Ambara Sugama, profile picture
Uploaded byAmbara Sugama
PPTX, PDF17,039 views

Akuntansi skpd rtm ib

Dokumen ini membahas akuntansi untuk SKPD di provinsi Riau, termasuk akuntansi pendapatan, belanja, dan aset. Penjelasan mencakup pengakuan serta klasifikasi pendapatan dan belanja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mencantumkan contoh jurnal akuntansi yang relevan. Struktur organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam akuntansi juga dijelaskan secara rinci.

Embed presentation

Downloaded 419 times
LOGO Balai Diklat Keuangan Pekanbaru - Kanwil DJPBN Provinsi Riau AKUNTANSI SKPD Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yes ! BAB 5
Click to edit Master text stylesLOGO Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau Pembahasan PendahuluanA Akuntansi PendapatanB Akuntansi BelanjaC Akuntansi AsetD RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yeeees ! Akuntansi KewajibanE Akuntansi Ekuitas DanaF
Click to edit Master text stylesLOGO Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau Pembahasan Ayat Jurnal PembalikH LatihanI RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yeeees ! KuisJ Ayat Jurnal PenutupG
Click to edit Master text stylesLOGO A1. Pendahuluan  SKPD : perangkat daerah pada Pemda sebagai pengguna anggaran/barang  SKPKD : perangkat daerah pada Pemda sebagai pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah  Sebagai pengguna anggaran wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) www.themegallery.com
Click to edit Master text stylesLOGO A2. STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEPALA SKPD PA/PB Kasubbag TUK PPK SKPD Kabag TU Ka UPT KPA Kabid KPA Kasubbid PPTK Kasubbid PPTK
Click to edit Master text stylesLOGO B1. Akuntansi Pendapatan  Pengakuan pendapatan dilakukan dengan basis kas, sesuai SAP  “Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali” www.themegallery.com
Click to edit Master text stylesLOGO B2. Klasifikasi Pendapatan Daerah www.themegallery.com Aturan acuan klasifikasi Permendagri 13/2006 Untuk Penyusunan APBD SAP Untuk penyusunan LRA PBD  Klasifikasi Permendagri dan SAP untuk pendapatan relatif sama  Terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang
Click to edit Master text stylesLOGO B3. Pihak yang terlibat dalam akuntansi pendapatan 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akuntansi dan penyusunan LK SKPD 2. Bendahara Penerimaan SKPD 3. Bendahara Pembantu Penerimaan SKPD 4. PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah
Click to edit Master text stylesLOGO B4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1. Diakui pada saat telah disetor ke rekening Kas Umum Daerah (LPJ Adm BPn selesai diverifikasi PPK SKPD) 2. Koreksi atas pengembalian pendapatan (tidak berulang) tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan; Koreksi atas pengembalian periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga 3. Pengembalian yang bersifat normal dan berulang atas penerimaan pendapatan semua periode dicatat sebagai pengurang pendapatan 4. Akuntansi pendapatan dilaksanakan dengan azas bruto
Click to edit Master text stylesLOGO B5. Dokumen Sumber yang Digunakan Transaksi Dokumen sumber Penerimaan PAD LPJ Administratif Bendahara penerimaan, dilampiri : - Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi - Surat tanda bukti pembayaran - Bukti penerimaan lainnya : bukti setor - Surat Tanda Setoran (STS)
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Penerimaan 15jt - Pendapatan Retribusi - 15jt Ilustrasi Misalkan pada bulan Januari 2008 SKPD X menerima retribusi sebesar Rp15 juta. Asumsi 1 : Pendapatan diterima bendahara penerimaan SKPD dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Tgl Akun Debet Kredit Rek Koran (RK)-PPKD 15jt - Kas di Bendahara Penerimaan - 15jt B6.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Penerimaan 15jt - Pendapatan Retribusi - 15jt Ilustrasi Misalkan pada bulan Januari 2008 SKPD X menerima retribusi sebesar Rp15 juta. Asumsi 2 : Pendapatan disetor pihak ketiga ke rek bendahara penerimaan SKPD dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Tgl Akun Debet Kredit Rek Koran (RK)-PPKD 15jt - Kas di Bendahara Penerimaan - 15jt B7.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
Click to edit Master text stylesLOGO Ilustrasi Misalkan pada bulan Januari 2008 SKPD X menerima retribusi sebesar Rp15 juta. Asumsi 3 : Pendapatan disetor pihak ketiga langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Tgl Akun Debet Kredit Rek Koran (RK)-PPKD 15jt - Pendapatan retribusi - 15jt B8.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
Click to edit Master text stylesLOGO Jurnal yang dibuat PPKD untuk ketiga asumsi adalah sama yaitu Tgl Akun Debet Kredit Kas di Kas Daerah 15jt - RK – SKPD X - 15jt B9.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Penerimaan 12jt - Pendapatan Retribusi - 12jt Ilustrasi 2 Pendapatan yang Ditangguhkan Misalkan sampai dengan akhir tahun anggaran penerimaan belum sempat disetorkan ke Kas Daerah. Tidak dilaporkan di LRA, tetapi di Neraca. Misalkan terdapat pendapatan per 31 Desember 2008 sebesar Rp12 juta yang belum disetor sd akhir TA Tgl Akun Debet Kredit Pendapatan Retribusi 12jt - Pendapatan yang ditangguhkan - 12jt B10.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS Koreksi
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Pendapatan yang ditangguhkan 12jt - Pendapatan Retribusi - 12jt Ilustrasi 2 Pendapatan yang Ditangguhkan Misalkan Pendapatan yang ditangguhkan tsb disetor tgl 3 januari 2010 Tgl Akun Debet Kredit R/K PPKD 12jt - Kas di Bendahara Penerimaan - 12jt B11.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Pendapatan retribusi 180rb - Kas di Bendahara Penerimaan - 180rb Ilustrasi 3 Koreksi Penerimaan Pendapatan Misalkan SKPD X menerima pendapatan sebesar Rp1.530.000, sedangkan menurut Surat Ketetapan pajak dan Retribusi Daerah hanya sebesar Rp1.350.000. Berarti terdapat kelebihan Rp180.000 Asumsi 1 : Pengembalian dilakukan tahun 2008 sebelum disetor ke Kas Daerah, Jurnal di SKPD : B12.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Pendapatan retribusi 180rb - RK PPKD - 180rb Ilustrasi 3 Koreksi Penerimaan Pendapatan Asumsi 2: Pengembalian dilakukan tahun 2008 setelah disetor ke Kas Daerah, Jurnal di SKPD : B13.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS Asumsi 3: Pengembalian dilakukan tahun 2009 setelah disetor ke Kas Daerah, Jurnal di SKPD : tidak ada
Click to edit Master text stylesLOGO C1. Akuntansi Belanja  Pengakuan pendapatan dilakukan dengan basis kas, sesuai SAP  “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”
Click to edit Master text stylesLOGO C2. Klasifikasi Belanja Daerah Aturan acuan klasifikasi Permendagri 13/2006 Untuk Penyusunan APBD SAP Untuk penyusunan LRA PBD  Klasifikasi Permendagri dan SAP berbeda dalam pengelompokan, namun sama dalam klasifikasi berdasarkan ekonomi (jenis belanja)
Click to edit Master text stylesLOGO C3. Klasifikasi Belanja Daerah www.themegallery.com No. SAP (PP No. 71 tahun 2010) APBD (Permendagri No. 13 tahun 2006) 1 Belanja Operasi Belanja Tidak Langsung - Belanja pegawai - Belanja pegawai - Belanja barang - Belanja bunga - Bunga - Belanja subsidi - Subsidi - Belanja hibah - Hibah - Belanja bantuan sosial - Bantuan sosial - Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PemerintahDesa - Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja tidak terduga 2 Belanja modal Belanja langsung -Belanja pegawai -Belanja barang dan jasa - Belanja Modal 3 Belanja Tak Terduga
Click to edit Master text stylesLOGO C4. Pihak yang terlibat dalam akuntansi pendapatan 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akuntansi dan penyusunan LK SKPD 2. Bendahara Pengeluaran SKPD 3. Bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD 4. PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah
Click to edit Master text stylesLOGO C5. Kebijakan Akuntansi Belanja Pemerintah Daerah 1. Diakui pada saat kas telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus dana UP diakui saat SPJ selesai diverifikasi PPK SKPD dan disahkan PA 2. Koreksi atas penerimaan kembali belanja tahun berjalan dicatat sebagai pengurang belanja; Apabila Koreksi atas penerimaan kembali periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain. 3. Untuk Transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara korolari, yaitu dicatat dengan 2 jurnal. 1 untuk realisasi, 1 untuk aset 4. Transaksi transitoris kas dari pihak ketiga diakui sebgai utang
Click to edit Master text stylesLOGO C6. Dokumen Sumber Pencatatan Belanja No. Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber 1 Belanja dengan mekanisme LS - SP2D LS - Kwitansi - Daftar gaji dan tunjangan - bukti pengeluaran lainnya - SPM - SPD - berita acara serah terima barang / jasa 2 Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU - SP2D UP/GU/TU - SPJ dan LPJ Bendahara Pengeluaran - Buku Kas Umum - Bukti transaksi: kwitansi, daftar honor, sppd - SPM - SPD - bukti transaksi lainnya 3 Penerimaan PFK - SP2D - Kwitansi - Daftar honor - Faktur pajak - Bukti potongan - 4 Penyetoran PFK - Surat Tanda Setoran (STS) - Bukti transfer -
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 150jt - RK-PPKD - 150jt Ilustrasi 1. Dinas Kesehatan menerima transfer untuk membentuk UP sebesar Rp150 jt ; Terbitnya SP2D UP/TU ,Jurnal di SKPD Tgl Akun Debet Kredit R/K SKPD Dinas Kesehatan 150jt - Kas di Kas Daerah - 150jt C7.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP Jurnal di SKPKD-BUD
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Belanja ATK 11jt - Kas di Bendahara Pengeluaran - 11jt Ilustrasi 2. Dinas Kesehatan membayar dengan UP belanja ATK sebesar Rp11 jt dan SPJ belanja telah disahkan PPKD,Jurnal di SKPD Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 1.150rb - Utang PPN dan PPh - 1.150rb C8.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP Dipungut PPN dan PPh masing-masing sebesar Rp1 jt dan Rp150rb
