Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to AKREDITASI PUSKESMAS
Similar to AKREDITASI PUSKESMAS (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
AKREDITASI PUSKESMAS
- 1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN
- 2. STRATEGI & SASARAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 - 2024 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta PENYEMPURNAAN SISTEM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PEMERITAH DAN SWASTA 100 100
- 3. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN AKSES & KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER TRANSFORMASI LAYANAN RUJUKAN TRANSFORMASI KETAHANAN KESEHATAN TRASNFORMASI PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN TRANSFORMASI SDM KESEHATAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI KESEHATAN 6 Area Reformasi & Strategi Kunci
- 4. TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Meningkatnya Ketersediaan Dan Mutu Fasyankes Dasar Dan Rujukan 1. Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas 2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100% 3. Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100% 4. Persentase RS terakreditasi sebesar 100% 5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain TUJUAN STRATEGI, SASARAN STRATEGIS & INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RENSTRA 2020-2024
- 5. meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. a) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar sebesar 100% Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan RENSTRA 2020 - 2024 SASARAN INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN b) Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100% 1. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 5.706 FKTP. 2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991 fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. 3. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasilitas pelayanan kesehatan lain. 4. Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan sebesar 70%.
- 7. COMPUTER REPAIR & SUPPORT 1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan 2. Ketersediaan & kepatuhan terhadap standar mutu klinis & Keselamatan Pasien ISU STRATEGIS MUTU PELAYANAN KESEHATAN - Jumlah & distribusi fasilitas kesehatan & SDM - Ketersediaan sarpras, alkes & SDM - Definisi & dimensi mutu pelayanan belum seragam - Tata kelola klinis, akses PNPK - KP & pelayanan kesehatan masyarakat (terkait konteks UKM & UKP) 3. Budaya mutu di Faskes & Program - Upaya peningkatan mutu di Faskes belum berkesinambungan - Seluruh Faskes belum terakreditasi - Akreditasi blm sepenuhnya mendorong budaya mutu - Pemahaman standar akreditasi - Budaya peningkatan mutu Program 4. Peran dan pemberdayaan pasien, keluarga dan masyarakat - Masyarakat yang pasif - Pemahaman & literasi masy. tentang mutu & KP - Ketersediaan informasi & akses 5. Penguatan tata kelola, struktur organisasi mutu & sistem kesehatan lainnya - Tata kelola & regulasi terfragmentasi blm spesifik - Peran & tanggung jawab di Pusat & Daerah - Keterkaitan JKN 6. Komitmen Pemerintah Pusat, Daerah & Pemangku Kebijakan - Komitmen Pemerintah Pusat & Daerah terkait anggaran mutu - Peran pemangku kepentingan - Advokasi 7. Data, Indikator, Sistem Informasi & pengembangan pemanfaatannya - Berbagai Lembaga mengembangkan indikator mutu & tdk terintegrasi - Sistem informasi yg beragam & tdk terintegrasi - Penelitian yg berbasis Lembaga - Pemanfaatan untuk pengambil keputusan - Sistem monev & efektivitas peningkatan mutu
- 8. RISIKO PELAYANAN YANG TIDAK BERMUTU MENGGERUS KEPERCAYAAN PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN 1 MENGUBAH PERILAKU DALAM MEMILIH PELAYANAN KESEHATAN MENGURANGI MOTIVASI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN MERUGIKAN SECARA FINANSIAL RISIKO SERIUS TIDAK TERCAPAINYA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE 2 3 4 5
