Kebijakan Akreditasi Klinik Pratama oleh dr Vinny..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
AKREDITASI
1. UPDATE TERBARU MENGENAI ATURAN
AKREDITASI KLINIK PRATAMA
“Akreditasi Klinik……
wajib atau butuh siiich”
DISAMPAIKAN OLEH :
dr Vini Adiani Dewi
(Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov Jabar)
Pada Pertemuan Manajemen Tahunan Asosiasi Klinik Jawa Barat
tgl 8 September 2021
2.
3.
4. MISI 2 :
MELAHIRKAN MANUSIA YANG BERBUDAYA
BERKUALITAS BAHAGIA DAN PRODUKTIF MELALUI
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF
KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT 2018-2023
5. KOMPETENSI FASKES
SARANA PRASARANA SDM
ALKES
FARMASI
AKREDITASI
SISTEM
RUJUKAN
PELA
YANAN
KESEHA
TAN
UHC
2019
PROGRAM PENINGKA
TAN MUTU
• AKREDITASI
• PENGUKURAN INDIK
ATOR MUTU
PROGRAM PENINGK
ATAN AKSES
• SARANA
PRASARANA
• KOMPETENSI SDM
• ALAT KESEHATAN
Terwujudnya
Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar dan
Rujukan
yang berkualitas
Bagi Masyarakat
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA Penguatan pelayanan kesehatan
melalui program peningkatan
akses dan mutu pelayanan.
Akreditasi Menjadi fokus
utama Kementerian Kesehatan RI
dalam meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan
ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
7. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
OUTCOME
MENINGKATNYA KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL
50% PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN KESEHATAN
TRADISIONAL
MENINGKATNYA PUSKESMAS SIAP AKREDITASI
MENINGKATNYA KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL
50% PUSKESMAS SESUAI STANDAR
MENINGKATNYA RUMAH SAKIT SIAP AKREDITASI
MENINGKATNYA KAB /KOTA YG MEMPUNYAI 80 %
RUMAH SAKIT DENGAN PENCAPAIAN SPM
MENINGKATNYA KAB/KOTA MEMILIKI LABORATORIUM KESEHATAN
TERAKREDITASI
MENINGKATNYA RS REGIONAL YG MEMENUHI
STANDAR
REKOMENDASI IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI
INDIKATOR OUTCOME SATUA
N
TARGET
2019 2020 2021 2022 2023
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 50 %
PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN KESEHATAN
TRADISIONAL
% 40 50 60 70 80
PERSENTASE KABUPATEN KOTA DENGAN MINIMAL 50 %
PUSKESMAS SESUAI STANDAR
% 75 80 85 90 95
PERSENTASE KAB /KOTA YG MEMPUNYAI 80 % RUMAH
SAKIT DENGAN PENCAPAIAN SPM
% 7 26 44 63 100
PERSENTASE RS REGIONAL YG MEMENUHI STANDAR JUMLA
H
3 4 5 6 7
PERSENTASE PUSKESMAS SIAP AKREDITASI % 95 100 100 100 100
PERSENTASE RUMAH SAKIT SIAP AKREDITASI % 60 70 80 90 100
PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI LABORATORIUM
KESEHATAN TERAKREDITASI
% 19 30 40 50 60
PERSENTASE REKOMENDASI IZIN RUMAH SAKIT KELAS B
DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI
% 100 100 100 100 100
RENSTRA
DINAS
KESEHATAN
2018
-
2023
12. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
4 DIMENSI UHC:
1.SEBERAPA BESAR PROSENTASE PENDUDUK YANG DIJAMIN
2.SEBERAPA LENGKAP PELAYANAN YANG DIJAMIN
3.SEBERAPA BESAR PROPORSI COST SHARING OLEH PENDUDUK
4.MUTU : MUTU PELAYANAN KESEHATAN
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE MERUPAKAN SISTEM KESEHATAN YANG MEMASTIKAN SETIAP WARGA DALAM POPULASI MEMILIKI AKSES YANG ADIL
TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF BERMUTU DENGAN BIAYA TERJANGKAU. ( WHO)
PENTAHAPAN CAKUPAN UNIVERSAL SANGAT DIPENGARUHI OLEH DUKUNGAN POLITIK KONSENSUS PENDUDUK,
DAN KEMAMPUAN KEUANGAN SUATU NEGARA.
