Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan serta rujukan ke fasilitas tingkat atas. Puskesmas wajib menyelenggarakan program kesehatan berdasarkan siklus hidup, manajemen puskesmas, dan sistem informasi
1. 1
MATERI INTI 2
PELAYANAN KESEHATAN
DI REMOTE AREA
BAPELKES CIKARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Disampaikan pada :
PELATIHAN TUGAS KHUSUS INDIVIDU ANGKATAN V 2020
2. 2
TUJUAN UMUM
Setelah mempelajari materi ini peserta mampu memahami tentang
pelayanan kesehatan di remote area
TUJUAN KHUSUS
Peserta mampu:
1. Menjelaskan Konsep Puskesmas
2. Menjelaskan Pola Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
TUJUAN PEMBELAJARAN
5. PROGRAM INDONESIA SEHAT
5
Peraturan Terkait
Puskesmas
Tahun 2019
Tentang
Pusat Kesehatan
Masyarakat
PMK
43
Tahun 2015 Tentang
Akreditasi Puskesmas,
Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter dan
Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi
Tahun 2016 tentang
Pedoman Manajemen
Puskesmas
PMK
46
PMK
44
PMK
4Tahun 2019 tentang
Standar Teknis
Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar SPM
Kesehatan
6. PROGRAM INDONESIA SEHAT
6
Puskesmas
(Permenkes 43 thn 2019)
Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat & perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya Promotif & Preventif di
Wilayah Kerjanya.
Bertugas untuk melaksanakan
KEBIJAKAN KESEHATAN untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan
di wilayah kerjanya dalam rangka
mendukung terwujudnya KECAMATAN
SEHAT
7. TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS
PERILAKU SEHAT MENJANGKAU PELAYANAN
BERMUTU
LINGKUNGAN SEHAT DERAJAT KESEHATAN
OPTIMAL
PRINSIP PENYELENGGARAAN
PUSKESMAS
A. PARADIGMA
SEHAT
B. PERTANG-
GUNGJAWABAN
WILAYAH
C.
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
D.
Ketersediaan
akses
pelayanan
kesehatan
E.
TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
F. KETERPADUAN
KESINAMBUNGAN
KECAMATAN SEHAT
8. 8
UKBM
FASKES PRIMER
POSYANDU POSBINDU POSKESDES POS MAL DES POS UKK
Klinik Pratama
Apotik
Puskesmas
Lab
dr/drg mandiri
BPS
Dinkes Kab/Kota
Rumah Sakit
Pustu
Pustu
Pembinaan/koord
Jejaring
Pencatatan-Pelaporan
Rujukan UKP
Rujukan UKM
FASKES
RUJUKAN
Klinik
Utama
JARINGAN DAN JEJARING PUSKESMAS
9. berdasarkan pertimbangan
kebutuhan pelayanan kesehatan
dan sesuai dengan persyaratan
KARAKTERISTIK
WILAYAH KERJA
Standar Pelayanan Minimal
Standar SDM Kesehatan
Minimal
Standar Alkes – Obat Minimal
Standar Sarpras Minimal
KAWASAN
PERKOTAAN
KAWASAN
PERDESAAN
KAWASAN TERPENCIL
KEMAMPUAN
PELAYANAN
NON RAWAT
INAP
RAWAT INAP
KATEGORI PUSKESMAS
9
KAWASAN
SANGAT TERPENCIL
11. PMK 43/2019 Ps.16
PEMANTAUAN KONDISI SARANA PRASARANA DAN ALAT
DILAKUKAN MELALUI ASPAK
IJIN DAN REGISTRASI
Permohonan
Perijinan
Verifikasi
oleh
Dinkes
Kab/kota
Pemberian
ijin
Puskesmas
Permohonan
Rekomendasi
Dinkes Prov
Verifikasi
oleh Dinkes
Prov
Permohonan
Registrasi
Puskesmas
12. Puskesmas
12
ORGANISASI PUSKESMAS
KEPALA PUSKESMAS
