Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pembentukan tim pembina cluster binaan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, dengan mengatur konsep, tujuan, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan."
3. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MENUJU CAKUPAN KESEHATAN
SEMESTA TERUTAMA PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR (PRIMARY
HEALTH CARE) DENGAN MENDORONG PENINGKATAN UPAYAPROMOTIF DAN
PREVENTIF DIDUKUNG OLEH INOVASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
RPJMN 2024 & PERPRES 18 TAHUN 2020
ARAH KEBIJAKAN
BIDANG KESEHATAN RPJMN TAHUN
2020 -2024
4. DASAR PEMBINAAN MELALUI TPCB
PERMENKES 43 TAHUN 2019 TENTANG
PUSKESMAS
UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAKSANAAN
BINWAS MAKA DIBENTUK TIM PEMBINA CLUSTER
BINAAN (TPCB) DI DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM
MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA TERINTEGRASI
DAN BERKESINAMBUNGAN
5. TUJUAN PEMBINAAN PUSKESMAS
Mendorong Puskesmas dalam memenuhi standar
penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Memfasilitasi Puskesmas dalam melakukan
perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara
berkesinambungan
Terwujudnya budaya mutu
Puskesmas
7. KONSEP PEMBINAAN
TERPADU
Cluster
Anggrek
Cluster
Bugenvil
Cluster
Cempaka
Cluster
Dahlia
Cluster
Edelweis
1. Pembagian Cluster Binaan
berdasarkan
kesepakatan seluruh bidang yang ada di
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. PembagianCluster binaan dapat
berdasarkan
kriteria sebagai berikut:
a. Beradasarkanakses, kondisi geografis
dan
transportasi.
b. Berdasarkan sumber daya
; jumlah bidang dan jumlah
SDM.
c. Berdasarkan ketersediaan dana
operasional.
d. Berdasarkan capaian kinerja Puskesmas
e.Berdasarkan permasalahan kesehatan di
wilayah kerja Puskesmas.
yang ada
di
bagi habis
dalam
Semua
Puskesm
as
Kabupaten/Kotadi
8. PENGORGANISASIAN TIM PEMBINA CLUSTER
BINAAN (TPCB)
PENANGGUNG JAWAB
KETUA
SEKSI A/
PJ
PROGRAM
SEKSI B/
PJ
PROGRAM
SEKSI C/
PJ
PROGRAM
SEKSI D/
PJ
PROGRAM
SEKSI E/
PJ
PROGRAN
SEKSI F/
PJ PROGRAM
SEKSI G/
PJ
PROGRAM
11. INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBINAAN
DINAS KESEHATAN DAERAH KAB/KOTA
Kegiatan Input Proses Output Outcome Impact
Pembinaan
Puskesmas
oleh TPCB
Persentase
Puskesmas yang
dipenuhi sumber daya
sesuai dengan
standar.
1. Persentase
Puskesmas yang
dilakukan
Pembinaan oleh
TPCB sesuai
dengan jadwal
yang sudah
disepakati
2. Persentase
laporan
Puskesmas yang
di berikan
feedback.
3. Persentase
Puskesmas yang
difasilitasi untuk
menindaklanjuti
rekomendasi
pembinaan.
1. Persentase
Puskesmas
melakukan
perencanaan
berdasarkan data
hasil evaluasi
2. Persentase
Puskesmas yang
direkomendasikan
untuk disurvei.
3. Persentase
Puskesmas yang
mencapai target
Indikator mutu.
4. Persentase
Puskesmas yang
melakukan
pelaporan INM dan
IKP secara
periodik.
Persentase
Puskesmas dengan
pencapaian kelulusan
akreditasi minimal
utama.
Persentase PKM
yang mengalami
peningkatan
kepuasan pelayanan
12. Kegiatan Input Proses Output Outcome Impact
Perbaikan
Kinerja
Puskesmas
penerima
Pembinaan
Terpenuhinya
sumber daya di
Puskesmas
sesuai standar.
1. Puskesmas
melakukan
review dokumen
secara periodik
2. Puskesmas
melakukan
penilaian
kepatuan
terhadap SOP
secara periodik
3. Puskesmas
melakukan
pengukuran
INMPuskesmas
melakukan CQI
secara periodik
1. Puskesmas
melakukan
perencanaan
berdasarkan
data hasil
evaluasi
2. Puskesmas
mengalami
Perbaikan
Indikator mutu
dan indikator
kinerja
Puskesmas yang
mengalami
Peningkatan
Status Akreditasi
Puskesmas.
Kepuasan
pelayanan
meningkat
INDIKATOR KEBERHASILAN PUSKESMAS
SEBAGAI OBJEK PEMBINAAN
13. ALURPEMBINAANTERPADU
SA menggunakan
Instrumen
Pemantauan dan
Evaluasi
Pembahasan
SA
Penyusunan skala
prioritas
berdasarkan hasil
SA
Pembinaan
Laporan
TPCB
P E R S I A P
A N
F E E D B A
C K
SURVEIOR
AKREDITASI
ORGANIS
ASI
PROFESI
DLL
Ditemukan
masalah
spesifik
Pembinaan
Teknis
1
2
Ket Panah :
1. Jika ditemukan adanya
masalah
teknis mis terkait mutu, maka
dilakukan pelaksanaan
pembinaan teknis.