- 9. TANTANGAN DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 3. Organisasi yang terlibat dalam peningkatan mutu belum memiliki kejelasan peran dan tanggung jawabnya 6. Berbagai institusi mengembangkan berbagai indikator mutu yang berbeda dan indikator belum dapat meningkatkan mutu secara optimal 2. Monitoring dan evaluasi belum konsisten dan data belum digunakan secara optimal 1. Regulasi masih terfragmentasi dan belum ada regulasi yang eksplisit mengatur mutu pelayanan kesehatan 4. Sistem akreditasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan budaya peningkatan mutu 5. Kesulitan dalam mengakses dan aplikasi Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) secara konsisten 10. Masyarakat masih kurang aktif dalam menyampaikan aspirasinya terkait layanan kesehatan kepada pemangku kepentingan yang berwenang 7. Belum ada dokumentasi yang baik terkait efektivitas berbagai intervensi peningkatan mutu 8. Belum ada pembagian tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dari setiap level institusi dalam peningkatan mutu 9. Perbedaan situasi dan kapasitas antar fasiitas kesehatan membutuhkan intervensi yang berbeda dalam peningkatan mutu
- 10. Kebijakan Mutu, Keselamatan Pasien, PPI & K3 PERMENKES NO 46 TAHUN 2015 PASAL 39 (1) Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan, Puskesmas Wajib Diakreditasi Secara Berkala Paling Sedikit 3 (Tiga) Tahun Sekali. UU 36 /2009 TENTANG KESEHATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB, AMAN, BERMUTU, SERTA MERATA & NONDISKRIMINATIF (PS 19) PEMERINTAH WAJIB MENETAPKAN STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN (PS 55 AY 1) STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PS 55 AY 2) PERMENKES NO 11 TAHUN 2017 PASAL 5 (1&2) AYAT 1. Setiap faskes wajib menyelenggarakan keselamatan pasien AYAT 2. Pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan: a. Standar keselamatan pasien b. Sasaran keselamatan pasien c. Tujuh langkah menuju keselamatan pasien PASAL 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaanPPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas,klinik, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. PASAL 3 (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatanharus melaksanakan PPI. PERMENKES NO 27 TAHUN 2017 PASAL 2 & 3 PASAL 3 (1) Setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan K3 di Fasyankes PASAL 11 (4) Penilaian eksternal K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui akreditasi Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PERMENKES NO 52 TAHUN 2018 PASAL 3 & 11
- 11. INDIKATOR NASIONAL MUTU PUSKESMAS REGISTRASI & LISENSI PENILAIAN AKREDITASI TATA KELOLA MUTU Sarana Prasarana Alat Kesehatan Sumber Daya Kesehatan STRATEGI PENINGKATAN MUTU FASYANKES PELAPORAN IKP KEPATUHAN IDENTIFIKASI PENGGUNA LAYANAN KEPATUHAN KEBERSIHAN TANGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN APD IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TB SEMUA KASUS SENSITIF OBAT (SO) KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
- 12. FASYANKES DITUNTUT MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG TERINTEGRASI, MENYELURUH & PERBAIKAN MUTU BERKESINAMBUNGAN INDIKATOR RPJMN 2020 -204 INDIKATOR RENSTRA KEMENKES 2020 - 2024 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PELAKSANAAN AKREDITASI PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN PENGUKURAN INDIKATOR MUTU INTERVENSI PENINGKATAN MUTU TATA KELOLA MUTU
- 13. LANGKAH PENETAPAN MUTU (CROSBY) 01. KOMITMEN MANAJEMEN (MANAGEMENT COMMITMENT 02. MEMBANGUN TIM PENINGKATAN MUTU (QUALITY IMPROVEMENT TEAM) 03. PENGUKURAN MUTU (QUALITY MEASUREMENT) 04. MENGUKUR BIAYA MUTU (THE COST OF QUALITY 05. MEMBANGUN KESADARAN MUTU (QUALITY AWARENESS) 06. KEGIATAN PERBAIKAN (CORRECTIVE ACTION). 14. LAKUKAN LAGI (DO IT OVER AGAIN). 11. PENGHAPUSAN SEBAB KESALAHAN (ERROR CAUSE REMOVAL) 10.. PENYUSUNAN TUJUAN (GOAL SETTING) 09. PENYUSUNAN TUJUAN (GOAL SETTING). 08. MENEKANKAN PERLUNYA PELATIHAN PENGAWAS (SUPERVISOR TRAINING) 07. PERENCANAAN TANPA CACAT (ZERO DEFFECTS PLANNING) 12. PENGAKUAN (RECOGNITION) 13. MENDIRIKAN DEWAN-DEWAN MUTU (QUALITY COUNCILS).
