Paparan ini menyajika tentang fenomena Inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2023.

2. INFLASI
• Inflasi secara umum merupakan pengukuran yang luas, seperti pengukuran kenaikan
harga secara keseluruhan atau kenaikan biaya hidup di suatu negara. Namun inflasi bisa
juga dihitung lebih sempit untuk barang tertentu, seperti makanan, atau untuk jasa.
• Apa pun konteksnya, inflasi menunjukkan seberapa mahal sekumpulan barang dan/atau
jasa yang relevan selama periode tertentu, paling umum dalam setahun.
• Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingat inflasi adalah Indeks Harga
Konsumen (IHK). IHK mengukur perubahan harga dari sekeranjang barang dan jasa yang
dikonsumsi masyarakat
Diterminan Inflasi
Beberapa komoditas yang meberikan andil inflasi di
sulbar berdasarkan SBH 2018 (BPS Sulbar)
Beras
Sewah Rumah
Rokok Kretek filter
Bensin
Tarif Listrik
Ikan Cakalang

3. Perkembangan Inflasi Nasional dan Subar 2018-2022
1.80
1.43
1.78
4.39
4.85
3.13
2.72
1.68 1.87
5.51
2018 2,019.00 2020 2021 2022
Mamuju Indonesia
• Selama tahun 2022, komoditas yang dominan
memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi, antara lain
bensin 1,15% , bahan bakar rumah tangga (BBRT)
0,30%, tarif angkutan udara 0,27%, beras 0,19%, dan
rokok kretek filter 0,16%
• Beberapa komoditas yang dominan dalam andil inflasi
tahun 2022 di Mamuju antara lain angkutan udara 0,89
persen; bensin 0,87 persen; beras 0,39 persen; rokok
kretek 0,24 persen; mie kering instan 0,23 persen; sabun
detergen bubuk/cair 0,22 persen; dan bahan bakar rumah
tangga 0,21 persen
4.00
4.12
4.85
5.13
5.15
5.51
5.52
5.81
5.81
6.03
6.62
6.66
7.11
8.35
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Manado
Bulukumba
Mamuju
Palopo
Gorontalo
Indonesia
Watampone
Makassar
Palu
Kotamobagu
Luwuk
Pare-Pare
Kendari
Bau-Bau
BPS Sulbar,
2023

4. Perkembangan terkini inflasi IHK kota Mamuju saat ini
Komoditas penyumbang inflasi & deflasii bulanan di kota
Mamuju Juli 2023
• Tingkat inflasi IHK Kota Mamuju Secara bulanan, IHK
Kota Mamuju mengalami deflasi sebesar - 0,04% (mtm)
atau secara tahunan menurun dari 2,28% (yoy) pada
Juni menjadi 1,34% (yoy) pada Juli, lebih rendah dari
inflasi nasional 3,08% (yoy)
• Beberapa komoditas utama yang berpengaruh terhadap
terjadinya deflasi bulanan adalah komoditas aneka ikan
segar (ikan cakalang, cumi-cumi dan ikan layang) dan
aneka cabai (cabai merah dan cabai rawit). Faktor
pendorong menurunnya harga aneka ikan segar dan
cumi-cumi adalah adanya peningkatan hasil tangkapan
nelayan sejalan dengan kondisi iklim perairan yang
kondusif di Sulawesi Barat. Sementara itu, terjadinya
penurunan harga pada aneka cabai dipengaruhi oleh
puncak musim panen raya di Kabupaten Polewali
Mandar dan Kabupaten Majene.
• Penurunan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh
kenaikan beberapa harga komoditas, seperti angkutan
udara, telur ayam ras, dan bawang putih. Peningkatan
harga angkutan udara disebabkan oleh kenaikan harga
avtur di Juli 2023. Kemudian, kenaikan harga telur ayam
ras dipengaruhi oleh terus meningkatnya HPP di tingkat
peternak seiring adanya kenaikan harga pakan impor di
tengah tingginya permintaan masyarakat. Lebih lanjut,
harga bawang putih yang masih tinggi dari luar negeri
secara langsung berdampak pada kenaikan harga
bawang putih di Sulawesi Barat
Ikan Cakalang
Ikan Layang
Cabai Merah
Angkutan Udara
Telur Ayam
Bawang Putih