2. Dilakukan pelaporan kembali
terkaithasilpelaksanaan
pembinaan teknis ke
14. PELAKSANAAN PEMBINAAN
A. PEMBINAAN
LANGSUNG
B. PEMBINAAN TIDAK
LANGSUNG
• Dilaksanakandengan
cara turun langsung
ke
Puskesmas.
• Pelaksanaan pembinaan
langsung dilakukan
minimal 1 kali dalam 1
tahun.
• Dilaksanakantanpa
harus mengunjungi
Puskesmas,
bisa melalui
video
confrence, email,
chatting.
• Pelaksanaan
tidak
langsung
pembinaa
n
dilakuka
n
menyesuaik
an
pembinaa
n
dengan
kemampua
n
langsung.
Periodik
Per
triwulan
16. Saat dilakukan
pembinaan
TPCB,
langsung oleh
ditemukan masalah-
masalah
spesifik terkait
Mutu.
TINDAK
LANJUT
Melakukan tindak lanjut dari
permasalahan mutu yang di temukan saat
pembinaan langsung. Pembinaan
dilakukan oleh Seksi Mutu dengan
melibatkan seksi terkait, Surveior di
Kab/Kota, Organisasi Profesi, dll
SURVEIO
R
AKREDIT
ASI
ORGANISASI
PROFESI
DLL
17. Saat dilakukan
pembinaan
TPCB,
langsung
ole
h ditemukan
masalah-
masalah
spesifik terkait rendahny
a
INM
(Angk
a
Pengobatan
T
B
pencapaian
Keberhasila
n Sensitif
Obat).
TINDAK
LANJUT
lanjut
Melakukan
permasalaha
n
tindak
dar
i
program TB yang di
temukan saat pembinaan
langsung. Pembinaan
dilakukan oleh Seksi
P2M
dengan melibatkan seksi
terkait,
Organisasi Profesi, Wasor TB, dll
WASOR TB
ORGANIS
ASI
PROFESI
DLL
18. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMBINAAN TERPADU OLEH
TPCB
Dinas
Kesehat
an
Kab/Kota
Dilakukan 1 kali setahun , pada bulan
Desember tahun berjalan atau bulan
Januari tahun berikutnya.
20. PERAN DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI
DAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
Kementerian Kesehatan
1. Melakukan peningkatan kapasitas (seperti workshop,orientasi,
sosialisasi) bagi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
dalam melakukan pembinaan kepada Puskesmas yang akan
dilakukan oleh TPCB
2. Mendampingi dinas kesehatan daerah kabupaten/kotadalam
melaksanakan pembinaan Puskesmas
3. Melakukan pemantauan terhadap proses pembinaanterpadu
yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota
4. Memberikan dukungan kepada kabupaten/kota dalam bentuk:
a.Memberikan umpan balik/feedback, disertai saran-saran
perbaikan, atas informasi yang diperoleh darikabupaten/kota
dan data profil kabupaten/kota yang dikompilasi darilaporan
rutin Puskesmas
b.Membahas masalah yang dihadapi kabupaten/kota dan
solusinya dalam pertemuan rutin dengan dinas kesehatan
kabupaten/kota
c.Pembinaan langsung ke kabupaten/kota secara lintas
program sesuai urutan prioritas, untuk mendapatkan
gambaran masalah di kabupaten/kota dan samplingke
Puskesmas atas temuan masalah
5. Memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan yang
tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerahkabupaten/kota
sesuai ketentuan perundang-undangan.
1. Kementerian Kesehatan menentukan kebijakan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya
2. Kebijakan yang dikeluarkan harus menjamin dapat dimplementasikan di
lapangan di seluruh wilayah Indonesia secara konsisten (Consistent
National Value). Oleh karena itu kebijakan pusat harus didukung dengan:
a. Adanya peraturan-peraturan Menteri Kesehatan yang dapat
menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.
Kebijakan tersebut dirinci dalam bentuk NSPK pelayanan/program
yang harus dipatuhi sampai di tingkat terdepan/lapangan
b. Peraturan Menteri dimaksud harus didukung perangkat-perangkat
yang memastikan bahwa peraturan tersebut dipastikan dapat
dijalankan, seperti:
1)Pedoman-pedoman teknis dan manajemen
2)Pedoman pembinaan Puskesmas bagi dinaskesehatan.
