1. KLINIK 360º
OVERVIEW BY DR I GEDE ARIGUNA WIJAYA
- DEFINISI
- PERIJINAN
- PERSYARATAN
- PENYELENGGARAAN
- AKREDITASI
2. Apa itu Klinik ?
Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan
pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik
Klinik
Pratama
Utama
DASAR HUKUM ?
PERMENKES NO 9 TAHUN 2014 tentang KLINIK
7. KEWAJIBAN PELAYANAN
Informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan
Pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskrimininasi dengan
mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan, dan standar prosedur operasional ( SPO )
Pelayanan gawat darurat live saving before money
Persetujuan tindakan ( Informed Consent )
Menyelenggarakan Rekam Medis
Sistem Rujukan yang tepat
Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar
Menghormati dan melindungi hak pasien
Informasi hak & kewajiban pasien dengan jelas
Melaksanakan kendali mutu & kendali biaya ( Tim TKMKB )
Memiliki Standar Prosedur Operasional ( SPO )
Melakukan pengelolaan limbah
Melaksanakan fungsi social
Melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan
Menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik
Kawasan lingkungan klinik bebas asap rokok
9. Surat Ijin Tempat
Usaha (SITU)
Surat Ijin Usaha
Klinik
DASAR HUKUM ?
PERMENKES NO 9 TAHUN 2014 tentang KLINIK BAB IV Pasal 25
Setiap
penyelenggaraan
Klinik wajib memiliki
izin mendirikan dan
izin operasional
Berlaku sampai 27 Oktober 2019
Berlaku sampai 10 Juni 2020
PERIJINAN
10.
11. PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL KLINIK
Diajukan paling
lama 3 bulan
sebelum habis
masa berlaku
Harus Memenuhi
PMK no 9 Thn
2014 BAB III Pasal
5-24
Bisa diajukan
bersamaan
dengan
perubahan alamat
dan tempat
Perpanjangan
izin
13. Lokasi Bangunan Prasarana Ketenagaan
Peralatan Kefarmasian
Laboratoriu
m
PERSYARATAN KLINIK
PMK NO 9 THN 2014 BAB III PASAL 5-24
14. LOKASI
Jumlah Penduduk th. 2018 880.600 jiwa
JumlahUsiaProduktif: 464.951 jiwa
4 kecamatan, 16 kelurahan, 27 desa
JumlahUsiaProduktif: 464.951 jiwa
Tingkat kepadatan penduduk 6.892/km2
Umur Harapan Hidup (UHH) 74,17 tahun
Dinkes Kota Dps tdd 11 UPT PUSKESMAS, Klinik: 26, RS: 20
KOTA DENPASAR Luas wilayah 127,78 km2
Pertimbangan tata ruang daerah, rasio jumlah penduduk, dan ketersediaan layanan kesehatan
15. BANGUNAN
Kamar mandi
/ WC
BANGUNAN
Permanen &
Berijin
Akses lansia,
disable, cacat &
SPO
Aman & Nyaman
Memenuhi syarat
lingkungan sehat
SHM, IMB, Layout ruangan klinik, Map Pembuangan Limbah, IPL
16. PRASARANA
Instalasi Air Instalasi Listrik Sirkulasi Udara
Sarana
Pengelolaan
Limbah
Pencegahan &
Penanggulangan
Kebakaran
Prasarana
lainnya
Prasaranan
Pelayanan Medis
Prasarana
Pelayanan Non
Medis
Form Inventaris, Form Monitoring (Jadwal, Checklist, Tindak Lanjut), Sertifikat Pelatihan APAR
Harus dipelihara dan berfungsi dengan baik
17. Prasaranan
Pelayanan
Medis
Prasarana
Pelayanan
Non Medis
PRASARANA
Daftar Inventaris
• Perijinan Prasarana
• Inventaris Prasarana
Medis dan Non
Medis
Form Pemeliharaan
Barang
• Jadwal Pemeliharaan
• Checklist
• Tindak Lanjut
Kalibrasi Prasarana
• Daftar peralatan
• Jadwal Kalibrasi
• Bukti Pelaksanaan
Kalibrasi
Izin edar prasarana, Peralatan memadai, sesuai standar mutu, keamanan, dan keselamatan
18. KETENAGAAN
Penanggung Jawab
Klinik
• SK sebagai
Penanggung Jawab
• STR, SIP, Ijazah
• Persyaratan
• Uraian Tugas
Tenaga Medis
• Minimal 2 dokter
umum dan/atau
dokter gigi
• STR, SIK, SIP, SIPA
• Uraian Tugas
Non Medis
• Sesuai dengan
kebutuhan
• Uraian Tugas
• Persyaratan
Kompetensi Tenaga
Bukti analisis kebutuhan (ABK), Bukti upaya cari pegawai,
19.