Click to edit Master text stylesLOGO Ilustrasi 2. PPN dan PPh disetor ke kas negara Tgl Akun Debet Kredit Utang PPN dan PPh 1.150rb - Kas di Bendahara Pengeluaran - 1.150rb C9.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Belanja Pengeluaran 90jt - RK PPKD - 90jt Ilustrasi 3. SKPD menerima penggantian UP (terbitnya SP2D GU isi) Sebesar Rp90jt C10.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit RK PPKD 5,5jt - Kas di Bendahara Pengeluaran - 5,5jt Ilustrasi 3. SKD menyetor sisa UP sebesar Rp.5.500.000; Jurnal SKPD Tgl Akun Debet Kredit Kas di Kas Daerah 5,5jt - RK SKPD Dinas Kesehatan - 5,5jt C11.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP Jurnal yang dibuat oleh SKPKD-BUD
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Belanja Modal Komputer 33jt - RK PPKD - 33jt Ilustrasi 4. Dinas kesehatan menerima SP2D LS untuk modal komputer sebesar Rp33 jt . PPN dan PPh untuk transaksi tsb adalah masing masing Rp3jt dan Rp450rb. Jurnal yang dibuat SKPD Tgl Akun Debet Kredit Komputer 33jt - Diinvestasikan pada aset tetap - 33jt C12.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA LS Jurnal korolari untuk melaporkan aset di neraca SKPD
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit RK- Dinas Kesehatan 33jt - Kas di Kas Daerah - 33jt Ilustrasi 4. Dinas kesehatan menerima SP2D LS untuk modal komputer sebesar Rp33 jt . PPN dan PPh untuk transaksi tsb adalah masing masing Rp3jt dan Rp450rb. Jurnal yang dibuat SKPKD-BUD Tgl Akun Debet Kredit Kas di Kas Daerah 3,45jt - Utang PPN - 3jt Utang PPh - 450rb C13.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA LS Jurnal korolari untuk melaporkan aset di neraca SKPD Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit RK PPKD 405rb - Belanja gaji - 405rb Ilustrasi 5. Koreksi Kelebihan Belanja LS pada periode yang sama SKPD membayar gaji pegawai A bulan Oktober 2008 lebih besar Rp405 ribu. Telah dikembalikan bulan November 2008 ke Kas Daerah. Jurnal di SKPD Tgl Akun Debet Kredit RK PPKD 405rb - Pendapatan lain-lain - 405rb C14.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA LS Pengembalian dilakukan tahun 2009; Jurnal di SKPD Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 405rb - Belanja honor - 405rb Ilustrasi 6. Koreksi Kelebihan Belanja UP pada periode yang sama SKPD membayar honor pegawai A bulan Oktober 2008 lebih besar Rp405 ribu. Telah dikembalikan bulan November 2008 ke bendahara pengeluaran. Jurnal di SKPD Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 405jt - Pendapatan lain-lain - 405jt C15.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA UP Pengembalian dilaksanakan tahun 2009, Jurnal di SKPD Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit RK PPKD 405rb - Kas di Bendahara Pengeluaran - 405rb C16.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA UP Pengembalian dilaksanakan tahun 2009, disetor ke Kas Daerah Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D1. Akuntansi Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang: -dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah -manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh -dapat diukur dengan satuan uang -termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum -sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”
Click to edit Master text stylesLOGO D2. Klasifikasi Aset Aset Lancar Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang : TPA/TP.TGR *) Persediaan Nonlancar Investasi jangka panjang Aset tetap : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, KDP Dana cadangan Aset lainnya : aset tak berwujud, TPA/TP/TGR**), Kerjasama dengan pihak ketiga *) realisasi sd 12 bulan sejak tanggal neraca akhir tahun **) realisasi lebih dari 12 sejak taggal neraca akhir tahun Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D3. Pengakuan Aset 1. Diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 2. Mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal 3. Diakui pada saat diterima/ kepemilikannya dan/atau pengurusannya berpindah Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D4. Pengukuran Aset 1. Nilai nominal :Kas, piutang 2. Nilai/biaya perolehan termasuk seluruh biaya yang relevan : investasi jk pendek, inves jk panjang, persediaan, aset tetap, persediaan 3. Aset berupa mata uang asing,dilaporkan dalam bentuk rupiah Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D5. Jurnal Standar Aset (non kas) 1. Jurnal standar saldo awal neraca 2. Jurnal transaksi piutang 3. Jurnal transaksi persediaan 4. Jurnal transaksi aset tetap 5. Jurnal transaksi aset lainnya Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D6. Jurnal Standar Saldo Awal Neraca Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memposting saldo awal akun neraca (dari neraca per akhir tahun lalu) ke buku besar (tahun berjalan) Tgl Akun Debit Kredit Piutang 111 Persediaan 222 Aset Tetap 333 Aset Lainnya 444 Cad piutang 111 Cad Persediaan 222 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 333 Diinvestasikan dlm Aset lainnya 444
Click to edit Master text stylesLOGO D7. Jurnal Transaksi Piutang • Piutang merupakan hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang blm diterima pembayarannya • Diakui pada akhir tahun, dengan membuat jurnal penyesuaian, contoh Tgl Akun Debit Kredit Piutang 111 Cad piutang 111
Click to edit Master text stylesLOGO D8. Jurnal Transaksi Persediaan • Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat • Pembelian persediaan tidak dilakukan penjurnalan terkait aset di neraca, hanya jurnal terkait belanja. • Penjurnalan nilai sisa persediaan di neraca dilakukan pada akhir periode pelaporan • Dihitung sesuai volume sisa dan harga pembelian terakhir Tgl Akun Debit Kredit Persediaan 111 Cadangan persediaan 111
Click to edit Master text stylesLOGO D9. Jurnal Transaksi Persediaan • Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat • Pembelian persediaan tidak dilakukan penjurnalan terkait aset di neraca, hanya jurnal terkait belanja. • Penjurnalan nilai sisa persediaan di neraca dilakukan pada akhir periode pelaporan • Dihitung sesuai volume sisa dan harga pembelian terakhir Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D10. Jurnal Transaksi Persediaan Tgl Akun Debit Kredit Persediaan 600rb Cad persediaan 600rb Ilustrasi 1 Saldo awal persediaan Rp500rb (31/12/2013), Nilai persediaan di akhir tahun (31/12/2013) sebesar Rp600rb. Asumsi tidak dilakukan jurnal balik pada (1/1/2013). Jurnalnya adalah sbb : Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D11. Jurnal Transaksi Persediaan Tgl Akun Debit Kredit Cad Persediaan 50rb Persediaan 50rb Ilustrasi 2 Saldo awal persediaan Rp500rb (31/12/2013), Nilai persediaan di akhir tahun (31/12/2013) sebesar Rp450rb. Asumsi tidak dilakukan jurnal balik pada (1/1/2013). Jurnalnya adalah sbb : Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D12. Jurnal Transaksi Persediaan Tgl Akun Debit Kredit Persediaan 450rb Cadangan Persediaan 450rb Ilustrasi 2 Saldo awal persediaan Nihil (31/12/2013), Nilai persediaan di akhir tahun (31/12/2013) sebesar Rp450rb. Jurnalnya adalah sbb : Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D13. Jurnal Transaksi Persediaan Tgl Akun Debit Kredit Cad Persediaan 500rb Persediaan 500rb Ilustrasi 2 Saldo awal persediaan Rp500rb (31/12/2013), Nilai persediaan di akhir tahun (31/12/2013) nihil. Asumsi tidak dilakukan jurnal balik pada (1/1/2013). Jurnalnya adalah sbb : Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D. Jurnal Transaksi Aset Tetap Tgl Akun Debit Kredit Aset Tetap..... 1000 Diinvestasikan dalam aset tetap 1000 Jurnal korolari perolehan/pengadaan aset tetap, disamping jurnal realisasi belanja modal : Pengakuan penyusutan aset tetap : Tgl Akun Debit Kredit Diinvestasikan dalam aset tetap 1000 Akumulasi Penyusutan Aset tetap 1000 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D. Jurnal Transaksi Aset Tetap Tgl Akun Debit Kredit Akumulasi penyusutan 1000 Aset Tetap.... 1000 Penghapusan Aset tetap yang keseluruhan nilainya Telah disusutkan Penghapusan Aset tetap yang baru sebagian nilainya disusutkan : Tgl Akun Debit Kredit Akumulasi penyusutan 500 Diinvestasikan dalam aset tetap 500 Aset tetap......... 1000 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO D. Jurnal Transaksi Aset Lainnya Tgl Akun Debit Kredit Tagihan TGR 1000 Diinvestasikan dalam aset lainnya 1000 Contoh aset lainnya: aset tak berwujud(hak cipta, software), piutang penjualan cicilan, piutang TP/TGR Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO E1. Akuntansi Kewajiban  Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah  Penyebab penggunaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lainnya atau lembaga internasional Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO E2. Klasifikasi Pendapatan Daerah Kewajiban Jangka pendek Jangka panjang  Kewajiban di SKPD umumnya kewajiban jangka pendek.  Contoh : sisa UP/pendapatan yang belum disetor ke rekening kasda sd akhir tahun, potongan pajak pusat (PPN/Pph)
