Kebijakan perumahsakitan dan akreditasi rumah sakit di Indonesia memberikan fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, serta pengembangan sistem rujukan yang merata dan berkualitas melalui serangkaian regulasi dan standarisasi proses akreditasi rumah sakit.

1. KEBIJAKAN PERUMAHSAKITAN
DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA

2. VISI
Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan
Berkeadilan
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat,
melalui
pemberdayaan
masyarakat,
termasuk
swasta dan
masyarakat
madani
Melindungi kesehatan
masyarakat dengan
menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang
paripurna, merata
bermutu dan
berkeadilan
Menjamin
ketersediaan
dan pemerataan
sumber daya
kesehatan
Menciptakan
tata kelola
kepemerintahan
yang baik
MISI
1
STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN
2 3 4 5 6
NILAI - NILAI
PRORAKYAT INKLUSIF RESPONSIF EFEKTIF BERSIH

3.  Pemberdayaan
masyarakat, swasta dan
masyarakat madani dalam
pembangunan kesehatan 
kerja sama nasional dan
global
 pelayanan kesehatan yang
merata, terjangkau, bermutu dan
berkeadilan, serta berbasis bukti;
pengutamaan pada upaya promotif
dan preventif.
Meningkatkan pembiayaan
pembangunan kesehatan,
terutama untuk mewujudkan
JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN NASIONAL.
pengembangan dan
pendayagunaan SDM
kesehatan  merata
dan bermutu
ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan obat dan alat kesehatan
serta menjamin keamanan, khasiat,
kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi,
alat kesehatan, dan makanan.
Manajemen kesehatan :
akuntabel, transparan
berdayaguna dan berhasilguna
 memantapkan
desentralisasi kesehatan yang
bertanggungjawab

4. Regulator
BPJS
Kesehatan
Peserta
Jaminan Kes
Fasilitas
Kesehatan
Bayariuran
Penanganankeluhan
PerjanjuianKerjasama
Ajukanklaim
PembayaranKlaim
Mencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
***Regulasi (standarisasi)
Kualitas Yankes, Nakes, Obat,
Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan,
KendaliBiaya&kualitasYankes
Pemerintah
Sistem Rujukan
Single payer, regulated, equity
Sistem Jaminan Sosial Nasional
di bidang Kesehatan

5. PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN
FASKES, NAKES,
SISTEM RUJUKAN
DAN
INFRASTRUKTUR
RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN
FASKES, NAKES,
SISTEM RUJUKAN
DAN
INFRASTRUKTUR
Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan
dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian
Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan
dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian
Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem
rujukan dan telaah utilisasi
Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem
rujukan dan telaah utilisasi
• Distribusi belum
merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan
belum optimal
• cara Pembayaran
belum optimal
• Distribusi belum
merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan
belum optimal
• cara Pembayaran
belum optimal
-Perluasan dan
Pengembangan
faskes dan nakes
secara
komprehensif
-Evaluasi dan
penetapan
pembayaran
-Perluasan dan
Pengembangan
faskes dan nakes
secara
komprehensif
-Evaluasi dan
penetapan
pembayaran
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan
berfungsi optimal
• Pembayaran
dengan cara
prospektif dan harga
keekonomian untuk
semua penduduk
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan
berfungsi optimal
• Pembayaran
dengan cara
prospektif dan harga
keekonomian untuk
semua penduduk
KEGIATAN-KEGIATAN:KEGIATAN-KEGIATAN:
Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes,
sistem rujukan dan infrastruktur lainnya.
Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes,
sistem rujukan dan infrastruktur lainnya.
Penyusunan
Standar,
prosedur
dan
pembayaran
faskes
Penyusunan
Standar,
prosedur
dan
pembayaran
faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta
penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga
keekonomian
Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta
penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga
keekonomian 5
Peta Jalan
Aspek Pelayanan Kesehatan

6. RENCANA AKSI DAN PENCAPAIANRENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN
6
FASYANKES TINGKAT PERTAMA/PRIMER:
PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, dan Fasyankes
Dasar lainnya (Pemerintah dan Non Pemerintah)
FASYANKES TINGKAT PERTAMA/PRIMER:
PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, dan Fasyankes
Dasar lainnya (Pemerintah dan Non Pemerintah)
FASYANKES TINGKAT LANJUT
RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA (Pemerintah dan
Non Pemerintah)
FASYANKES TINGKAT LANJUT
RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA (Pemerintah dan
Non Pemerintah)

7. RENCANA AKSI DAN PENCAPAIANRENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN
7
PENYEMPURNAAN STANDAR, PEDOMAN,
AKREDITASI
PENYEMPURNAAN STANDAR, PEDOMAN,
AKREDITASI
SISTEM RUJUKANSISTEM RUJUKAN

