Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).

1. drg. Farichah Hanum, Mkes
Direktur Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Penerapan ASPAK
Sebagai Salah Satu
Persyaratan
Akreditasi
Puskesmas
Disampaikan pada:
Pertemuan Evaluasi Pemenuhan Standar SPA Puskesmas
Bogor, 26 Februari 2019

2. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN
DALAM RPJMN 2015 -2019
(PERPRES N0. 2 TAHUN 2015)
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat
dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan
Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019

3. INDIKATOR KINERJA DITJEN YANKES
JUMLAH KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL 1
PUSKESMAS YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI
MINIMAL 1 RSUD YANG TERSERTIFIKASI
AKREDITASI NASIONAL
2015
2016
2017
2018 2019
350*)
700*)
2800*)
4900*)
5600*)
*Jumlah Kumulatif
2015
2016
2017
2018 2019
95*)
190*)
287*)
434*)
482*)
*Jumlah Kumulatif

4. Kompetensi Fasyankes : Sarana, Prasarana, SDMK, Alkes, Mutu dan Sistem
Rujukan sesuai dg standar

5. Empowared
people and
communities
Multisectoral
policy and
action
Integrated health
services
prioritizing
essential public
health functions
and primary care
Complementary
domains

7. UHC without quality will not get us to health
Utilization Health
Utilization x Quality = Health
UHC – an empty promise without quality

8. SYARAT POKOK PELAYANAN KESEHATAN
TERSEDIA &
BERKESINAMBUNGAN
(AVAILABLE)
DAPAT DITERIMA
(ACCEPTABLE)
MUDAH
DICAPAI OLEH
MASYARAKAT
(ACCESSIBLE)
MUDAH
DIJANGKAU
(AFFORDABLE)
BERMUTU
( QUALITY &
SAFETY)

9. HARAPAN PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
BERKUALITAS
AKREDITASI
Transisi
Demografis:
Urbanisasi
Jangkauan Akses
menuju Universal
Coverage
Pola Hidup / Faktor
Resiko Linglungan 
Perubahan Pola
Penyakit
1 3
4
2
 BONUS DEMOGRAFI
 ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
 OTONOMI DAERAH
 SISTEM PEMBIAYAAN & PEMBAYARAN (KAPITASI)
 PENGUATAN UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF
 KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
 JAMAN NOW /ERA MILENNIAL/ ERA IT/ MEDSOS
Mortalitas dan
Morbiditas Penyakit
TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

10. Bentuk perlindungan pemeritah dalam
memenuhi hak setiap WN terhadap
pelayanan yang diberikan fasilitas
kesehatan secara layak
(UUD 45, ps 28 dan 34)
Survei menggunakan standar akreditasi
(manajemen, UKM, UKP) menjadi satu
kesatuan sebagai upaya peningkatan
mutu & berfokus pada keselamatan
pasien dan masyarakat
FILOSOFIS
SOSIOLOGIS
ALASAN FKTP PERLU AKREDITASI
YURIDIS
PMK 46 / 2015 ttg Akreditasi FKTP, ps 3
Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter,
dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi.
(2) Akreditasi Puskesmas dan Klinik Pratama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
(3) Akreditasi tempat praktik mandiri dokter dan tempat
praktik mandiri dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun.
PMK 99/2015 perubahan dari PMK 71/2013
tentang JKN :
Persyaratan kerjasama dg BPJS FKTP harus telah
terakreditasi
FKTP harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 7 (tujuh)
tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

11. Quality Interventions
• Sumber :Dr Shams Syed, Coordinator, Quality Systems & Resilience , Nop 2018
AKREDITASI

12. PERSYARATAN
KREDENSIALING &
REKREDENSIALING
BPJS
BERLAKU JANUARI
2021

13. 13
AKREDITASI
PUSKESMAS
1. SPA YANG TERSEDIA APAKAH SESUAI STANDAR
DAN KEBUTUHAN PELAYANAN
2. DATA & INFORMASI YANG DIBUTUHKAN DALAM
STANDARISASI INPUT YANKES
3. PROSES PELAYANAN SESUAI STANDAR ATAU TIDAK
( KETERSEDIAAN DAN KEPATUHAN TERHADAP
SOP) Memastikan Pelayanan telah sesuai
Standar
4. DATA & INFORMASI APA YANG HARUS DIPERBAIKI
SECARA BERKELANJUTAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN MUTU YANKES  Perbaikan
Kinerja Secara Berkesinambungan
POTRET
MENDORONG ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA CONTINOUS QUALITY IMPROVEMENT

