Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik demokrasi dan konflik politik. Demokrasi dijelaskan sebagai sistem yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus serta menyediakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Konflik politik dapat timbul dari kemajemukan horisontal dan vertikal dalam masyarakat, dan dikelola melalui penyelesaian, pembasmian, atau pengaturan konflik sepert

1. SISTEM POLITIK &
DEMOKRASI
• Demokrasi sebagai sistem nilai dan sistem ketatanegaraan
• Lembaga demokrasi
• Nilai-nilai demokrasi
• Tipologi demokrasi
• Konflik Politik dan manajemen konflik
• Definisi konflik
• Pendekatan
• Penyebab Konflik
• Manajemen/ Pengelolaan konflik
• Sistem Politik Indonesia
• Suprastruktur politik
• Infrastruktur politik (Partai Politik dan kelompok kepentingan)

2. PENGERTIAN
Sistem Politik Demokratis:
suatu bentuk pemerintahan dimana hak
untuk membuat keputusan politik
diselenggarakan oleh warga negara melalui
wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan
bertanggungjawab kepada mereka melalui
suatu proses pemilihan yang bebas

3. • Sistem politik yag memelihara
keseimbangan antara konflik dan
konsensus
• Demokrasi memungkinkan perbedaan
pendapat, persaingan dan pertentangan:
* di antara individu - kelompok
* individu - pemerintah - kelompok
* lembaga-lembaga pemerintah

4. lanjutan
• Demokrasi hanya akan mentolerir
konflik yang tidak menghancurkan
sistem
• Sistem politik demokrasi menyediakan
mekanisme dan prosedure yang
mengatur dan menyalurkan konflik
sampai pada penyelesaian dalam
bentuk konsensus
(kompromi/musyawarah)

5. CIRI CIRI DEMOKRASI
• Akuntabilitas dalam demokrasi sistem
pertanggungjawaban jabatan publik
pada pemilih
• Rotasi kekuasaan secara damai dan
teratur, persamaan peluang untuk
menempati jabatan publik
• Rekruitmen politik secara terbuka -
kompetitif

6. LEMBAGA DEMOKRASI
• Pemerintahan yang bertanggungjawab
• DPR yang mewakili rakyat dan dipilih melalui
Pemilu yang bebas dan rahasia
• Organisasi politik yang menyelenggarakan
hubungan yang kontinue antara masyarakat umum
dengan pemimpin
• Pers dan media massa yang bebas menyatakan
pendapat
• Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak
asasi dan mempertahankan keadilan

7. NILAI NILAI DEMOKRASI
• Menyelesaikan perselisihan secara damai dan
melembaga
• menjamin terselenggaranya perubahan secara
damai
• menyelenggarakan pergantian pimpinan secara
teratur
• membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
• mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman
• menjamin tegaknya keadilan

8. lanjutan
• Pemilu secara teratur, bebas, jujur dan
rahasia
• Menjunjung tinggi hak asasi manusia

9. PRASYARAT DEMOKRASI
• Kebebasan untuk membentuk dan
bergabung dalam organisasi
• Kebebasan mengungkapkan pendapat
• Hak untuk memilih dalam Pemilu
• Hak untuk menduduki jabatan politik
• Hak para pemimpin untuk bersaing
memperoleh dukungan
• Adanya sumber informasi alternatif

10. Lanjutan prasayarat demokrasi
• Adanya Pemilu yang bebas dan jujur
• Lembaga menjamin adanya keputusan yang
adil

11. PARTAI POLITIK
SUATU KELOMPOK YANG
TERORGANISIR YANG ANGOTA-
ANGGOTANYA MEMPUNYAI
ORIENTASI, NILAI-NILAI DAN CITA-
CITA YANG SAMA
• TUJUAN:
Memperoleh kekuasaan politik dan duduk
dalam pemerintahan

12. FUNGSI PARTAI POLITIK
• Sarana recruitmen politik
• Sarana pengatur konflik
• Sarana sosialisasi politik
• Sarana komunikasi politik
• Kontrol politik

13. KELOMPOK KEPENTINGAN
Sejumlah orang yang memiliki
kesamaan sifat, sikap, kepercayaan
dan/ atau tujuan yang sepakat
mengorganisir diri untuk
melindungi dan mencapai tujuan
secara terus menerus

14. TIPOLOGI DEMOKRASI
PRINSIP UTAMA DEMOKRASI
• LIBERALISASI : pengakuan terhadap hak
asasi manusia
• PARTISIPASI: keterlibatan masyarakat dalam
merumuskan kebijakan publik

15. Lanjutan tipologi
Dua aspek LIBERALISASI
• pengakuan terhadap hak sipil dan politik
• pengakuan terhadap hak ekosob
Dua aspek PARTISIPASI
• keterlibatan masyarakat sebatas pada
lembaga dan proses pemerintahan
• keterlibatan masyarkat diperluas sampai
pada lembaga dan proses non pemerintahan

16. Lanjutan tipologi
TIPOLOGI DEMOKRASI
• Demokrasi Liberal
• Demokrasi sosial
• Demokrasi kesejahteraan
• Demokrasi Otonomi

17. Lanjutan tipologi
• Demokrasi Liberal
model demokrasi yang lebih mengutamakan
liberalisasi hak-hak politik dan partisipasi
dibatasi pada lembaga pemerintah
• Demokrasi Sosial
model demokrasi yang lebih mengutamakan
liberalisasi hak-hak politik dan partisipasi
pada lembaga pemerintah dan non
pemerintah

18. Lanjutan tipologi
• Demokrasi kesejahteraan:
model demokrasi yang lebih mengutamakan
liberalisasi hak-hak politik dan ekosob, namun
partisipasi dibatasi pada lembaga dan proses
pemerintahan
• Demokrasi Otonomi:
model demokrasi yang lebih mengutamakan
liberalisasi hak-hak politik dan ekosob, dan
membolehkan partisipasi baik pada lembaga
dan proses pemerintahan dan non
pemerintahan

19. CIVIL SOCIETY
Adalah suatu keadaan dimana,
pertama merasa bahwa dia
mempunyai hak-hak sipil dan kedua
dia harus hidup di dalam masyarakat
yang ada civic culture nya.
Maksudnya, ada semacam pengakuan
dalam diri setiap anggota masyarakat
atas hak-hak orang lain.