- 14. INDIKATOR MUTU
- 15. INDIKATOR MUTU Tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Untuk menilai apakah upaya yang telah dilakukan dapat meningkatkan keluaran pelayanan kesehatan; Untuk pembelajaran menggunakan praktik terbaik yang diperoleh melalui proses kaji banding Memberikan umpan balik kepada fasyankes kepentingan transparansi publik
- 16. RUANG LINGKUP SASARAN INDIKATOR NASIONAL MUTU INM Rumah Sakit INM Puskesmas INM Laboratorium INM UTD INM TPMD Puskesmas, TPMD, RS, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi Kementerian Kesehatan Memberikan acuan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan FASYANKES dalam melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Fasilitas Pelayanan kesehatan wajib melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu. Pengukuran Indikator Mutu dilakukan dengan mengacu pada profil Indikator Mutu
- 17. INDIKATOR MUTU DI PUSKESMAS INDIKATOR NASIONAL MUTU INDIKATOR MUTU UNIT PELAYANAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS PUSKESMAS 1 2 3
- 18. STRATEGI PENINGKATAN MUTU DI YANKES PRIMER S T R A T E G I PENGUATAN PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN /KOTA: UNTUK MELAKUKAN PEMBINAAN TERPADU KEMENKES : PENYEDIAAN NSPK MUTU DINAS KESEHATAN PROPINSI : PEMANTAUAN MUTU PERIODIK PENGUATAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS
- 20. PENYEMPURNAAN DAN PELAKSANAAN AKREDITASI
- 21. TREND PUSKESMAS TERAKREDITASI PER DES 2020 TINGKAT KELULUSAN : • Paripurna : 239 (3%) • Utama : 1669 (18 %) • Madya : 5068 (55 %) • Dasar : 2177 (24 %) 9754 9767 9825 9993 10137 100 1484 4223 7518 9153 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH PUSKESMAS JUMLAH PUSKESMAS YANG TERAKREDITASI 1,03% 15,19% 42,98% 75,23% 90,29% create_ar.21
- 22. ANALISIS CAPAIAN SKOR AKREDITASI PER BAB ( BAB I – IX) BERDASARKAN HASIL SURVEI OLEH SURVEIOR BAB 9 BAB 6 BAB 3 BAB 8 BAB 7 BAB 4 BAB 5 BAB 2 BAB 1 44,14% 45,35% 46,15% 69,08% 69,59% 72,27% 76,77% 72,86% 77,05% ≥ 80% TATA KELOLA MANAJEMEN SEBAGAI INSTITUSI TATA KELOLA MANAJEMEN PROGRAM UKM TATA KELOLA MANAJEMEN PROGRAM UKP TATA KELOLA MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO 35,86% 7,73% 7,14% 3,23% 2,95% 34,65% 10,92% 10,41% 33,85% NILAI TERENDAH PADA MANAJEMEN MUTU & RISIKO P A R I P U R N A G A P NILAI TERTINGGI PADA TATA KELOLA MANAJEMEN SEBAGAI INSTITUSI
- 23. TANTANGAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI PEMBIAYAAN DIANGGAP MAHAL • Kondisi sub standar (tidak memenuhi persyaratan izin operasional Puskesmas (PMK. 75/2014) mengeluarkan biaya untuk memenuhi SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan) • Sebagain penugasan Surveior belum berdasarkan regionalisasi. • Pendampingan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota kurang optimal sehingga ada Puskesmas yang memanfaatkan lembaga Konsultan swasta PENERAPAN STANDAR BELUM MENJADI BUDAYA persiapan akreditasi dilakukan menjelang survei (penyiapan dokumen, internalisasi standar, dll) sehingga menyita waktu mempengaruhi pelayanan IMPELEMENTASI STANDAR AKREDITASI TERKESAN BERFOKUS UKP DAN KURANG MENDUKUNG PERBAIKAN PELAYANAN PROMOTIF PREVENTIF SURVEIOR • Jumlah & Distribusi Surveior • Potensi Gratifikasi & pelanggaran etika • Subjektifitas surveior • Surveior ASN meninggalkan tugas cukup lama karena menjalankan tugas survei • Penyambutan surveior yang berlebihan