Click to edit Master text stylesLOGO E3. Jurnal Standar Akuntansi Kewajiban Pengakuan dan pembayaran utang PPh dan PPN. Pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dengan UP wajib memotong PPh/PPN. Jurnalnya Tgl Akun Debit Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 1000 Utang PPh 50 Utang PPN 950 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO E4. Jurnal Standar Akuntansi Kewajiban Setelah disetorkan ke Kas Negara. Jurnalnya Tgl Akun Debit Kredit Utang PPh 50 Utang PPN 950 Kas di Bendahara Pengeluaran 1000 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO E5. Jurnal Standar Akuntansi Kewajiban Ilustrasi 1 : Terdapat tagihan listrik bulan Desember 2009 yang belum dapat dibayar sampai dengan akhir 2009, jurnalnya : Tgl Akun Debit Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek 1000 Utang belanja 1000 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO E6. Jurnal Standar Akuntansi Kewajiban Ilustrasi 1 : utang tagihan telepon dibayar pada januari 2010, jurnalnya : www.themegallery.com Tgl Akun Debit Kredit Utang belanja 1000 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek 1000 Tgl Akun Debit Kredit Belanja barang... 1000 Kas di Bendahara Pengeluaran 1000 Realisasi belanja, jurnalnya:
Click to edit Master text stylesLOGO F. Akuntansi ekuitas dana Ekuitas dana menunjukkan kekayaan bersih pemerintah, merupakan bagian dari neraca Terdiri dari : Ekuitas dana lancar : SILPA, Cad Piutang, Cad Persediaan, Dana u pembayaran utang jk pendek Ekuitas dana Investasi : diinvestasikan dalam investasi jk panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya Ekuitas dana Cadangan : hanya ada di neraca tingkat pemda Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO G1. Ayat Jurnal Penutup  Dibuat setelah tahap penyusunan laporan keuangan  Tujuannya untuk menihilkan saldo akun kelompok pendapatan dan belanja (akun sementara/nominal/LRA) Langkah I : Menutup akun-akun pendapatan Tgl Akun Debit Kredit 31 Des Pendapatan..... Pendapatan.... Dst.... XXX XXX XXX Surplus/defisit XXX Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO G2. Ayat Jurnal Penutup Langkah II : Menutup akun-akun belanja Tgl Akun Debit Kredit 31 Des Surplus/defisit XXX Belanja..... Belanja.... Dst.... XXX XXX XXX Catatan : Langkah I dan II dapat digabungkan Surplus/defisit setelah pembuatan jurnal penutup dimasukkan di neraca SKPD akhir tahun di kelompok ekuitas dana lancar Dibuat neraca saldo setelah tutup buku, hanya berisi akun neraca dan akan dibawa ke tahun berikutnya
Click to edit Master text stylesLOGO G3. Ayat Jurnal Pembalik  Bersifat opsional (tidak wajib)  Tujuannya untuk menghindari kesalahan penjurnalan pada transaksi tertentu  Dibuat pada awal tahun, dengan membalik ayat jurnal yang dibuat pada akhir tahun sebelumnya  Contoh transaksi persediaan Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO G. Ayat Jurnal Pembalik Pada 31 Desember 2012 terdapat saldo persediaan sebesar Rp500.000. Pada 31 Desember 2013 terdapat saldo persediaan sebesar Rp350.000 (dengan jurnal pembalik) www.themegallery.com Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Persediaan 500rb 2012 Cadangan Persediaan 500rb Tgl Akun Debit Kredit 1/1 Cadangan Persediaan 500rb 2013 Persediaan 500rb
Click to edit Master text stylesLOGO G. Ayat Jurnal Pembalik Pada 31 Desember 2012 terdapat saldo persediaan sebesar Rp500.000. Dilakukan jurnal balik pada 1-1-2013. Pada tanggal 31 Desember 2013 terdapat saldo persediaan sebesar Rp350.000 (Lanjutan) Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Persediaan 350rb 2013 Cadangan Persediaan 350rb Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO G. Ayat Jurnal Pembalik Pada 31 Desember 2012 terdapat tagihan retribusi yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp1.500.000. Piutang tersebut dapat ditagih sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 5 Januari 2013. Pada akhir tanggal 31 Desember 2013 terdapat saldo piutang sebesar Rp1.700.000. (dengan jurnal pembalik) Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Piutang Retribusi 1,5jt 2012 Cadangan Piutang 1,5jt Tgl Akun Debit Kredit 1/1 Cadangan Piutang 1,5 jt 2013 Piutang retribusi 1,5 jt Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Piutang retribusi 1,7 jt 2013 Cadangan Piutang 1,7 jt Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO G. Ayat Jurnal Pembalik Pada 31 Desember 2012 terdapat tagihan retribusi yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp1.500.000. Piutang tersebut dapat ditagih sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 5 Januari 2013. Pada akhir tanggal 31 Desember 2013 terdapat saldo piutang sebesar Rp1.700.000. (tanpa jurnal pembalik) Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Piutang Retribusi 1,5jt 2012 Cadangan Piutang 1,5jt Tgl Akun Debit Kredit 5/1 Cadangan Piutang 1,2 jt 2013 Piutang retribusi 1,2 jt Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Piutang retribusi 1,4 jt 2013 Cadangan Piutang 1,4 jt Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 1. (Prosedur) akuntansi yang membentuk sistem akuntansi SKPD adalah sbb, Kecuali: a. Akuntansi pendapatan b. Akuntansi belanja c. Akuntansi pembiayaan d. Akuntansi non kas
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 2. Berikut ini adalah dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi pendapatan di SKPD, kecuali: a. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) b. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya c. Surat Tanda Setoran (STS) d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 3. Prosedur akuntansi pendapatan di SKPD pada dasarnya dimulai ketika: a. PPK SKPD menerima dan memverifikasi LPJ administratif bendahara penerimaan b. Bendahara Penerimaan menerima setoran pendapatan dari wajib pajak/wajib retribusi c. Bendahara Penerimaan menyetor uang yang diterimanya ke RKUD d. Bank RKUD membuat nota kredit atas setoran yang diterimanya dari bendahara penerimaan
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 4. Berikut ini adalah dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi belanja di SKPD, Kecuali: a. Surat Penyediaan Dana (SPD) b. Surat Perintah Membayar c. Kuitansi pembayaran dan bukti pengeluaran kas lainnya d. Surat Tanda Setoran
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 5. Pihak yang bertanggungjawab membuat jurnal untuk transaksi belanja di SKPD adalah: a. Pengguna anggaran b. Bendahara Pengeluaran c. Petugas SAI d. PPK SKPD
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 6. Berikut ini adalah langkah awal dalam prosedur akuntansi belanja UP/GU dan/atau TU di SKPD: a. Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ- UP dan/atau LPJ-TU ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD b. PPK SKPD membuat bukti memorial atas transaksi belanja yang terjadi c. PPK SKPD menerima SP2D UP/GU dan/atau TU dari Kuasa BUD d. PPK SKPD membuat jurnal belanja
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 7. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap adalah: a. Bukti memorial b. Berita acara penerimaan barang c. Berita acara serah terima barang d. Berita acara penyelesaian pekerjaan
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 8. Dalam akuntansi aset tetap di SKPD,pihak yang bertugas membuat bukti memorial adalah: a. Penyimpan barang b. Pengurus barang SKPD c. Bendahara Pengeluaran d. PPK SKPD
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 9. Prosedur akuntansi aset tetap dimaksudkan untuk membukukan transaksi terkait aset tetap di neraca, transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut ini Kecuali: a. Pengeluaran belanja modal untuk pembelian aset tetap b. Pengeluaran belanja operasional untuk pemeliharaan aset tetap, misalnya untuk mengecat gedung c. Transaksi penghapusan aset tetap d. Transaksi penerimaan/pemberian hibah aset
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 10. Berikut ini adalah bagian dari aset lainnya, kecuali: a. Tagihan Penjualan Angsuran b. Tagihan ganti Rugi c. Bukubuku bacaan yang ada di Perpustakaan Daerah d. Software program komputer
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 11. Saldo Kas di bendahara penerimaan yang pada akhir tahun belum disetor ke RKUD seharusnya diperlakukan sebagai berikut , KECUALi: a.Dibukukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan b. Dibukukan sebagai pendapatan c. Dibukukan sebagai penambah akun kas di bendahara penerimaan d. Disajikan di neraca SKPD di sisi aktiva sebagai kas di bendahara penerimaan dan di sisi pasiva sebagai kewajiban jangka pendek, yaitu pendapatan yang ditangguhkan
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 12. Berikut ini adalah satu contoh pembukuan transaksi yang bersifat akrual dalam SKPD, kecuali: a. Pencatatan piutang retribusi b. Pencatatan bagian tagihan penjualan angsuran yang akan diterima tahun depan c. Pencatatan bagian TGR yang akan diterima tahun depan d. Pencatatan bagian kewajiban (utang) jangka panjang yang akan dibayar tahun depan
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 13. Berikut ini adalah salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi SKPD : a. Prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan b. Prosedur akuntansi pengeluaran pembiayaan c. Prosedur akuntansi pendapatan d. Prosedur akuntansi investasi
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 14. Prosedur akuntansi aset tetap dimaksudkan untuk membukukan transaksi terkait dengan aset tetap di neraca. Transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut ; a. Pembelian software komputer b. Pengecatan gedung kantor c. Pemeliharaan mobil dinas (ganti oli, tune up) d. Penggantian atap gedung kantor yang sebagian besar bocor
Click to edit Master text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 15. Prosedur akuntansi jurnal penutup dimaksudkan untuk : a. Menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi b. Menutup saldo riil menjadi nol pada akhir periode akuntansi c. Menutup saldo nominal dan riil menjadi nol pada akhir periode akuntansi d. Menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual
Click to edit Master text stylesLOGO I. Latihan Soal Pengerjaan latihan pada halaman 79-83 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
LOGO Balai Diklat Keuangan Pekanbaru - Kanwil DJPBN Provinsi Riau Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yes !