20. Civil society: Berbagai Perspektif
• Perspektif Hegelian:
menekankan nilai penting
keberadaan kelas menengah dan
penguatan mereka, khususnya
dalam sektor ekonomi

21. Lanjutan berbagai perspektif
• Perspektif Gramscian:
penguatan sivil society untuk menandingi
hegemoni negara
• Perspektif Tocquevellian:
penguatan terhadap asosiasi - asosiasi
independen di dalam masyarakat serta
sosialisasi terhadap budaya sipil dalam
rangka pemberdayaan semangat demokrasi

22. KONFLIK & MANAJEMEN KONFLIK
Pengertian Konflik:
1. Konflik mengandung “benturan”, seperti
perbedaan pendapat, persaingan dan
pertentangan antara individu dengan individu,
kelompok-kelompok dan antara
individu/kelompok dengan pemerintah;
2. Tidak semua konflik berdemensi politik, konflik
dikatakan sebagai konflik politik apabila
berkaitan –baik secara langsung ataupun tidak
langsung– dengan pemerintah.

23. Masyarakat beragam
Pendekatan struktural-fungsional:
• Asumsi: masyarakat mencakup bagian-
bagian yang berbeda fungsi tetapi saling
berhubungan satu sama lain secara
fungsional. Masyarakat terintegrasi atas
dasar suatu nilai yang disepakati
(konsensus) bersama sehingga masyarakat
selalu dalam keadaan keseimbangan dan
harmonis.

24. Pendekatan struktural-konflik
• Asumsi: masyarakat mencakup berbagai bagian
yang memiliki kepentingan yang saling
bertentangan. Masyarakat terintegrasi dengan
suatu paksaan dari kelompok yang dominan
sehingga masyarakat selalu dalam keadaan
konflik.
Realitas Masyarakat:
• Bahwa masyarakat tidak selalu dalam keadaan
konflik secara terus menerus dan masyarakat tidak
selalu dalam kondisi harmonis, namun konflik dan
konsensus merupakan gejala yang tidak terelakkan
dalam masyarakat

25. PENYEBAB KONFLIK
Kemajemukan horisontal:
• struktur masyarakat yang beragam secara
kultural: suku bangsa, daerah, agama dan
ras;
• beragam secara sosial dalam arti perbedaan
pekerjaan/profesi: petani, buruh, pedagang,
pengusaha, pegawai negeri sipil, militer,
wartawan, dokter, alim ulama,
cendekiawan.

26. • Kemajemukan horisontal kultural dapat
menimbulkan konflik karena masing-
masing unsur kultural berupaya
mempertahankan identitas dan karakteristik
budayanya dari ancaman kultur lainnya
• Kemajemukan horisontal sosial dapat
menimbulkan konflik sebab masing-masing
kelompok berdasarkan pekerjaan dan
profesi serta tempat tinggal tersebut
memiliki kepentingan berbeda bahkan
saling bertentangan

27. Keberagaman vertikal
• Kemajemukan/keberagaman vertikal adalah
struktur masyarakat yang terpolarisasikan
menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan
dan kekuasaan
• Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan
konflik sebab distribusi kekayaan,
pengetahuan dan kekuasaan yang pincang.

28. Tipe Konflik
• Konflik positif: konflik yang tidak
mengancameksistensi sistem politik, yang
biasanya disalurkan lewat mekanisme
penyelesaian konflik yang disepakati
bersama dalam konstitusi
• Konflik negatif: konflik yang mengancam
eksistensi sistem politik, yang biasanya
disalurkan melalui cara-cara non
konvensional, seperti kudeta, separatisme,
terorisme dan revolusi

29. Pengelolaan Konflik
• Penyelesaian konflik: lebih merujuk pada
sebab-sebab konflik
• Pembasmian konflik: lebih merujuk pada
manifestasi konflik dari pada sebab-sebab
konflik
• Pengaturan konflik: berupa bentuk-bentuk
pengendalian lebih diarahkan pada
manifestasi konflik dari pada sebab-sebab
konflik.

30. Pengaturan Konflik
• Efektifitas pengaturan konflik tergantung pada 3 (tiga)
faktor (Ralf Dahrendorf):
1. Kedua pihak (yang berkonflik) harus mengakui
kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara
mereka
2. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus
terorganisasikan secara rapi, tidak cerai berai dan
terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak
memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain;
3. Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi
landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di
antara mereka.

31. Tiga Pengaturan Konflik (Ralf Dahrendorf)
1. Bentuk konsiliasi seperti parlemen atau kuasi parlemen
dalam mana semua pihak berdiskuasi dan berdebat
secara terbuka dan mendalam untuk mencapai
kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli
pembicaraan atau memaksakan kehendak;
2. Bentuk mediasi dalam mana kedua pihak sepakat
mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator
berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang
memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam
mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasihat yang
diberikan tidak mengikat mereka;
3. Bentuk arbitrasi, kedua pihak sepakat untuk
mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal)
sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai
arbitrator)