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
PENANGGUNGJAWAB
UKM ESENSIAL DAN
PERKESMAS
PENANGGUNGJAWAB
UKM PENGEMBANGAN
PENANGGUNGJAWAB
UKP, KEFARMASIAN
DAN LABORATORIUM
PENANGGUNGJAWAB
JARINGAN PELAYANAN
PUSKESMAS DAN
JEJARING FASYANKES
13. Puskesmas
13
ORGANISASI PUSKESMAS T/ST
KEPALA PUSKESMAS
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
PENANGGUNGJAWAB UKM
ESENSIAL, UKM
PENGEMBANGAN DAN
PERKESMAS
PENANGGUNGJAWAB
UKP, KEFARMASIAN
DAN LABORATORIUM
PENANGGUNGJAWAB
JARINGAN PELAYANAN
PUSKESMAS DAN
JEJARING FASYANKES
14. UKP
a. Rawat jalan
b. Pelayanan gawat darurat
c. Pelayanan persalinan normal
d. Home care; dan/ atau
e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan
kebutuhan pelayanan kesehatan
UKM ESENSIAL
a. Pelayanan Promosi
Kesehatan;
b. Pelayanan Kesehatan
Lingkungan;
c. Pelayanan Kesehatan
Keluarga;
d. Pelayanan Gizi; dan
e. Pelayanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit.
UKM PENGEMBANGAN
• Inovatif, dan/atau disesuaikan dengan
• Prioritas masalah kesehatan dan kekhususan
wilayah kerja
• Potensi sumber daya yang tersedia di
Puskesmas
Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan :
1. Manajemen;
2. Pelayanan kefarmasian;
3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
4. Pelayanan laboratorium; dan
5. Kunjungan keluarga
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS
15. PROGRAM INDONESIA SEHAT
15
Program Kesehatan
Berdasarkan Siklus Hidup
• Deteksi
pengembangan
Inteligensia dan
upaya stimulasi
sensomotorik
• ASI eksklusif
• Imunisasi dasar
lengkap
• Pemberian makan
• Penimbangan
• Vit A
• MTBS
• Kesehatan Jiwa
• Deteksi
pengembangan
Inteligensia dan
upaya stimulasi
Kognitif
• SDIDTK
• Imunisasi
• Gizi
• Kolaborasi PAUD,
BKB, dan Posyandu
• Deteksi dan Simulasi
kognitif
• Kesehatan Jiwa
• Optimalisasi kesiapan
belajar dan
pengembangan
model belajar yang
efektif
• UKS
• Imunisasi anak
sekolah
• Penjaringan anak usia
sekolah
• PMT
• Kesehatan Jiwa
• Identifikasi dan
optimalisasi
kecerdasan majemuk
pada remaja
• Kesehatan reproduksi
• Konseling gizi
HIV/AIDS dan NAPZA
• Tablet Fe
• Konseling Kespro
• PKRT
• Kesehatan Jiwa
• Promosi Gaya Hidup
Otak Sehat, mandiri
dan produktif
• KB bagi PUS
• PKRT
• Deteksi PM dan
PTM
• Kesehatan OR dan
kerja
• Kesehatan Jiwa
• Deteksi gangguan
kognitif untuk
mengoptimalkan
kualitas hidup
• Posyandu Lansia
• Peningkatan kualitas
Hidup Mandiri
• Perlambatan proses
Degeneratif
• Kesehatan Jiwa
• Stimulasi dan nutrisi
pengungkit otak pada
janin melalui Ibu Hamil
• P4K
• Buku KIA
• ANC terpadu
• Kelas Ibu Hamil
• APN
• RTK
• Kemitraan Bidan Dukun
• KB PP
• PONED/ PONEK
• Kesehatan Jiwa
22. • Puskesmas WAJIB melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas
• Sistem informasi Puskesmas dapat diselenggarakan secara
ELEKTRONIK maupun NON ELEKTRONIK
• Sistem informasi Puskesmas minimal mencakup :
= PENCATATAN dan PELAPORAN KEGIATAN
Puskesmas dan jaringannya
= SURVEI LAPANGAN
= LAPORAN LINTAS SEKTOR terkait
= LAPORAN JEJARING fasilitas pelayanan kesehatan
