Its about accreditasion of co assistant in medical doctor

1. KEBIJAKAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA
dan
PERMENKES NO.46 TAHUN 2015
TENTANG
AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI DOKTER, DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI

2. RPJMN I
2005 -2009
Bangkes
diarahkan untuk
meningkatkan
akses dan mutu
yankes
Akses masyarakat
thp yankes yang
berkualitas telah
lebih berkembang
dan meningkat
Akses masyarakat
terhadap
YANKES YANG
BERKUALITAS
telah mulai mantap
Kes masyarakat
thp yankes yang
berkualitas telah
menjangkau dan
merata di
seluruh wilayah
Indonesia
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015 -2019
RPJMN IV
2020 -2025
KURATIF-
REHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
Masyarakat
Sehat Yang
Mandiri Dan
Berkeadilan
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai
kondisi dan kebutuhan
2

3. PEMERATAAN
&
KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup
Manusia Indonesia
TRISAKTI:
Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang
politik; Berkepribadian dlm budaya
NORMA
PEMBANGUNAN
KABINET
KERJA
PROGRAM
INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA
PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA,
PROGRAM INDONESIA
SEJAHTERA
PENGUATAN
YANKES
PARADIGMA
SEHAT
JKN
AKREDITASI FKTP
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
SEKTOR
UNGGULAN,
3
DIMENSI
PEMBANGUNAN
4

4. PROGRAM INDONESIA SEHAT
Paradigma
Sehat
Program
•Pengarusutamaan
kesehatan dlm
pembangunan
•Prom prev sbg pilar utama
upaya kesehatan
•Pemberdayaan
masyarakat
Indikator
•Kota Sehat
•Kecamatan Sehat
Penguatan Yankes
Program
• Peningkatan Akses
•Peningkatan Mutu
•Regionalisasi Rujukan
Indikator
• Jml Kecamatan yg memiliki
minimal 1 Puskesmas yg
tersertifikasi akreditasi
• Jml Kab/Kota yg memiliki
minimal 1 RSUD yg
terakreditasi
Jaminan Kesehatan
Nasional
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan: asuransi –
azas gotong royong
• Kendali Mutu & Kendali Biaya
• Sasaran: PBI dan Non PBI
Indikator:
Total coverage
Tanda kepesertaan
KIS – Kartu BPJS
4

5. Sehat (70%*) Mengeluh Sakit (30%*)
FKTP
80 %
*Sumber : Susenas 2010
PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA
MEWUJUDKAN PARADIGMA SEHAT
FKRTL
20%
KIE, Self care
Promosi Kesehatan
SEHAT ADALAH HARTAKU
YANG HARUS KUJAGA DAN
KUPELIHARA
Yang Sehat Tetap Sehat
Yang sehat Tidak Sakit
sehat / rujuk
balik
sakit
meninggal
UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia,
Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes,
Desa Siaga)
5

6. STRATEGI PENGUATAN
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Peningkatan Akses
PENINGKATAN MUTU 
MELALUI AKREDITASI
Regionalisasi Rujukan
1
2
3
6

7. AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA
7

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan non
diskriminatif
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam
melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib
menyelenggararakan kendali mutu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus
memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan
pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta
efisiensi biaya.

9. DASAR KEBIJAKAN AKREDITASI
• Perpres 72/2012 tentang SKN 
Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu
pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan
kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
1. Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus
memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien,
efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi
biaya.
2. Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan
secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan,
memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang
ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta

10. Pasal 6 (2)
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan
tingkat pertama juga harus telah terakreditasi.
Permenkes 71/2013
Pasal 41
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6.
(2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri
ini mulai berlaku.
(3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Dasar Kebijakan Akreditasi

11. Pasal 39
(1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib
diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh
Menteri.
(3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan
keputusan dan penerbitan sertifikat status akreditasi.
(4) Dalam hal lembaga Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh
komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang
ditetapkan oleh Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan akreditasi
Puskesmas diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 29 Permenkes No 75/ 2014 tentang Puskesmas

12. PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014
a. PARADIGA SEHAT
b. PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH
c. KEMANDIRIAN MASYARAKAT
d. PEMERATAAN
e. TEHNOLOGI TEPAT GUNA
f. KETERPADUAN DAN KESIANMBUNGAN
UKP sugar coated dari UKM
UKM panglima untuk pelaksanaan UKP
PRINSIP PUSKESMAS
12
UKM UKP

13. PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN YANKES PRIMER
9
PENDEKATAN
 Standart Pelayanan Minimal
 Standart SDM Kesehatan Minimal
 Standart Alkes – Obat Minimal
 Standart Sarpras Minimal
HARUS SAMA
KAWASAN
PERKOTAAN
KAWASAN
PERDESAAN
KAWASAN TERPENCIL/
SANGAT TERPENCIL

14. STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS (PMK : 75/2014)
No Jenis Tenaga Puskesmas kawasan
Perkotaan
Puskesmas kawasan
Pedesaan
Puskesmas kawasan
Terpencil dan Sangat
Terpencil
Non Rawat
Inap
Rawat Inap Non Rawat
Inap
Rawat
Inap
Non Rawat
Inap
Rawat
Inap
1. Dokter atau dokter
layanan primer
1 2 1 2 1 2
2. Dokter gigi 1 1 1 1 1 1
3. Perawat 5 8 5 8 5 8
4. Bidan 4 7 4 7 4 7
5. Tenaga kesehatan
masyarakat
2 2 1 1 1 1
6. Tenaga kesehatan
lingkungan
1 1 1 1 1 1
7. Ahli teknologi laboratorium
medik
1 1 1 1 1 1
8. Tenaga gizi 1 2 1 2 1 2
9. Tenaga Kefarmasian 1 2 1 1 1 1
10. Tenaga administrasi 3 3 2 2 2 2
11. Pekarya 2 2 1 1 1 1
Jumlah 22 31 19 27 19 27
Keterangan:
Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas:
a. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat
terselenggara dengan baik.
b. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
14

15. ALUR PIKIR AKREDITASI FKTP
AKREDITASI
PUSKESMAS
SARANA,
PRASARANA, ALAT
ADMINISTRASI &
MANAJEMEN
POLA
PENDEKATAN
PELAYANAN
SDM
KEUANGAN &
OBAT
KAWASAN
PERKOTAAN
KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN T/ST
E-Planning
• PENEMPATAN TENAGA
BERBASIS TIM
• DOKTER LAYANAN
PRIMER (DLP)
• PNPK
MANAJEMEN KEUANGAN &
OBAT TERINTEGRASI DGN SP2TP
MANAJEMEN
PUSKESMAS
PEMBENTUKAN TIM
PENGUATAN MANAJEMEN
PUSKESMAS SECARA
BERJENJANG TERPADU
UKM & UKP
SURVEI CUSTOMER SECARA
RUTIN
S
P
2
T
P
TELEME
DICINE
MUTU
15

16. AKREDITASI PUSKESMAS
PEREN
CANAAN
(PLAN)
PENGORGANI
SASIAN DAN
PELAKSANAAN
(DO)
EVALUASI
(CHECK)
TINDAK
LANJUT
HASIL
EVALUASI
(ACTION)
CONTINUOUS QUALITY
IMPROVEMENT
KEPATUHAN PROSES TERHADAP STANDAR
DIUKUR MELALUI STANDAR AKREDITASI
(DENGAN METODE TELUSUR )
PELAYANAN
 Kesehatan Ibu,
 Kesehatan Anak
 Keluarga
Berencana
 Promosi
Kesehatan
 Kesehatan
lingkungan
 Pelayanan gizi
 Pencegahan &
pengendalian
penyakit
 Kesehatan jiwa
 Pengobatan
tradisional,
komplementer
& alternative
 dan lain-lain
16

17. Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi adalah pengakuan yang diberikan
oleh lembaga independen penyelenggara
Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah
memenuhi standar Akreditasi.
PENGERTIAN
(Pasal 1)
17

18. TUJUAN
(Pasal 2)
Mutu Pelayanan Kesehatan dan
Keselamatan Pasien
Perlindungan bagi sumber daya
manusia kesehatan, masyarakat dan
lingkungannya serta FKTP
Kinerja FKTP dalam pelayanan
kesehatan
Meningkatkan :
18

19. (Pasal 3)
KLINIK
(Berlaku 3 Tahun)
TEMPAT PRAKTIK DOKTER-DOKTER GIGI
(Berlaku 5 Tahun)
PUSKESMAS
(Berlaku 3 Tahun)
GRPS
RUBRIK
SASARAN AKREDITASI
19
13

20. HAL PUSKESMAS KLINIK DPM
Kelompok
Penilaian
• Administrasi dan
Manajemen
• Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM)
• Upaya Kesehatan
Perseorangan (UKP)
• Administrasi dan
Manajemen
• Upaya Kesehatan
Perseorangan
• Administrasi dan
Manajemen
• Upaya Kesehatan
Perseorangan
Kategori Tingkat
kelulusan
• Terakreditasi Dasar
• Terakreditasi Madya
• Terakreditasi Utama
• Terakreditasi Paripurna
• Terakreditasi
Dasar
• Terakreditasi
Madya
• Terakreditasi
Paripurna
•Terakreditasi
•Tidak terakreditasi
Jumlah Standar,
Kriteria &
Elemen
Penilaian (EP)
42 Standar
168 Kriteria
776 EP
27 Standar
110 Kriteria
503 EP
20 Standar
56 Kriteria
234 EP
14

21. TAHAPAN AKREDITASI
I • PENDAMPINGAN PRA AKREDITASI
II • PENILAIAN PRA AKREDITASI
III
• SURVEI AKREDITASI
IV
• PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI
V
• PENETAPAN AKREDITASI
(Pasal 5)
Dinkes
kab./kota
Dinkes
kab./kota
Komisi
Akreditasi
FKTP
15

22. NO KEGIATAN
1 Workshop penggalangan komitmen
(1 hari),
2 Pelatihan pemahaman standar dan
instrument akreditasi (2 hari) :
3 Self assessment dan penyusunan
action plan di puskesmas (1 hari),
terdiri dari :
NO KEGIATAN
4 Pendampingan penyusunan
dokumen4 x @ 2 hari dalam 3 – 4
bulan, terdiri dari
5 Pendampingan implementasi 3 x @
2 hari dalam 3 – 4 bulan, terdiri dari
:
6 Preassessment survey 2 hari
NO KEGIATAN
7 SURVEY AKREDITASI 3 hari efektif

23.  Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara
intensif
 Melakukan penilaian pra akreditasi untuk
mengetahui kelayakan faskes untuk diusulkan dalam
penilaian akreditasi
 Mendampingi FKTP dalam melaksanakan perbaikan
serta meningkatkan kualitas pelayanan
 Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh
tim Surveior Akreditasi
TUGAS TIM PENDAMPING
(Pasal 14)
23

24. JENIS PENDAMPINGAN
(Pasal 11)
24
PENDAMPINGAN PRA
AKREDITASI
PENILAIAN PRA
AKREDITASI
PENDAMPINGAN PASCA
AKREDITASI

25. SURVEI AKREDITASI
Penilaian untuk mengukur tingkat
kesesuaian terhadap standar
Dilakukan oleh surveior Akreditasi dari
lembaga independen penyelenggara
Akreditasi yg ditetapkan oleh Menteri
(Pasal 6)
25

26. PENETAPAN AKREDITASI
(Pasal 8)
oleh Lembaga Independen
Penyelenggara Akreditasi berdasarkan :
Hasil akhir survey akreditasi
Keputusan rapat Lembaga
20

27. LEMBAGA INDEPENDEN
PENYELENGGARA AKREDITASI
(Pasal 15)
 Ditetapkan oleh Menteri
 Bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan,
pengambilan keputusan, dan penetapan status
Akreditasi
 Bertugas untuk melakukan survei dan penetapan
status Akreditasi
24

28. PENDANAAN AKREDITASI
(Pasal 17)
Puskesmas, Klinik Pratama dan TPM Dokter-
Dokter Gigi Milik Pemerintah
• APBD
• APBN
Klinik Pratama, TPM Dokter dan Dokter Gigi
Milik Swasta/ Masyarakat
• Pemilik Faskes
28

29. AKREDITASI FKTP
PUSKESMAS PARIPURNA
UTAMA
MADYA
DASAR
TIDAK
TERAKREDITASI
KLINIK
PRATAMA
PARIPURNA
MADYA
DASAR
TIDAK
TERAKREDITASI
DPM
TERAKREDITASI
TIDAK
TERAKREDITASI
1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN
2. UKM
3. LAYANAN KLINIS
776 EP
1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN
2. LAYANAN KLINIS
503 EP
1. ADIMINISTRASI
MANAJEMEN
2. LAYANAN KLINIS
207 EP

30.  BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA
PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui
perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem
manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem
penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan
manajemen risiko
 BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing
FKTP
MANFAAT AKREDITASI FKTP
30

31.  BAGI FKTP :
1.Memberikan keunggulan kompetitif
2.Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas .
3.Meningkatkan pendidikan pada staf
4.Meningkatkan pengelolaan risiko
5.Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf
6.Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian,
dan konsistensi dalam bekerja
7.Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
 BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA)
1. Memperkuat kepercayaan masyarakat
2. Adanya Jaminan Kualitas
MANFAAT AKREDITASI FKTP
31

32. 1. AKREDITASI PUSKESMAS MENJAMIN PUSKESMAS MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SECARA
OPTIMAL.
2. AKREDITASI MENJAMIN PUSKESMAS MELAKSANAKAN UKM
3. AKREDITASI MENJAMIN KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN.
4. AKREDITASI MENJAMIN TERLAKSANANYA KENDALI BIAYA DAN KENDALI MUTU.
5. AKREDITASI MENJAMIN TERCAPAINYA INDIKATOR PELAYANAN PROGRAM DAN SPM BIDANG KESEHATAN
32
AKREDITASI FKTP
MEMPERKUAT PELAYANAN PRIMER SEBAGAI
TULANG PUNGGUNG YANKES
KESIMPULAN

33. 33