8. Data RS
Kategori Kepemilikan RS
UMUM
RS
KHUSUS
TOTAL
RS
PUBLIK
Pemerintah 735 94 829
- Kemkes 14 18 32
- Pemda Propinsi 51 41 92
- Pemda Kabupaten 436 16 452
- Pemda Kota 78 13 91
- Kementerian Lain 3 0 3
- TNI 113 5 118
- POLRI 40 1 41
Swasta Non Profit 514 201 715
RS
PRIVAT
SWASTA 340 187 527
BUMN 60 7 67
TOTAL : 1,649 489 2,138
Data RS Update dari Website Ditjen BUK pada 19 Juni 2013

9. KEBIJAKAN PERUMAHSAKITAN
DI INDONESIA

10. Undang Undang Rumah
Sakit Nomor:44 Tahun
2009
Permenkes Nomor :
659/2009 Tentang RS
Indonesia Kelas Dunia
Permenkes Nomor :
147/2010 Tentang
Perizinan Rumah Sakit
Permenkes Nomor :
340/2010 Tentang
Klasifikasi Rumah Sakit
Permenkes Nomor :
012/2012 Tentang
Akreditasi Rumah Sakit
SK Menteri Kesehatan Nomor: 428/2012
Tentang Penetapan Lembaga
Independen Pelaksana Akreditasi RS di
Indonesia
Standar Akreditasi Rumah Sakit 2012
(Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan Nomor: HK02.04/I/2790/11)

11. STUDI KELAYAKAN &
TATA RUANG
STUDI KELAYAKAN &
TATA RUANG
RSRSRSRS
MEMENUHI STANDAR INPUT
(blm dpt memenuhi semuanya)
MEMENUHI STANDAR INPUT
(blm dpt memenuhi semuanya)
PENETAPAN KELAS
(pengelompokan RS berdasarkan
Fas & kmampuan yan - Kemkes)
PENETAPAN KELAS
(pengelompokan RS berdasarkan
Fas & kmampuan yan - Kemkes)
IZIN OPERASIONAL TETAP
(5 thn – Pemda/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL TETAP
(5 thn – Pemda/Kab/Kota)
REGISTRASI
(Pencatatan resmi - Kemkes)
REGISTRASI
(Pencatatan resmi - Kemkes)
AKREDITASI
(Pelayanan bermutu - Kemkes)
AKREDITASI
(Pelayanan bermutu - Kemkes)
IZIN MENDIRIKAN
(2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN MENDIRIKAN
(2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
MEMENUHI STANDAR INPUT,
PROSES, OUTPUT/OUTCOME
MEMENUHI STANDAR INPUT,
PROSES, OUTPUT/OUTCOME
PENINGKATAN
KELAS
PENINGKATAN
KELAS
PERPANJANGAN
IZIN
PERPANJANGAN
IZIN

12. KEBIJAKAN AKREDITASI
RUMAH SAKIT
DI INDONESIA

13. 1)1) Untuk PUntuk Peningkatan mutu pelayanan RS wajib diakreditasieningkatan mutu pelayanan RS wajib diakreditasi
minimal 3minimal 3 tahuntahun sekalisekali
2)2) AAkreditasi RSkreditasi RS yg diyg dimaksud dilakukan oleh lembagamaksud dilakukan oleh lembaga
independen dr dalam/luar negeri berdasarkan standarindependen dr dalam/luar negeri berdasarkan standar
akreditasi yg berlakuakreditasi yg berlaku
3)3) LLembaga independen sbgmana dimaksud pd ayat (2)embaga independen sbgmana dimaksud pd ayat (2)
ditetapkan oleh Menteriditetapkan oleh Menteri
4)4) KKetentuan mengenai akreditasi RS dimaksud diatur dgnetentuan mengenai akreditasi RS dimaksud diatur dgn
Peraturan MenteriPeraturan Menteri

14. Pasal 3 :
Ayat 3  RS wajib mengikuti akreditasi nasional
Ayat 5  RS yg akan mengikuti akreditasi
internasional harus sudah mendapatkan status
akreditasi nasional
Ayat 7  RS terbaru yang telah memperoleh izin
operasional & beroperasi minimal 2
tahun wajib mengajukan
permohonan akreditasi

15. Perubahan Standar Akreditasi RS
RS yang Diundang
menjadi PIONEER
dalam Akreditasi 2012

16. DATA RS TERAKREDITASI
PER Desember 2012 ( Standar 2007)
463
36,3%
660
51,89 %
32
2,5 %
79
6,1 %
43
3,39 %
-
RSUD & vertikal
Swasta
BUMN
TNI
Polri
TOTAL : 1277 RS (92.67 %)
RS operasional >2 Th  1632  Terakreditasi 78.24 %
(PMK No.12/2012)

