Dokumen tersebut merupakan peraturan Menteri Keuangan tentang penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga kepada Direktur Jenderal Pajak.

1. Direktorat Jenderal
Pajak
KP2KP Sumenep
Penghapusan Sanksi Administrasi BUNGA yang Terbit
Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 UU KUP
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 29/PMK.03/2015
Berlaku sejak tanggal 13 Februari 2015

2. Direktorat Jenderal
Pajak
KP2KP Sumenep
PASAL 2
Utang Pajak yang
timbul Sebelum
1 Januari 2015
Dilunasi Sebelum
1 Januari 2016
Diberikan
Penghapusan
Sanksi Administrasi
Sanksi Administrasi Berupa
Bunga sebesar 2% (dua
persen) perbulan sesuai
Pasal 19 ayat 1 UU KUP

3. Direktorat Jenderal
Pajak
KP2KP Sumenep
PASAL 3
Untuk dapat
memperoleh
Penghapusan
Sanksi
administrasi
Wajib Pajak
Mengajukan
Permohonan
kepada
Direktur
Jenderal Pajak
Psl 3
ayat 3
1 Surat Permohonan untuk 1 Surat Tagihan Pajak, Kecuali
dalam hal SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK
Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK diterbitkan lebih dari 1
Surat Tagihan Pajak
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
Melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak
Disampaikan ke KPP terdaftar
Ditandatangani oleh WP atau Kuasa dengan melampirkan
Surat Kuasa Khusus sesuai Pasal 32 ayat (3) UU KUP
Psl3
ayat2
Dengan Ketentuan:
1. Utang Pajak telah dilunasi
2. Terdapat sisa Sanksi
Administrasi berupa Bunga
yang belum dibayar

4. Direktorat Jenderal
Pajak
KP2KP Sumenep
PASAL 3
Permohonan
penghapusan
dapat diajukan
paling banyak 2
(dua) kali
Permohonan
kedua paling lama
3 (tiga) bulan
sejak tanggal SK
Dirjen Pajak atas
permohonan
pertama DIKIRIM
Tetap diajukan
terhadap Surat
Tagihan Pajak
yang telah
diterbitkan SK
Dirjen Pajak
Ketentuan untuk
permohonan
pertama berlaku
untuk untuk
permohonan
kedua
Psl 3 ayat 4 Psl 3 ayat 5 Psl 3 ayat 6

5. Direktorat Jenderal
Pajak
KP2KP Sumenep
PASAL 4
Permohonan
Penghapusan
Tidak memenuhi
ketentuan
- Pasal 3 ayat 3
- Pasal 3 ayat 2, 4,
5 dan/atau 6
Permohonan
DIKEMBALIKAN
ke Wajib Pajak

6. Direktorat Jenderal
Pajak
KP2KP Sumenep
PASAL 4
Tidak Memenuhi Psl 3
ayat 2 dan 6, atau
Psl 3 ayat 3
Untuk Permohonan Pertama,
WP dianggap belum
mengajukan permohonan,
sehingga masih dapat
mengajukan permohonan
paling banyak 2x
Untuk permohonan kedua, WP
masih dapat mengajukan
permohonan dalam rangka waktu
3 bulan (psl 3 ayat 5)
Tidak memenuhi Pasal
3 ayat 4
Wajib Pajak tidak
dapat mengajukan
Permohonan
Kembali

7. Direktorat Jenderal
Pajak
KP2KP Sumenep
PASAL 5
Tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak
ditangguhkan sampai dengan tanggal diterbitkannya
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi atau tanggal surat Pengembalian
Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

8. Direktorat Jenderal
Pajak
KP2KP Sumenep
PASAL 6
Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan
WP Sudah
mengajukan
Permohonan 2x
atau
Jangka waktu 3
bulan terlampaui
untuk
permohonan
kedua
- Utang Pajak telah dilunasi; dan
- Masih ada Sanksi Administrasi Bunga yang belum dibayar

9. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI

10. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 19 ayat 1
Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar
bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar,
atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa,
yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau
tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

11. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 19 ayat 1
Pasal 19 ayat 1 ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga
berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar
pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar.
Pajak yang masih harus dibayar = Rp 10.000.000,00
Dibayar sampai dengan jatuh tempo
pelunasan
= Rp 6.000.000.00 (-)
Kurang dibayar = Rp 4.000.000,00
Bunga 1 (satu) bulan
(1 x 2% x Rp 4.000.000,00) = Rp 80.000,00
Contoh 1:
Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebesar Rp 10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan
tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008
Rp 6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan
sebagai berikut :

12. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 19 ayat 1
Pajak yang masih harus dibayar = Rp 10.000.000,00
Dibayar sampai dengan jatuh tempo
pelunasan
= Rp 10.000.000,00 (-)
Kurang dibayar = Rp 0,00
Bunga 1 (satu) bulan
(1 x 2% x Rp 10.000.000,00) = Rp 200.000,00
Contoh 2:
Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana contoh 1, Wajib Pajak
membayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008
diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:

13. www.kp2kpsumenep.wordpress.com
Facebook : Pajak Sumenep
Twitter : kp2kp_sumenep