Dokumen tersebut membahas tentang krisis pangan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk infrastruktur pertanian dan bencana banjir. Krisis pangan disebabkan kebijakan pertanian pemerintah yang kurang konsisten dan fokus pada impor jangka pendek. Bencana banjir rusak infrastruktur pertanian seperti irigasi dan menurunkan produksi pangan. Pemerintah perlu meningkatkan produksi dalam negeri dan swase

1. umihanik.blogspot.com
Banjir, Infrastruktur, dan Kedaulatan Pangan
Umi Hanik*
Krisis pangan yang terjadi pada awal tahun 2008 menjadi peringatan penting bagi
pemerintah Indonesia agar konsisten dalam menyusun kebijakan pangan. Situasi ini
merupakan tanda-tanda awal terjadinya krisis pangan nasional yang terkait tidak hanya
masalah kedelai tetapi juga masalah ketersediaan jagung, beras, sayur mayur, minyak sawit
dan gula pada masa mendatang. Kondisi krisis pangan yang berakibat langsung pada rakyat
miskin mengakibatkan kesulitan untuk mengakses kebutuhan pangan karena
melambungnya harga-harga pangan.
Hal-hal utama yang mempengaruhi terjadinya krisis pangan karena belum konsistennya
kebijakan pertanian yang tidak memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pangan
dalam jangka panjang. Artinya selama ini pemerintah hanya fokus pada pemenuhan
kebutuhan pangan jangka pendek yakni melalui impor. Kebijakan yang instan tersebut
berakibat pula pada terabaikannya infrastruktur pertanian dan pendukung pembangunan
pertanian lainnya baik karena dimakan usia, tidak ada perawatan, kualitas konstruksi yang
minim, atau karena bencana alam khususnya banjir.
Bencana banjir dan tanah longsor yang tiap tahun melanda sebagian besar wilayah
Indonesia dan baru-baru ini yakni pada akhir 2007 dan awal tahun baru 2008 terjadi di
provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menyita perhatian media nasional. Diungkapkan
bahwa dari 5.5901 sungai induk yang ada di Indonesia, sekitar 569 sungai diantaranya
berpotensi menimbulkan banjir karena belum berjalannya normaliasi sungai dan
pembangunan bendungan.
Manajemen tata ruang yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dan perubahan iklim
secara alamiah karena pemanasan global menyebabkan bencana banjir besar. Bencana-
bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, harta
benda, mata pencarian, kehilangan nyawa dan terendamnya jutaan hektar lahan pertanian,
kehutanan, rusaknya infrastruktur jalan, bangunan, irigasi, bendungan yang hancur dan
tentunya menurunnya produksi pangan nasional.
Memperhatikan hal di atas nampaknya perlu bagi pemerintah untuk memperhatikan catatan-
catatan berikut, yakni: pertama, perlu upaya serius dari pemerintah untuk membuat
perencanaan dan pengelolaan pertanian yang berproyeksi untuk kemakmuran bersama ke
depan. Kedaulatan pangan perlu menjadi prioritas yang dimasukkan dalam perencanaan
pembangunan nasional. Kedaulatan pangan bagi Indonesia perlu menjadi isu pertahanan
yang penting selain persenjataan dan kekuatan militer yang baik. Tanpa ketahanan pangan
yang baik dan menyeluruh, pertahanan nasional menjadi rentan atas ancaman-ancaman
dari luar.
Kedua, Kebijakan ketahanan pangan nasional yang selama ini dianut oleh pemerintah masih
belum optimal mengingat masih banyaknya kasus busung lapar di daerah, meningkatnya
kisah kelaparan pada keluarga miskin dan bertumbuhnya balita dengan gizi buruk. Oleh
karenanya ke depan diharapkan pemerintah dapat melakukan peningkatan produksi
pertanian, pemberdayaan lahan dan kebijakan pertanian yang menyeluruh dalam mengatasi
krisis ketahanan pangan nasional. Pemerintah harus mulai melakukan swasembada pangan
dan mengurangi ketergantungan pemenuhan bahan-bahan pokok dari luar negeri.
1
Pidato Menteri Pekerjaan Umum tanggal 21 September 2005
umihanik.blogspot.com

2. umihanik.blogspot.com
Ketiga, mengacu pada berbagai fenomena kerawanan pangan yang terjadi, Pemerintah
perlu untuk segera melaksanakan program-program jangka pendek, menengah, dan
panjang untuk pemenuhan pangan nasional untuk swasembada dalam rangka ketahanan
pangan nasional antara lain melalui :
Program jangka pendek yang diarahkan untuk peningkatan produksi dan pemenuhan
kebutuhan pangan domestik
• Pemenuhan kebutuhan pangan nasional dengan membanjiri supply pasar dengan
kebutuhan pokok (gula, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, beras) dengan demikian
harga-harga bahan pokok yang tadinya tidak terjangkau oleh masyarakat akan tertekan
turun
• Mendorong BUMN-BUMN yang bergerak dibidang pertanian dan pangan untuk
berkonsentrasi kepada pemenuhan pangan nasional sebagai public service obligation
atau national obligation.
• Pemberian subsidi pupuk, obat-obatan pembasmi hama, dan bibit unggul kepada petani
guna meningkatkan produksi pangan domestik
• Hasil produksi pangan domestik yang tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan
domestik dapat di-supply oleh komoditi pangan impor dengan jumlah yang sewajarnya
dan dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari dari praktek-praktek korupsi dan
manipulasi. Namun pemenuhan kebutuhan ini sifatnya hanya temporer dan untuk
menambah kekurangan pasokan domestik.
• Mendorong Kementerian UKM dan pihak perbankan nasional untuk melakukan
reorientasi alokasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang berpihak pada
kelompok-kelompok usaha yang termarginalisasi termasuk dalam rangka penggalakan
sektor informal lainnya.
Program jangka menengah dan panjang dalam rangka swasembada dan kedaulatan
pangan nasional
• Meratifikasi nota perjanjian antara pemerintah dengan IMF dan WTO terkait kebijakan
penghapusan subsisi pupuk bagi petani, liberalisasi produk pangan, dan pengurangan
peran BULOG
• Reorientasi dan revitalisasi pertanian tanaman pangan untuk mencapai swasembada
pangan dalam rangka kedaulatan pangan nasional melalui pemberian subsidi harga
pupuk, obat-obatan, dan benih unggul, pembangunan fasilitas pengairan/ irigasi dan
jalan desa yang memadai, penerapan alat-alat tehnologi pertanian, penyediaan lahan
garap yang memadai bagi petani pangan (diarahkan ke luar Jawa-Bali), antisipasi banjir
dengan pembangunan kanal, bendungan, situ dll
• Menanggulangi dan menormalisasi sungai-sungai yang berpotensi menimbulkan banjir
seperti sungai Bengawan Solo, Ciliwung, Cisadane dan sungai lainnya.
• Perbaikan infrastruktur pertanian dan pendukungnya seperti irigasi, bendungan dan
jalan-jalan desa. Proyek-proyek pembangunan kontruksi dengan kualitas baik harus
menjadi prioritas.
• Pencegahan dan pengawasan manipulasi atas biaya-biaya pengerjaan proyek
infrastruktur pertanian untuk mengantisipasi rendahnya kualitas bangunan dan jalan
akibat mark-up.
• Moratorium dan penghijauan kembali selama 20 tahun terhadap hutan-hutan yang telah
rusak dan gundul karena hutan yang rusak merupakan penyebab terbesar kerusakan
lingkungan, banjir, dan longsor
*) Penulis adalah pemerhati kebijakan publik
umihanik.blogspot.com

3. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music