SKP, STP, SKPKBT "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. 1
Surat Ketetapan Pajak (Psl 13)
Karena INA sudah memakai
Self Assesment System, maka
pembayaran pajak tidak
tergantung pada adanya Surat
Ketetapan Pajak.

2. 2
Saat keluarnya SKP (ayat 1)
Dalam waktu 5 tahun, DJP dapat menerbitkan
SKPKB untuk kasus sbb :
a) Berdasar hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar
b) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu
yg ditentukan dan stl ditegur secara tertulis,
tidak disampaikan pada waktunya sbgmn
ditentukan dalam Surat Teguran

3. 3
Lanjutan …
c) Berdasar hasil pemeriksaan PPN &
PPnBM, ternyata tidak seharusnya
dikompensasikan selisih lebih pajak atau
tidak seharusnya dikenakan tarif 0%
d) Kewajiban pembukuan & pemeriksaan
(Psl 28 & 29) tidak dipenuhi, shg tidak
dapat diketahui besarnya pajak yang
terhutang.
e) WP diterbitkan NPWP dan/atau
dikukuhkan sbg PKP secara jabatan

4. 4
Penjelasan ayat 1
a) SKP terbit terhadap WP tertentu yg nyata2
atau berdasar hasil pemeriksaan tidak
memenuhi kewajiban formal dan/atau
kewajiban material.
Tempat Tinggal
Tempat Kedudukan
Tempat Kegiatan
Usaha WP
Pemeriksaan

5. 5
SKPKB juga dapat diterbitkan dalam hal
DJP memiliki data lain di luar data yang
disampaikan oleh WP sendiri

SKPKB jabatan
Sanksi Kenaikan
Maksud Teguran : memberi kesempatan WP yg
beritikad baik, untuk menyampaikan alasan atau
sebab2 tidak dapatnya SPT disampaikan, misal
sesuatu hal diluar kemampuan (Force Mayeur)
SPT tdk disampaikan
Ditegur Tertulis (Surat Teguran)
SPT masih tdk disampaikan

6. 6
c) PPB & PPnBM Sanksi kenaikan 100%
d) Bagi WP yang tidak buat pembukuan (Psl
28) atau saat diperiksa tidak memenuhi
permintaan (Psl 29) SKPKB dengan
penghitungan secara jabatan, artinya
penghitungan pajak didasarkan pada data
yang tidak hanya diperoleh dari WP saja.
Misal :
1. Pemb tak lengkap R/L atau peredaran tak jelas
2. Dokumen pemb tak lengkap angka tdk dpt diuji
3. Dugaan WP sembunyikan dokumen

7. 7
Sanksi (ayat 2)
 Kasus ayat (1) huruf a, kekurangan pajak
terutang ditambah bunga 2% sebulan, untuk
selama2nya 24 bulan, dihitung :
 sejak saat terutangnya pajak
 berakhirnya MP, BTP atau TP
sampai dengan diterbitkannya SKPKB

8. 8
Contoh :
SPT 2006 PKP Rp100juta disampaikan tepat
waktu. April 2009 terbit SKPKB.
Hitung:
PKP Rp100.000.000
Pajak terutang (30%) Rp30.000.000
Kredit Pajak Rp10.000.000
Pajak yg kurang dibayar Rp20.000.000
Bunga 2th=2%x24xRp20jt Rp9.600.000
Pajak ymh dibayar Rp29.600.000

9. 9
Sanksi (ayat 3)
 Untuk kasus ayat (1) huruf b, c, dan d
dikenakan sanksi kenaikan, yaitu jumlah
proporsional yang harus ditambahkan pada
jumlah pajak yang harus ditagih.
PPh WP 50%
PPh dipotong OP/badan lain 100%
PPN & PPnBM 100%

10. 10
Ayat (4) dan (5)
 Bila dalam 5 tahun DJP tidak menerbitkan
SKP, berarti jumlah pembayaran pajak dalam
SPT Masa atau Tahunan menjadi tetap atau
pasti karena hukum dan tidak akan diubah.
 Bila WP setelah 5 tahun dipidana karena
melakukan tindak pidana perpajakan
berdasar putusan pengadilan, SKPKB tetap
bisa diterbitkan ditambah sanksi bunga 48%.

11. 11
Psl 13a
 WP yang karena alpa:
 Tidak sampaikan SPT;
 Sampaikan SPT isinya tidak benar/tidak lengkap
 Lampirkan keterangan isinya tidak benar
Shg timbulkan rugi bagi negara, TIDAK KENA
SANKSI PIDANA bila itu pertama kali dilakukan.
WP wajib lunasi kekurangan bayar pajak beserta
sanksi adm berupa kenaikan 200% dr jml pjk
kurang bayar yg ditetapkan lewat SKPKB

12. 12
Pasal 14
STP diterbitkan dalam hal :
a) PPh dlm tahun berjalan tidak/kurang dibayar;
b) Dari penelitian kurang bayar karena salah tulis
dan/atau salah hitung;
c) Dikenai sanksi denda dan/atau bunga;
d) Pengusaha sudah PKP tidak buat faktur atau buat tapi
tidak tepat waktu;
e) Pengusaha sudah PKP tidak mengisi FP secara
lengkap;
f) PKP lapor FP tak sesuai masa penerbitan FP;
g) PKP gagal produksi & telah diberi pengembalian PM.

13. 13
Sanksi :
 Kasus a & b bunga 2%/bulan maks 24 bulan,
dihitung sejak saat terutang pajak atau BTP atau TP
s/d diterbitkannya STP;
 Kasus d, e & f  denda 2% dari Dasar Pengenaan
Pajak (DPP);
 Kasus gbunga 2%/bln dari jumlah pajak yang
ditagih kembali
 STP mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan SKP, sehingga dalam hal penagihannya
dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa

14. 14
Pasal 15
SKPKBT diterbitkan bila :
1. Data baru
2. Data yg semula blm terungkap
Ditemukan Ket tertulis WP atas
Oleh Fiskus kemauan sendiri
Sanksi kenaikan tidak dikenakan
100% (ay 1 & 2) kenaikan (ayat 3)
Diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun

15. 15
Lanjutan …
 Data Baru: data atau keterangan
mengenai segala sesuatu yang diperlukan
untuk menghitung besarnya jumlah pajak
yang terutang oleh WP belum
diberitahukan pada waktu penetapan
semula, baik dalam SPT dan
lampiran2nya maupun dalam pembukuan
perusahaan yang diserahkan pada waktu
pemeriksaan