Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi pemerintah di Indonesia. Secara khusus membahas tentang penyakit organisasi, ciri manusia Indonesia, dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah seperti pergeseran paradigma organisasi dan tantangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah. Dokumen ini juga membahas upaya penyegaran birokrasi pemerintah agar lebih efisien dan efektif dalam melayani masyarakat.

1. KATA PENGANTAR
Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini tepat
waktu.
Walaupun makalah ini telah selesai, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalamnya
masih terdapat banyak kekurangan. Kekurangan tersebut karena keterbatasan pengalaman,
pengetahuan, kemampuan, waktu serta tenaga. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat
membangun sangatlah kami harapkan demi penyempurnaan penulisan berikutnya.
Akhirnya kami berharap semoga makalah yang sederhana ini, dapat berguna dan bermanfaat
bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembacanya.
Raha, Juni 2014

2. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1
Latar Belakang................................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN.......................................................................................... 2
A. Budaya Organisasi Pemerintah......................................................................... 2
1. Penyakit Organisasi.............................................................................. 3
2. Ciri Manusia Indonesia......................................................................... 4
3. Tantangan Organisasi........................................................................... 5
4. New Public Management (NPM)......................................................... 8
BAB III PENUTUP................................................................................................... 9
Kesimpulan...................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 10

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintahan merupakan sesuatu yang pasti ada dalam suatu kelompok manusia atau yang
disebut organisasi. Kitapun hidup dalam suatu masyarakat yang memiliki bentuk organisasi
masyarakat yang terkait dengan pemerintahan. Misalnya saja dari segi kebudayaan
kebudayaan umum pemerintah dan lembaga organisasi lain di Indonesia adalah ramah tamah
dan suka berbasa-basi, serta menjujung tinggi nilai kebersamaan atau kelompok, lain halnya
dengan orang barat yang tanpa basa-basi dan bersifat individualis. Kebudayaan yang kita
miliki secara sadar atau tidak akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam berbagai
aspek kehidupan.
Tidak berbeda dengan budaya pemerintah yang mempengaruhi masyarakatnya, maka budaya
organisasi juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku semua anggota organisasi tersebut.
Budaya yang kuat dalam organisasidapat memberikan paksaan atau dorongan kepada para
anggotanya untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi.
Dengan adanya ketaatan atas aturan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut maka
diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja dan pelayanan di masyarakat untuk mencapai tujuan
organisasi.
Berkaitan dengan budaya organisasitersebut, terdapat peran budaya organisasipada organisasi
pemerintahan. Adapun masalah yang muncul adalah disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang secara umum terkesan rendah yang akhirnya menghasilkan kinerja yang rendah pula.
Misalnya saja kebanyakan kantor pemerintahan itu memiliki jam masuk pagi pukul 07.00 tapi
kenyataannya dijalan-jalan atau angkutan umum sering ditemui beberapa orang dengan
pakaian PNS pada jam tersebut. Gejala yang lain misalnya saja pada waktu kita pergi ke
kantor kecamatan untuk mengurus KTP atau surat-surat penting lainnya misalnya, kadang
kita menemui sistem pelayanan yang lama, dengan alasan masih banyak pekerjaan lain yang
lebih penting yang masih menumpuk, akan tetapi dengan kita memberi suatu stimulus
barulah kita mendapatkan pelayanan yang kita inginkan. Padahal fungsi dari organisasi
pemerintahan itu tidak lain adalah untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Kondisi
tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap disiplin kerja, karena para pegawai
tersebut tidak bertindak atau bersikap sesuai dengan aturan danprosedur yang telah ditetapkan
oleh organisasi.