3 DIMENSI UHC:
1. SEBERAPA BESAR PROSENTASE PENDUDUK YANG DIJAMIN
2. SEBERAPA LENGKAP PELAYANAN YANG DIJAMIN
3. SEBERAPA BESAR PROPORSI COST SHARING OLEH PENDUDUK
TAHUN 2015 TAHUN 2018 QUALITY
13. 7DIMENSI
MUTU
AMAN
ADIL
BERORIENTASI
PASIEN
EFISIEN
TEPAT
WAKTU
EFEKTIF
INTEGRASI
kMal
menyediakan pelayanan
kesehatan yang berbasis bukti
kepada masyarakat
meminimalisasi terjadinya kerugian (harm), cedera
dan kesalahan medis yang bisa dicegah
kepada mereka yang menerima pelayanan
mengurangi waktu tunggu dan k
eterlambatan pemberian
pelayanan kesehatan
menyediakan pelayanan yang seragam tanpa me
mbedakan jenis kelamin, suku, etnik,
tempat tinggal, agama, sosial ekonomi
menyediakan pelayanan yang sesuai
dengan preferensi, kebutuhan dan nilai-
nilai individu
Optimalkan Sumberdaya yang
ada, tanpa pemborosan bahan
tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan keluaran (outcome) kesehatan yang optimal,
diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta memperhatikan hak dan kewajiban pasien.
14. RISIKO PELAYANAN YANG TIDAK BERMUTU
MENGGERUS
KEPERCAYAAN
PADA SISTEM
PELAYANAN
KESEHATAN
1
MENGUBAH
PERILAKU
DALAM MEMILIH
PELAYANAN
KESEHATAN
2
MENGURANGI
MOTIVASI
PEMBERI
PELAYANAN
KESEHATAN
3
MERUGIKAN
SECARA
FINANSIAL
4
RISIKO
SERIUS TIDAK
TERCAPAINYA
UNIVERSAL
HEALTH
COVERAGE
5
16. KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN PASIEN, & K3
UU 36 /2009 TENTANG KESEHATAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB, AMAN, BERMUTU, SERTA
MERATA & NONDISKRIMINATIF (PS 19)
PEMERINTAH WAJIB MENETAPKAN STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN (PS 55 AY 1)
STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
(PS 55 AY 2)
PASAL 39
(1) DALAM UPAYA
PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN, PUSKESMAS
WAJIB DIAKREDITASI SECARA
BERKALA PALING SEDIKIT 3
(TIGA) TAHUN SEKALI.
PMK 11/2017
Pasal 5
AYAT 1.
SETIAP FASKES WAJIB
MENYELENGGARAKAN
KESELAMATAN PASIEN
Ayat 2.
Pembentukan sistem pelayanan
yang menerapkan:
a. Standar keselamatan
pasien
b. Sasaran keselamatan
pasien
c. Tujuh langkah menuju
keselamatan pasien
MUTU
KESELAMATAN PASIEN
PMK 52 tahun 2018
Pasal 3 (1)
Setiap Fasyankes wajib
menyelenggarakan K3 di Fasyankes
Pasal 11 (4)
Penilaian eksternal K3 di Fasyankes
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan melalui akreditasi
Fasyankes sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
K3 di FASYANKES
PPI
PMK 27 tahun 2017 :
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri
ini meliputi pelaksanaanPPI di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
berupa rumah sakit,
puskesmas,klinik, dan praktik
mandiri tenaga kesehatan.
Pasal 3 (1)
Setiap FasilitasPelayanan
Kesehatanharus
melaksanakanPPI.
18. AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Dasar Hukum:
Permenkes No. 71 tahun 2013 dan Permenkes 99 tahun 2015 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN:
Pasal 6 ayat 2:
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus telah terakreditasi.
Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik:
Pasal 38:
1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
2) Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan
akreditasi
Permenkes No. 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas:
Pasal 57
Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan PKM wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali.