More Related Content

PDF
Akuntansi Investasi PEMDA
byMahyuni Bjm
 
PDF
Akuntansi Pendapatan PEMDA
byMahyuni Bjm
 
PDF
Akuntansi Piutang PEMDA
byMahyuni Bjm
 
PDF
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
byMahyuni Bjm
 
PDF
Akuntansi Kewajiban PEMDA
byMahyuni Bjm
 
PDF
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
byMahyuni Bjm
 
PDF
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
bySujatmiko Wibowo
 
PDF
Akuntansi Firma
byfindira
 
Akuntansi Investasi PEMDA
byMahyuni Bjm
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
byMahyuni Bjm
 
Akuntansi Piutang PEMDA
byMahyuni Bjm
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
byMahyuni Bjm
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
byMahyuni Bjm
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
byMahyuni Bjm
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
bySujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Firma
byfindira
 

What's hot

DOCX
sistem pengendalian sektor publik
byRadel Dyla
 
RTF
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
byAdi Jauhari
 
PDF
Laporan Keuangan Publik
bySujatmiko Wibowo
 
PDF
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
byMahyuni Bjm
 
PPTX
Perekayasaan pelaporan keuangan
byRatna Agnezious
 
DOC
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
byMuhammad Amri
 
PPT
Akm ch 17 obligasi
byMAYAN SATRIA WICAKSANA
 
PPTX
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
byAnnisa Galih Sarasati
 
PPTX
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
bySujatmiko Wibowo
 
PPTX
Konsep dan siklus akuntansi
byLa Salle
 
PPT
Hubungan Kantor Pusat dan Cabang Masalah khusus
byDIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
PDF
Pratikum akuntansi perusahaan manufaktur - PT Bintang Lima
byYan Chen
 
DOCX
Tugas audit kas dan setara kas
byZahar Kaur Bhullar
 
PPT
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
byRose Meea
 
PDF
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
byDeddi Nordiawan
 
PDF
04.sapd pembiayaan
byAlfath Zulhiansyah Zulhiansyah
 
DOC
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
bySyafdinal Ncap
 
PDF
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
byMahyuni Bjm
 
DOCX
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
byFajar Sandy
 
DOCX
Akuntansi sewa full
byshandyaa
 
sistem pengendalian sektor publik
byRadel Dyla
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
byAdi Jauhari
 
Laporan Keuangan Publik
bySujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
byMahyuni Bjm
 
Perekayasaan pelaporan keuangan
byRatna Agnezious
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
byMuhammad Amri
 
Akm ch 17 obligasi
byMAYAN SATRIA WICAKSANA
 
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
byAnnisa Galih Sarasati
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
bySujatmiko Wibowo
 
Konsep dan siklus akuntansi
byLa Salle
 
Hubungan Kantor Pusat dan Cabang Masalah khusus
byDIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
Pratikum akuntansi perusahaan manufaktur - PT Bintang Lima
byYan Chen
 
Tugas audit kas dan setara kas
byZahar Kaur Bhullar
 
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
byRose Meea
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
byDeddi Nordiawan
 
04.sapd pembiayaan
byAlfath Zulhiansyah Zulhiansyah
 
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
bySyafdinal Ncap
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
byMahyuni Bjm
 
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
byFajar Sandy
 
Akuntansi sewa full
byshandyaa
 

Viewers also liked

PPT
Analisis apbd
byIqbal Syahlan
 
PPT
Struktur apbd
byAnwar Musyadad
 
PPTX
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
bySunar Shun Shun
 
PPTX
Sistem pengelolaan keuangan daerah
byAtikah Dinarti Dinarti
 
PPT
Pembukuan keuangan bendahara
byTatang Suwandi
 
DOC
Pengawasan Keuangan Daerah
byAskam
 
PPTX
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
byACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
PDF
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
byKhalid Mustafa
 
PPTX
Modul ii manajemen keuangan daerah
byAhmad Kamarudin
 
PPTX
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
byMohammad Ramadhan
 
PPT
Kiat membaca anggaran
byajijogja
 
PPT
Indepth dan investigative reporting
byajijogja
 
PPTX
PENGURUSAN PENGGUNA
byGinny Choong
 
PPT
Indepth News Reporting
byboysinu
 
PPTX
TATA CARA DISKUSI
bygiilma
 
PPTX
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good Governance
byZainul Ulum
 
PDF
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PPT
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Opini BPK
byErik Aviantara
 
PPTX
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
byAndi Makkuraga Hidayat
 
Analisis apbd
byIqbal Syahlan
 
Struktur apbd
byAnwar Musyadad
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
bySunar Shun Shun
 
Sistem pengelolaan keuangan daerah
byAtikah Dinarti Dinarti
 
Pembukuan keuangan bendahara
byTatang Suwandi
 
Pengawasan Keuangan Daerah
byAskam
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
byACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
byKhalid Mustafa
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
byAhmad Kamarudin
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
byMohammad Ramadhan
 
Kiat membaca anggaran
byajijogja
 
Indepth dan investigative reporting
byajijogja
 
PENGURUSAN PENGGUNA
byGinny Choong
 
Indepth News Reporting
byboysinu
 
TATA CARA DISKUSI
bygiilma
 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good Governance
byZainul Ulum
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
byMuhamad Yogi
 
Opini BPK
byErik Aviantara
 
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
byAndi Makkuraga Hidayat
 

Similar to Akuntansi skpd rtm ib

PDF
Skpd jabar
byarvant
 
PDF
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
byUNIDHA
 
PPT
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
byMiftah Fadlilah
 
PPTX
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
bySri Suwanti
 
PDF
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
byLainunKhairuna
 
PDF
9. Paparan Modul 8 - Paparan - Sistem Akuntansi Keuda.pdf
byrisma314529
 
PPTX
Pencatatan Pendapatan dan Belanja Daerah.pptx
byIinNurlitA2
 
PPT
Jurnal Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
byRizkiAlisahSinaga
 
