Usul penerapan SPM kesehatan

1. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
ASISTENSI PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Biro Perencanaan dan Anggaran
18 Juli 2023

2. 2
Agenda
 Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 dan SPM
Dalam Transformasi Kesehatan Penguatan Layanan Primer
 Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Penerapan SPM Bidang
Kesehatan
 Standar Teknis SPM Bidang Kesehatan
 Sumber Anggaran SPM Bidang Kesehatan
 Program Kegiatan Daerah SPM Bidang Kesehatan
 Pelaporan SPM Bidang Kesehatan
 Tantangan pelaksanaan dan Rekomendasi

3. 3
Agenda
 Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 dan SPM
Dalam Transformasi Kesehatan Penguatan Layanan Primer
 Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Penerapan SPM Bidang
Kesehatan
 Standar Teknis SPM Bidang Kesehatan
 Sumber Anggaran SPM Bidang Kesehatan
 Program Kegiatan Daerah SPM Bidang Kesehatan
 Pelaporan SPM Bidang Kesehatan
 Tantangan pelaksanaan dan Rekomendasi

4. ARAH KEBIJAKAN RPJMN BIDANG
KESEHATAN 2020-2024
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama
penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong
peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi
STRATEGI RPJMN 2020-2024
Peningkatan
kesehatan ibu, anak
KB, dan kesehatan
reproduksi
Percepatan
perbaikan gizi
masyarakat
Peningkatan
pengendalian
penyakit
PenguatanGerakan
Masyarakat Hidup
Sehat(GERMAS)
Penguatan Sistem
Kesehatan,
Pengawasan Obat
dan Makanan
Pembiayaan Kesehatan

5. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan
5
SPM sejalan dengan Transformasi Kesehatan dalam Penguatan Layanan Primer
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Meningkatkan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana dan kesehatan
reproduksi
Mempercepat perbaikan
gizi masyarakat
Memperbaiki
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
(GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obat dan
makanan
6
kategori
utama
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
7 kampanye utama:
imunisasi, gizi
seimbang, olah raga,
anti rokok, sanitasi &
kebersihan
lingkungan, skrining
penyakit, kepatuhan
pengobatan
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14 antigen
dan perluasan
cakupan di seluruh
Indonesia.
Pencegahan
sekunder
Skrining 14 penyakit
penyebab kematian
tertinggi di tiap
sasaran usia, skrining
stunting, &
peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu &
bayi.
Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas
layanan primer
Pembangunan
Puskesmas di 171
kec., penyediaan 40
obat esensial,
pemenuhan SDM
kesehatan primer
Transformasi layanan
rujukan
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan
sekunder & tersier
Pembangunan RS di
Kawasan Timur,
jejaring pengampuan
6 layanan unggulan,
kemitraan dengan
world’s top healthcare
centers.
Memperkuat
ketahanan
tanggap darurat
Jejaring nasional
surveilans berbasis
lab, tenaga cadangan
tanggap darurat,
table top exercise
kesiapsiagaan krisis.
Regulasi pembiayaan kesehatan
dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan
berkelanjutan; alokasi yang adil; dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
Penambahan kuota mahasiswa,
beasiswa dalam & luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes
lulusan luar negeri.
Transformasi SDM
Kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi,
digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.
Transformasi teknologi
kesehatan
1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem ketahanan
kesehatan
4
Meningkatkan
ketahanan sektor
farmasi & alat
kesehatan
Produksi dalam
negeri 14 vaksin rutin,
top 10 obat, top 10
alkes by volume & by
value.
5 6
a b c d a b

6. 6
Agenda
 Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 dan SPM
Dalam Transformasi Kesehatan Penguatan Layanan Primer
 Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Penerapan SPM Bidang
Kesehatan
 Standar Teknis SPM Bidang Kesehatan
 Sumber Anggaran SPM Bidang Kesehatan
 Program Kegiatan Daerah SPM Bidang Kesehatan
 Pelaporan SPM Bidang Kesehatan,
 Tantangan pelaksanaan dan Rekomendasi