1. Kementerian Kesehatan melakukan diseminasi informasi kepada
provinsi yang mencakup materi yang dibutuhkan oleh dinas kesehatan
daerah provinsi dalam melakukan orientasi bagi dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada Puskesmas
2. Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan terhadap provinsi melalui
mekanisme pembinaan wilayah (Binwil) dan pemantauan terhadap proses
pembinaan terpadu yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan daerah
provinsi dan kabupaten/kota
3. Kementerian Kesehatan dapat menyediakan dukungan anggaran untuk
provinsi dalam melakukan orientasi bagi dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota terkait pembinaan Puskesmas
21. K A B
N
K A B
M
K A B
K
K A B J
K A B
L
K A B
G
K A B
F
K O T A
H
K A B I
K A B
E
K A B
D
K A B
A
K A B
C
K A B
B
B i n w i l 1
B i n w i l 2
B i n w i l 6
B i n w i l 5
B i n w i l 3
KONSEP PEMBINAAN
DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI
22. PELAKSANAAN PEMBINAAN
A. PEMBINAAN
LANGSUNG
B. PEMBINAAN TIDAK
LANGSUNG
• Dilaksanakan dengan
cara turun langsung ke
Kab/Kota.
• Pelaksanaan pembinaan
langsung dilakukan
minimal 1 kali dalam 1
tahun.
• Dilaksanakantanpa
harus mengunjungi
Kab/Kota, bisa confrenc
e,
melalui video
email,
chatting.
• Pelaksanaan
tidak
langsung
pembinaa
n
dilakuka
n
menyesuaik
an
pembinaa
n
dengan
kemampua
n
langsung.
Periodik
Persemest
er
23. INDIKATOR KEBERHASILAN
DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI DAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Level
Pembinaan
Input Proses
Output Outcome
Tim Pembina
Wilayah dinas
kesehatan daerah
provinsi
Persentase Kabupaten/Kota
yang memenuhi sumber daya
Puskesmas sesuai dengan
standar.
1. Persentase Dinas
Kesehatan Kab/Kota yang
dilakukan Pembinaan oleh
Provinsi
1. Jumlah Kabupaten/Kota
yang melakukan
pembinaan ke Puskesmas
sesuai
1. Seluruh kab/kota
memenuhi SPM bidang
kesehatan kab/kota
2. Seluruh provinsi
sesuai dengan jadwal
yang sudah disepakati
2. Persentase laporan TPCB
yang di feedback kan.
3. Persentase Dinas
Kesehatan
denganketentuan
2. Jumlah Kabupaten/Kota
yang mengirimkan
instrumen monev ke
Provinsi
3. Jumlah Kabupaten/Kota
yang telah dilakukan
memenuhi SPM bidang
kesehatan Provinsi
3. Seluruh Kab/kota
mencapai indikator
RPJMD bidang
kesehatan Kab/Kota
4. Tercapainya target
Kabupaten/Kota yang
difasilitasi untuk
menindaklanjuti
rekomendasi pembinaan.
pembinaan baik secara
langsung maupun tidak
langsung sesuai dengan
ketentuan
indikator RPJMD bidang
kesehatan provinsi
5. Tercapainya target indikator
nasionalbidang kesehatan
tingkat provinsi
Tim Pembina
Wilayah
1. Jumlah Provinsi yang
melakukan pembinaan
1. Seluruh kab/kota
memenuhi SPM bidang
Kementerian
Kesehatan
ke Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan
2. Jumlah Provinsi yang
mengirimkan laporan
pembinaan Puskesmas
ke PusatJ
3. umlah Provinsi yang
telah dilakukan
kesehatan kab/kota
2. Seluruh provinsi
memenuhi SPM bidang
kesehatan Provinsi
3. Tercapainya target
indikator RPJMD bidang
kesehatan provinsi
4. Tercapainya target
pembinaan baik secara
langsung maupun tidak
langsung sesuai dengan
ketentuan
indikator nasional bidang
kesehatan (RPJMN,
Renstra, IKP, IKK)
24. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBINAAN
TERPADU TK PROVINSI
Dinas
Kesehat
an
Provinsi
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Dilakukan 1 kali setahun , pada bulan
Desember tahun berjalan atau bulan
Januari tahun berikutnya.
26. DINKES KABUPATEN/KOTA
TPCB / TIM YANG
MELAKUKAN
PEMBINAAN
1
Instrumen
Pemantauan
dan Evaluasi
Mutu
Puskesmas
Instrumen Pemantauan
dan Evaluasi Mutu
Puskesmas dan
Timeline Tindak Lanjut
2 Hasil Self Assessment
Instrumen Standar
Akreditasi
3
4 Umpan
Balik
Laporan
DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI
5
Laporan
Semester
6
Laporan
Tahunan
ALUR
PENCATATAN &
PELAPORAN
PEMBINAAN
PUSKESMAS
KEMENTERIAN KESEHATAN
28. ..
No URAIAN
RA
JAWAB
A N
DATA
DUKUNG/
BUKTI
VERIFIK
ASI
KESIMPULAN
DIISI OLEH
PUSKESMAS
DIISI OLEH
TPCB
Pengisian instrumen diarahkan
untuk memotret dan
mengidentifikasi permasalahan
yang dihadapi Puskesmas.
Instrumen diisi sesuai fakta dan
lengkap.
Bila tindak lanjut PPS dan data
dukungnya sudah >80%, pilih
opsi 1).
Bila data dukungnya hanya 61%
- 65%, pilih opsi 2).
CONTOH PENGISIAN:
1
2
TINGKAT
PUSKESMAS