PPTX
PAPARAN SISTEM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
byAkbarJi3
 
PPTX
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
byDianIndahLestari4
 
PPTX
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
byRikaMelyaEfriyana1
 
PDF
16a.sapd simulasi-skpd
byNadia Amelia
 
PPTX
Persamaan akuntansi
byKementerian Dalam Negeri
 
PDF
pertemuan_7.pdf
byAnjuYanti
 
PPTX
Siklus-Akuntansi-Keuangan-daerah SKPD.pptx
byningsi10
 
PPTX
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
byAmbara Sugama
 
DOCX
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
byagil yudawan
 
PDF
16a.sapd simulasi-skpd
byAnwar Maulana
 
PPTX
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
byNadia Amelia
 
PPTX
akuntansi pemerintahan kelompok 6.pptx
bysyahirwaan1
 
Skpd jabar
byarvant
 
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
byUNIDHA
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
byMiftah Fadlilah
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
bySri Suwanti
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
byLainunKhairuna
 
9. Paparan Modul 8 - Paparan - Sistem Akuntansi Keuda.pdf
byrisma314529
 
Pencatatan Pendapatan dan Belanja Daerah.pptx
byIinNurlitA2
 
Jurnal Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
byRizkiAlisahSinaga
 
PAPARAN SISTEM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
byAkbarJi3
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
byDianIndahLestari4
 
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
byRikaMelyaEfriyana1
 
16a.sapd simulasi-skpd
byNadia Amelia
 
Persamaan akuntansi
byKementerian Dalam Negeri
 
pertemuan_7.pdf
byAnjuYanti
 
Siklus-Akuntansi-Keuangan-daerah SKPD.pptx
byningsi10
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
byAmbara Sugama
 
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
byagil yudawan
 
16a.sapd simulasi-skpd
byAnwar Maulana
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
byNadia Amelia
 
akuntansi pemerintahan kelompok 6.pptx
bysyahirwaan1
 

More from Ambara Sugama

PPTX
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
byAmbara Sugama
 
PPTX
PPK BLU
byAmbara Sugama
 
PPTX
Seminar blu aset 6mar2014
byAmbara Sugama
 
PPTX
Pendampingan pra rekonsiliasi2
byAmbara Sugama
 
PPTX
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
byAmbara Sugama
 
PPTX
Akuntansi skpd rtm part ia
byAmbara Sugama
 
PPTX
Demo aplikasi sappawd 2013
byAmbara Sugama
 
PPTX
Penatausahaan piutang grand zuri fix
byAmbara Sugama
 
PPT
Review pelaksanaan anggaran 2012
byAmbara Sugama
 
PPTX
Span dan sakti alt
byAmbara Sugama
 
PPTX
Gkm akuntansi keuangan daerah
byAmbara Sugama
 
PPTX
UAPPA W dalam SAPP
byAmbara Sugama
 
PPTX
Penyusutan aset tetap untuk gkm
byAmbara Sugama
 
PPTX
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
byAmbara Sugama
 
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
byAmbara Sugama
 
PPK BLU
byAmbara Sugama
 
Seminar blu aset 6mar2014
byAmbara Sugama
 
Pendampingan pra rekonsiliasi2
byAmbara Sugama
 
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
byAmbara Sugama
 
Akuntansi skpd rtm part ia
byAmbara Sugama
 
Demo aplikasi sappawd 2013
byAmbara Sugama
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
byAmbara Sugama
 
Review pelaksanaan anggaran 2012
byAmbara Sugama
 
Span dan sakti alt
byAmbara Sugama
 
Gkm akuntansi keuangan daerah
byAmbara Sugama
 
UAPPA W dalam SAPP
byAmbara Sugama
 
Penyusutan aset tetap untuk gkm
byAmbara Sugama
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
byAmbara Sugama
 