14. AKREDITASI
Kualitas Pelayanan Kesehatan
dan Keselamatan Pasien dan
Tenaga Kesehatan Harus
Terjamin
DENGAN AKREDITASI, MAKA PUSKESMAS DAPAT :
Perbaikan Kinerja Secara
Berkesinambungan
Memastikan Pelayanan
telah sesuai Standar
Salah satu persyaratan kredensial
yang akan bekerjasama dengan BPJS

15. AKREDITASI
FASYANKES
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) INSTITUSI
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) PROGRAM
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) RISIKO
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) MUTU
MEMBANGUN SISTEM TATA KELOLA YANG LEBIH
BAIK SECARA BERTAHAP & BERKESINAMBUNGAN
SISTEM TATA KELOLA KINERJA & MUTU
MELALUI AKREDITASI PUSKESMAS (FKTP)
PEDOMAN
PROGRAM
TEKNIS
TERDISTRIBUSI
DI SELURUH STANDAR AKREDITASI

16. AKREDITASI FKTP
• PERBAIKAN TATA KELOLA ( MANAJEMEN) INSTITUSI
• PERBAIKAN TATA KELOLA ( MANAJEMEN) PROGRAM
• PERBAIKAN TATA KELOLA ( MANAJEMEN) RISIKO
• PERBAIKAN TATA KELOLA ( MANAJEMEN) MUTU
MEMICU
MEMBANGUN SISTEM TATA KELOLA YANG LEBIH BAIK SECARA BERTAHAP
& BERKESINAMBUNGAN
PERBAIKAN KINERJA & MUTU
AKREDITASI FKTP MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN
UNTUK MEMPERBAIKI TATA KELOLA /MANAJAMEN
SEHINGGA TERJADI PERBAIKAN KINERJA DAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN

17. 30
PETA JALAN AKREDITASI PUSKESMAS MENUJU TOTAL TERSERTIFIKASI AKREDITASI TAHUN 2021
154 PUSKESMAS
AKREDITASI
PERDANA
2898
PUSKESMAS

18. Tersertifikasi Akreditasi
Puskemas
7.518
9655
9731 9754 9767
9825 9983
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perkembangan Jumlah Puskesmas
Sumber: Pusdatin Kemenkes (Data per Des 2018)
Sumber: Dit. Mutu Akeditasi Yankes (Data per Jan 2018 )
CAPAIAN AKREDITASI PUSKESMAS
PERBANDINGAN JUMLAH PUSKESMAS
SUDAH TERAKREDITASI DAN BELUM TERAKREDITASI
2465
7518
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
BELUM TERAKREDITASI
SUDAH TERAKREDITASI
PERBANDINGAN JUMLAH PUSKESMAS
SUDAH TERAKREDITASI DAN BELUM TERAKREDITASI

19. 99,2 98,5 95,9 95,6 93,7 92,4 89,5 87,3 85,1 85,0 83,9 83,1 82,7 80,8 80,6 78,6 77,0 76,1 73,8 73,8 73,0 72,0 70,9 69,1 68,0 67,9
57,5 55,3 55,2 52,1
45,8
42,3
31,4
16,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
PROSENTASI PKM TERAKREDITASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
924
867
770
401 400
279 270 261 254 247
201 198 188 174 166 157 149 147 137 137 135 134 119 116 111 88 78 74 71 69 59 50 49 38
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
PUSKESMAS

20. Penerapan ASPAK
Sebagai Salah Satu
Persyaratan Akreditasi
Puskesmas

21. CAPAIAN AKREDITASI PUSKESMAS
DASAR
2.405
(32%)
MADYA
4.242
(56%)
UTAMA
798
(11%)
PARIPURNA
73
(1%)
DISTRIBUSI STATUS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
TH 2015 TH 2016 TH 2017 TH 2018
DASAR
MADYA
UTAMA
PARIPURNA
TREN CAPAIAN AKREDITASI
DASAR
PARIPURNA
UTAMA
MADYA
3 %/TH
- 11%/TH
9 %/TH
STABIL
SUMBER DATA : KAFKTP, 31 DES 2018

22. INPUT (SPATU)
PPK1, SOP
MNJ. PROGRAM,
MNJ. PELAYANAN,
MNJ. MUTU
AKREDITASI
INDIKATOR
EXTERNAL
CQI
STANDARISASI
MONITORING &
PENILAIAN KINERJA
Tim
Audit Internal
INTERNAL
MENILAI COMPLIANCE TERHADAP STANDAR, BAIK STANDAR INPUT, STANDAR PR
O
U
T
C
O
M
E
Peraturan Perundangan
Pedoman yang disusun oleh
Pemerintah dan/atau OP
PROSES
PELAYANAN
MUTU & AKREDITASI