Permenkes No. 46 tahun 2015 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
Pasal 3 ayat 1:
Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi
19. INPUT
PIMPINAN ( KEPALA DINKES,PIMPINAN KlINIK, POKJA, TIM
MUTU)
SARANA, PRASARANA, TENAGA, KOMPETENSI, ANGGARAN
KETERSEDIAAN SOP
KEMAMPUAN UNTUK ADVOKASI STAKEHOLDER
MINDSET/ BUDAYA ( KEPATUHAN TERHADAP SOP)
INDIKATOR & TARGET ( OUTPUT) HARUS JELAS
FAKTOR – FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN AKREDITASI
KPI AKREDITASI
KOMITMEN
FAKTOR
PKERHASILAN
AKREDITASI
INPUT
MANUSIA
DUKUNGAN
PROSES
OUTPUT
21. KARYAWAN (PELAKSANA)
CLINIC MANAGER
• MELAKSANAKAN CLINICAL GOVERNANCE
• MELAKSANAKAN CQI
SEBAGAI LEADER & MANAJER DALAM
PELAKSANAAN CLINICAL GOVERNANCE :
1. Pembentukan tim mutu
2. Penyusunan Dokumen
3. Implementasi Akreditasi
4. Evaluasi Implementasi Akreditasi
5. CQI
PERAN STAKEHOLDER DALAM UPAYA AKSELERASI AKREDITASI KLINIK
SUPPORTING BUDGET
1. PEMENUHAN SUMBER DAYA
2. Pendampingan Pra Akreditasi :
• Lokakarya penggalangan komitmen
• Workshop pengenalan standar dan instrumen
• Self Assessment
• Pendampingan Penyusunan Dokumen
• Pendampingan Implementasi & Penilaian Pra Survei
3. CQI
OWNER
22. AKREDITASI
FASYANKES
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) INSTITUSI
PERBAIKAN TATA KELOLA
( MANAJMEN ) KLINIS
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) RISIKO
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) MUTU
MEMBANGUN SISTEM TATA KELOLA YANG LEBIH BAIK SECARA
BERTAHAP & BERKESINAMBUNGAN
SISTEM TATA KELOLA KINERJA & MUTU
MELALUI AKREDITASI FKTP
PEDOMAN
PROGRAM
TEKNIS
TERDISTRIBUSI
DI SELURUH STANDAR AKREDITASI
23. AKREDITASI MEMPERBAIKI TATA KELOLA ORGANISASI & KLINIS
TATA
KELOLA
KLINIK
YANG BAIK
TATA
KELOLA
ORGANISASI
YANG BAIK
KEPUASAN PEMILIK,
TENAGA KESEHATAN
DAN PASIEN
24. MANFAAT AKREDITASI FKTP
MEMPERBAIKI TATA
KELOLA INSTITUSI &
PELAYANAN
MEMASTIKAN
PELAYANAN TELAH
SESUAI STANDAR
MEMASTIKAN
- KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN TERJAMIN
- KESELAMATAN PASIEN,
TENAGA, PENGUNJUNG
TERJAMIN
MEMASTIKAN
TERJADINYA
PERBAIKAN KINERJA
DAN MUTU SECARA
BERKESINAMBUNGAN
TERWUJUDNYA
BUDAYA MUTU DI
FASYANKES
29. KLINIK TERAKREDITASI
DI JABAR s/d th 2019
NO KAB/KOTA NAMA KLINIK PRATAMA
STATUS AKREDITASI
TOTAL TAHUN
PARIPUR
NA
UTAMA MADYA DASAR
1 Kab Bogor Denti 1 1 2019
2 Kab Bogor Kirana I 1 1 2019
3 Kab Bogor Medistra 4 1 1 2019
4 Kab Bogor Limus Pratama Medika 1 1 2019
5 Kab Bogor Gracia 1 1 2019
6 Kab Bogor Yapida 1 1 2019
7 Kab Bogor Kimia Farma Gunung Sindur 1 1 2019
8 Kab Bogor Tlajung 1 1 2019
9 Kab Bogor Bhakti Rahayu 1 1 2019
10 Kab Bogor Duta Medika 1 1 2019
11 Kab Bogor Qita 1 1 2019
12 Kab Bogor Salsabila MC 1 1 2019
13 Kab Bogor Medistra 2 1 1 2019
14 Kab Bogor dr DEDI 1 1 2019
15 Kab Bogor Insani 1 1 2019
16 Kab Purwakarta Sejati 1 1 2019
17 Kab Purwakarta Puja Ananda 1 1 2019
18 Kab. Bandung Bona 1 1 2019
19 Kab. Bandung Afifah 1 1 2019
20 Kab. Cirebon Dunia Medika 1 1 2019
21 Kota Bandung Medika Antapani 1 1 2019
22 Kota Bandung Wirasakti Kesdam III/SLW 1 1 2019
23 Kota Bogor Melania Bruderan 1 1 2018
24 Kota Bogor Pelita Sehat Pomad 1 1 2019
25 Kota Bogor Pelita Sehat Bangbarung 1 1 2019
26 Kota Bogor Denkesyah 03.04.01 1 1 2019
27 Kota Cimahi DKT Siliwangi 1 1 2019
28 Kota Cirebon Sutomo 1 1 2019
29 Kota Cirebon Muhamadiyah 1 1 2019
30 Kota Cirebon DKT Ciremai 1 1 2019
31 Kota Depok KPRJ Satelit UI Makara 1 1 2019
32 Kota Sukabumi DKT Pangrango 1 1 2018
JUMLAH 21 10 1 0 32
30. LAKUKAN SA
DILANJUTKAN PERBAIKAN
MINIMAL 6 BULAN SEKALI
Penilaian Kembali
Setelah 3 Tahun
01 03
02
Bagaimana Pasca Akreditasi?
SIKLUS YANG TIDAK
AKAN PERNAH
BERHENTI
*)
• PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL SURVEI
• MEMASTIKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN DILAKSANAKAN MELALUI SIKLUS PDCA
• PERSIAPAN REAKREDITASI
Penilaian FKTP Berprestasi
AKREDITASI BUKAN
AKHIR TUJUAN
TUJUAN UTAMA AKREDITASI YAITU PENINGKATAN
MUTU YANG BERKESINAMBUNGAN (CQI)
31. RENCANA PENGEMBANGAN AKREDITASI KE DEPAN
1. REVIEW STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI
AKREDITASI
FKTP
2. MENYEMPURNKANAN SISTEM AKREDITASI
• SURVEI BERBASIS IT
• SISTEM INFORMASI
• UPDATE KUALIFIKASI & KOMPETENSI SURVEIOR
4. FINALISASI NATIONAL QUALITY POLICY & STRATEGY
1
2
3
4 5. MONEV MUTU
3. PENGUKURAN INDIKATOR NASIONAL MUTU YANKES
32. REVISI PMK 46
TAHUN 2015
REVISI PMK 9
TAHUN 2014
STANDAR
AKREDITASI
KLINIK
Progress Kebijakan Akreditasi Klinik
33. Untuk Klinik Pratama
dan Klinik Utama
Merupakan gabungan dari
Standard Klinik Puskesmas dan
Rumah Sakit (SNARS dan JCI )
Menghindari
Pengulangan
Lebih Sederhana dan
Implementatif
Standar Akreditasi Klinik
(Revisi )
Revisi PMK 9 Tahun
2014 Tentang Klinik
34. UNSUR
STANDAR PMK No 46 TAHUN
2015
DRAFT STANDAR REVISI
BAB
1. Kepemimpinan dan Manajemen
Klinik
2. Layanan Klinik Berorientasi
Pasien
3. Manajemen Penunjang
Layanan Klinik
4. Peningkatan Mutu Klinik dan
Keselamatan Pasien
1. Tata Kelola Klinik
2. Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
3. Pelayanan Klinik
Peserseorangan
STANDARD 26 Standar 23 Standar
ELEMEN
PENILAIAN
499 Elemen Penilaian 90 Elemen Penilaian
PROGRESS REVISI STANDAR AKREDITASI KLINIK
Per September 2020
36. AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
1. Kegiatan persiapan dan survai akreditasi RS dan Labkes mulai
dilakukan setelah status Bencana Nasional COVID-19 dicabut oleh
Pemerintah
2. RS, Puskesmas, Klinik dan Labkes yang telah memiliki sertifikat
akreditasi:
a. masa berlaku sertifikat akreditasinya berakhir baik sebelum
maupun sesudah Bencana Nasional COVID-19 dinyatakan dicabut
oleh pemerintah, maka sertifikat akreditanya msh tetap berlaku
selama 1 thn terhitung sejak bencana nasional COVID-19
dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
b. Pimpinan RS, Puskesmas, Klinik, Labkes membuat pernyataan
komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu
yang digunakan sbg:
1) Persyaratan kerjasama dgn BPJS Kesehatan, badan usaha atau
lembaga lain; dan atau
37. 3. RS, Puskesmas, Klinik dan Labkes yang belum dilakukan akreditasi:
a. Membuat komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu
yang berlaku paling lama 1 thn sejak Bencana Nasional COVID-19 dinyatakan
dicabut oleh pemerintah
b. Pernyataan komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu
digunakan sbg :
1) Persyaratan kerjasama dgn BPJS kesehatan ,Badan Usaha atau lembaga
lain; dan/atau
2) Persyaratan perpanjangan Izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan
atau peningkatan kelas RS
4. Pernyataan komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu
sesuai dgn contoh format dan disampaikan kpd kemenkes melaui email
may3subdit@gmail.com paling lambat 1 bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan
5. RS, Puskesmas, Klinik dan Labkes wajib menerapkan standar dlm
penyelenggaraan pelayanan sbg bagian dari budaya mutu dan keselamatan
pasien.