20. STRUKTUR ORGANISASI
SK Pemilik
SK Pimpinan Klinik
SPO Komunikasi dan
Koordinasi
Uraian Tugas
Checklist
Pemahaman
& SPO
Evaluasi Kajian Tindak Lanjut
Uraian Tugas, SPO, Checklist, Checklist, Jadwal Kajian, Bukti Kajian, Bukti Tindak Lanjut
22. KETENAGAAN
ORIENTASI KARYAWAN BARU
SK Kewajiban Orientasi
Kerangka Program
Bukti Pelaksanaan Kegiatan
SPO Seminar, Pendidikan,
Pelatihan
Karyawan Baru Orientasi
23. KETENAGAAN
VISI & MISI, TUJUAN, TATA NILAI
SK Direktur
SPO Komunikasi
SPO Peninjauan Ulang
Kebijakan & SPO Penilaian
Kinerja
Visi
Misi
Tata
Nilai
Tujuan
27. PANDUAN PELAKSANAAN PELAYANAN
Panduan / Manual Mutu
Pedoman & Panduan Kerja Per Unit
SPO Pelayanan
SPO Pengendalian Dokumen
TATA NASKAH
KOMUNIKASI INTERNAL
SK Pimpinan untuk Komunikasi
Internal
SPO Komunikasi Internal
Dokumentasi Pelaksanaan
Bukti Tindak Lanjut Hasil Komunikasi
Rapat internal untuk
monitoring kegiatan
pelayanan di klinik
28. LABORATORIUM
Lab klinik umum pratama
Perizinan terintegrasi dengan perizinan klinik
Apabila melebihi persyaratan lab madya, harus punya izin sendiri
31. AKREDITASI
Pengakuan terhadap mutu pelayanan setelah dilakukan
penilaian bahwa Fasyankes telah memenuhi Standar Akreditasi
Tujuan
Meningkatkan mutu
pelayanan
Melindungi keselamatan
pasien
Meningkatkan perlindungan
bagi masyarakat, SDM, dan
Institusi
Meningkatkan
profesionalisme
Utilization Health
KONSEP BERPIKIR
32. FILOSOFIS: Bentuk perlindungan pemeritah dalam memenuhi hak setiap WN terhadap
pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan secara layak (UUD 45, ps 28 dan 34
YURIDIS: UU 44/ 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 40 ayat 1Dalam upaya peningkatan
mutu pelayanan, RS wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga (3) tahun
sekali PMK 56 / 2014 ttg Klasifikasi dan Perizinan RS, ps 76 (1, 2) Setiap RS yang telah
mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi.Registrasi dan Akreditasi
merupakan persyaratan untuk perpanjangan izin operasional dan perubahan kelas PMK
46 / 2015 ttg Akreditasi FKTP, ps 3 Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri
dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakredi
SOSIOLOGIS: Survei menggunakan standar akreditasi menjadi satu kesatuan sebagai
upaya peningkatan mutu & berfokus pada keselamatan pasien dan masyarakat
PMK 99/2015 perubahan dari PMK 71/2013 tentang JKN : Persyaratan kerjasama dg BPJS
FKTP harus telah terakreditasi
ALASAN FASYANKES PERLU AKREDITASI
34. SYARAT AKREDITASI
1. MEMENUHI INSTRUMEN STANDAR AKREDITASI KLINIK YG TERDIRI
DARI 4 BAB (ADMEN DAN UKP) yaitu:
-Bab I. Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK)
-Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
-Bab III. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
-Bab IV. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
2. MEMPUNYAI IJIN OPERASIONAL KLINIK DAN MASIH BERLAKU
3. MENGIKUTI PMK No 9 Tahun 2014 tentang Klinik
4. KERJASAMA DENGAN BPJS
5. Melakukan Self Assesment
35. APA YANG DINILAI ?
BAB I
Kepemimpinan & Management
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (
KMFK )
• Persyaratan Pendirian &
Perizinan Klinik
• Persyaratan Ketenagaan Klinik
• Kegiatan Pengelolaan
• Hak dan Kewajiban Pengguna
Layanan
• Kontrak Pihak Ketiga
• Pemeliharaan Sarana Prasarana
BAB II
Layanan Klinis Berorientasi
Pasien ( LKBP )
• Proses Pendaftaran Pasien
• Pengkajian
• Keputusan Layanan Klinis
• Rencana Layanan Klinis
• Rencana Rujukan
• Pelaksanaan Layanan
• Pelayanan Anestesi Lokal,
Sedasi, dan Pembedahan
• Pendidikan Kesehatan dan
Konseling Pasien / Keluarga
• Makanan dan Terapi Nutrisi
• Pemulangan dan Tindak Lanjut
BAB III
Manajemen Penunjang Layanan
Klinis ( MPLK )
• Pelayanan Lab tersedia Tepat
Waktu, Mematuhi Standar,
Hukum, dan Peraturan
• Obat yang tersedia dikelola
efisien untuk kebutuhan pasien
• Pelayanan Radiodiagnostik
• Kebutuhan Data dan Informasi
Asuhan
• Lingkungan Pelayanan
• Peralatan Dikelola dengan Tepat
• Proses Rekrutmen, Retensi,
Pengembangan, Pendidikan
Berkelanjutan
BAB IV
Peningkatan Mutu Klinis dan
Keselamatan Pasien ( PMKP )
• Perencanaan, Monitoring,
Evaluasi Mutu Layanan
• Pemahaman dan definisi Mutu
oleh semua pihak
berkepentingan
• Mutu Layanan dan Sasaran
Keselamatan Pasien Diukur,
Dikumpulkan, dan di Evaluasi
• Perbaikan Mutu Layanan Klinis
dan Keselamatan Pasien,
Dievaluasi, dan Di
Komunikasikan dengan baik