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Budaya Organisasi Pemerintah
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah ditata kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, dan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tatakerja Sekretariat DPRD.
Berdasarkan ketiga peraturan daerah tersebut, maka di Pemerintah Daerah, 17 Dinas Daerah,
13 Badan, 1 Kantor, 1 Sekretariat DPRD dan 30 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Penataan dan pengisian struktur organisasi perangkat daerah telah dilaksanakan pada Tahun
2001.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangsan aparatur pemerintahan, telah dilaksanakan
berbagai kegiatan, antara lain Pemberian Bimbingan teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) bagi pejabat Eselon II dan III, Sosialisasi Pelayanan Umum bagi pejabat
Eselon III dan IV, dan Orientasi Gerakan Disiplin Nasional.
Untuk melaksanakan Kewenangan Propinsi yang ada di Kabupaten / Kota dan Kewenangan
Kabupaten / Kota yang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi telah dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 30 UPTD yang Kelembagaanya ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.
Dalam melaksanakan pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota,
dilakukan baik secara langsung ke Unit kerja yang bersangkutan, maupun melalui surat
Gubernur kepada Bupati/Walikota daerah tersebut. Dengan dilaksanakan pembinaan dan
penataan organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah yang dilakukan sesuai
dengan Poldas, Repetada dan Program Kerja Biro Organisasi di Bidang Kelembagaan, maka
Program Kegiatan Penataan Kelembagaan Tahun 2001 telah dilaksanakan dengan baik.
Diharapkan kepada Unit / Satuan Kerja tersebut diatas dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas, sehingga mutu pelayanan Aparatur kepada masyarakat semakin meningkat.
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah, telah
dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi
pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah yang diikuti sebanyak 73 orang.

5. 2. Menyelenggarakan Sosialisasi Pelayanan Umum bagi pejabat Eselon III dan IV di
Lingkungan Pemerintah yang diikuti sebanyak 55 orang dalam rangka menumbuhkan empati
para pejabat guna lebih meningkatkan palayanan kepada masyarakat secara tepat efektif,
efisien terbuka dan tepat waktu.
3. Membuat Keputusan Nomor 198 Tahun 2001 tentang Pejabat yang diberi wewenang
untuk menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian, dengan dikeluarkan
Keputusan Gubernur ini untuk memperjelas pejabat yang di beri wewenang untuk
menandatangani Naskah Dinas di bidang kepegawaian di Lingkunagn Pemerintah demi
kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian.
4. Menerbitkan Pedoman Tata Naskah Dinas dalam bentuk Keputusan Pemerintah Nomor
235 Tahun 2001 Tentang Tata Naskah Dinas, agar terdapat keseragaman dalam Tata Naskah
Dinas Pemerintahan.
5. Melaksanakan Orientasi Gerakan Disiplin Nasional kepada para pejabat di Lingkungan
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota yang diikuti oleh 55 orang dalam rangka
menggalakkan Tri Budaya yaitu Budaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja melalui
Gerakan Disiplin Nasional yang dimulai dari Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur
Pemerintah yang pada akhirnya dapat diteladani oleh masyarakat lingkungan.
1. Penyakit Organisasi
Beberapa kemungkinan dalam konsep penerapan budaya organisasi akan selalu mendapat
tantangan seperti adanya penyakit dan atau kebiasaaan buruk kinerja organisasi yang
ditimbulkan oleh adanya beberapa hal berikut:
Ø Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidak
membumi);
Ø Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas (tidak
adil);
Ø Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku);
Ø Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok
penting);
Ø Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim);
Ø Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus);
Ø Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi
perintahnya saling bertentangan (plin plan);
Ø Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).
2. Ciri Manusia Indonesia
(Mochtar Lubir, 2001: 18-36)

6. Hipokratis (munafik); Tidak bertanggung jawab; Feodal; Percaya takhyul; Artistik; Watak
lemah; Lain-lain (tidak hemat /boros; bukan pekerja keras; kurang sabar; tukang menggerutu;
cepat cemburu/dengki; gampang senang dan bangga; sok; tukang tiru; tukang tiru kejam; bisa
meledak, ngamuk, membunuh, membakar; khianat; menindas, memeras; menipu; mencuri;
korupsi; khianat, dengki; hipokrit; bermalas-malas; tolong menolong, saling menjaga,
struktur masyarakat berdasarkan suku (exogam=haram kawin di dalam suku); ikatan
kekeluargaan yang mesra, berhati lembut; suka berdamai; rasa humor; cepat belajar; mudah
dilatih, sabar; bekerja keras tanpa mencari untung; manusia memajukan dunia dll).
Ø Usaha Penyehatan Birokrasi Menata ulang organisasi pemerintah (reinventing
government)
(David Osborne & Ted Gaebler)
- Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh;
- Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani;
- Memerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian
pelayanan;
- Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh
peraturan;
- Pemerintahan yang berorientasi hasil: mebiayai hasil, bukan masukan;
- Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi;
Ø Strategi Memperbaharui Organisasi Pemerintah (Birokrasi)
Ø Prinsif Organisasi Pemerintahan Yang baik (Good Governance)
Ø Profesionalisme
Ø Agar Birokrasi Pemerintah Lebih Efisien dan Efektip:
Ø Antara Birokrasi Dengan Kebijaksanaan:
- Mengkoordinasikan tugas;
- Kadang-kadang diperlukan kebijaksanaan;
- Seni penyelenggaraan pemerintahan;
- Kesempatan memberikan saran yang produktif
- Desentralisasi demokratis
3. Tantangan Organisasi
(Widodo, 2005:2-3)
Lingkungan strategis yang senentiasa berubah, Pergeseran paradigma penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat, dan Kondisi masyarakat yang
mengalami dinamika.