- 25. PENYELENGGARAAN AKREDITASI FASYANKES Kegiatan Persiapan Akreditasi meliputi : • Pengisian Self assessment; • Penyusunan Program Peningkatan Mutu; • Penetapan dan Pengukuran Indikator Mutu; dan • Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. Kegiatan Pelaksanaan Survei Akreditasi meliputi: • Survei; • Verifikasi;dan • Penetapan status akreditasi Pasca Akreditasi, merupakan kegiatan dalam dalam menjaga mutu pelayanan scr berkesinambungan setelah penilaan akreditasi, melalui kegiatan: • Penyusunan Perencanaan Perbaikan Strategi (PPS) • Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) • Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Konsep Penyelenggaraan Akreditasi Fasyankes menggambarkan tentang Upaya Peningkatan mutu fasyan kes secara berkesinambungan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas 3 komponen, yaitu: 1. Persiapan Akreditasi 2. Pelaksanaan Akreditasi 3. Pasca Akreditasi PENYEMPURNAAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI FASYANKES DAN PENGUATAN DINKES KAB/KOTA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU DI FASYANKES
- 26. MEKANISME PENYELENGGARAAN SURVEI AKREDITASI FASYANKES (USULAN) FASYANKES Pembinaan termasuk verifikasi Hasil SA Analisis & Skala prioritas TPCB Tim Validator & Pengembangan Standar • Dinas Kesehatan Kab/Kota • Pembinaan teknis terkait mutu , dapat melibatkan: • Bidang/seksi terkait • Surveior • Puskesmas sbg percontogan • Organisasi Profesi Koordinasi Surveior Yang Berdomisili di Propinsi Tim Self Assesment Validasi 1 3 1 4 5 6 Rekomendasi : Peningkatan Mutu oleh TPCB : Pelaksanaan & Penetapan hasil survei 7 : Koordinasi Pelaksanaan Survei Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota Penetapan Status Akreditasi 8
- 27. TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) PENGUATAN DINKES KAB/KOTA DENGAN KONSEP PEMBINAAN TERPADU PUSKESMAS MELALUI TPCB DINKES KAB/KOTA TIM PENYUSUN DAN EDITOR PEDOMAN TEKNIS PPI DI FKTP
- 28. DASAR DASAR PEMBINAAN MELALUI TPCB DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBINAAN DINAS KESEHATAN KEPADA PUSKESMAS SECARA BERJENJANG, MAKA DIBENTUK TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) DI DINAS KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA TERINTEGRASI DAN BERKESINAMBUNGAN TIM PENYUSUN DAN EDITOR PEDOMAN TEKNIS PPI DI FKTP
- 29. MENGAPA TPCB MENJADI PENTING TANTANGANNYA TIM PENYUSUN DAN EDITOR PEDOMAN TEKNIS PPI DI FKTP ? PEMBINAAN PUSKESMAS BELUM DILAKSANAKAN SECARA TERPADU PEMDA BELUM MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK PEMBINAAN PUSKESMAS PEMBINAAN PUSKESMAS BELUM ADA INDIKATOR KEBERHASILANNYA PEMBINAAN PUSKESMAS BELUM BERMUTU
- 30. 30 MAKSUD &TUJUAN PEDOMAN TIM PENYUSUN DAN EDITOR PEDOMAN TEKNIS PPI DI FKTP MAKSUD : UNTUK MENYEDIAKAN ACUAN BAGI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERPADU SECARA BERJENJANG SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA. PEDOMAN PEMBINAAN TERPADU PUSKESMAS OLEH DINAS KESEHATAN BERTUJUAN UNTUK MENSTANDARKAN ACUAN PELAKSANAAN PEMBINAAN SECARA TERPADU OLEH DINAS KESEHATAN KEPADA PUSKESMAS.
- 31. 31 PENGERTIAN PEMBINAAN TERPADU OLEH TPCB TIM PENYUSUN DAN EDITOR PEDOMAN TEKNIS PPI DI FKTP PEMBINAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA OLEH SEMUA UNSUR PROGRAM YANG ADA DI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) SEBAGAI REPRESENTASI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KETERPADUAN DALAM HAL SUMBER DAYA, WAKTU PELAKSANAAN, PROGRAM DALAM BENTUK CLUSTERISASI PUSKESMAS
- 32. BAGAIMANA KEBIJAKAN AKREDITASI FKTP DI ERA PANDEMI COVID 19
- 34. Komitmen Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan PENUNDAAN AKREDITASI HAMBATAN PERBAIKAN MUTU IMPLEMENTASI SE MENKES NO 455 TAHUN 2020
- 35. TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS
- 36. TATA KELOL A MUTU PENGORGANIS ASIAN MUTU PERENCANAAN PROGRAM MUTU PENETAPAN INDIKATOR MUTU PENGUKURAN INDIKATOR MUTU PENCATATAN DAN PELAPORAN & EVALUASI PERAN DINAS KESEHATAN
- 37. • ANALISA DATA • BANDINGKAN HASIL UJI COBA DENGAN TARGET /TUJUAN UJI COBA • BUAT KESIMPULAN • LAKUKAN PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN (AITM) • PEMBELAJARAN (LESSON LEARN) • STANDARISASI UNTUK DIREPLIKASI JIKA HASIL UJI COBA DITERIMA • JIKA HASIL UJI COBA DITOLAK MAKA KEMBALI KE PLAN UNTUK MEMBUAT RENCANA PERBAIKAN YANG BARU • LAKUKAN PILOT PROJECT •DOKUMENTASIKA N HASIL UJI COBA •LAKUKAN ANALISA DATA •PENGUMPULAN DATA •TETAPKAN TUJUAN •IDENTIFIKASI AKAR PENYEBAB MASALAH •RENCANAKAN PEMECAHAN MASALAH PLAN DO STUDY ACT KOMITMEN KEPEMIMPINAN PENGORGANISA SIAN BUDAYA MUTU PRODUK LAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU OUTPUT PROSES INPUT KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI TKM DI PUSKESMAS
- 38. TEORI EDWARD W. DEMING DALAM PEMECAHAN MASALAH UNSUR PDSA PDCA Masalah Masalah kompleks adalah yang terdiri dari banyak faktor penyebab Masalah sederhana adalah masalah yang satu penyebab Fokus Pembelajaran dan peningkatan mutu Perubahan dan kepatuhan terhadap standar Periode Waktu Perlu uji coba Membutuhkan waktu cukup lama, (maksimum 6 bulan) Waktu singkat (Few minute_less than one month) Proses Pelaksanaan 1. Identifikasi masalah 2. Kumpulkan data bukti 3. Analisa masalah-sebab 4. Rencana Ujicoba 5. Ujicoba 6. Pelajari hasilnya 7. Tindak lanjut ke unit kerja lainnya 1. Identifikasi masalah 2. Analisa masalah 3. Rencana solusi 4. Kerjakan 5. Cek hasilnya 6. Lakukan untuk seterusnya Perbedaan antara PDCA dengan PDSA PDSA
- 39. TERIMA KASIH www.yankes.kemkes.go.id www.facebook.com/ditjen.yankes @ditjenyankes @ditjenyankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan
- 41. PENDEKATAN YANG HARUS DIBANGUN AGAR TIDAK TERJADI KESALAHAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PASIEN DI PUSKESMAS MINIMALISASI TERJADINYA INSIDEN KESELAMATAN PASIEN DI PUSKESMAS
- 42. PASAL 5 Pasal 16 ayat 2: PENANGANAN INSIDEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DILAKUKAN MELALUI PEMBENTUKAN TIM KESELAMATAN PASIEN YANG DITETAPKAN OLEH PIMPINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN INSIDEN AYAT 1. SETIAP FASKES WAJIB MENYELENGGARAKAN KESELAMATAN PASIEN AYAT 2. PEMBENTUKAN SISTEM PELAYANAN YANG MENERAPKAN: a. STANDAR KESELAMATAN PASIEN b. SASARAN KESELAMATAN PASIEN c. TUJUH LANGKAH MENUJU KESELAMATAN PASIEN
- 43. Pelaporan IKP sangat vital di dalam pengumpulan informasi yang akan dipakai sebagai dasar analisa dan rekomendasi PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)
- 44. SP2KPN • Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Nasional (SP2KPN) adalah Pusat data laporan keselamatan pasien yang merupakan bagian dari Pasien insiden Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) yang ditetapkan dengan Permenkes No 11 tahun 2017. • Kemampuan mencegah dan melindungi pasien terhadap Insiden tergantung pada budaya keselamatan pasien, salah satunya adalah Pelaporan insiden. 2
- 45. Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Nasional (SP2KPN) Tujuan : • untuk mengetahui data Insiden Keselamatan Pasien berdasarkan Laporan dan Pembelajaran keselamatan pasien di tingkat Nasional. • Laporan insiden yang dikirimkan ke SP2KPN untuk mendukung pembelajaran dan perbaikan secara nasional • Hasil kajian insiden akan memberikan informasi Prioritas nasional untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Apa yang dilaporkan ? Semua kejadian Sentinel dan KTD, KNC, KTC, yang telah dianalisis dan ditindaklanjuti di Puskesmas
- 46. APLIKASI LAPORAN IKP PUSKESMAS DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN, BAGIAN PROGRAM & INFORMASI-SESDITJEN PELAYANAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN; DAN KNKP TELAH MENGEMBANGKAN APLIKASI LAPORAN IKP PUSKESMAS. APLIKASI INI MEMFASILITASI PELAPORAN IKP EKSTERNAL KE KNKP
Editor's Notes