di wilayah kerjanya
• Laporan kegiatan Puskesmas diselenggarakan
melalui KOMUNIKASI DATA
Program
ProgramProgram
Jejaring
Lintas
sektor
Data
dasar
Data
Kunjungan
Kepegawai
an
Permenkes 43/2019
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
23. DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN
/ KOTA
Sistem Informasi
Puskesmas merupakan
bagian dari sistem
informasi kesehatan
kabupaten/kota
• Puskesmas WAJIB
menyampaikan laporan
kegiatan Puskesmas secara
berkala ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Permenkes 43/2019 pasal 62
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
24. AKREDITASI
• Puskesmas WAJIB diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun
sekali
• Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi yg ditetapkan oleh Menteri
25. PERENCANA
AN
(PLAN)
PENGERAKKAN DAN
PELAKSANAAN
(DO)
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
(CHECK)
TINDAK LANJUT
HASIL WASDAL DAN
PKP
(ACTION)
CONTINUOUS QUALITY
IMPROVEMENT
KEPATUHAN PROSES TERHADAP STANDAR
DIUKUR MELALUI STANDAR AKREDITASI
PROGRAM /UPAYA KES
MASYARAKAT
Kesehatan Ibu,
Kesehatan Anak
Keluarga Berencana
Promosi Kesehatan
Kesehatan lingkungan
Pelayanan gizi
P2P
Kesehatan jiwa
dan lain-lain
25
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
PELAYANAN KLINIS /UKP
PUSKESMAS SESUAI STANDAR & AKREDITASI PUSKESMAS
PUSKESMAS SESUAI STANDAR
MANAJEMEN PUSKESMAS
28. 1. Proses Persiapan
2. Proses Pendampingan (Dinkes Kab/kota)
3. Proses Pengajuan (Dinkes provinsi)
4. Proses Survei (Surveior yang ditugaskan oleh Komisi
Akreditasi FKTP)
5. Proses Penetapan (Komisi Akreditasi FKTP)
6. Proses Pendampingan Pasca Akreditasi ( Dinkes Kab/kota)
28
Tahapan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
29. 29
KATEGORI KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS
• Tidak Terakreditasi
• Terakreditasi Dasar
• Terakreditasi Madya
• Terakreditasi Utama
• Terakreditasi Paripurna
33. DTPK SEBAGAI PRIORITAS
1. Luas wilayah DTPK lebih besar dari wilayah non
DTPK
2. Posisi strategis dari sisi geopolitik (Kedaulatan
Negara)
3. Kondisi geografi yang sulit dan kondisi iklim
yang sering berubah sangat berpengaruh pada
masalah sosekbud
4. Sumberdaya dan kekayaan alam di DTPK besar
“Membangun Indonesia Dari Pinggiran “
33
41. PERMASALAHAN
DAN TANTANGAN
41
1. Kondisi geografi yang sulit
2. Terbatasnya prasarana dasar
seperti akses transportasi, listrik,
sarana komunikasi, dll
3. Tingginya biaya hidup
4. Langkanya SDM berkualitas
5. Tingginya angka kemiskinan
6. Peran swasta pada yankes masih
rendah
7. Rendahnya utilisasi/penggunaan
faskes oleh masyarakat
8. Terbatasnya fasilitas &
kemampuan faskes rujukan
9. Persebaran penduduk tidak
merata
10.Budaya masyarakat bervariasi
AKSES TERHADAP
PELAYANAN
KESEHATAN RENDAH
STATUS
KESEHATAN
MASYARAKAT
RENDAH
42. 42
PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK
1. Akses
2. Kualitas
3. Melibatkan LP - LS
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Merujuk