17. Pembagian Jumlah RS yang Terakreditasi
berdasarkan Pelayanan
Jumlah Layanan
5 Yan
12 Yan
16 Yan
940 RS/
73.61%
132 RS/
10.33%
205 RS/
16.06%

18. Daftar Rumah Sakit yang Terakreditasi RS
Versi 2012
1. RSUP Ciptomangunkusumo
2. RS Premier Bintaro
3. RS Royal Progress
4. RS Premier Jatinegara
5. RS Eka
6. RS Puri Indah Pondok Indah
7. RS Santa Maria Pekanbaru
8. RS Panti Nirmala, Malang
9. RSUP Fatmawati
10. RS Mata Undaan, Surabaya
11. RS Hermina Bekasi
1. RS PT. Chevron Pasific
Indonesia, Riau

20. Perubahan Pendekatan Akreditasi RS

21. Standar Akreditasi
v.2012
Standar
Elemen
Penilaian
Kelompok I 161 436
Kelompok II 153 569
Kelompok III 6 24
Kelompok IV 3 19
Total 323 1048
(Instrumen Akreditasi v.2007)
Parameter : 314 (16
Yan)

22. STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKITSTANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT VERSIVERSI
20122012
Kelompok Standar Pelayanan
berfokus pada pasien
SASARAN II:
SASARAN IV :
MILLENIUM DEVELOPMENT
GOALS (3 bab)
SASARAN I:
SASARAN III:
Sasaran Keselamatan
Pasien RS
STANDAR
AKREDITASI
RUMAH
SAKIT
Kelompok Standar
Manajemen Rumah Sakit

23. Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien
Standar Akreditasi 2012 menuntut perubahan
dalam BUDAYA KERJA tenaga kesehatan
Berorientasi Kepada Pasien

24. Sasaran Keselamatan Pasien RS
Sasaran 1 :
Ketepatan IDENTIFIKASI Pasien
Sasaran 2 :
Peningkatan KOMUNIKASI yang EFEKTIF
Sasaran 3 :
Peningkatan Keamanan HIGH ALERT
MEDICATIONS
Sasaran 4 :
Kepastian TEPAT -> LOKASI-PROSEDUR-
PASIEN OP
Sasaran 5 :
Pengurangan Resiko INFEKSI
terkait Yan Kes
Sasaran 6 :
Pengurangan RESIKO Pasien
JATUH
 SKALA PRIORITAS
DALAM PENINGKATAN MUTU RS
PATIENT SAFETY DALAM
STANDAR AKREDITASI 2012

25. HASIL PENILAIAN
AKREDITASI BARU NASIONAL

26. AKREDITASI TINGKAT DASAR
1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)
2. Hak pasien dan keluarga (HPK)
3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)
4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)
5. Millenium Development Goals (MDGs)
6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
7. Asesmen Pasien (AP)
8. Pelayanan Pasien (PP)
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)
13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)
15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Group Mayor
Nilai ≥ 80 %
Group Minor
(5 – 15)
Nilai > 20 %

27. AKREDITASI TINGKAT MADYA
1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)
2. Hak pasien dan keluarga (HPK)
3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)
4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)
5. Millenium Development Goals (MDGs)
6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
7. Asesmen Pasien (AP)
8. Pelayanan Pasien (PP)
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)
13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)
15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Group Mayor
Nilai ≥ 80 %
Group Minor
(9 – 15)
Nilai > 20 %

28. AKREDITASI TINGKAT UTAMA
1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)
2. Hak pasien dan keluarga (HPK)
3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)
4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)
5. Millenium Development Goals (MDGs)
6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
7. Asesmen Pasien (AP)
8. Pelayanan Pasien (PP)
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)
13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)
15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Group Mayor
Nilai ≥ 80 %
Group Minor
(13 – 15)
Nilai > 20 %

29. Group Mayor
Nilai ≥ 80 %
AKREDITASI TINGKAT PARIPURNA
1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)
2. Hak pasien dan keluarga (HPK)
3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)
4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)
5. Millenium Development Goals (MDGs)
6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
7. Asesmen Pasien (AP)
8. Pelayanan Pasien (PP)
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)
13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
14.Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)
15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

30. MDG’sMDG’s
Sasaran III:
Penurunan angka
kesakitan TB (6 bab)
Sasaran I:
Penurunan angka kematian
bayi & peningkatan
kesehatan ibu
Sasaran II:
Penurunan angka kesakitan
HIV/AIDS (6 bab)
SASARAN MDG’sSASARAN MDG’s