- Assalamualaikum Selamat pagi dan salam sejahtera untuk bapak/ibu Di era pandemic covid saat ini, kita mempunyai tantangan baru selain memerangi covid-19 namun juga tantanga untuk tetap menjaga mutu pelayanan di fasilitas Kesehatan tempat kita bekerja Karena keberhasilan kita semua dalam menghadapi pandemi ini didukung dengan cara melakukan pelayanan Kesehatan yang berkualitas Tantangan kita dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, tersurat dalam RPJMN tahun 2020-2024, dimana khusus untuk FKTP, ditargetkan pada tahun 2024 diharapkan 100% FKTP terakreditasi FKTP disini yang dimaksud adalah Puskesmas dan Klinik Pratama Untuk itu saat ini sedang dilakukan berbagai upaya untuk menyempurnakan sistem akreditasi, baik untuk fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta
- Penguatan Layanan Primer Penguatan Layanan Rujukan Health Security Resiliensi Farmasi & alat Kesehatan Pembiayaan Kesehatan SDM Digitalisasi Kesehatan STRATEGI RPJMN 2020-2024 ADALAH Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan pelayanan kesehatan rujukan (Referal Health Care ) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi Sesuai dengan RPJMN, Kesehatan Indonesia dijalankan dengan 5 Program Utama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar dengan peningkatan upaya promotif, preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, yaitu : Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak reproduksi Percepatan perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pengendalian penyakit Pembudayaan Gerakan Masyarakat Sehat Penguatan Sistem Kesehatan
- Dalam rangka mendukung indicator RPJMN maka disusunlah Renstra Kementerian Kesehatan dengan tujuan strategis adalah untuk penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, dengan sasaran strategisnya adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan. Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini disusunlah indicator keberhasilan pencapaian sasaran strategi yang terdiri dari : Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100% Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100% Persentase RS terakreditasi sebesar 100% Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain Terkait dengan FKTP sesuai dengan indicator Persentase FKTP sesuai standar. Sesuai standar disini yang dimaksud adalah sesuai dengan standar akreditasi FKTP
- Untuk mencapai sasaran strategis yang telah tersusun didalam Renstra Kemenkes tahun 2020-2024, maka terdapat target pencapaian kegiatan, yaitu 5. 706 FKTP telah memenuhi persyaratan untuk survei akreditasi
- Akses dan mutu pelayanan kesehatan Selama dekade terakhir, jumlah fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia tenaga kesehatan telah menunjukkan peningkatan yang berarti. Namun demikian, terdapat tantangan terutama untuk distribusi fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Demikian pula dalam ketersediaan sarana dan prasarananya, input fasilitas pelayanan kesehatan masih bervariasi. Mutu pelayanan kesehatan telah menjadi agenda penting di bidang pelayanan kesehatan. Terlepas dari jumlah regulasi yang cukup banyak yang mengatur mengenai mutu pelayanan kesehatan, belum tersedia definisi mutu pelayanan kesehatan yang seragam serta dimensi mutunya. Hal ini dapat berimplikasi pada pengukuran mutu yang belum mengarah pada dimensi mutu yang menjadi komitmen program.Berbagai program kesehatan menggunakan indikator berbasis cakupan, namun belum menetapkan mutu dari cakupan tersebut. 2. Ketersediaan dan kepatuhan terhadap standar mutu klinis dan keselamatan pasien Kebutuhan masyarakat akan pelayanan klinis yang terstandar dan keselamatan pasien telah semakin nyata, didukung pula oleh pembiayaan dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer maupun rujukan tingkat lanjutan dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu klinis dan mengutamakan keselamatan pasien. Untuk itu, ketersediaan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan Panduan Praktek Klinis yang dapat diakses dengan mudah sangat dibutuhkan untuk implementasinya, agar dapat meminimalkan variasi dalam pemberian layanan ke masyarakat. Implementasi keselamatan pasien-masyarakat telah menjadi dorongan kuat dalam pelayanan di rumah sakit, akan tetapi implementasi di pelayanan kesehatan primer dalam layanan promotif hingga rehabilitatif serta integrasinya dalam melaksanakan program-program kesehatan masih terbatas. Selain itu, belum tersedia sistem pemantauan, evaluasi dan umpan balik kepatuhan penyedia layanan kesehatan dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar minimal yang telah ditetapkan. 