7. Ø Paradigma Pergeseran Organisasi
- Birokratis (bureaucratic organization) weberian – rasional oleh Max Weber
- Performance based organization (organisasi kinerja) oleh Peter Druker
- Leaning Organization (organisasi pembelajaran) oleh Peter Senge, 2000)
Ø Organisasi Pembelajaran
Adalah suatu organisasi yang senantiasa mengembangkan kapasitasnya untuk membangun
masa depan (Peter Senge).
Suatu organisasi yang memiliki keterampilan menciptakan, menguasai dan mempelajarkan
pengetahuan serta dengan perubahan perilakunya mampu melakukan kilas balik terhadap
pengetahuan baru serta pandangannya (David Garvin).
- Memiliki otonomi,
- Memiliki daya tangkal terhadap intervensi pihak eksternal,
- Menghasilkan kualitas asli (Genuine Quality).
Karakteristik Organisasi Pembelajaran
(The Fifth Diciplines, Peter Senge, 1996)
Ø Systems Thinking
- Fokus terhadap bagaimana sesuatu masalah akan dipecahkan melalui interaksi antar
elemen dalam suatu sistem,
- Lebih mengutamakan mengkaji elemen sistem yang lebih besar dan saling berinteraksi
daripada mengkaji bagian-bagian kecil dari suatu sistem.
Ø Personal Mastery
Ø Mental models
Ø Building shared vision
Ø Team learning
- Tim adalah sekumpulan orang-orang yang mengerjakan sesuatu secara bersama-sama
(Robinson dan Finley),
- Fundamental bellets sebuah tim:
a. tim pekerja merupakan unsure bangunan organisasi,
b. tim harus mampu mengelola “kultur, proses, sistem serta hubungan kemitraan antar
mereka untuk mencapai kesuksesan.
- Karakteristik team learning yang handal, adalah:
a. memiliki sasaran yang jelas dan senantiasa meningkat,
b. struktur dibentuk berlandaskan orientasi hasil capaian,
c. anggota tim memiliki kompetensi,
d. bersatunya komitmen,
e. lingkungan kerjasama kondusif,

8. Ø Paradigma Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah (Organisasi Publik)
(Thoha, dalam Widodo, 2005:3)
NO. LAMA BARU KET.
1 Rule government Good governance
2 Sentralisasi Desentralisasi
3 Rule/government Private sector/civil society
4 Masyarakat Powerless Masyarakat Powerful
5 Suka Mengatur Suka Melayani
6 Pendekatan Kekuasaan Fleksibel/Kolaboratis/Dialogis
7 Sloganis Realistis/Pragmatis
Ø Pergeseran Paradigma Organisasi (dari second wave ke third wave)
Ancok (dalam Usman, 2000:138-139)
NO
.
Dimensi Second wave Third wave
1 Sifat Organisasi Hierarchy (jejang) Networking (jaringan)
2
Keluaran (output)
organisasi
Market share (memperbesar pangsa
pasar)
Creation (produk baru)
3
Pengambilan
keputusan
Institusi Individu (empowerment)
4 Gaya kerja organisasi Kaku Fleksibel
5
Kekuatan
organisasi
Stabilitas organisasi Kemampuan adaptasi
6
Orientasi
organisasi
Self sufficiency
Interdepencies (saling
ketergantungan)
7 Tujuan organisasi
Perencanaan strategic dan tujuan
yang ingin dicapai
Kualitas prima
8
Orientasi
kepemimpinan
Tertumpu pada pandangan dogmatic Gaya kepemimpinan bervisi
9 Kurang maksimal
menekankan tingginya kualitas
produk
Kualitas prima
10
Orientasi
pegawai
bekerja Memperoleh rasa aman
(security)
Pengembangan diri (personal
growth)
11
Orientasi
pegawai pada
pekerjaan
Pengejaran status dan pangkat
Berbuat sesuatu yang
berbeda melebihi prestasi
orang lain
12 Kekuatan Pemilikan uang tunai dalam jumlah Pemilik informasi

