Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah di bidang pertanian di Kabupaten Bone Bolango untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Kebijakan tersebut mencakup harga, subsidi, fasilitas, dan intervensi pemerintah dalam memasarkan produk pertanian serta mengembangkan pertanian organik berbasis kelompok tani.

2. Pendahuluan
 Dalam kerangka peningkatan sinergitas,
sinkronisasi dan integrasi segenap potensi
pembangunan daerah, dibutuhkan sebuah
rencana pembangunan yang dapat menjadi
pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan
dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan
daerah di Bone Bolango
 Rencana pembangunan tersebut diwujudkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

3.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Bone Bolango
merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam strategi
pembangunan daerah berupa kebijakan dan
program pembangunan, kerangka pendanaan
pembangunan serta kaidah pelaksanaannya,
terutama dalam sektor pertanian, peternakan, dan
kelautan.

4. Gambaran Umum
 Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bone
Bolango pada akhir tahun 2008 yakni sejumlah 5,80%.
Angka ini masih di atas ratarata Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Provinsi sebesar 5,65. angka
pengangguran terbuka tersebut cenderung memburuk
menjadi 10,87% sehingga perlu dilakukan langkah-
langkah strategis untuk perbaikan kinerja sektor
ketenagakerjaan.
 Dilihat dari lapangan kerja utama penduduk di Kabupaten
Bone Bolango, sampai dengan tahun 2009 umumnya
mendominasi lapangan kerja di sektor pertanian,
kemudian sektor jasa dan sektor bangunan. Lapangan
kerja sektor pertanian tersebut terdiri atas sub sektor
pertanian tanaman pangan, sub sektor peternakan,
perkebunan dan perikanan.

5. Kebijakan Pemerintah dalam RPJMD
 Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan
pengembangan cluster yang berbasis keunggulan lokal dan daya
saing pemasaran
 Meningkatkan produksi dan produktifitas di sektor pertanian,
peternakan, dan perikanan kelautan melalui penyediaan sarana
dan prasarana produksi, pembinaan dan penyuluhan, penguatan
manajemen usaha dan pemasaran produksi, serta penguatan
kelembagaan produksi.
 Mengembangkan usaha-usaha sektor industri kecil dan
menengah termasuk industri kerajinan rumah tangga (home
industri) yang berbasiskan kekhasan lokal termasuk industri
kerajnan kerawang, industri aren dan industri pengolahan hasil
pertanian, peternakan dan perikanan, melalui pembinaan usaha
dan manajemen, pengembangan pemasaran dan kelembagaan
produksi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi
berkembangnya partisipasi dunia usaha.

6. Arah Kebijakan Pemerintah
Pengembangan Usaha Pertanian merupakan Program Strategis
Kabupaten Bone Bolango yang menjadi Program Unggulan
(Leading Program) untuk memperkuat daya tumbuh bagi
pembangunan ekonomi daerah kedepan nanti
Dapat menjadi program pemicu dan mampu menjadi stimulator
perekonomian daerah secara keseluruhan melalui pemberdayaan
potensi sumber daya alam yang tersedia.
Dapat memiliki dampak riil terhadap penyerapan tenaga kerja serta
peningkatan produktivitas masyarakat

7. Tujuan Kebijakan Pemerintah
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri, dll
Memajukan
pertanian
Mengusahakan
agar pertanian
menjadi lebih
produktif
Meningkatnya
produksi & efisiensi
produksi
Tingkat pendapatan
petani meningkat
Tingkat
kesejahteraan
petani &
masyarakat
meningkat

8. kebijakan pemerintah pada sektor pertanian
diperlukan karena beberapa hal :
untuk stabilisasi harga input dan output
kegagalan pasar timbul karena
eksternalitas
Beberapa bentuk intervensi pemerintah
seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi
(aturan) perlu ditetapkan sehingga biaya
penerimaan akan sepenuhnya
menggambarkan biaya eksternalitas (dampak
negatif dari suatu aktivitas ekonomi)

9. kebijakan
harga
kebijakan
struktural
Kebijakan
pemerintah
Dibidang
Pertanian
Mencakup ;
Kebijakan
subsidi
Kebijakan
fasilitas
Kebijakan
intervensi

10.  Kebijakan Harga Minimum, ini bertujuan untuk
melindungi produsen, terutama untuk produk dasar
pertanian. Misalnya ;
 Harga gabah kering terhadap harga pasar yg
terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada
tengkulak (pihak yg membeli dgn harga murah
dan dijual kembali dgn harga yg mahal) yg
membeli produk tersebut diluar harga yg
ditetapkan pemerintah.
 Kebijakan Harga Maksimum (harga eceran
tertinggi), ini bertujuan untuk melindungi
konsumen, kebijakan harga maksimum dilakukan
pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi
diluar batas daya beli masyarakat (konsumen)
Kebijakan Harga

11.  Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk
 Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak
tanah, BBM
Kebijakan Subsidi
Berpengaruh;
Menurunkan biaya produksi & meningkatkan
penawaran.

12.  Perbaikan prasarana pertanian
 Pengenalan teknologi pertanian
 Penyuluhan pertanian
 Pengusahaan alat-alat pertanian
Kebijakan Struktural

13.  Investasi & kredit
 Pengadaan fasilitas penyimpanan
 Layanan informasi & berita pasar
 Penelitian tataniaga
 Pendidikan & penyuluhan tataniaga
Kebijakan Fasilitas

14. Guna Informasi Pasar
 Produsen :
 Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha
 Mengarahkan produksi & penjualan hasil
 Merencanakan pembelian sarana produksi
 Lembaga pemasaran
 Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan
 Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran
 Memperlancar proses pemasaran
 Konsumen
 Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat,
harga & waktu yg diinginkan

15. Kebijakan Intervensi
 Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2
pemasaran brg-brg yg dianggap penting
bagi kesejahteraan penduduk
 Tujuan : meliindungi produsen & konsumen
 dan sebagainya....

16. Pengembangan pertanian
hortikultura organik (Organic
Farming) berkualitas tinggi dan
berbasis pada pemberdayaan
petani/kelompok tani dan
kemitraan dengan retailer
16
Petani
Hortikultura
(organik)
Koperasi Petani : Sortasi,
Grading, Packaging, dll
Produk hortikultur
berkualitas tinggi