7. Dasar Hukum Implementasi
SPM Bidang Kesehatan
Urusan Wajib Pelaksanaan SPM
Mekanisme dan Strategi
Penerapan
1. Pasal 12
Urusan Pemerintahan Wajib yang
menjadi Kewenangan Daerah
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
salah satunya Kesehatan.
2. Pasal 18
Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar berpedoman
pada standar pelayanan minimal
yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
3. Pasal 298
Belanja Daerah diprioritaskan untuk
mendanai Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar
yang ditetapkan dengan standar
pelayanan minimal
Pasal 6
SPM kesehatan mencakup SPM
kesehatan Daerah provinsi (2
indikator) dan SPM kesehatan
Daerah kabupaten / kota (12
indikator).
UU 23/2014
tentang Pemerintah Daerah
PP 2/2018
tentang Standar Pelayanan
Minimal
Pasal 1
Penerapan SPM adalah
pelaksanaan SPM yang dimulai
dari tahapan pengumpulan
data, penghitungan kebutuhan
pemenuhan Pelayanan Dasar,
penyusunan rencana
pemenuhan Pelayanan Dasar
dan pelaksanaan pemenuhan
Pelayanan Dasar.
Pasal 3
Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan
dasar pada SPM bidang Kesehatan
ditetapkan dalam standar teknis yang
terdiri atas:
a. standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas
personel/sumber daya manusia
kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara
pemenuhan standar.
(1) Pernyataan Standar
(2) Pengertian
(3) Langkah Kegiatan
(4) Mekanisme Pelaksanaan
(5) Capaian Kinerja
(6) Teknik Penghitungan
Pembiayaan
Permendagri
100/2018
tentang Penerapan SPM
Permenkes 4/2019
tentang Standar Teknis Penerapan SPM
Bidang Kesehatan
Mekanisme Pemenuhan
& Mutu SPM Kes

8. Standar Pelayanan Minimal Prov, Kab/Kota
Bidang Kesehatan
SPM KESEHATAN PROVINSI SPM KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
1. Pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi
bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi
penduduk pada kondisi
kejadian luar biasa provinsi.
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi
Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut
SIKLUS HIDUP PENYAKIT TIDAK MENULAR
PENYAKIT MENULAR
1. Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi
2. Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
3. Pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Gangguan Jiwa Berat
1. Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis
2. Pelayanan Kesehatan Orang
dengan risiko terinfeksi HIV

9. INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN PROV & KAB/KOTA

10. Mengingat SPM adalah
penyediaan kebutuhan dasar
secara minimal bagi warga
negara,maka seluruh warga
negara harus memperoleh
pelayanan minimal tersebut
(100 %).
Dalam hal ketersediaan
layanan tersebut belum
mencapai 100 %, maka
pada evalusi SPM
dinyatakan daerah
tersebut “belum
memenuhi capaian
SPM”.
Dalam penganggaran
pemenuhan SPM hendaknya
tidak boleh dibatasi oleh
anggaran.
Dengan demikian
penganggaran SPM harus
diprioritaskan terlebih dahulu
sebelum memenuhi anggaran
lainnya.
01 02 03
PENERAPAN SPM

11. (Permendagri 100/2018)

12. 6
5
4
Membantu peningkatan
kapasitas tenaga
kesehatan melalui dana
dekon
Meningkatkan
peran lintas
sektor
Koordinasi &
bimbingan:
rakerkesnas, binwil
terpadu, dll
Penyiapan
kebijakan/
pedoman
Mendukung peningkatan
sarana dan prasarana
melalui :
sarana fisik dan obat
melalui  dak fisik
operasional dilapangan
dak non fisik (bok)
Membantu memenuhi
kebutuhan SDM
kesehatan (UU no. 23 th
2014)
PERAN PUSAT

13. PERAN PROVINSI dan KAB/KOTA
(PERMENDAGRI 100/2018)
• Menyusun rencana aksi penerapan
SPM
• Melakukan koordinasi dengan
kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian dalam sosialisasi
Standar Teknis dan Penerapan SPM
di daerah Prov/Kab/Kota (Khusus
Provinsi)
• Melakukan sosialisasi penerapan
SPM kepada perwakilan masyarakat
sebagai penerima manfaat
• Menerima dan menindaklanjuti
pengaduan masyarakat terkait
penerapan SPM
Mengkoordinasikan :
 Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi
terhadap data secara periodik
 Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran daerah
 Perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM di Prov/Kab/Kota
 Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah
Prov/Kab/kota
 Pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan pemda Prov/Kab/kota
Mengkonsolidasikan :
 Sumber pendanaan dalam pemenuhan
anggaran untuk penerapan SPM
Prov/Kab/Kota