Akuntansi skpd rtm ib

  • 1.
    LOGO Balai Diklat Keuangan Pekanbaru- Kanwil DJPBN Provinsi Riau AKUNTANSI SKPD Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yes ! BAB 5
  • 2.
    Click to editMaster text stylesLOGO Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau Pembahasan PendahuluanA Akuntansi PendapatanB Akuntansi BelanjaC Akuntansi AsetD RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yeeees ! Akuntansi KewajibanE Akuntansi Ekuitas DanaF
  • 3.
    Click to editMaster text stylesLOGO Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau Pembahasan Ayat Jurnal PembalikH LatihanI RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yeeees ! KuisJ Ayat Jurnal PenutupG
  • 4.
    Click to editMaster text stylesLOGO A1. Pendahuluan  SKPD : perangkat daerah pada Pemda sebagai pengguna anggaran/barang  SKPKD : perangkat daerah pada Pemda sebagai pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah  Sebagai pengguna anggaran wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) www.themegallery.com
  • 5.
    Click to editMaster text stylesLOGO A2. STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEPALA SKPD PA/PB Kasubbag TUK PPK SKPD Kabag TU Ka UPT KPA Kabid KPA Kasubbid PPTK Kasubbid PPTK
  • 6.
    Click to editMaster text stylesLOGO B1. Akuntansi Pendapatan  Pengakuan pendapatan dilakukan dengan basis kas, sesuai SAP  “Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali” www.themegallery.com
  • 7.
    Click to editMaster text stylesLOGO B2. Klasifikasi Pendapatan Daerah www.themegallery.com Aturan acuan klasifikasi Permendagri 13/2006 Untuk Penyusunan APBD SAP Untuk penyusunan LRA PBD  Klasifikasi Permendagri dan SAP untuk pendapatan relatif sama  Terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang
  • 8.
    Click to editMaster text stylesLOGO B3. Pihak yang terlibat dalam akuntansi pendapatan 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akuntansi dan penyusunan LK SKPD 2. Bendahara Penerimaan SKPD 3. Bendahara Pembantu Penerimaan SKPD 4. PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah
  • 9.
    Click to editMaster text stylesLOGO B4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1. Diakui pada saat telah disetor ke rekening Kas Umum Daerah (LPJ Adm BPn selesai diverifikasi PPK SKPD) 2. Koreksi atas pengembalian pendapatan (tidak berulang) tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan; Koreksi atas pengembalian periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga 3. Pengembalian yang bersifat normal dan berulang atas penerimaan pendapatan semua periode dicatat sebagai pengurang pendapatan 4. Akuntansi pendapatan dilaksanakan dengan azas bruto
  • 10.
    Click to editMaster text stylesLOGO B5. Dokumen Sumber yang Digunakan Transaksi Dokumen sumber Penerimaan PAD LPJ Administratif Bendahara penerimaan, dilampiri : - Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi - Surat tanda bukti pembayaran - Bukti penerimaan lainnya : bukti setor - Surat Tanda Setoran (STS)
  • 11.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Penerimaan 15jt - Pendapatan Retribusi - 15jt Ilustrasi Misalkan pada bulan Januari 2008 SKPD X menerima retribusi sebesar Rp15 juta. Asumsi 1 : Pendapatan diterima bendahara penerimaan SKPD dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Tgl Akun Debet Kredit Rek Koran (RK)-PPKD 15jt - Kas di Bendahara Penerimaan - 15jt B6.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
  • 12.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Penerimaan 15jt - Pendapatan Retribusi - 15jt Ilustrasi Misalkan pada bulan Januari 2008 SKPD X menerima retribusi sebesar Rp15 juta. Asumsi 2 : Pendapatan disetor pihak ketiga ke rek bendahara penerimaan SKPD dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Tgl Akun Debet Kredit Rek Koran (RK)-PPKD 15jt - Kas di Bendahara Penerimaan - 15jt B7.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
  • 13.
    Click to editMaster text stylesLOGO Ilustrasi Misalkan pada bulan Januari 2008 SKPD X menerima retribusi sebesar Rp15 juta. Asumsi 3 : Pendapatan disetor pihak ketiga langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Tgl Akun Debet Kredit Rek Koran (RK)-PPKD 15jt - Pendapatan retribusi - 15jt B8.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
  • 14.
    Click to editMaster text stylesLOGO Jurnal yang dibuat PPKD untuk ketiga asumsi adalah sama yaitu Tgl Akun Debet Kredit Kas di Kas Daerah 15jt - RK – SKPD X - 15jt B9.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
  • 15.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Penerimaan 12jt - Pendapatan Retribusi - 12jt Ilustrasi 2 Pendapatan yang Ditangguhkan Misalkan sampai dengan akhir tahun anggaran penerimaan belum sempat disetorkan ke Kas Daerah. Tidak dilaporkan di LRA, tetapi di Neraca. Misalkan terdapat pendapatan per 31 Desember 2008 sebesar Rp12 juta yang belum disetor sd akhir TA Tgl Akun Debet Kredit Pendapatan Retribusi 12jt - Pendapatan yang ditangguhkan - 12jt B10.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS Koreksi
  • 16.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Pendapatan yang ditangguhkan 12jt - Pendapatan Retribusi - 12jt Ilustrasi 2 Pendapatan yang Ditangguhkan Misalkan Pendapatan yang ditangguhkan tsb disetor tgl 3 januari 2010 Tgl Akun Debet Kredit R/K PPKD 12jt - Kas di Bendahara Penerimaan - 12jt B11.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
  • 17.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Pendapatan retribusi 180rb - Kas di Bendahara Penerimaan - 180rb Ilustrasi 3 Koreksi Penerimaan Pendapatan Misalkan SKPD X menerima pendapatan sebesar Rp1.530.000, sedangkan menurut Surat Ketetapan pajak dan Retribusi Daerah hanya sebesar Rp1.350.000. Berarti terdapat kelebihan Rp180.000 Asumsi 1 : Pengembalian dilakukan tahun 2008 sebelum disetor ke Kas Daerah, Jurnal di SKPD : B12.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
  • 18.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Pendapatan retribusi 180rb - RK PPKD - 180rb Ilustrasi 3 Koreksi Penerimaan Pendapatan Asumsi 2: Pengembalian dilakukan tahun 2008 setelah disetor ke Kas Daerah, Jurnal di SKPD : B13.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS Asumsi 3: Pengembalian dilakukan tahun 2009 setelah disetor ke Kas Daerah, Jurnal di SKPD : tidak ada
  • 19.
    Click to editMaster text stylesLOGO C1. Akuntansi Belanja  Pengakuan pendapatan dilakukan dengan basis kas, sesuai SAP  “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”
  • 20.
    Click to editMaster text stylesLOGO C2. Klasifikasi Belanja Daerah Aturan acuan klasifikasi Permendagri 13/2006 Untuk Penyusunan APBD SAP Untuk penyusunan LRA PBD  Klasifikasi Permendagri dan SAP berbeda dalam pengelompokan, namun sama dalam klasifikasi berdasarkan ekonomi (jenis belanja)
  • 21.
    Click to editMaster text stylesLOGO C3. Klasifikasi Belanja Daerah www.themegallery.com No. SAP (PP No. 71 tahun 2010) APBD (Permendagri No. 13 tahun 2006) 1 Belanja Operasi Belanja Tidak Langsung - Belanja pegawai - Belanja pegawai - Belanja barang - Belanja bunga - Bunga - Belanja subsidi - Subsidi - Belanja hibah - Hibah - Belanja bantuan sosial - Bantuan sosial - Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PemerintahDesa - Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja tidak terduga 2 Belanja modal Belanja langsung -Belanja pegawai -Belanja barang dan jasa - Belanja Modal 3 Belanja Tak Terduga
  • 22.
    Click to editMaster text stylesLOGO C4. Pihak yang terlibat dalam akuntansi pendapatan 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akuntansi dan penyusunan LK SKPD 2. Bendahara Pengeluaran SKPD 3. Bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD 4. PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah
  • 23.
    Click to editMaster text stylesLOGO C5. Kebijakan Akuntansi Belanja Pemerintah Daerah 1. Diakui pada saat kas telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus dana UP diakui saat SPJ selesai diverifikasi PPK SKPD dan disahkan PA 2. Koreksi atas penerimaan kembali belanja tahun berjalan dicatat sebagai pengurang belanja; Apabila Koreksi atas penerimaan kembali periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain. 3. Untuk Transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara korolari, yaitu dicatat dengan 2 jurnal. 1 untuk realisasi, 1 untuk aset 4. Transaksi transitoris kas dari pihak ketiga diakui sebgai utang
  • 24.
    Click to editMaster text stylesLOGO C6. Dokumen Sumber Pencatatan Belanja No. Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber 1 Belanja dengan mekanisme LS - SP2D LS - Kwitansi - Daftar gaji dan tunjangan - bukti pengeluaran lainnya - SPM - SPD - berita acara serah terima barang / jasa 2 Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU - SP2D UP/GU/TU - SPJ dan LPJ Bendahara Pengeluaran - Buku Kas Umum - Bukti transaksi: kwitansi, daftar honor, sppd - SPM - SPD - bukti transaksi lainnya 3 Penerimaan PFK - SP2D - Kwitansi - Daftar honor - Faktur pajak - Bukti potongan - 4 Penyetoran PFK - Surat Tanda Setoran (STS) - Bukti transfer -
  • 25.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 150jt - RK-PPKD - 150jt Ilustrasi 1. Dinas Kesehatan menerima transfer untuk membentuk UP sebesar Rp150 jt ; Terbitnya SP2D UP/TU ,Jurnal di SKPD Tgl Akun Debet Kredit R/K SKPD Dinas Kesehatan 150jt - Kas di Kas Daerah - 150jt C7.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP Jurnal di SKPKD-BUD
  • 26.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Belanja ATK 11jt - Kas di Bendahara Pengeluaran - 11jt Ilustrasi 2. Dinas Kesehatan membayar dengan UP belanja ATK sebesar Rp11 jt dan SPJ belanja telah disahkan PPKD,Jurnal di SKPD Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 1.150rb - Utang PPN dan PPh - 1.150rb C8.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP Dipungut PPN dan PPh masing-masing sebesar Rp1 jt dan Rp150rb
  • 27.
    Click to editMaster text stylesLOGO Ilustrasi 2. PPN dan PPh disetor ke kas negara Tgl Akun Debet Kredit Utang PPN dan PPh 1.150rb - Kas di Bendahara Pengeluaran - 1.150rb C9.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP
  • 28.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Belanja Pengeluaran 90jt - RK PPKD - 90jt Ilustrasi 3. SKPD menerima penggantian UP (terbitnya SP2D GU isi) Sebesar Rp90jt C10.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP
  • 29.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit RK PPKD 5,5jt - Kas di Bendahara Pengeluaran - 5,5jt Ilustrasi 3. SKD menyetor sisa UP sebesar Rp.5.500.000; Jurnal SKPD Tgl Akun Debet Kredit Kas di Kas Daerah 5,5jt - RK SKPD Dinas Kesehatan - 5,5jt C11.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP Jurnal yang dibuat oleh SKPKD-BUD
  • 30.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Belanja Modal Komputer 33jt - RK PPKD - 33jt Ilustrasi 4. Dinas kesehatan menerima SP2D LS untuk modal komputer sebesar Rp33 jt . PPN dan PPh untuk transaksi tsb adalah masing masing Rp3jt dan Rp450rb. Jurnal yang dibuat SKPD Tgl Akun Debet Kredit Komputer 33jt - Diinvestasikan pada aset tetap - 33jt C12.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA LS Jurnal korolari untuk melaporkan aset di neraca SKPD
  • 31.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit RK- Dinas Kesehatan 33jt - Kas di Kas Daerah - 33jt Ilustrasi 4. Dinas kesehatan menerima SP2D LS untuk modal komputer sebesar Rp33 jt . PPN dan PPh untuk transaksi tsb adalah masing masing Rp3jt dan Rp450rb. Jurnal yang dibuat SKPKD-BUD Tgl Akun Debet Kredit Kas di Kas Daerah 3,45jt - Utang PPN - 3jt Utang PPh - 450rb C13.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA LS Jurnal korolari untuk melaporkan aset di neraca SKPD Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 32.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit RK PPKD 405rb - Belanja gaji - 405rb Ilustrasi 5. Koreksi Kelebihan Belanja LS pada periode yang sama SKPD membayar gaji pegawai A bulan Oktober 2008 lebih besar Rp405 ribu. Telah dikembalikan bulan November 2008 ke Kas Daerah. Jurnal di SKPD Tgl Akun Debet Kredit RK PPKD 405rb - Pendapatan lain-lain - 405rb C14.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA LS Pengembalian dilakukan tahun 2009; Jurnal di SKPD Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 33.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 405rb - Belanja honor - 405rb Ilustrasi 6. Koreksi Kelebihan Belanja UP pada periode yang sama SKPD membayar honor pegawai A bulan Oktober 2008 lebih besar Rp405 ribu. Telah dikembalikan bulan November 2008 ke bendahara pengeluaran. Jurnal di SKPD Tgl Akun Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 405jt - Pendapatan lain-lain - 405jt C15.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA UP Pengembalian dilaksanakan tahun 2009, Jurnal di SKPD Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 34.
    Click to editMaster text stylesLOGO Tgl Akun Debet Kredit RK PPKD 405rb - Kas di Bendahara Pengeluaran - 405rb C16.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA UP Pengembalian dilaksanakan tahun 2009, disetor ke Kas Daerah Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 35.
    Click to editMaster text stylesLOGO D1. Akuntansi Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang: -dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah -manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh -dapat diukur dengan satuan uang -termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum -sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”
  • 36.
    Click to editMaster text stylesLOGO D2. Klasifikasi Aset Aset Lancar Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang : TPA/TP.TGR *) Persediaan Nonlancar Investasi jangka panjang Aset tetap : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, KDP Dana cadangan Aset lainnya : aset tak berwujud, TPA/TP/TGR**), Kerjasama dengan pihak ketiga *) realisasi sd 12 bulan sejak tanggal neraca akhir tahun **) realisasi lebih dari 12 sejak taggal neraca akhir tahun Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 37.
    Click to editMaster text stylesLOGO D3. Pengakuan Aset 1. Diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 2. Mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal 3. Diakui pada saat diterima/ kepemilikannya dan/atau pengurusannya berpindah Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 38.
    Click to editMaster text stylesLOGO D4. Pengukuran Aset 1. Nilai nominal :Kas, piutang 2. Nilai/biaya perolehan termasuk seluruh biaya yang relevan : investasi jk pendek, inves jk panjang, persediaan, aset tetap, persediaan 3. Aset berupa mata uang asing,dilaporkan dalam bentuk rupiah Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 39.
    Click to editMaster text stylesLOGO D5. Jurnal Standar Aset (non kas) 1. Jurnal standar saldo awal neraca 2. Jurnal transaksi piutang 3. Jurnal transaksi persediaan 4. Jurnal transaksi aset tetap 5. Jurnal transaksi aset lainnya Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 40.
    Click to editMaster text stylesLOGO D6. Jurnal Standar Saldo Awal Neraca Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memposting saldo awal akun neraca (dari neraca per akhir tahun lalu) ke buku besar (tahun berjalan) Tgl Akun Debit Kredit Piutang 111 Persediaan 222 Aset Tetap 333 Aset Lainnya 444 Cad piutang 111 Cad Persediaan 222 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 333 Diinvestasikan dlm Aset lainnya 444
  • 41.
    Click to editMaster text stylesLOGO D7. Jurnal Transaksi Piutang • Piutang merupakan hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang blm diterima pembayarannya • Diakui pada akhir tahun, dengan membuat jurnal penyesuaian, contoh Tgl Akun Debit Kredit Piutang 111 Cad piutang 111
  • 42.
    Click to editMaster text stylesLOGO D8. Jurnal Transaksi Persediaan • Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat • Pembelian persediaan tidak dilakukan penjurnalan terkait aset di neraca, hanya jurnal terkait belanja. • Penjurnalan nilai sisa persediaan di neraca dilakukan pada akhir periode pelaporan • Dihitung sesuai volume sisa dan harga pembelian terakhir Tgl Akun Debit Kredit Persediaan 111 Cadangan persediaan 111
  • 43.
    Click to editMaster text stylesLOGO D9. Jurnal Transaksi Persediaan • Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat • Pembelian persediaan tidak dilakukan penjurnalan terkait aset di neraca, hanya jurnal terkait belanja. • Penjurnalan nilai sisa persediaan di neraca dilakukan pada akhir periode pelaporan • Dihitung sesuai volume sisa dan harga pembelian terakhir Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 44.
    Click to editMaster text stylesLOGO D10. Jurnal Transaksi Persediaan Tgl Akun Debit Kredit Persediaan 600rb Cad persediaan 600rb Ilustrasi 1 Saldo awal persediaan Rp500rb (31/12/2013), Nilai persediaan di akhir tahun (31/12/2013) sebesar Rp600rb. Asumsi tidak dilakukan jurnal balik pada (1/1/2013). Jurnalnya adalah sbb : Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 45.
    Click to editMaster text stylesLOGO D11. Jurnal Transaksi Persediaan Tgl Akun Debit Kredit Cad Persediaan 50rb Persediaan 50rb Ilustrasi 2 Saldo awal persediaan Rp500rb (31/12/2013), Nilai persediaan di akhir tahun (31/12/2013) sebesar Rp450rb. Asumsi tidak dilakukan jurnal balik pada (1/1/2013). Jurnalnya adalah sbb : Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 46.
    Click to editMaster text stylesLOGO D12. Jurnal Transaksi Persediaan Tgl Akun Debit Kredit Persediaan 450rb Cadangan Persediaan 450rb Ilustrasi 2 Saldo awal persediaan Nihil (31/12/2013), Nilai persediaan di akhir tahun (31/12/2013) sebesar Rp450rb. Jurnalnya adalah sbb : Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 47.
    Click to editMaster text stylesLOGO D13. Jurnal Transaksi Persediaan Tgl Akun Debit Kredit Cad Persediaan 500rb Persediaan 500rb Ilustrasi 2 Saldo awal persediaan Rp500rb (31/12/2013), Nilai persediaan di akhir tahun (31/12/2013) nihil. Asumsi tidak dilakukan jurnal balik pada (1/1/2013). Jurnalnya adalah sbb : Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 48.
    Click to editMaster text stylesLOGO D. Jurnal Transaksi Aset Tetap Tgl Akun Debit Kredit Aset Tetap..... 1000 Diinvestasikan dalam aset tetap 1000 Jurnal korolari perolehan/pengadaan aset tetap, disamping jurnal realisasi belanja modal : Pengakuan penyusutan aset tetap : Tgl Akun Debit Kredit Diinvestasikan dalam aset tetap 1000 Akumulasi Penyusutan Aset tetap 1000 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 49.
    Click to editMaster text stylesLOGO D. Jurnal Transaksi Aset Tetap Tgl Akun Debit Kredit Akumulasi penyusutan 1000 Aset Tetap.... 1000 Penghapusan Aset tetap yang keseluruhan nilainya Telah disusutkan Penghapusan Aset tetap yang baru sebagian nilainya disusutkan : Tgl Akun Debit Kredit Akumulasi penyusutan 500 Diinvestasikan dalam aset tetap 500 Aset tetap......... 1000 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 50.
    Click to editMaster text stylesLOGO D. Jurnal Transaksi Aset Lainnya Tgl Akun Debit Kredit Tagihan TGR 1000 Diinvestasikan dalam aset lainnya 1000 Contoh aset lainnya: aset tak berwujud(hak cipta, software), piutang penjualan cicilan, piutang TP/TGR Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 51.
    Click to editMaster text stylesLOGO E1. Akuntansi Kewajiban  Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah  Penyebab penggunaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lainnya atau lembaga internasional Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 52.
    Click to editMaster text stylesLOGO E2. Klasifikasi Pendapatan Daerah Kewajiban Jangka pendek Jangka panjang  Kewajiban di SKPD umumnya kewajiban jangka pendek.  Contoh : sisa UP/pendapatan yang belum disetor ke rekening kasda sd akhir tahun, potongan pajak pusat (PPN/Pph)
  • 53.
    Click to editMaster text stylesLOGO E3. Jurnal Standar Akuntansi Kewajiban Pengakuan dan pembayaran utang PPh dan PPN. Pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dengan UP wajib memotong PPh/PPN. Jurnalnya Tgl Akun Debit Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran 1000 Utang PPh 50 Utang PPN 950 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 54.
    Click to editMaster text stylesLOGO E4. Jurnal Standar Akuntansi Kewajiban Setelah disetorkan ke Kas Negara. Jurnalnya Tgl Akun Debit Kredit Utang PPh 50 Utang PPN 950 Kas di Bendahara Pengeluaran 1000 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 55.