20 3. Budaya mutu di fasilitas kesehatan dan program kesehatan Berbagai upaya peningkatan mutu telah diterapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan yang berbeda dari waktu ke waktu serta belum digerakkan pada seluruh jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun akreditasi diwajibkan dalam regulasi, akan tetapi belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi. Pemahaman akan standar akreditasi masih bervariasi di antara pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, serta akreditasi belum sepenuhnya mendorong budaya mutu di fasilitas pelayanan kesehatan. Tantangan dalam budaya mutu juga terdapat pada implementasi berbagai program-program kesehatan serta perlu adanya ukuran untuk budaya mutu. 4. Peran dan pemberdayaan pasien, keluarga dan masyarakat Pasien, keluarga dan masyarakat merupakan mitra yang perlu dilibatkan dan diberdayakan dalam pelayanan dan program kesehatan. Selain pemberian pelayanan dan pelaksanaan program kesehatan yang telah didorong agar berfokus pada manusia (people-centered), pemahaman dan sikap pasien, keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan dan program kesehatan yang diberikan menjadi esensial untuk keterlibatan dan perannya dalam pengambil keputusan bersama. Namun literasi pasien, keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan secara umum dan mutu pelayanan-keselamatan pasien secara spesifik serta keinginan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan akan pelayanan yang diterima masih belum memadai. Tantangan ini diperbesar dengan sikap dan perilaku tenaga kesehatan yang secara umum belum memberikan informasi secara efektif serta ketersediaan informasi yang terbatas. 5. Penguatan tata kelola, struktur organisasi mutu dan sistem kesehatan lainnya Implementasi sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia sejak tahun 2014 telah membuka akses pelayanan kesehatan secara luas kepada masyarakat dengan target seluruh masyarakat tercakup pada tahun 2019. Intervensi ini telah meminimalkan hambatan finansial masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan, yang perlu diikuti dengan upaya agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang bermutu. Peran dan tanggung jawab organisasi di pusat dan daerah terkait mutu dan mutu klinis serta antar para pemangku kepentingan (misalnya Kementerian Kesehatan dan jajarannya, BPJS dan lembaga regulasi independen) perlu dipertegas. Selain itu regulasi umum yang mengatur mengenai definisi dan dimensi mutu pelayanan kesehatan (di berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan dengan berbagai status kepemilikan) yang spesifik 21 belum tersedia. Konsekuensinya definisi dan dimensi mutu tidak seragam di berbagai tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Komitmen pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan Dalam era desentralisasi, pembiayaan upaya peningkatan mutu sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat dan daerah, serta penganggaran di fasilitas pelayanan kesehatan. Pendanaan untuk upaya peningkatan mutu yang memadai dapat mencegah biaya mutu yang tidak perlu akibat mutu yang rendah atau insiden keselamatan pasien. Akreditasi pelayanan kesehatan yang bersifat wajib belum diikuti dengan komitmen pemerintah daerah yang tinggi. Hal ini dapat menjadi ancaman dalam keberlangsungan pembiayaan pelayanan kesehatan di era sistem jaminan kesehatan nasional. Pada daerah yang mempunyai kapasitas pembiayaan kesehatan yang terbatas, maka alokasi pemerintah pusat menjadi penentu keberlangsungan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Advokasi upaya peningkatan mutu perlu digerakkan oleh berbagai pemangku kepentingan yang terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat. 7. Data, indikator, sistem informasi dan pengembangan-pemanfaatannya Saat ini berbagai lembaga mengembangkan indikator mutu yang berbeda dan tidak saling terintegrasi. Situasi ini menimbulkan beban yang cukup tinggi pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, dengan kapasitas sistem informasi yang bervariasi pula. Selain dari indikator mutu, data mengenai mutu pelayanan juga diperoleh dari berbagai survei rutin yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, lembaga perguruan tinggi dan peneliti, serta pihak penjamin pembiayaan kesehatan. Namun data tersebut belum optimal pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan ataupun menunjukkan perkembangan upaya peningkatan mutu secara nasional yang dapat diakses oleh publik. Belum tersedia sistem monitoring evaluasi mutu secara sistematik untuk menunjukkan efektivitas peningkatan mutu. Perlu ada ukuran untuk budaya mutu Komitmen PEMDA pada point nomor 6, juga NGO yang intrevensi di RS dalam hal manjemen RS masih sangat minim. Kedepan, ada Sistem informasi bisa dibuka diseluruh level dan semua bisa melihat dan akses bagaimana sih budaya mutu kita.
