dan rumus norma penghitungan penghasilan neto. Jika memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang dapat
menggunakan penghitungan ini, pastikan untuk melakukan pencatatan atas peredaran bruto Anda, serta menemukan tarif persentase
NPPN yang sesuai KLU dan domisili.

14. Penghasilan Tidak Kena Pajak
Ketentuan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP diatur dalam pasal 7 UU Pajak
Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
PTKP adalah jumlah pendapatan WP pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.
Dalam penghitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto WP,
untuk mencari jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.
PTKP bisa dikatakan dasar penghitungan PPh 21.
Artinya, jika penghasilan seorang WP tidak melebihi PTKP maka tidak dikenakan
pajak penghasilan Pasal 21.
Sebaliknya, apabila penghasilan WP melebihi PTKP, maka penghasilan neto
setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar penghitungan PPh 21.
bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak
Kena Pajak;

15. Penghasilan Tidak Kena Pajak

16. FORMULA PENGHITUNGAN
PPh BADAN
TARIF PAJAK
PASAL 17
X PENGHASILAN NETO
(PENGHASILAN KENA PAJAK)

17. BAGAIMANA
MENGHITUNG
PAJAK?
PENGHASILAN KENA PAJAK
PPh TERUTANG
KREDIT PAJAK :
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA
TELAH DIBAYAR SENDIRI
KURANG/LEBIH BAYAR
XXXX
(XXXX
)XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
JUMLAH KREDIT PAJAK
XXXX
(+)
(-)
KOREKSI FISKAL
POSITIF DAN
NEGATIF
XXXX
JUMLAH SELURUH PENGHASILAN
BRUTO
XXX
X
BIAYA XXX
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIALX
(-)
(+-)
PENGHASILAN NETO FISKAL
KOMPENSASI KERUGIAN
XXXX
(-)
XXXX

18. Penggabungan Penghasilan.
Diatur PPH 24
Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri
yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh
penghasilan WP DN
Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya
penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia
Tujuan → menghindarkan pajak berganda
Jumlah yang dikreditkan tidak melebihi penghitungan pajak yang
terutang berdasarkan UU PPh
18

19. Permohonan Kredit Pajak LN
WP wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan
melampirkan:
Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (Tax Return) yang disampaikan
di luar negeri; dan
Dokumen pembayaran pajak di luar negeri
Disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh, kecuali
terjadi force majeur
19

20. Perlakuan PPh atas PenggabunganUsaha
Pajak yang boleh dikreditkan → hanya pajak yang langsung
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP
Contoh:
PT Alif merupakan perusahaan Indonesia yang memiliki saham
Terrific Inc di negara X.Pada tahun 2011, Terrific Inc. memperoleh
laba sebelum pajak sebesar $400.000,00. PPh yang berlaku di
negara X adalah 20% dan Pajak Dividen sebesar 10%. Penghitungan
pajak atas dividen tersebut:
Keuntungan Terrific Inc $400.000,00
PPh (corporate income tax) atas Terrific Inc $ 80.000,00
$320.000,00
Pajak atas dividen $ 32.000,00
Dividen yang dikirim ke Indonesia $ 288.000,00
20

21. Perlakuan PPh atas PenggabunganUsaha
PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT Alif
adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar $32.000.
PPh atas Terrific Inc. tidak dapat dikreditkan terhadap seluruh
PPh terutang PT Alif karena tidak dikenakan langsung atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh PT Alif di luar negeri.
21

22. Objek Penggabungan Penghasilan
Penghasilan dari usaha yaitu dilakukan
dalam tahun pajak diperolehnya
penghasilan tersebut
Penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam
tahun pajak diterimanya penghasilan
tersebut
Penghasilan berupa dividen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh
yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada
saat perolehan dividen tsb ditetapkan
sesuai KMK
Kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan
22

23. Saat Penggabungan Penghasilan
• Bila di PKP ada
penghasilan dari
LN
• Pajak dari
penghasilan LN
dapat
dikreditkan thd
PPh terutang di
Indonesia
• Dilakukan dalam
tahun pajak
digabungkannya
penghasilan LN
dan DN
23

24. 1. Jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan pajak yang
dibayar/terutang di LN tapi tidak boleh lebih dari jumlah tertentu (ordinary credit
method)
2. Jumlah tertentu pada no 1 dihitung dengan perbandingan penghasilan LN terhadap
PKP dikalikan dengan pajak terutang atas PKP. Paling tinggi sama dengan pajak yang
terutang atas PKP jikaPKP lebih kecil dari penghasilan LN
3. Jika penghasilan LN dari beberapa negara LN, penghitungan kerdit pajak dilakukan
untuk masing-masing negara
4. PKP yang digunakan sebagai perbandingan tidak termasuk penghasilan yang
dikenakan pajak final
5. Bila PPh yang dibayar/terutang di LN melebihi kredit pajak yang diperbolehkan,
kelebihan tidak dapat dikompensasikan pada tahun beriktunya.
Tata Cara Perhitungan Kredit Pajak LN
24

25. PT Wahana yang berkedudukan di Surabaya menerima dan memperoleh
penghasilan neto dalam tahun pajak 2016 dari sumber LN sbb:
1. Penghasilan dari hasil usaha di Inggris dalam tahun pajak 2016 sebesar Rp
600.000.000,00
2. Dividen atas pemilikan saham pada “England Ltd.” sebesar Rp 100.000.000,00
yang berasal dari keuntungan tahun 2014 yang ditetapkan dalam rapat
pemegang saham tahun 2015dan baru dibayarkan tahun 2016.
3. Dividen atas penyertaan saham sebesar 70% pada “Xie Wie Corp” di Cina
yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp 80.000.000,00 yang
berasal dri keuntungan saham tahun 2014 yang berdasarkan KMK diperoleh
tahun 2016.
4. Bunga kuartal IV tahun 2016 sebesar Rp 150.000.000,00 dari “Perusahaan
Selayang’ di Malaysia baaru akan diterima bulan Juli 2017.
Ilustrasi 1
25

26. Ilustrasi 1… Lanjutan
• Penghasilan dari sumber LN yang digabungkan dengan
penghasilan DN dalam tahun pajak 2011 adalah penghasilan
yang bersumber dari:
• Penghasilan usaha dari Inggris (poin 1)
• Penghasilan dari dividen yang dibayarkan tahun 2011 oleh
“England Ltd” (poin 2)
• Penghasilan dari dividen yang diperoleh tahun 2011 dari
“Xie Wie Corp” (poin 3)
• Penghasilan poin 4 digabung dengan penghasilan DN tahun
2012
26

27. Cara menghitung dan
variasi penghitungan PPh
Pasal 25

28. ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 25 ayat (1)
12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
BESAR ANGSURAN PPh PASAL 25 SETIAP BULAN
DIKURANGI
PPh YANG
DIPOTONG ATAU
DIPUNGUT :
PPh PSL 21
PPh PSL 22
PPh PSL 23
PPh YANG
TERUTANG ATAU DIBAYAR
DI LUAR NEGERI YANG BOLEH
DIKREDITKAN
(PPh PSL 24)
DIBAGI
PPh TERUTANG MENURUT
SPT TAHUNAN PPh THN PAJAK YG LALU

29. ANGSURAN BULANAN UNTUK BULAN SEBELUM BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
Pasal 25 ayat (2)
SAMA BESARNYA DENGAN :
Angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu
CONTOH :
- SPT TAHUNAN PPh 2018 DISAMPAIKAN MARET 2019
ANGSURAN PPh DESEMBER 2018 Rp 1.000.000,- BESARNYA
ANGSURAN UNTUK BULAN JANUARI 2019 DAN FEBRUARI
2019 SEBESAR Rp 1.000.000,-
- APABILA BULAN SEPTEMBER 2018 DITERBITKAN KEPUTUSAN
PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK MENJADI NIHIL SEHINGGA
ANGSURAN PAJAK SEJAK OKTOBER 2018 S.D DESEMBER
2018 MENJADI NIHIL
- BESARNYA ANGSURAN UNTUK BULAN JANUARI 2019 DAN
PEBRUARI 2019 YAITU NIHIL

30. ANGSURAN PPh PASAL 25 APABILA DALAM TAHUN BERJALAN DITERBITKAN SKP
UNTUK TAHUN PAJAK YANG LALU
Pasal 25 ayat (4)
CONTOH :
- BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPH 2019, BESARNYA ANGSURAN PAJAK RP.
1.250.000,-
- JUNI 2020 DITERBITKAN SKP TAHUN 2019 MENGHASILKAN ANGSURAN SETIAP
BULAN RP. 2.000.000,00
* ANGSURAN PAJAK MULAI JULI 2020 SEBESAR Rp 2.000.000,00
ANGSURAN PAJAK DIHITUNG KEMBALI BERDASARKAN skp TAHUN PAJAK YANG
LALU,
BERLAKU MULAI BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PENERBITAN skp

31. ANGSURAN PPh PASAL 25 APABILA DALAM TAHUN BERJALAN DITERBITKAN SKP
UNTUK TAHUN PAJAK YANG LALU
Pasal 25 ayat (4)
CONTOH :
- BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPH 2019, BESARNYA ANGSURAN PAJAK RP.
1.250.000,-
- JUNI 2020 DITERBITKAN SKP TAHUN 2019 MENGHASILKAN ANGSURAN SETIAP
BULAN RP. 2.000.000,00
* ANGSURAN PAJAK MULAI JULI 2020 SEBESAR Rp 2.000.000,00
ANGSURAN PAJAK DIHITUNG KEMBALI BERDASARKAN skp TAHUN PAJAK YANG
LALU,
BERLAKU MULAI BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PENERBITAN skp

32. Angsuran PPh Pasal 25 Atas WP yang Berhak Atas Kompensasi Kerugian
▪Penghasilan Neto 2009
▪Sisa kerugian
▪Sisa kerugian yang masih dapat
dikompensasikan di tahun 2010
Rp 120.000.000
Rp 140.000.000
Rp 20.000.000
▪Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2010 adalah:
– Penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh Pasal 25
adalah Rp120.000.000,00 - Rp 20.000.000,00 =Rp100.000.000,00
– PPh terutang tahun 2010 diestimasi sebesar :
– Tax rate x Rp 100.000.000,00 =Rp ??????
– Angsuran Bulanan ???

33. Angsuran PPh Pasal 25 Atas WP yang Berhak Atas Kompensasi Kerugian
▪Penghasilan Neto 2009
▪Sisa kerugian
▪Sisa kerugian yang masih dapat
dikompensasikan di tahun 2010
Rp 120.000.000
Rp 140.000.000
Rp 20.000.000
▪Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2010 adalah:
– Penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh Pasal 25
adalah Rp120.000.000,00 - Rp 20.000.000,00 =Rp100.000.000,00
– PPh terutang tahun 2010 diestimasi sebesar :
– Tax rate x Rp 100.000.000,00 =Rp ??????
– Angsuran Bulanan ???

34. Wajib Pajak Badan
Pengusaha Tertentu

35. PPh bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto
Tertentu
(Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 diUbah PP
23 Tahun 2018)
❑ Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dikenai PPh final dengan tarif
sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari
setiap tempat usaha( PP 46 Tahun 2013)
❑ Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dikenai PPh final dengan tarif
sebesar 0,5% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari
setiap tempat usaha

36. Kewajiban menyampaikan
SPT Tahunan PPh WP
Badan

37. Apa itu SPT Tahunan?
• Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
• SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak.

38. Setiap Badan/Orang Pribadi yang telah
memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan
OBJEKTIF wajib:
untuk memiliki NPWP; dan
• Wajib dengan benar, lengkap, dan jelas,
dan menandatangani; serta
ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

39. www.pajak.go.id Downloa
d/unduh
Ambil
sendiri
Mobil Pajak
Keliling/
Pojok Pajak
KPP / KP2KP

40. Media
Penyampaian
SPT Tahunan
Langsung
KPP/KP2KP
Tempat lain
Pojok Pajak
Drop Box
Mobil Pajak
Kantor Pos
Perusahaan ekspedisi/kurir
e-Filing
melalui website DJP
(https://djponline.pajak.go.id) khusus
formulir 1770 S & 1770 SS
dengan bukti pengiriman surat
ke KPP tempat WP terdaftar

41. April 2020
30
ATAU
(Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) UU KUP)
Kekurangan pembayaran
pajak yang terutang
berdasarkan SPT Tahunan
PPh harus dibayar lunas
sebelum SPT PPh
disampaikan.
4 BULAN SETELAH
AKHIR TAHUN
BUKU (BAGI WP
YANG TAHUN
BUKUNYA TIDAK
SAMA DENGAN
TAHUN TAKWIM)

42. Hitung
Kurang Bayar
(KB) Bayar
Isi SPT
Lapor
Langsung ke KPP/KP2KP
Dropbox
Kantor Pos/Kurir/Jasa Pengiriman
E-Filing
Jangan lupa
menyimpan
Bukti
Penyampaian
SPT Tahunan
Lebih Bayar (LB)
Nihil (N)

43. Isilah SPT Tahunan
Anda dengan
✓ BENAR,
✓ LENGKAP, dan
✓ JELAS
Outlin
e

44. Dikecualikan dari
Kewajiban menyampaikan
SPT

46. Dikecualikan dari Kewajiban menyampaikan
SPT ( Lanjutan)
Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014
mengatur Wajib Pajak yang dikecualikan dari Kewajiban
Penyampaian SPT. Kriteria Wajib Pajak yang dikecualian
yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak
menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi
PTKP ; atau Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan
kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas
Sebenarnya, pegawai dengan penghasilan di bawah PTKP dapat
mengajukan NPWP NE. Status NPWP NE membebaskan Wajib
Pajak dari kewajiban pelaporan SPT. Setelah ada pemberitahuan
dari kantor pajak bahwa NPWP sudah di-NE-kan, maka Wajib
Pajak tersebut tidak wajib lapor SPT.

47. Dikecualikan dari Kewajiban menyampaikan SPT ( Lanjutan)
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013 kriteria Wajib Pajak berhak NPWP
NE sebagai berikut :
1.Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi
menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
2.Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di
bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
3.Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya;
4.Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan;
5.Wajib Pajak Orang Pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak
berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah;
6.Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode
cabang “001”, “999”, “998” dan seterusnya;
7.Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang
bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP;
8.Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

48. Jenis SPT PPh WP Badan

49. Jenis Formulir SPT Tahunan PPh Badan

50. Formulir SPT Tahunan PPh Badan

51. Formulir SPT Tahunan PPh Badan ( Lanjutan)

52. ❑ Melaporkan jumlah
peredaran bruto dan PPh
Final terutang pada
Lampiran – IV SPT 1771
atau 1771/$ (Formulir
1771 – IV atau 1771 –
IV/$) bagian A;
❑ wajib melampirkan
rincian jumlah
peredaran bruto dan
pembayaran PPh Final
per Masa Pajak dari
masing-masing tempat
usaha.
Wajib Pajak yang Dikenai PPh
berdasarkan PP No.23 Tahun 2018

53. Contoh rincian
jumlah peredaran
bruto dan
pembayaran PPh
Final per Masa
Pajak dari masing-
masing tempat
usaha.
Wajib Pajak yang Dikenai PPh
berdasarkan PP No.23 Tahun 2018

54. ✓ Melampirkan laporan keuangan lengkap seperti: neraca,
laporan rugi laba, daftar penyusutan, dan lain-lain;
✓ Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran,
bukan induknya;
✓ Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti
nama, NPWP dan tahun pajaknya;
✓ Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika
tidak, SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah;
✓ Jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan
tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT
dilaporkan;
✓ Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank.

55. SANKSI TERKAIT
SPT TAHUNAN PPh
BADAN

56. DENDA &
BUNGA
Ps. 7 UU KUP
Rp
1.000.000
dan 2% dari
Kurang
Bayar
PIDANA KARENA
ALPA
Ps. 38 UU KUP
TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
atau
MENYAMPAIKAN SPT:
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
MELAMPIRKAN KETERANGAN
YANG ISINYA TIDAK BENAR
PIDANA KARENA
SENGAJA
Ps. 39 UU KUP
kurungan paling singkat 3 bln
atau paling lama 1 tahun dan
denda paling sedikit 1 kali dari
pajak yg terhutang atau 2 kali
dari pajak terhutang
penjara paling singkat 6 bulan
dan paling lama 6 tahun dan
denda paling sedikit
2 x dari jumlah pajak terutang
dan paling banyak 4 kali dari
jumlah pajak terutang
56