    Click to editMaster text stylesLOGO E5. Jurnal Standar Akuntansi Kewajiban Ilustrasi 1 : Terdapat tagihan listrik bulan Desember 2009 yang belum dapat dibayar sampai dengan akhir 2009, jurnalnya : Tgl Akun Debit Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek 1000 Utang belanja 1000 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 56.
    Click to editMaster text stylesLOGO E6. Jurnal Standar Akuntansi Kewajiban Ilustrasi 1 : utang tagihan telepon dibayar pada januari 2010, jurnalnya : www.themegallery.com Tgl Akun Debit Kredit Utang belanja 1000 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek 1000 Tgl Akun Debit Kredit Belanja barang... 1000 Kas di Bendahara Pengeluaran 1000 Realisasi belanja, jurnalnya:
  • 57.
    Click to editMaster text stylesLOGO F. Akuntansi ekuitas dana Ekuitas dana menunjukkan kekayaan bersih pemerintah, merupakan bagian dari neraca Terdiri dari : Ekuitas dana lancar : SILPA, Cad Piutang, Cad Persediaan, Dana u pembayaran utang jk pendek Ekuitas dana Investasi : diinvestasikan dalam investasi jk panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya Ekuitas dana Cadangan : hanya ada di neraca tingkat pemda Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 58.
    Click to editMaster text stylesLOGO G1. Ayat Jurnal Penutup  Dibuat setelah tahap penyusunan laporan keuangan  Tujuannya untuk menihilkan saldo akun kelompok pendapatan dan belanja (akun sementara/nominal/LRA) Langkah I : Menutup akun-akun pendapatan Tgl Akun Debit Kredit 31 Des Pendapatan..... Pendapatan.... Dst.... XXX XXX XXX Surplus/defisit XXX Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 59.
    Click to editMaster text stylesLOGO G2. Ayat Jurnal Penutup Langkah II : Menutup akun-akun belanja Tgl Akun Debit Kredit 31 Des Surplus/defisit XXX Belanja..... Belanja.... Dst.... XXX XXX XXX Catatan : Langkah I dan II dapat digabungkan Surplus/defisit setelah pembuatan jurnal penutup dimasukkan di neraca SKPD akhir tahun di kelompok ekuitas dana lancar Dibuat neraca saldo setelah tutup buku, hanya berisi akun neraca dan akan dibawa ke tahun berikutnya
  • 60.
    Click to editMaster text stylesLOGO G3. Ayat Jurnal Pembalik  Bersifat opsional (tidak wajib)  Tujuannya untuk menghindari kesalahan penjurnalan pada transaksi tertentu  Dibuat pada awal tahun, dengan membalik ayat jurnal yang dibuat pada akhir tahun sebelumnya  Contoh transaksi persediaan Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 61.
    Click to editMaster text stylesLOGO G. Ayat Jurnal Pembalik Pada 31 Desember 2012 terdapat saldo persediaan sebesar Rp500.000. Pada 31 Desember 2013 terdapat saldo persediaan sebesar Rp350.000 (dengan jurnal pembalik) www.themegallery.com Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Persediaan 500rb 2012 Cadangan Persediaan 500rb Tgl Akun Debit Kredit 1/1 Cadangan Persediaan 500rb 2013 Persediaan 500rb
  • 62.
    Click to editMaster text stylesLOGO G. Ayat Jurnal Pembalik Pada 31 Desember 2012 terdapat saldo persediaan sebesar Rp500.000. Dilakukan jurnal balik pada 1-1-2013. Pada tanggal 31 Desember 2013 terdapat saldo persediaan sebesar Rp350.000 (Lanjutan) Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Persediaan 350rb 2013 Cadangan Persediaan 350rb Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 63.
    Click to editMaster text stylesLOGO G. Ayat Jurnal Pembalik Pada 31 Desember 2012 terdapat tagihan retribusi yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp1.500.000. Piutang tersebut dapat ditagih sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 5 Januari 2013. Pada akhir tanggal 31 Desember 2013 terdapat saldo piutang sebesar Rp1.700.000. (dengan jurnal pembalik) Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Piutang Retribusi 1,5jt 2012 Cadangan Piutang 1,5jt Tgl Akun Debit Kredit 1/1 Cadangan Piutang 1,5 jt 2013 Piutang retribusi 1,5 jt Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Piutang retribusi 1,7 jt 2013 Cadangan Piutang 1,7 jt Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 64.
    Click to editMaster text stylesLOGO G. Ayat Jurnal Pembalik Pada 31 Desember 2012 terdapat tagihan retribusi yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp1.500.000. Piutang tersebut dapat ditagih sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 5 Januari 2013. Pada akhir tanggal 31 Desember 2013 terdapat saldo piutang sebesar Rp1.700.000. (tanpa jurnal pembalik) Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Piutang Retribusi 1,5jt 2012 Cadangan Piutang 1,5jt Tgl Akun Debit Kredit 5/1 Cadangan Piutang 1,2 jt 2013 Piutang retribusi 1,2 jt Tgl Akun Debit Kredit 31/12 Piutang retribusi 1,4 jt 2013 Cadangan Piutang 1,4 jt Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 65.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 1. (Prosedur) akuntansi yang membentuk sistem akuntansi SKPD adalah sbb, Kecuali: a. Akuntansi pendapatan b. Akuntansi belanja c. Akuntansi pembiayaan d. Akuntansi non kas
  • 66.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 2. Berikut ini adalah dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi pendapatan di SKPD, kecuali: a. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) b. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya c. Surat Tanda Setoran (STS) d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  • 67.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 3. Prosedur akuntansi pendapatan di SKPD pada dasarnya dimulai ketika: a. PPK SKPD menerima dan memverifikasi LPJ administratif bendahara penerimaan b. Bendahara Penerimaan menerima setoran pendapatan dari wajib pajak/wajib retribusi c. Bendahara Penerimaan menyetor uang yang diterimanya ke RKUD d. Bank RKUD membuat nota kredit atas setoran yang diterimanya dari bendahara penerimaan
  • 68.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 4. Berikut ini adalah dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi belanja di SKPD, Kecuali: a. Surat Penyediaan Dana (SPD) b. Surat Perintah Membayar c. Kuitansi pembayaran dan bukti pengeluaran kas lainnya d. Surat Tanda Setoran
  • 69.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 5. Pihak yang bertanggungjawab membuat jurnal untuk transaksi belanja di SKPD adalah: a. Pengguna anggaran b. Bendahara Pengeluaran c. Petugas SAI d. PPK SKPD
  • 70.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 6. Berikut ini adalah langkah awal dalam prosedur akuntansi belanja UP/GU dan/atau TU di SKPD: a. Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ- UP dan/atau LPJ-TU ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD b. PPK SKPD membuat bukti memorial atas transaksi belanja yang terjadi c. PPK SKPD menerima SP2D UP/GU dan/atau TU dari Kuasa BUD d. PPK SKPD membuat jurnal belanja
  • 71.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 7. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap adalah: a. Bukti memorial b. Berita acara penerimaan barang c. Berita acara serah terima barang d. Berita acara penyelesaian pekerjaan
  • 72.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 8. Dalam akuntansi aset tetap di SKPD,pihak yang bertugas membuat bukti memorial adalah: a. Penyimpan barang b. Pengurus barang SKPD c. Bendahara Pengeluaran d. PPK SKPD
  • 73.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 9. Prosedur akuntansi aset tetap dimaksudkan untuk membukukan transaksi terkait aset tetap di neraca, transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut ini Kecuali: a. Pengeluaran belanja modal untuk pembelian aset tetap b. Pengeluaran belanja operasional untuk pemeliharaan aset tetap, misalnya untuk mengecat gedung c. Transaksi penghapusan aset tetap d. Transaksi penerimaan/pemberian hibah aset
  • 74.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 10. Berikut ini adalah bagian dari aset lainnya, kecuali: a. Tagihan Penjualan Angsuran b. Tagihan ganti Rugi c. Bukubuku bacaan yang ada di Perpustakaan Daerah d. Software program komputer
  • 75.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 11. Saldo Kas di bendahara penerimaan yang pada akhir tahun belum disetor ke RKUD seharusnya diperlakukan sebagai berikut , KECUALi: a.Dibukukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan b. Dibukukan sebagai pendapatan c. Dibukukan sebagai penambah akun kas di bendahara penerimaan d. Disajikan di neraca SKPD di sisi aktiva sebagai kas di bendahara penerimaan dan di sisi pasiva sebagai kewajiban jangka pendek, yaitu pendapatan yang ditangguhkan
  • 76.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 12. Berikut ini adalah satu contoh pembukuan transaksi yang bersifat akrual dalam SKPD, kecuali: a. Pencatatan piutang retribusi b. Pencatatan bagian tagihan penjualan angsuran yang akan diterima tahun depan c. Pencatatan bagian TGR yang akan diterima tahun depan d. Pencatatan bagian kewajiban (utang) jangka panjang yang akan dibayar tahun depan
  • 77.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 13. Berikut ini adalah salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi SKPD : a. Prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan b. Prosedur akuntansi pengeluaran pembiayaan c. Prosedur akuntansi pendapatan d. Prosedur akuntansi investasi
  • 78.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 14. Prosedur akuntansi aset tetap dimaksudkan untuk membukukan transaksi terkait dengan aset tetap di neraca. Transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut ; a. Pembelian software komputer b. Pengecatan gedung kantor c. Pemeliharaan mobil dinas (ganti oli, tune up) d. Penggantian atap gedung kantor yang sebagian besar bocor
  • 79.
    Click to editMaster text stylesLOGO H. KUIS Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau 15. Prosedur akuntansi jurnal penutup dimaksudkan untuk : a. Menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi b. Menutup saldo riil menjadi nol pada akhir periode akuntansi c. Menutup saldo nominal dan riil menjadi nol pada akhir periode akuntansi d. Menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual
  • 80.
    Click to editMaster text stylesLOGO I. Latihan Soal Pengerjaan latihan pada halaman 79-83 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
  • 81.
    LOGO Balai Diklat Keuangan Pekanbaru- Kanwil DJPBN Provinsi Riau Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yes !