44. 44
Adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan
oleh Tim Pelayanan Kesehatan yang
dilakukan oleh TIM PELAYANAN
KESEHATAN BERGERAK (TPKB)
dalam rangka meningkatkan akses dan
ktersediaan pelayanan kesehatan di daerah
terpencil dan sangat terpencil
PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK
45. POLA PELAYANAN KESEHATAN
BERGERAK
Prov
Kab
Pesawat Terbang
Kab
Kab
Kab
Kec
Desa
Desa
Desa
Kec
Kec
Pesawat Terbang
4 x sethn
4 x sethn
4 x sethn
Tim PKB:
1 Tim – 5- 8 orang
Hari Kerja (Sesuai Kondisi)
45
46. Pencatatan dan
Pelaporan
•Pencatatan sesuai sistem
informasi kesehatan yang
berlaku
•Pelaporan hasil kegiatan
Analisis Situasi
•Informasi Demografi
•Permasalahan kesehatan
dan faktor risiko penyakit
•Akses lokasi
•Sarana, Peralatan dan
Obat
•Tenaga Kesehatan
Penyusunan Rencana Kebutuhan
Pelayanan Kesehatan Bergerak
Jenis Pelayanan Kesehatan yang akan
diberikan
oKesehatan Dasar
oKegawat Daruratan
oSpesialistik
oRujukan dan Evakuasi
oPemberdayaan Masyarkat
Pola pelayanan yang memungkinkan
Kebutuhan Sumber Daya
Sarana dan Prasarana
Sosialisasi dan Advokasi
Kepada penentu kebijakan
(Pemda,
DPRD, tokoh adat dan agama)
untuk mendapatkan dukungan
Pembentukan TPKB
•Tim Provinsi
•Tim Kabupaten
•Tim Puskesmas
Pelaksanaan kegiatan
•Pra Pelaksanaan
•Pelaksanaan
•Pasca Pelaksanaan
1 2
3
4
56
Mempersiapkan tenaga, sarana,
prasararana dan sumber daya lain
•Pemberdayaan sumber daya yang ada
•Pemberdayaan TPKB
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN PKB
47. 1. Layanan penjangkauan berkelanjutan (Suitainable Outreach
Service/SOS) utk meningkatkkan jangkauan dan cakupan imunisasi
2. Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
3. Kemitraan bidan dan dukun
4. Perawatan Metode Kanguru (PMK)
5. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M)
6. Pemberdayaan masyarakat dg memanfaatkan kearifan lokal
7. Program khusus lain yg menjadi kebijakan daerah dan nasional
Pendekatan Program Yankes di Kawasan T & ST
48. Pelayanan Kesehatan
Bergerak
• Dilakukan oleh Tim
Pelayanan Kesehatan
Bergerak (TPKB)
• Di daerah T/ST yang
tidak memiliki faskes ,
atau
• Di daerah yang tidak
mendapat pelayanan
kesehatan dgn alat
transportasi udara,
kapal/perahu, darat
atau kombinasi
Pelayanan Kesehatan
Gugus Pulau
• Pelayanann kesehatan
pada beberapa
Fasyankes yang ada di
beberapa pulau yang
membentuk suatu
kelompok untuk
memberikan satu
kesatuan pelayanan
tanpa memperhatikan
batasan wilayah
administrasi
• Terdiri dari Fasyankes
pusat gugus dan
Fasyankes bagian dari
gugus
Rumah Tunggu
Kelahiran
• Tempat atau ruangan
yang berfungsi
sebagai tempat
tinggal sementara
bagi ibu hamil dan
pendampingnya
sebelum maupun
sesudah masa
persalinan
• Rumah tunggu berada
dekat dengan
Fasyankes tempat
persalinan
Yankes Berbasis
Telemedicine
• Tujuan: memberikan
manfaat dalam
peningkatan
ketepatan dan
kecepatan diagnosis
medis serta konsultasi
medis di FKTP dan
FKRTL yang tidak
memiliki tenaga
kesehatan tertentu.