31. Sasaran MDG’s Dalam Akreditasi
RS

32. 32
Penurunan angka kematian bayi
dan peningkatan kesehatan ibu
Standar SMDGs .1.
Maksud dan Tujuan
Rumah sakit melaksanakan
PONEK
Proses persalinan dan perawatan bayi
harus dilakukan dalam sistem terpadu
dalam bentuk pelayanan obstetrik &
neonatus komprehensif (PONEK) di
rumah sakit dan pelayanan obstetrik
dan neonatus dasar (PONED) di
Puskesmas

33. RS melaksanakan Penanggulangan HIV/AIDS
sesuai pedoman rujukan ODHA
PENURUNAN ANGKA KESAKITAN
HIV/AIDS
33
Standar SMDGs .II.
Maksud dan Tujuan
Kemudahan akses bagi ODHA untuk mendapatkan
layanan pencegahan, pengobatan,
dukungan & perawatan, shg diharapkan lebih
banyak ODHA yang memperoleh pelayanan yang
berkualitas di RS yang ditetapkan sbg RS
rujukan ODHA.

34. PENURUNAN ANGKA KESAKITAN TB
34
Standar SMDGs .III.
Maksud dan Tujuan
Rumah sakit melaksanakan Penanggulangan TB
sesuai pedoman strategi DOTS
Penerapan strategi DOTS TB di RS dalam
meningkatan angka:
-penemuan kasus (care detection rate, CDR),
-keberhasilan pengobatan (cure rate), dan
-keberhasilan rujukan (success referal rate).

35. STANDAR
AKREDITASI RUMAH
SAKIT
INTERNASIONAL

36. SK MENKES NOMOR 428/2012
TENTANG PENETAPAN LEMBAGA
INDEPENDEN PELAKSANA
AKREDITASI RS DI INDONESIA
Lembaga Independen Pelaksana
Akreditasi RS di Indonesia terdiri atas :
a. Komisi Akreditasi RS (KARS)
b. Joint Commissions International (JCI)
 lembaga pelaksana akreditasi yang
berasal dari luar negeri

37. STANDAR AKREDITASI RS INTERNASIONALSTANDAR AKREDITASI RS INTERNASIONAL
(Edisi Ke 4)(Edisi Ke 4)
Sasaran III: Sasaran
Keselamatan
Pasien RS
Sasaran I :Sasaran I :
StandarStandar
AkreditasiAkreditasi
RSRS
internasionalinternasional
Sasaran II : Kelompok Standar
Manajemen Rumah Sakit
Kelompok Standar
Pelayanan berfokus pada pasien
* 2014 * 2014  SStandar Akreditasi JCI Edisi tandar Akreditasi JCI Edisi
KeKe-5-5

38. TARGET AKREDITASITARGET AKREDITASI INTERNASIONAL INTERNASIONAL
PelaksanaPelaksana
StandarStandar
InternasionalInternasional
(JCI)(JCI)
3
4
5
6
2 RS Sanglah - BALI
RS Sardjito - YOGYAKARTA
RS Fatmawati - JAKARTA
RS Wahidin Sudirohusodo - MAKASSAR
RS Adam Malik - SUMUT
1 RS Cipto Mangunkusumo - JAKARTA
RSPAD Gatot Subroto - JAKARTA
RENSTRA KEMKES 2010- 2014
Indikator : Jumlah kota yg memiliki RS memenuhi standar kelas dunia
(world class) sebanyak 5 kota
8 RSUP Hasan Sadikin - Bandung
9 RSUD Moewardi - Solo
7

39. KESIMPULAN
1. Akreditasi merupakan kewajiban Rumah Sakit sebagai upaya
peningkatan mutu di Rumah Sakit serta sebagai persiapan
Rumah sakit menghadapi Universal Coverage
2. Standar Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku di Indonesia
terdiri atas standar Akreditasi Nasional dan Standar Akreditasi
Internasional JCI
3. Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional diadaptasi dari
Standar Akreditasi Internasional JCI
4. Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan Rumah Sakit
Vertikal di 5 kota untuk terakreditasi Internasional untuk
memenuhi Target RPJMN
5. Standar Akreditasi RS Nasional maupun Internasional menilai
IMPLEMENTASI Standar bukan hanya menilai DOKUMEN
6. Implementasi Standar Akreditasi melibatkan
peran seluruh SDM rumah sakit pada semua
Standar yang dipersyaratkan
7. Dinas kesehatan berperan dalam menyusun
perencanaan dalam mendukung upaya persiapan
menuju akreditasi rumah sakit versi 2012

40. KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIHTERIMA KASIH