9. sumberdaya yang besar (cash)
13 Motivasi bekerja menyelesaikan pekerjaan
Membangun sesuatu yang
baru
14 Kultur organisasi Menghindari resiko (risk aversive)
Keberanian menghadapi
resiko (risk prone)
Model/Dimensi OPA NPM NPS EG
tujuan
Efisien dan
profesional
Palayanan prima
Kualitas
pelayanan
Pelayanan
dengan
pemberdayaan
insentif
Fungsional
struktural
System konsekuen
Fungsional
structural swasta
System
konsekuen
Pertanggung
jawaban
Pada klien
dan konsituen
secara
hirarkis
Pada customer ala
pasar
Pada warga
Negara (citizens)
secara
multidimensional
Pada customer
ala pasar
Kekuasaan
Pada top
management
Pada pekerja dan
pengguna jasa
Pada warga
negara
Pada pekerja
dan pengguna
jasa
Budaya Arogan
rutin Menyentuh
hati
winning minds,
Ramah inovatif
Menyentuh hati,
winning minds
Penekanan pada ketaatan menjalankan aturan dan efisiensi Penekanan pada perombakan
visi dan misi Penekanan pada perombakan kultur pelayanan Penekanan pada perombakan
DNA birokrasi
Peranan pemerintah Rowing (mendayung) sterring serving sterring Konsef
kepentingan publik Kepentingan public tercermin dalam UU yang secara politis sudah
didesain pemerintah Kepentingan public merupakan aggregate kepentingan individu
Kepentingan public merupakan hasil dialog mengenai nilai Kepentingan public merupakan
aggregate kepentingan individu Electronic -Government (E-G).
4. New Public Management (NPM)
Memfokuskan aktivitasnya hanya pada kegiatan manajemen, tidak pada aktivitas kebijakan,
mencoba melihat manajemen pelayanan public pada segi kinerja (performance appraisal) dan
efisiensi, tidak dari segi politis, dilakukan pemecahan manajemen pelayanan public menjadi
badan-badan kecil dan sederhana yang berkaitan langsung dengan kepentingan dasar
pengguna jasa (user-pay bases), menggunakan landasan pasar (quasimarkets) sebagai daya
dorong bagi terciptanya kompetisi,

10. pemangkasan ekonomi biaya tinggi sehingga ongkos untuk memperoleh pelayanan menjadi
lebh murah, ditandai dengan gaya manajemen yang berorientasi pada output, cara tersingkat,
penggunaan insentif moneter, dan kebebasan pengelolaan (Rhodes, 1994:2), ada empat model
NPM (Ferlie, 1997:10-15):
a) Model 1 the efficiency drive,
b) Model 2 Downsizing and decentralization.
c) Model 3 in search of excellence
d) Model 4 Public service orientation
Penerapan model ini pertama kali dilakukan di Inggris oleh Margaret Thatcher di tahun 1980-
an dengan mengusung sejumlah ahli yang sukses memimpin organisasi-organisasi bisnis ke
pemerintahannya sebagai penasehat ahli, semangat efisiensi dan penyerahan urusan public ke
pihak swasta dalam pemerintahannya menjadi sangat besar (menuai hasil yang luar biasa),
pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran berkurang, dan uang Negara banyak
dihemat penggunaannya, Negara-negara yang sukses menerapkan model ini adalah Australia,
Kandada, dan New Zealand, Negara-negara dengan sebutan Anglo Saxon termasuk UK
(Janet dan Robert Denhardt, 2003).

11. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Sesuai dengan arahan TAP MPR No. IV/MPR/2000 penyelenggaraan pemerintahan daerah
ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemberian layanan publik dan
pembangunan lokalitas. Dalam rangka "good governance ", pemberian layanan dan barang
publik perlu melibatkan sektor swasta dan komunitas dengan tetap menjunjung tinggi
berbagai prinsip: transparansi, akuntabilitas, efisensi, keadilan dan penegakan hukum.
.

12. DAFTAR PUSTAKA
 Gibson, James L, Ivancevich dan Donnely , 1994, Organisasi dan Manajemen,
Perilaku, Struktur Proses, (terjemahan ) Edisi keempat, Jakarta: Erlangga
 Grunig, JE & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart,
& Winston
 Stockwell, S. (2000).’Public Relations in Government’ Dalam Johnston, J. &
Zawawi, C. (eds) Public Relations: Theory and Practice. Sydney: Allen
 Robbins, S. P., 1998. Organizational Behavior: Concept, Controversies, and
Applications, New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall International