Dokumen tersebut membahas tentang definisi e-Faktur sebagai faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-Faktur.
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...Roko Subagya
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...Roko Subagya
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SSP
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
Cara Pakai E-faktur Pajak dan Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Dengan E-fakturnewbie code news
Berikut ini cara mudah mempergunakan aplikasi e-faktur pajak dan bagaimana cara membuat faktur pajak keluaran dengan mempergunakan aplikasi e-faktur pajak
Hai woro2, sekarang lapor pajak bisa online lho. Kita ga perlu repot2 antri karena sudah ada fasilitas e-filing dari kantor pajak. Untuk melapor pajak menggunakan fasilitas tersebut, wajib pajak harus registrasi offline di kantor pajak terdekat dengan menggunakan form permohonan e-fin. Ayo buruan daftar :)
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
3. e-Faktur
Faktur Pajak yang dibuat melalui
aplikasi atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau disediakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak
Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014
4. *) Apabila e-Faktur dicetak di atas
kertas yang disediakan secara khusus
oleh PKP, misalnya kertas yang telah
dicetak logo perusahaan, alamat,
atau informasi lainnya, maka e-
Faktur yang dicetak di atas kertas
tersebut tetap berfungsi sebagai
Faktur Pajak.
5. No Keterangan Faktur Pajak Kertas e-Faktur
1 Format/lay out Bebas tidak ditentukan dan
dapat mengikuti contoh di
lampiran PER-24/PJ/2012
Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang
ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
2 Tanda Tangan Tanda tangan basah diatas
FP kertas
Tanda tangan elektronik berbentuk QR
code
3 Bentuk & lembar Diwajibkan berbentuk kertas
dan jumlah lembar diatur
Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam
bentuk kertas
4 PKP yang membuat Seluruh PKP PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5 Jenis Transaksi seluruh Penyerahan BKP/JKP saja
6 Prosedur Lapor /upload
& persetujuan DJP
- e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara
upload dan mendapat persetujuan DJP
7 Mata Uang Rupiah dan Dollar Rupiah (Selain Rupiah, dikonversi ke
Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri
Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8 Pelaporan SPT PPN Menggunakan aplikasi
tersendiri
Menggunakan aplikasi yang sama dengan
aplikasi pembuatan e-Faktur
7. Kepatuhan PKP menurun
Penerimaan PPN kurang
optimal
Non PKP Menerbitkan FP
FP Tidak/Terlambat Terbit
Faktur Pajak Fiktif
Faktur Pajak Ganda
1. Penyalahgunaan
PKP/Faktur Pajak
Biaya kepatuhan dan beban
pengawasan
PKP aktif 500 ribu
Faktur Pajak per tahun 200 juta
SPT per tahun 2 juta
Pelaporan sebagian manual
2. Beban
Administrasi
Faktur Pajak
Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak
Beban Administrasi Faktur Pajak
2012
• SegmentasiPKP
2011
2014
2013
• Evaluasi eSPT
• Peraturan eSPT
• Kebijakan Pengukuhan
PKP
• Peningkatan
Penggunaan eSPT
• Registrasi Ulang PKP
• Tim Kajian Komprehensif
• Memperluas basis eSPT
• Validasi Faktur Pajak
• eTaxInvoice: Pilot Project
e-Faktur Pajak
8. Pasal 13 (8 ) UU PPN
(Tata Cara Pembuatan FP diatur
dengan atau berdasarkan PMK)
UU PPN
Pasal 19 PMK
151/PMK.03/2013
(Tata Cara Pembuatan FP
elektronik lebih lanjut diatur
dengan Perdirjen)
PMK
PER-17/PJ/2014 (Perubahan Kedua
PER-24/PJ/2012)
Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:
- Petugas Khusus di KPP
- website DJP/eNOFA online
Wadah layanan perpajakan elektronik
(Akun PKP & Sertifikat elektronik)
PER-16/PJ/2014
Membuat FP elektronik dengan
Aplikasi/Sistem DJP
Saat Pembuatan FP elektronik
Pelaporan FP & approval DJP
PERDIRJEN
KEP-136/PJ/2014
Tahapan implementasi e-Faktur:
1 Juli 2014 PKP tertentu
1 Juli 2015PKP Jawa-Bali
1 Juli 2016seluruh PKP
KEPDIRJEN
10. Approval DJP
Validasi FP dapat diketahui oleh
pihak pembeli
Tandatangan elektronik
Tidak perlu printout
Satu kesatuan dengan
pelaporan SPT
Kenyamanan Pengusaha
Manfaat
Proteksi dari
penyalahgunaan pihak yang
tidak bertanggungjawab
Bagi PKP
Mempercepat pemeriksaan
Mempercepat pelaporan
Mempercepat pemberian nomor
seri FP
Validasi PK-PM
Data lengkap FP Mempermudah pengawasan
Mempermudah pelayanan
Bagi DJP
12. Mulai 1 Juli 2014, bagi PKP tertentu (45 PKP)
sebagaimana ditetapkan dalam KEP-
136/PJ/2014;
Mulai 1 Juli 2015, bagi PKP yang terdaftar di
KPP di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan
Mulai 1 Juli 2016, bagi seluruh PKP
13. Roadmap Implementasi e-Faktur
E-NoFa Intranet KPP
Client Application
Web Application
ERP/ASP
2014 2015 2016
E-NoFa via Web/Online
2013
Development
Sosialisasi
PKP di LTO, Khusus, Madya 100 PKP
LTO, Khusus, Madya WAJIB
Pratama JAWA-BALI
NASIONAL
Pilot Project dan TOT
Development
Development
Nomor
seri FP
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Metode
Pemilihan
PKP wajib
e-Faktur
Channel
e-Faktur
Ditunjuk
dengan
Peraturan
Dirjen
Pajak
oktJulimar Juli Juli JuliJan Jan JanJanJan
15. Pembuatan e-Faktur
Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
pajak 2014
Aplikasi/sistem yang ditentukan dan
disediakan oleh DJP berikut manual
usernya.
Faktur Pajak elektronik dibuat untuk
Penyerahan BKP dan atau
Penyerahan JKP
Faktur Pajak elektronik dibuat pada
saat penyerahan BKP/JKP atau
pembayaran/penerimaan termin/saat lain
Keterangan pada Faktur Pajak elektronik
paling sedikit sesuai dengan Pasal 13(5) UU
PPN. Tanda tangan=elektronik
SIAPA
SAAT
JENIS
TRANSAKSI
DIGITAL
SIGNATURE
APLIKASI/
SISTEM DJP
LAPOR &
APPROVAL
Faktur Pajak elektronik wajib
dilaporkan oleh PKP ke DJP untuk
memperoleh persetujuan dari DJP.
16. dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a
dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau Penyerahan JKP (Pasal
4 ayat (1) huruf c UU PPN).
Kecuali atas penyerahan BKP dan/atau JKP:
a. yang dilakukan oleh pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1
Tahun 2012);
b. yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang
pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN);
c. yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
(Pasal 13 ayat (6) UU PPN).
Outline
17. Sistem Faktur Pajak Elektronik
Sistem Faktur Pajak Elektronik terdiri dari:
1) Sistem untuk pemberian Nomor Seri Faktur Pajak secara
elektronik (e-Nofa), terdiri dari:
a. melalui layanan di KPP;
b. melalui website secara online;
2) Sistem untuk penerbitan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)
E-NOFA
Intranet/KPP Internet (Online)
E-FAKTUR
Client
Application
Web
Application
Host to
host/ERP
18. Konsep Dasar e-Faktur Pajak
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Perekaman
Data FP
Permintaan
Approval Code
Pencetakan FP
Generate Approval
Code
Perekaman
Nomor Seri FP
Permintaan
Nomor Seri FP
Generate Nomor
Seri FP
Pelaporan SPT
(e-SPT)
Generate NTTE
E-NOFA
E-FAKTUR PAJAK
Monitoring Faktur Pajak
19. Segmentasi Pengguna e-Faktur
• 1-100 FP
Web
Appication
• 101-10.000 FP
Client
Application
• >10.000 FP
Host to
host/ERP
NO ∑FP 1 BULAN ∑PKP ∑FP 1 TAHUN
1 1 - 100 73.311 15.493.407
2 101 – 10.000 14.746 121.318.422
3 > 10.000 280 142.151.340
JUMLAH 88.336 278.963.169
Segmentasi Pengguna e-Faktur:
1) Web Application:
a. 82,9% jml total PKP
b. 6% jml total Faktur
Pajak
2) Client Application:
a. 16,8% jml total PKP
b. 43% jml total Faktur
Pajak
3) Host to host/ERP:
a. 0,3% jml total PKP
b. 51% jml total Faktur
Pajak
Data tahun 2012
20. E-FAKTUR Client Application
PKP PENJUAL
E-FAKTUR/E-NOFA DJP
E-FAKTUR CLIENT
INTERNET
PKP PEMBELI
INTERNET
INTERNET
Permohonan
Nomor Seri
Faktur
5
Konfirmasi
Faktur Pajak
INTERNET
Generate
Approval Code
Generate NTTE
Pelaporan SPT
Penerbitan
Faktur Pajak6
3 8
1
Faktur
Pajak
Nomor
Seri
Faktur
Upload FP
Send e-SPT
Generate
Nomor Seri
Faktur
2
7
4
Send Approval Code
Faktur
Pajak
Elektronik
Download NTTE
Cetak FP
Send melalui email
NTTE
21. Page 21 Direktorat Jenderal Pajak
Aktivasi dan Registrasi
PKP yang dapat melakukan Aktivasi Efaktur Adalah:
1. Telah ditunjuk untuk dapat menggunakan Faktur Pajak Elektronik
2. Telah memiliki Sertifikat Elektronik
22. Page 22 Direktorat Jenderal Pajak
Management User
ADMIN UTAMA
• Hanya ada Satu
• Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
• Dapat melakukan Upload Data dari semua User
ADMIN
• Melihat data yang direkam oleh User dibawahnya
• Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
• Upload Data dari User dibawahnya
User Perekam
• Hanya dapat melihat data yang direkamnya Sendiri
• Bukan Sebagai Penandatangan Faktur
• Tidak Dapat Melakukan Upload Data
23. Page 23 Direktorat Jenderal Pajak
Network Database
• Non Certificate Digital
• Tidak Bisa Buat SPT
• Tidak Bisa Start Manajemen
Upload
Server
Client
Start Database sebagai Server harus dijalankan diaplikasi Server (Setiap kali
aplikasi Server LoOut)
Pastikan Firewall dan Antivirus tidak mem-block Network Ke Server
Jika Aplikasi Client “hang” kemudian aplikasi server tertutup artinya penggunaan
memory di aplikasi server kurang besar.
Lakukan seting penggunaan Memory di file “Mem_Config”. Default memory adalah
¼ dari free memory
Jika terdapat error “Error No Transaction Currently aktif” itu karena jaringan terputus
25. e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak
diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli,
e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai
dengan kebutuhan.
e-Faktur ditandatangani secara elektronik
sehingga tidak disyaratkan lagi untuk
ditandatangani secara basah oleh
pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP.
e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.
28. tidak memuat
keterangan yang
lengkap, jelas, dan
benar
melalui aplikasi atau sistem elektronik
yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat
Jenderal Pajak.
sehingga
Pasal 6 PER-16/PJ/2014
Faktur pajak yang:
• salah dalam
pengisian, atau
• salah dalam
penulisan
Outline
30. • didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa
telah terjadi pembatalan transaksi
berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain
• PKP Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harus
memiliki bukti dari PKP Pembeli yang menyatakan bahwa
transaksi dibatalkan
• melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan
dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
Transaksi batal
31. Jika belum
melaporkan
dalam SPT
tetap melaporkan e-Faktur Pajak tersebut
dalam SPT Masa PPN dengan
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom
DPP, PPN atau PPN dan PPn BM
Jika sudah
melaporkan
dalam SPT
melakukan pembetulan SPT Masa PPN
Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara
tetap melaporkan e-Faktur yang dibatalkan
tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol)
pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn
BM.
32. Jika e-Faktur yang
dibatalkan tersebut dalam SPT PPN
sebagai Faktur Pajak Masukan
melakukan SPT Masa PPN
Masa Pajak yang bersangkutan
dengan cara
yang dibatalkan tersebut
dengan mencantumkan
pada kolom DPP, PPN atau PPN dan
PPn BM.Outline
34. cetak ulang melalui aplikasi
atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau
disediakan Direktorat
Jenderal Pajak
35. Pasal 8 ayat (2) dan (3) PER-16/PJ/2014
- mengajukan permintaan data
e-Faktur ke DJP (KPP tempat
PKP dikukuhkan) dengan
menyampaikan surat
permintaan data e-Faktur
- terbatas pada data e-Faktur
yang telah diunggah (upload)
ke DJP dan telah memperoleh
persetujuan dari DJP
Outline
37. PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak
berbentuk kertas (hardcopy).
Keadaan Tertentu: keadaan yang disebabkan
oleh peperangan, kerusuhan, revolusi,
bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan
sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 9
PER-16/PJ/2014
Yang
menyebabkan
PKP tidak dapat
membuat
e-Faktur
Apabila keadaan tertentu ditetapkan telah
berakhir, data Faktur Pajak hardcopy yang
dibuat dalam keadaan tertentu diunggah ke
DJP oleh PKP melalui aplikasi atau sistem
elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan
oleh DJP untuk mendapatkan persetujuan.
Outline
Editor's Notes
Apabila e-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh Pengusaha Kena Pajak, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak. (PENG-01/PJ.02/2014)