23. PERAN AKREDITASI DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN STANDAR SPA
M
E
N
I
L
A
I
EVALUASI EKSTERNAL
AKREDITASI
FASYANKES
STANDAR KOMPETENSI & MUTU
FASYANKES
INPUT, PROSES, OUTPUT
INDIKATOR
STATUS
AKREDITASI
&
REKOMENDASI
PERBAIKAN
FASYANKES
MEMBERIKAN
DATA &
INFORMASI SPA
YANG HARUS
DIPENUHI
STANDARISASI
SPA

24. PERAN SPA DALAM PENENTUAN STATUS AKREDITASI FASYANKES
SPA
SESUAI STANDAR
PMK 75/2014
PROSES PELAYANAN
DI FASYANKES
M
E
N
I
L
A
I
EVALUASI EKSTERNAL
AKREDITASI FASYANKES
STANDAR KOMPETENSI & MUTU
FASYANKES
INPUT, PROSES, OUTPUT
INDIKATOR
STATUS
AKREDITASI
&
REKOMENDASI
PERBAIKAN
FASYANKES
SALAH SATU FAKTOR PENENTU
SPA

25. NO BAB
TIDAK
TERAKREDITASI
DASAR MADYA UTAMA PARIPURNA
1 PPP < 75% ≥ 75% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80%
2 KMP < 75% ≥ 75% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80%
3 PMP < 20% ≥ 20% ≥ 40% ≥ 60% ≥ 80%
4 UKMBS < 60% ≥ 60% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80%
5
KMUKM < 60% ≥ 60% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80%
6 SKM < 20% ≥ 20% ≥ 40% ≥ 60% ≥ 80%
7 LKBP < 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 80% ≥ 80%
8 MPLK < 20% ≥ 20% ≥ 60% ≥ 80% ≥ 80%
9 PMKP < 20% ≥ 20% ≥ 40% ≥ 60% ≥ 80%
Ketentuan Kelulusan Akreditasi Puskesmas

26. STRUKTUR STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
(Hal. 8, Ped. Surv)
No JUDUL
JML
STDR
JML
KRIT
JML
EP
I Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas. (PPP) 3 13 59
II Kepemimpinan & Manajemen Puskesmas. (KMP) 6 29 121
III Peningkatan Mutu & Manajemen Risiko (PMMR) 1 7 32
IV Upaya Kes. Masy, yg Berorientasi Sasaran (UKMBS) 3 1 53
V K’pemimpinan & M’jemen Upaya Kesmas (KMUKM) 7 22 101
VI Sasaran Kinerja UKM 1 6 29
VII Layanan Klinis yg Berorientasi Pasien (LKBP) 10 33 151
VIII M’najemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) 7 36 172
IX Peningkt. Mutu Klinis & Keslamatan Pasien (PMKP) 4 12 58
TOTAL 42 168 776
a
d
m
e
n
U
K
M
U
K
P

27. Esensi Bab II.
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas
2.1. Tata kelola sarana Puskesmas:
a. Pemenuhan terhadap persyaratan lokasi dan perijinan (2.1.1)  4 EP
b. Pemenuhan terhadap persyaratan bangunan dan ruangan (2.1.2, 2.1.3)  6 EP
c. Pemenuhan terhadap persyaratan prasarana (system utilitas) (2.1.4)  5 EP
d. Pemenuhan terhadap persyaratan peralatan (2.1.5)  7 EP
2.2. Pemenuhan terhadap persyaratan ketenagaan
2.3. Kegiatan Pengelolaan Puskesmas

28. Esensi dari Bab II. (lanjutan)
2.4.Hak dan kewajiban pengguna
2.5. Kontrak dengan pihak ketiga
2.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana:
a. Penanggung jawab dan program kerja pemeliharaan (2.6.1)  10
EP

29. Esensi Bab VIII.
Manajemen Penunjang Pelayanan Klinis
8.1 Pelayanan laboratorium  kalibrasi alat lab (8.1.7)
8.2 Pelayanan obat
8.3 Pelayanan radiodiagnostik  perijinan, pemeliharaan dan
kalibrasi alat radiodiagnostik (8.3.5)
8.4 Manajemen informasi
8.5 Manajemen keamanan lingkungan  pemeliharaan dan
perbaikan sarana dan prasarana di Puskesmas (8.5.1)  6 EP

30. Esensi dari Bab VIII. (lanjutan)
8.6 Manajemen peralatan
a. Prosedur penyiapan alat medis
b. Prosedur sterilisasi dan pelaksanaannya
c. Bagaimana memastikan peralatan steril
d. Inventarisasi, jadual pemeliharaan alat medis, prosedur dan pelaksanaan.
e. Kalibrasi peralatan medis
f. Monitoring peralatan yang rusak dan penggantiannya
g. Bagaimana memastikan ketersediaan alat medis
h. Petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan peralatan medis
8.7 Manajemen SDM klinis