5. • Pada Juli 2023, Kota Mamuju(Sulawesi Barat) tercatat mengalami inflasi tahunan terendah di
Kawasan Sulampua, sedangkan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Merauke (Prov. Papua
Selatan)
• Sementara itu, jika dilihat pada deflasi bulanan, Kota Mamuju tercatat mengalami capaian
angka terendah kelima di Kawasan Sulampua (0,70% mtm). Angka terendah dicapai oleh Kota
Tual (-0,50% mtm), diikuti oleh Kota Jayapura (- 0,16% mtm) dan Kota Merauke & Pare-Pare (-
0,08 % mtm).
5.21
4.98 4.93 4.77
4.29
3.83 3.79 3.70 3.64 3.49 3.32 3.24
2.95 2.89
2.53 2.42
2.17
1.92 1.74 1.68
1.34
-0.08
1.43
0.83 0.73
-0.06
0.19 0.30 0.23 0.12 0.08
-0.50
0.18
0.61
-0.08
0.11 0.01
-0.16 -0.03
0.25
0.05
-0.04
Merauke
Manokwari
Timika
Luwuk
Ambon
Kotamobagu
Ternate
Kendari
Palopo
Makssar
Tual
Sorong
Baubau
Parepare
Palu
Bulukumba
Jayapura
Manado
Gorontalo
Watampone
Mamuju
% yoy % mtm

6. Komoditas Penyumbang inflasi 3 Bulan terkakhir di Sulawesi Barat
• Dalam 3 (tiga) bulan terakhir, komoditas volatile food (VF) menjadi penyumbang utama inflasi.
• Komoditas VF, seperti hortikultura dan aneka ikan segar seringkali menjadi jajaran teratas penyumbang
inflasi. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tingkat permintaan komoditas pangan saat HBKN Idul Adha,
penyerapan hasil panen komoditas hortikultura yang kurang optimal, dan kondisi cuaca esktrem perairan
laut yang berdampak pada hasil produksi nelayan.
No komiditas inflasi Komoditas deflasi
1 Bawang Merah Cabe Rawit
2 Telur Ayam Ras Cabe Merah
3
Rokok Kretek
Filter
Iakn Bandeng
4 Ikan KATAMBA Angk Antar Kota
5 Tomat Ikan Layang
Mei
2023
No komiditas inflasi Komoditas deflasi
1 Ikan Cakalan Bawang Merah
2 Ikan Layang Cabe Rawit
3 Rokok Kretek Filter Ikan Katamba
4 Ikan Bandeng Bensin
5 Bawang Putih Beras
No komiditas inflasi Komoditas deflasi
1 Angkutan Udara Ikan Cakalang
2 Ikan Bandeng Cumi-cumi
3 Telur Ayar Ras Ikan Layang
4 Bawang Putih Cabe Merah
5 Rokok Putih Cabe Rawit
Juni
2023
Juli
2023

7. Pola Historis Inflasi di Sulawesi Barat
• Secara pola historis, tekanan inflasi Mamuju terjadi pada periode HBKN (Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha
serta serta Natal & Tahun Baru).
• Faktor insidental yang memengaruhi kenaikan infllasi adalah gangguan cuaca El Nino (komoditas
hortikultura dan perikanan), kenaikan harga komoditas global (angkutan udara dan minyak goreng),
kebijakan Pemerintah (komoditas AP), dan risiko bencana alam.
Faktor Musiman (HBKN) Faktor Insedental
Pola konsumsi masyarakat Sulbar cenderung
meningkat pada periode menjelang HBKN, seperti
bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha serta Natal
dan Tahun Baru (Nataru) dengan komoditas
penyumbang inflasi berasal dari makanan,
minuman, dan tembakau.
Karakteristik distribusi komoditas pangan Sulbar yang masih bergantung
pada wilayah lain akan memengaruhi fluktuasi inflasi daerah. Beberapa
faktor yang seringkali berdampak pada laju inflasi Sulbar, diantaranya:
• Gangguan cuaca El Nino (komoditas hortikultura dan ikan-ikan
segar);
• Kenaikan harga komoditas global, contoh: avtur (berdampak pada
tarif angkutan udara) dan CPO (berdampak pada migor;
• Kebijakan Pemerintah, contoh kenaikan cukai tembakau, tarif listrik,
dan penyesuaian harga BBM.
• Risiko bencana alam, seperti gempa dan tanah longsor yg
menghambat distribusi shg berdampak pada supply komoditas.

8. STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL
Koordinasi Kebijakan Untuk Menjaga Stabilitas Makroekonomi Dan
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0%
- 5,0%
Memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi
program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah
Memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan
kebijakan pengendalian inflasi
Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi
inflasi masyarakat.

9. Extra Effort stabilisasi harga dan ketahanan
pangan Pengendalian Inflasi di Seluruh Daerah
•Memperluas Kerja sama Antar
Daerah (KAD) terutama untuk daerah
surplus/defisit dalam menjaga
ketersediaan pasokan komoditas
•Melaksanakan Operasi Pasar dalam
memastikan keterjangkauan harga
dengan melibatkan berbagai
stakeholders
•Pemanfaatan platform perdagangan
digital untuk memperlancar distribusi
•Penggunaan anggaran Belanja Tak
Terduga (BTT) dalam pengendalian
inflasi, optimalisasi Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik untuk tematik ketahanan
pangan dan pemantauan 2% DTU untuk
membantu sektor transportasi dan
tambahan perlindungan sosial
•Mempercepat implementasi program
tanam pekarangan (misalnya cabai),
untuk mengantisipasi tingginya
permintaan di akhir tahun
•Menyusun Neraca Komoditas
Pangan Strategis oleh seluruh
Pemerintah Daerah
•Memperkuat sarana-prasarana
penyimpanan produk hasil panen
(misalnya cold storage) terutama di
daerah sentra produksi
•Memperkuat sinergi TPIP-TPID
melalui Gerakan Nasional Inflasi
Pangan (GNPIP) untuk mempercepat
stabilisasi harga

10. PENGENDALIAN
INFLASI BERBASIS
DESA
KEPMENDESA 97/2022 TENTANG PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK
INFLASI DAERAH PADA TINGKAT DESA Diundangkan 11 Agustus 2022

11. PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA
TINGKAT DESA
Pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan
agar harga barang dan jasa di desa tidak mengalami kenaikan.
•Penyediaan data dan
informasi hasil produksi
dan harga komoditas di
desa, terutama pangan.
•Produksi komoditas dari
dalam desa, terutama
pangan dan energi
•Kegiatan ekonomi terpadu
mulai dari pasokan bahan
baku, proses produksi,
konsumsi, serta daur ulang
limbah untuk kebutuhan energi
•Pengelolaan ketersediaan
komoditas di desa,
terutama pangan dan
energi
•Bantuan kepada
kelompok pengelola usaha
tani dan nelayan
•Bantuan kepada unit
usaha angkutan bahan
pangan pada BUM Desa
•Penyiapan dan
pengembangan pusat
logistik di desa
•Perdagangan online
secara terbatas di dalam
desa atau kerja sama
antar desa

12. MITIGASI DAMPAK INFLASI DAERAH PADA
TINGKAT DESA
Mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang
desa yang difokuskan agar warga desa tetap memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok
Padat Karya Tunai Desa
(PKTD), khususnya untuk
warga miskin dan miskin
ekstrem, pengangguran,
perempuankepala keluarga,
berpenyakit
kronis/menahun, dan
kelompok marjinal
lainnyaPenyaluran
BLT Dana Desa kepada
warga miskin dan
miskin ekstrem yang
belum mendapatkan
bantuan sosial lainnya
Penyaluran Dana
Bergulir Masyarakat
oleh BUM Desa
Bersama lkd kepada
warga miskin dan
miskin ektrem
Program dan/atau
kegiatan yang didanai
dengan Dana Desa
harus dilaksanakan
secara swakelola

13. PROSEDUR PEMANFAATAN DANA DESA
•Kegiatan pengendalian inflasi dan
mitigasi dampak inflasi daerah pada
tingkat desa diputuskan dalam
musyawarah desa khusus dan
dimasukkan ke dalam APB Desa
•Musyawarah desa khusus dihadiri
pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan Desa, tokoh
masyarakat, perempuan, golongan
miskin, dan kelompok marjinal
lainnya
•Dalam hal APB Desa belum dapat
digunakan, musyawarah desa
khusus dapat memutuskan dana
talangan untuk kegiatan
pengendalian inflasi dan mitigasi
dampak inflasi daerah pada tingkat
desa

14. TERIMA KASIH