14. 14
Agenda
 Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 dan SPM
Dalam Transformasi Kesehatan Penguatan Layanan Primer
 Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Penerapan SPM Bidang
Kesehatan
 Standar Teknis SPM Bidang Kesehatan
 Sumber Anggaran SPM Bidang Kesehatan
 Program Kegiatan Daerah SPM Bidang Kesehatan
 Pelaporan SPM Bidang Kesehatan,
 Tantangan pelaksanaan dan Rekomendasi

15. KONSEP PENERAPAN SPM KESEHATAN
(berdasarkan Permenkes 4/2019)
O1 O2 O3
Pelayanan Dasar SPM Kes. Kab/Kota
bersifat peningkatan/promotif dan
pencegahan/preventif yang mencakup:
1. Peningkatan kesehatan
2. Perlindungan spesifik
3. Diagnosa dini & pengobatan tepat
4. Pencegahan kecacatan
5. rehabilitasi
Pelayanan dasar dilaksanakan
pada fasilitas pelayanan
kesehatan baik milik
pemerintah pusat, pemerintah
daerah, maupun swasta
Pelayanan dasar dilaksanakan
oleh tenaga kesehatan sesuai
kompetensi dan
kewenangannnya, serta oleh
kader kesehatan terlatih di luar
fasilitas pelayanan kesehatan di
bawah pengawasan tenaga
kesehatan

16. STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN
DASAR SPM KESEHATAN
(berdasarkan Permenkes 4/2019)
Standar jumlah dan kualitas
personil/sumber daya manusia
kesehatan
2
Petunjuk teknis atau tata
cara pemenuhan standar
Standar Jumlah dan
Kualitas Barang
dan/atau jasa
3
1

17. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
(berdasarkan Permenkes 4/2019)
Jenis
Jumlah
02
03
01 Jenis logistik atau jasa yang dibutuhkan pada
pelaksanaan pelayanan dasar, seperti tablet
tambah darah pada Yankes ibu hamil
Jumlah logistik atau jasa yang dibutuhkan pada
pelaksanaan pelayanan dasar, pada umumnya
sesuai dengan jumlah sasaran pada indikator SPM
Fungsi
Fungsi penyediaan setiap jenis logistik atau jasa
yang dibutuhkan pada pelaksanaan pelayanan
dasar, seperti fungsi pemantauan/pencatatan
kesehatan ibu dan bayi pada penyediaan buku KIA

18. Standar Jumlah dan Kualitas SDM Kesehatan
(berdasarkan Permenkes 4/2019)
Pengaturan jenis SDM kesehatan yang melaksanakan pelayanan
dasar pada setiap indikator SPM kesehatan
Pelayanan dalam
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1. Dokter
2. Perawat
3. Petugas radiologi
4. Petugas
laboratorium
5. dll
Pelayanan Di luar Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1. Dokter
2. Tenaga kesmas bidang
epidemiologi
3. Tenaga kesmas bidang kesling
4. Tenaga kesmas bidang entomologi
5. Tenaga laboratorium
6. Tenaga penyuluh/promosi
kesehatan
Standar SDM
pada
indikator
Yankes bagi
penduduk
pada kondisi
KLB

19. Pengaturan Tata Cara Pemenuhan Standar per Indikator
(berdasarkan Permenkes 4/2019)
Pengertian
Mekanisme
Pelayanan/ Langkah
Kegiatan
Teknis
Penghitungan
Pembiayaan
Capaian Kinerja
O1
O5 O2
O3
O4
Pernyataan Standar Pelayanan

20. Contoh: Tata Cara Pemenuhan Standar
pada Yankes Penderita DM
Pengertian
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar
meliputi :
1) Pengukuran gula darah, dilakukan minimal satu kali sebulan di
fasilitas pelayanan kesehatan
2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
3) Terapi farmakologi.
Mekanisme Pelayanan
1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh
Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru
yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan
2) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan
kesehatan sesuai standar yang meliputi:
a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
c) Melakukan rujukan jika diperlukan
Capaian Kinerja

21. 21
Agenda
 Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 dan SPM
Dalam Transformasi Kesehatan Penguatan Layanan Primer
 Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Penerapan SPM Bidang
Kesehatan
 Standar Teknis SPM Bidang Kesehatan
 Sumber Anggaran SPM Bidang Kesehatan
 Program Kegiatan Daerah SPM Bidang Kesehatan
 Pelaporan SPM Bidang Kesehatan,
 Tantangan pelaksanaan dan Rekomendasi

22. 1. Pendataan
2. Skrining kesehatan
a) Kit lansia
b) Strip uji gula
darah dan
kolesterol
c) Instrumen GDS,
AMT dan ADL
dalam paket P3G
4. Pencatatan dan
pelaporan
a) Buku Lansia
b) Formulir dan ATK
5. Rujukan
1. Skrining factor risiko
PTM
a) Kit Skrining PTM
b) Kit Pemeriksaan
IVA
2. Konseling faktor risiko
PTM
3. Rujukan ke FKTP
a) Kit Peralatan PTM
b) Paket pemeriksaan
laboratorium
4. Pencatatan dan
pelaporan
1. Pendataan
2. Skrining Kesehatan
a) UKS Kit
b) Instrumen
pencatatan
c) Formulir
rekapitulasi hasil
skrining
3. Tindak lanjut hasil
skrining kesehatan
1. Pendataan
2. Pelayanan Kesehatan
Balita
a) Set Pemeriksaan
Kesehatan Anak
b) Set imunisasi
c) SDIDTK KIT
d) Formulir DDTK
e) Formulir kuesioner
Pra skrining
perkembangan
f) Kit Posyandu
g) Kit Imunisasi
3. Buku KIA
4. Pencatatan dan
pelaporan
a) Register Kohort
b) Formulir dan ATK
5. Rujukan
1. Pendataan
2. Pelayanan Kesehatan
BBL
a) Formulir BBL
b) Formulir MTBM
c) Set Pelayanan BBL
d) Set
Kegawatdaruratan
Neonatal
e) Vit. K1 Injeksi
f) Salep/tetes mata
g) Pedoman
pelayanan kes.
neonatal
1. Buku KIA
2. Pencatatan dan
pelaporan
a) Register Kohort
b) Formulir SIP
c) Formulir dan ATK
3. Rujukan
1. Pendataan
2. Pelayanan
Persalinan
a) Set Persalinan
b) Set Resusitas
Bayi
c) Set
Perawatan
Pasca
Persalinan
d) Paket obat
dan BHP
persalinan
e) Formulir
Partograf
1. Buku KIA
2. Kartu Ibu dan
Kohort
3. Rujukan
1. Pendataan
2. Pemeriksaan
ANC
a) Set
Pemeriksaan
b) Tablet Fe
c) Vaksin Td
1. Buku KIA
2. Kartu Ibu dan
Kohort
3. Rujukan
Ibu Hamil Ibu Bersalin Bayi Baru Lahir Balita
Usia Sekolah
Dasar
Usia Produktif
Usia Lanjut
Pembiayaan Kesehatan yang Harus Disediakan Kab/Kota untuk SPM

23. 1. Pemeriksaan Klinis
2. Pemeriksaan
Penunjang
a) Pot dahak
b) Formulir
c) Kaca Slide
d) Reagen
e) Cartridge Tes
cepat molekuler
f) Bahan Lab.
Lainnya (Oase, oil
imersi, dll)
g) Masker rumah
tangga
h) Masker N95
3. Edukasi
4. Rujukan
1. Penentuan orang
yang berisiko
terinfeksi HIV
2. Pemetaan penemuan
kelompok sasaran
3. Promosi kesehatan
dan Penyuluhan
4. Jejaring Kerja dan
Kemitraan
5. Sosialisasi
Pencegahan
6. deteksi dini HIV
7. Pencatatan dan
Pelaporan
8. Monitoring dan
Evaluasi
9. Peniaian kinerja SPM
10. Rujukan
1. Pendataan
2. Materi KIE
3. Buku Kerja ODGJ
4. Paket Pencatatan
dan pelaporan
5. Melakukan diagnosis
terduga ODGJ (Buku
PPDGJ– III (ICD-10))
6. Pelaksanaan
kunjungan rumah
7. Melakukan rujukan
ke FKRTL
a) Kit Berisi 2 Alat
Fiksasi
b) Laporan
1. Pendataan
2. Melakukan skrining
penderita DM
a) Pelayanan
Skrining
b) Pengadaan
Glukometer
3. Pelayanan kesehatan
sesuai standar
c) Media KIE
d) Obat DM
e) Kit Posbindu PTM
4. Melakukan rujukan
ke FKRTL
5. Penyediaan peralatan
kesehatan DM
a) Alat dan Reagen
b) Obat DM
1. Pendataan
2. Penemuan kasus
Hipertensi
a) Pelayanan
Skrining
b) Pengadaan
Tensimeter digital
3. Edukasi perubahan
gaya hidup dan
kepatuhan minum
obat atau terapi
farmakologi.
c) Media KIE
d) Obat
4. Melakukan rujukan
ke FKRTL
Hipertensi DM ODGJ HIV TB
Pembiayaan Kesehatan yang Harus Disediakan Kab/Kota unutk SPM

24. KRISIS/
BENCANA
1. Tahap Pra Krisis Kesehatan
(Edukasi pengurangan risiko krisis )
2. Tahap Tanggap Darurat
3. Mobilisasi tim penanggulanga n krisis kesehatan
c) Pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan
kesehatan
d) Pelayanan kesehatan rujukan
e) Kebutuhan logistik kesehatan (paket obat, paket
hygiene Kit/family Kit, dan Paket Makanan
pendamping
KLB
1. Kajian Epidemiologi
2. Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko
3. Penatalaksana an penderita
4. pencegahan dan pengebalan
5. pemusnahan penyebab penyakit
6. penanganan jenazah
7. Komunikasi Risiko
8. Upaya penanggulangan lainnya
Pembiayaan Kesehatan yang Harus Disediakan Provinsi untuk SPM

25. SUMBER ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN
APBN:
Dana Dekonsentrasi
Dana Transfer:
1. DAU
2. DAK
3. DBHCHT
4. Dana Desa
5. Dana Otsus
DUKUNGAN
ANGGARAN
KPBU
HIBAH,
CSR
KERJASAMA
DAERAH
Sumber Pembiayaan Lainnya

26. DUKUNGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN
DUKUNGAN
DAK TERHADAP
SPM
DAK Fisik:
Dukungan Sarana, Alkes, dan
Prasarana dalam Penerapan SPM
Provinsi dan Kab/Kota
DAK Non Fisik:
1. Dukungan Pembinaan Provinsi dalam
Penerapan SPM di Kab/Kota
2. Dukungan Pembinaan Dinkes Kab/Kota
dalam Penerapan SPM di Puskesmas
3. Dukungan Penerapan SPM Provinsi dan
Kab/Kota

27. Dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
PerMenkeu No. 206 Tahun 2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
DBHCHT
Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung
Bidang Kesehatan:
1. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif,
maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas
mendukung upaya penurunan angka prevalensi
stunting dan upaya penanganan pandemi COVID-19;
2. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana
fasilitas kesehatan.

28. Dukungan Dana Dekonsentrasi
Menu Dana Dekonsentrasi Untuk Mendukung SPM
Bidang Kesehatan
1. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
 Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah
 Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
 dll
2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 Penyelidikan epidemiologi KLB dan wabah
 Deteksi dini dan pemantauan kasus TB
 dll

29. Dukungan Dana Desa
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang
meliputi kegiatan pencegahan stunting di desa melalui
pelayanan kesehatan ibu dan anak