31. SANDINGAN PKM TERAKREDITASI DAN RENCANA AKREDITASI
vs
PKM YANG MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
602 2400
PKM TERAKREDITASI S/D
DES 2018
(N = 7518)
PKM MEMBERIKAN YANKES
SESUAI STANDAR
(5720)
5118
PKM YG DIUSULKAN
AKREDITASI 2019
(N = 2844)
PKM MEMBERIKAN YANKES
SESUAI STANDAR
(5720)
4105 1229
1615
RINCIAN
2019
SURVEI 2019 JUMLAH
MEMBERI
PELAYANAN SESUAI
STANDAR
BELUM MEMBERI
PELAYANNA SESUAI
STANDAR
PERDANA 1579 517 1062
RE-AKRED 1265 1098 167
• CAPAIAN AKREDITASI PUSKESMAS PER 31 DESEMBER 2018 (KAFKTP, 20 JAN 2019)
• USULAN AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2019 (DIT MAY, 11 FEB 2019)
• PUSKESMAS MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PER 31 DESEMBER 2018 (DIT. PKP, 05 JAN 2019)
?
KONDISI SAAT INI

32.  Memiliki izin dan sudah teregistrasi
 Ada bukti pengisian ASPAK
 Harus ada Dokter
 Kepala Puskesmas sesuai Permenkes 75 tahun
2014
 Ada bukti pengisian Instrumen Pemantauan
Puskesmas yang memberikan Pelayanan Sesuai
Standar
 Ada bukti pengisian SISDMK
 Ada bukti pengusulan kalibrasi
 Ada bukti sudah melaksanakan PIS PK (melakukan
kunjungan dan sudah input di aplikasi serta
memanfaatkan hasil analisis untuk perencanaan
Puskesmas)
 Memiliki izin dan sudah teregistrasi
 Mengisi ASPAK dengan pemenuhan ASPAK minimal
60%
 Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai
Permenkes 75 tahun 2014
 Kepala Puskesmas sesuai Permenkes 75 tahun 2014
 Ada bukti pengisian Instrumen Pemantauan
Puskesmas yang memberikan Pelayanan Sesuai
Standar dan persentase pemenuhan standar
Puskesmas minimal sebesar 70%
 Ada bukti pengisian SISDMK
 Ada bukti alat yang telah dilakukan kalibrasi
 Ada bukti sudah melaksanakan PIS PK (melakukan
kunjungan dan sudah input di aplikasi serta
memanfaatkan hasil analisis untuk perencanaan
Puskesmas) dan ada peningkatan IKS
DRAFT WACANA :
PERSYARATAN MUTLAK PENGUSULAN SURVEI AKREDITASI FKTP
PERDANA RE-AKREDITASI

33. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN MENGENAI PEMBINAAN MUTU DAN
AKREDITASI PUSKESMAS, MEMINTA GUBERNUR DAN
BUPATI/WALIKOTA MENUGASKAN DINKES PROPINSI
DAN KAB/KOTA MEMFASILITASI DAN MEMBINA
PUSKESMAS YANG TELAH LULUS TERSERTIFIKASI
AKREDITASI MINIMAL SETIAP 6 BULAN SEKALI,
MELALUI KEGIATAN :
1. BIMBINGAN TEKNIS
2. SUPERVISI
3. PEMANTAUAN KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA PELAYANAN PUSKESMAS

34. RENCANA PENGEMBANGAN AKREDITASI KE DEPAN
REVIEW STANDAR DAN INSTRUMEN
AKREDITASI FKTP
AKREDITASI
FKTP
PENETAPAN SYARAT MUTLAK SURVEI
AKREDITASI PUSKESMAS
MEMASUKKAN KOMPONEN AKREDITASI DALAM
KAPITASI PUSKESMAS UNTUK MENDORONG
KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN AKREDITASI
1
2
3

35. 1. Persoalan mutu pelayanan tidak dapat dipungkiri
menjadi hal terpenting untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat pada pelayanan
kesehatan
2. Tantangan terbesar bagi Puskesmas adalah
bagaimana mempertahankan bahkan
meningkatkan mutu pelayanan secara
berkesinambungan agar lebih baik
3. Untuk mewujudkan tantangan tersebut maka
perlu perhatian khusus pada pemenuhan input
melalui pemenuhan SPA, SDMK, Manajemen
Puskesmas, PIS-PK dan Akreditasi dalam rangka
penyiapan Puskesmas sebagai Gatekeeper yang
berkualitas