Pengembangan Pola Pelayanan Kesehatan
Di Kawasan T & TS
50. HARAPAN
• Tugsus individu menjadi role model kesehatan
bagi masyarakat sekitar dan bagi tenaga
kesehatandi Puskesmas penempatan
• Berkontribusi dalam penguatan pelayanan
kesehatan primer, seperti:
Berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan dan
pelayanan Puskesmas Melakukan kegiatan inovatif
bersama dengan Puskesmas untuk meningkatkan
cakupan program kesehatan nasional.
50
“
“
Puskesmas sebagai ujung tombak yankes mrpk garda tedepan memutus mata rantai penularan covid-19. Krn ada di setiap kecamatan dan memiliki konsep wilayah.
PROGRAM INDONESIA SEHAT dengan 3 pilar pencapaian yaitu PELAKSANAAN PARADIGMA SEHAT, PENINGKATAN AKSES dan MUTU PELAYANAN KESEHATAN, serta PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL bagi seluruh penduduk pada akhir tahun 2019, yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019.
Pilar 1. Paradigma Sehat :
Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan
Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut:
Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Penerapan pendekatan continuum of care.
Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk).
Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.
Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan upaya terobosan dalam PELAYANAN KESEHATAN yaitu pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga ini merupakan cara pandang dan cara kerja baru bagi institusi pelayanan kesehatan yakni secara aktif menjangkau seluruh keluarga yang ada dalam wilayah kerjanya dan TIDAK HANYA BERSIFAT MENUNGGU seseorang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang :
Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
Hidup dalam lingkungan sehat; dan
Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Standar Puskesmas mengacu pada Permenkes 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Dimana suatu puskesmas harus memenuhi persyaratan Lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan (SDM), melaksanakan pelayanan Kefarmasian dan laboratorium,
Memiliki perijinan dan telah melakukan registrasi
Serta menyelenggarakan pelayanan UKP dan UKM esensial dan pengembangan
Sebelum memberikan Pelayanan kesehatan, puskesmas harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Dinkes Kabupaten/Kota setempat sebagai penanggungjawab UPT.
Persyaratan izin diajukan Dinkes kepada Bupati/walikota dengan melampirkan dokumen :
f.c sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang sah
F.c ijin IMB
F.c dokumen pengelolaan lingkungan
F.c SK bupati/walikota terkait kategori Puskesmas
F.c dokumen studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan
Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagakerjaan dan pengorganisasian untuk puskesmas yang akan mengajukan permohonan perpanjangan ijin
Dan persyaratan lain sesuai dengan perda setempat
Pemerintah daerah melakukan pengecekan persyaratan melalui dokumen dan turun kelapangan
Jika memenuhi syarat maka dikeluarkan ijin Puskesmas.
Dinas Kesehatan Kab/kota kemudian meminta rekomendasi Dinkes Prov terlebih dahulu dengan melampirkan surat ijin Puskesmas untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian kelayakan dan menerbitkan surat rekomendasi
Dengan melampirkan dokumen persyaratan, Dinkes Kab/kota mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas kepada Menteri Kesehatan untuk kemudian dikeluarkan nomor kode Puskesmas yang akan diinformasikan kepada Dinkes Prov dan Kab/kota
Kondisi kelengkapan maupun kelayakan sarana prasarana dan alat Puskesmas harus dipantau secara periodic. Aplikasi ASPAK diharapkan dapat membantu proses pemantauan SPA tersebut
PROGRAM INDONESIA SEHAT dengan 3 pilar pencapaian yaitu PELAKSANAAN PARADIGMA SEHAT, PENINGKATAN AKSES dan MUTU PELAYANAN KESEHATAN, serta PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL bagi seluruh penduduk pada akhir tahun 2019, yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019.
Pilar 1. Paradigma Sehat :
Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan
Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut:
Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Penerapan pendekatan continuum of care.
Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk).
Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.
Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan upaya terobosan dalam PELAYANAN KESEHATAN yaitu pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga ini merupakan cara pandang dan cara kerja baru bagi institusi pelayanan kesehatan yakni secara aktif menjangkau seluruh keluarga yang ada dalam wilayah kerjanya dan TIDAK HANYA BERSIFAT MENUNGGU seseorang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Penerapan Paradigma, salah satu pilar dilaksanakan melalui dua upaya. Untuk program kesehatan dilakukan melalui Pendekatan Keluarga, sedangkan program lintas sektor, yang diperlukan karena sektor kesehatan tidak mampu kerja sendiri, dilaksanakan dengan Gerakan Hidup Sehat. Kedua upaya ini akan saling menunjang saling memperkuat sehingga tujuan dapat tercapai.
Bagaimana mekanisme integrasi antara Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Puskesmas?
UKBM merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. UKBM juga salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan berbasis pada potensi sumberdaya yang tersedia dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah ini tidak berarti mematikan UKBM-UKBM yang ada, tetapi justru untuk memperkuat UKBM-UKBM yang selama ini dirasakan masih kurang efektif. Hal ini karena ketika saat kunjungan rumah terdapat anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan, dapat dimotivasi untuk memanfaatkan UKBM yang ada dan/atau pelayanan Puskesmas. Selain itu, keluarga juga dapat dimotivasi untuk memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan dan berbagai faktor risiko lainnya, dengan pendampingan dari kader-kader kesehatan UKBM dan/atau petugas profesional Puskesmas.
Manajemen Sumberdaya
Manajemen Program
Manajemen Mutu
Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
Sistem Informasi Puskesmas tersebut wajib diselenggarakan Puskesmas baik secara elektronik maupun non elektronik dengan informasi minimal mencakup pencatatan pelaporan kegiatan Puskesmas maupun jaringannya, hasil survei lapangan, laporan terkait lintas sektor, laporan jejaring dan laporan lain yang dibutuhkan.
Sistem informasi Puskesmas tersebut merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota.
Puskesmas wajib memberikan laporan kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota secara berkala.
Dalam mengukur pemenuhan atau penerapan standar standar yang berlaku bagi FKTP, Lembaga Akreditasi akan melakukan penilaian menggunakan tools berupa standar akreditasi melalui kegiatan survei akreditasi FKTP. FKTP yang telah memenuhi standar akreditasi akan mendapatkan pengakuan dari Lembaga Akreditasi FKTP dibuktikan melalui terbitnya sertifikat penetapan status akreditasi.
Komponen Penilaian pada Akreditasi FKTP, adalah Standar Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perorangan untuk Puskesmas; Administrasi Manajemen dan Layanan klinis bagi Klinik Pratama dan Praktik dokter dan praktek dokter gigi.
Standar yang dinilai untuk Puskesmas adalah :
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas
Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Upaya Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UPBS)
Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Puskesmas (KMUP)
Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM)
Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Bapak dan Ibu Peserta Rapat yang Saya hormati,
Untuk Kementerian Kesehatan, pelaksanan program pembangunan kawasan perbatasan dijadikan satu menjadi pelaksanaan Program Kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan karena memiliki kriteria kareterisktik permasalahan kesehatan yang relatif sama dan memerlukan penanganan yang bersifat khusus dan terintegrasi dibandingkan daerah lainnya serta membutuhkan koordinasi Lintas Sektor yang lebih intens
Peningkatan akses dapat pula melalui pengembangan inovasi. Dengan telah terjangkaunya sinyal sinyal komunikasi diseluruh pelosok dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan telemedicine untuk mempersingkat waktu perjalanan ke tempat rujukan. Ataupun dengan dikembangkannya pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing.
Selain daripada itu, kerjasama kemitraan yang berdaya guna tinggi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, swasta melalui CSI/KSO/ dan lain sebagainya diharapkan dapat membantu peningkatan akses pelayanan sesuai dengan yang kita harapkan.
Disamping itu, kami juga membutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah seperti :
Daerah harus memiliki master plan pembangunan kesehatan (tingkat provinsi dan kab/kota )
Kebutuhan tenaga yang harus dipenuhi kabupaten/kota
Penguatan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan
Biaya Operasional harus dipenuhi oleh Kab/kota
Ketersediaan infrastruktur dasar (transportasi, komunikasi, listrik, air bersih,dll)