30. Dukungan Dana Otsus
UU No.2 Tahun 2021 Pasal 34 ayat (3)

31. 31
Agenda
 Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 dan SPM
Dalam Transformasi Kesehatan Penguatan Layanan Primer
 Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Penerapan SPM Bidang
Kesehatan
 Standar Teknis SPM Bidang Kesehatan
 Sumber Anggaran SPM Bidang Kesehatan
 Program Kegiatan Daerah SPM Bidang Kesehatan
 Pelaporan SPM Bidang Kesehatan
 Tantangan pelaksanaan dan Rekomendasi

32. Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan
Daerah
SPM
4
3
2
1
5
RPJMD
Renstra-PD
RKPD
Renja-PD
APBD
Proses
Penganggaran
Diatur dalam Regulasi
Penganggaran Daerah
Proses
Perencanaan
Integrasi ke dalam
dokumen perencanaan
(Program Pemenuhan
SPM).
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun
2018
ProsesSPM
Jenis, Mutu, dan
Penerima Pelayanan
Dasar
1. Identifikasi
penerima;
2. Identifikasi
ketersediaan
barang/jasa kebutuhan
dasar;
3. Identifikasi
pemenuhan kebutuhan
dasar yang menjadi
tanggung jawab
pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan
pemenuhan Pelayanan
Dasar.
Materi Yang Diatur Dalam
Permenkes 4/2019
Dokumen Perencanaan
Daerah
Integrasi ke dalam
dokumen perencanaan
(Program Pemenuhan
SPM).

33. PERMENDAGRI 90/2019
TentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutahiran
dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
SPM Provinsi

34. SPM Kabupaten/Kota

35. 35
Agenda
 Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 dan SPM
Dalam Transformasi Kesehatan Penguatan Layanan Primer
 Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Penerapan SPM Bidang
Kesehatan
 Standar Teknis SPM Bidang Kesehatan
 Sumber Anggaran SPM Bidang Kesehatan
 Program Kegiatan Daerah SPM Bidang Kesehatan
 Pelaporan SPM Bidang Kesehatan
 Tantangan pelaksanaan dan Rekomendasi

38. PAGU ANGGARAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023
Sumber : Data olahan e SPM Ditjen Bangda

41. 41
Agenda
 Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 dan SPM
Dalam Transformasi Kesehatan Penguatan Layanan Primer
 Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Penerapan SPM Bidang
Kesehatan
 Standar Teknis SPM Bidang Kesehatan
 Sumber Anggaran SPM Bidang Kesehatan
 Program Kegiatan Daerah SPM Bidang Kesehatan
 Pelaporan SPM Bidang Kesehatan
 Tantangan pelaksanaan dan Rekomendasi

42. Tantangan Implementasi SPM
42
Komitmen Daerah
Belum optimalnya komitmen daerah dalam mendukung
pelaksanaan SPM terutama dalam sisi anggaran dan tim
penerapan SPM yang belum berkoordinasi optimal
sehingga SPM belum menjadi prioritas
Ketersediaan Anggaran
Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk menunjang
pelaksanaan deteksi dini dan pengurangan alokasi
anggaran BOK untuk program (Permenkes 12/2021)
mempengaruhi layanan SPM
Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Belum bisa dipenuhinya sarana dan prasarana medis
sesuai standar di beberapa puskesmas
Terbatasnya SDM
Ketersediaan SDM yang terbatas, dimana semua
petugas puskesmas memiliki tanggung jawab lebih
dari satu program dan seringkali terjadi rotasi antar
petugas
Target Capaian SPM
Target capaian 100% yang tidak realistis, sumber
data yang menjadi rujukan berasal dari angka
proyeksi sehingga lebih tinggi dari realita di
lapangan
Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan dan Pelaporan data SPM yang belum
terintegrasi dan tersistem dengan baik sehingga
menyulitkan pemantauan capaian SPM

43. Rekomendasi
1. Diperlukan penyesuaian Permenkes No. 4 Tahun 2019 untuk menindaklanjuti
perubahan Permendagri 100/2018 menjadi Permendagri 59/2021
2. Telah dilaksanakan proses revisi Permenkes 4 Tahun 2019 pada internal
Kementerian Kesehatan yang selanjutnya akan didiskusikan dengan daerah dan K/L
terkait
3. Integrasi data capaian SPM Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, Kementerian
dalam Negeri dan Bappenas

44. Terima Kasih