- Saat ini kita bersama masih menghadapi berbagai tantangan mutu, dari masih terfragmentasinya regulasi2 mutu, data belum digunakan secara maksimal dan konsisten dalam monev mutu, belum terbangunnya budaya mutu
- Crosby juga menjelaskan 14 Langkah untuk menerapkan mutu, sebagai berikut: Komitmen Manajemen (Management Commitment). Membangun Tim Peningkatan Mutu (Quality Improvement Team). Pengukuran Mutu (Quality Measurement). Mengukur Biaya Mutu (The Cost Of Quality). Membangun Kesadaran Mutu (Quality Awareness). Kegiatan Perbaikan (Corrective Action). Perencanaan tanpa cacat (Zero Deffects Planning). Menekankan Perlunya Pelatihan Pengawas (Supervisor Training). Menyelenggarakan Hari Tanpa Cacat (Zero Defects Day). Penyusunan Tujuan (Goal Setting). Penghapusan Sebab Kesalahan (Error Cause Removal). Pengakuan (Recognition). Mendirikan Dewan-dewan Mutu (Quality Councils). Lakukan Lagi (Do It Over Again).
- NSPK : Norma Standar Prosedur Kriteria Pedoman-pedoman dan aturan tentang mutu
- Sesuai dengan permenkes no 99 tahun 2015, ditafsirkan bahwa per 1 Januari 2021 FKTP yang bekerjasama dengan BPJS wajib terakreditasi. Namun di era pandemic covid ini dimana harus dilakukan protocol Kesehatan dimana salah satunya meminimalkan mobilisasi orang antar daerah, maka hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukan survei akreditasi. Untuk itu dengan SE menkes ini memberikan pengecualian terhadap kewajiban akreditasi sampai dengan 1 tahun setelah kedaruratan masyarakat covid-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah
- Dengan dikeluarkan se menkes no 455, yang berimplikasi pada penundaan proses survei akreditasi FKTP, bukan berarti berhenti pula proses jaga mutu dan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Karena diharapkan tetap dilaksanakan CQI (continuous quality improvement) di setiap fasilitas pelayanan Kesehatan yang dibuktikan dengan adanya komitmen dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan
- Deming memperkenalkan penggunaan teknik pemecahan masalah agar dapat membedakan penyebab sistematis dan penyebab khusus dalam menangani mutu. Salah satu metode yang diperkenalkannya adalah siklus Deming (Deming Cycle), pada siklus ini mencegah terjadinya kesalahan dengan penetapan standar serta modifikasi standar yang ada. Siklus ini dikenal dengan PDCA terdiri atas empat komponen utama secara berurutan yaitu plan, do, check dan action. PDCA menekankan pada pelaksanaan perubahan dan kepatuhan terhadap standar. Siklus ini kemudian berkembang saat disadari pada tahap ketiga/ check adalah melihat kembali hasil dari perubahan yang dilakukan. Bahwa pada tahapan yang ketiga yang dilakukan adalah study yaitu membandingkan data hasil pengamatan, untuk dapat memperkirakan pembelajaran yang dapat diperoleh sebagai proses perbaikan. Maka siklus tersebut kemudian dikenal menjadi PDSA yaitu plan, do, study dan action dengan menekankan pada pembelajaran dan upaya peningkatan/ perbaikan mutu (Moen dan Norman, 2009. Siklus tersebut digambarkan sebagai berikut: