Sri Yuliani
FISIP UNS
Model Implementasi
• Implementasi kebijakan atau program pada
dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk
meraih kinerja yang tinggi, dimana selama
proses itu berlangsung dipengaruhi oleh
beberapa faktor
Faktor-Faktor dalam Kinerja Implementasi
• Was the policy adequately formulated? What were
the goals? Was the underlying causal model
adequate?  Tipe dan Tujuan kebijakan
• Was the implementation competent? Well
organized? Effective? Timely? Coordinated? Well led?
 Pelaksana Program
• Was the budget adequate? Was the program cost
effective? What were the units of goal indicator
achieved per unit of budget? Is the program worth
the expenditure?  Sumber Daya Finansial
• Who was helped? Were expectations of benefits
met? Who is prepared to defend the program? 
Kelompok sasaran
Adapted from “Formal evaluation” by Wayne Hayes:
http://www.geocities.com/~profwork/pp/evaluate/formal.html
Model Implementasi
1. George Edward (GE)
2. Van Meter dan Van Horn (MH)
3. Mazmanian dan Sabatier (MS)
4. Grindle (GR)
5. Smith
GE
MH
MS
GR
RE
Smith
Top Down
Mekanisme PasarMekanisme Paksa
Bottom UP
Model Implementasi
• Model GE dan MH dalam bagan model
implementasi diklasifikasikan bermodel Top
Down dan lebih berada di mekanisme paksa
daripada mekanisme pasar
• Implementasi kebijakan berjalan secara linier
dari kebijakan publik, implementasi, dan
kinerja kebijakan publik
1. Model George Edward (GE)
• Menurut model GE, variabel yang
mempengaruhi kebijakan publik adalah :
1.Komunikasi
2.Sumber daya
3.Disposisi atau sikap pelaksana
4.Struktur birokrasi
Model GE : Komunikasi
• Tiga hal penting : Transmisi, Konsistensi,
Kejelasan (Clarity)
• Komunikasi harus akurat dan cermat agar
tujuan dan sasaran kebijakan dipahami
implementor .
• Aturan/petunjuk pelaksanaan harus jelas.
tidak jelas  multitafsir  penyimpangan
tujuan kebijakan/program
• Komunikasi penting untuk koordinasi dan
sosialisasi ke kelompok sasaran.
Model GE : Sumber Daya
Meliputi : SDM, finansial, informasi, wewenang,
fasilitas
•SDM : jumlah staff dan skills yang memadai.
•Finansial : jumlah dana /anggaran yang cukup
•Informasi : data dan fakta yang akurat
•Wewenang : otoritas utk memberi perintah,
mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran ,
fasilisitas, dan tenaga kerja ,dsb
•Fasilitas : gedung, peralatan, tehnologi, dsb
Model GE : Disposisi/Kecenderungan
• Disposisi adalah watak dan karakteristik
implementor : komitmen, kejujuran, ketaatan
atau kepatuhan,dsb
• Komitmen dan kejujuran rendah  korupsi, mark
up anggaran,dsb
• Implementor mempunyai sikap dan perspektif
berbeda  implementasi tidak efektif. Misal :
perbedaan persepsi tentang dampak kebijakan
thd kepentingan dalam Perda antirokok, PKL,
judi,dsb
Model GE : Struktur Birokrasi
• Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan
berbelit-belit (red tape)  melemahkan
pengawasan shg implementasi tidak fleksibel
 inefisiensi, korupsi, dsb
• Perlu adanya standard prosedur pelaksanaan
atau SOP (Standard Operating Procedure) ,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis
program
2. Model Meter dan Horn (MH)
• Menurut model MH, variabel yang
mempengaruhi kebijakan publik adalah :
1.Aktivitas implementasi dan komunikasi
antarorganisasi
2.Karakteristik dari agen pelaksana
3.Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4.Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana
KEBIJAKAN
PUBLIK
STANDARD
& TUJUAN
AKTIVITAS
IMPLEMENTASI &
KOMUNIKASI
ANTAR
ORGANISASI
KARAKTERISTIK
DARI AGEN
PELAKSANA/
IMPLEMENTOR
KONDISI
EKONOMI, SOSIAL
& POLITIK
SUMBER
DAYA
KECENDERUNGAN/
DISPOSISI DARI
PELAKSANA/IMPLE
-MENTOR
KINERJA
KEBIJAKAN
PUBLIK
MODEL DONALD VAN METER DAN CAREL VAN HORN
3. Model Mazmanian dan Sabatier (MS)
• Model MS dalam bagan Riant Nugroho diklasifikasikan
bermodel Top Down dan lebih berada di mekanisme paksa
daripada mekanisme pasar
• Tiga variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi
yaitu :
1. Mudah tidaknya tipe masalah yang akan dikendalikan
2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses
implementasi
3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi
implementasi
MODEL DANIEL A. MAZMANIAN DAN PAUL A. SABATEIR
Mudah tidaknya masalah dikendalikan:
1.Dukungan teori dan tehnologi
2.Keragaman perilaku kelompok sasaran
3.Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki
Kemampuan kebijakan utk
menstrukturkan proses implementasi
1.Kejelasan dan konsistensi tujuan
2.Dipergunakannya teori kausal
3.Ketepatan alokasi sumber dana
4.Keterpaduan hirarkis di antara lembaga
pelaksana
5.Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana
6.Perekrutan pejabat pelaksana
Variabel di luar kebiajakan yg memperngaruhi
proses implementasi
1.Kondisi sosio-ekonomi dan tehnologi
2.Dukungan publik
3.Sikap dan risorsis dari konstituen
4.Dukungan pejabat yg lebih tinggi
5.Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari
pejabat pelaksana
TAHAPAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI
OUTPUT
kebijakan dari
lembaga
pelaksana
Kepatuhan target
utk mematuhi
output kebijakan
Hasil nyata output
kebijakan
Diterimanya
hasil tersebut
REVISI
UNDANG-
UNDANG
Mazmanian &Sabatier : Tipe masalah
• keberhasilan implementasi program akan
banyak ditentukan oleh tipe masalah yang mau
dipecahkan. Ada masalah-masalah sosial yang
lebih mudah untuk ditangani dibandingkan
masalah lainnya.
• Jika keragaman dan lingkup perubahan
perilaku yang dikehendaki relatif kecil,
implementasi akan lebih efektif. Semakin
besar jumlah perubahan perilaku yang
dikehendaki semakin sukar memperoleh
implementasi yang berhasil.
Mazmanian &Sabatier : Kemampuan kebijakan utk
menstrukturkan proses implementasi
•Mudah tidaknya masalah dikendalikan 
kapasitas organisasi pelaksana untuk menstrukturkan
proses implementasi.
•Kapasitas organisasi adalah kemampuan organisasi
untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan
cara membangun struktur organisasi, mengatur
operasionalisasinya, dan mengkoordinasikan upaya-
upaya pencapaian tujuan.
Mazmanian &Sabatier : variabel di luar kebijakan yg
mempengaruhi proses implementasi
•Mudah tidaknya masalah dikendalikan  mempengaruhi
variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi
yang mencakup indikator sosio-ekonomi dan tehnologi, dukungan
publik, sikap dan sumber daya dari konstituen, dukungan
jabatan yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas
kepemimpinan pejabat pelaksana.
•Ketiga variabel (Tipe masalah, menstrukturkan proses
implementasi, variabel di luar kebijakan)  mempengaruhi proses
implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga
pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksanaan,
kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata
Model MS
• Model MS memandang implementasi
kebijakan dapat berjalan secara mekanistis
atau linier. Penekanannya terpusat pada
koordinasi, compliance, dan kontrol yg
efektif yg mengabaikan manusia sbg target
group dan juga peran aktor lain (Fadillah
Putra, 2003)
4. Model Grindle (GR)
• Model GR dalam bagan Riant Nugroho
diklasifikasikan bermodel Top Down dan lebih
berada di mekanisme paksa daripada
mekanisme pasar
• Keberhasilan implementasi ditentukan oleh
derajat implementability dari suatu
kebijakan
Tujuan yg ingin
dicapai
Tujuan
kebijakan
Melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh :
a. Isi Kebijakan :
- Kepentingan yang dipengaruhi.oleh kebijakan
-Tipe manfaat.yg dihasilkan
- Derajat perubahan yg diinginkan
- Kedudukan pembuat kebijakan
- Pelaksana program
- Sumberdaya yang dilibatkan
b. Konteks Implementasi :
-Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg
terlibat
-Karakteristik lembaga dan penguasa
- Kepatuhan dan daya tanggap
Hasil Kebijakan :
a. Dampak pada
masyarakat,
individu dan
kelompok
b. Perubahan dan
penerimaan oleh
masyarakat
Program aksi dan proyek individu yg
didesain dan dibiayai
Apakah program yg dijalankan
seperti yg direncanakan
Mengukur keberhasilan
Implementasi
Model Implementasi GRINDLE
Model Grindle : Isi Kebijakan
Kepentingan yg dipengaruhi oleh
kebijakan :
•Semakin banyak pihak yg memperoleh
manfaat dari suatu kebijakan semakin kuat
dukungan, sehingga semakin mudah
diimplementasikan.
•Semakin banyak pihak yang terpengaruh
(secara negatif) oleh kebijakan, semakin
kuat penolakan sehingga akan sulit
diimplementasikan
Model Grindle : Isi Kebijakan
• Tipe manfaat : Kebijakan yang memberikan
manfaat yang aktual /tangible kepada banyak
pelaku lebih mudah diimplementasikan
dibanding dengan kebijakan yg mengatur
perilaku (regulatif) terutama kebijakan
simbolik.
• Contoh program posyandu lebih mudah
diimplementasikan daripada program
pemasangan alat kontrasepsi.
Model Grindle : Isi Kebijakan
Derajat perubahan yg diinginkan :
•Perubahan kecil dan inkremental 
tanggapan positif = konsensus tinggi
•Perubahan besar dan fundamental  konflik =
konsensus rendah
Kedudukan pembuat kebijakan :
•Otoritas, wewenang, dan legalitas menentukan
kepatuhan
Model Grindle : Isi Kebijakan
Pelaksana program :
•Kemampuan pelaksana program mengorganisir
sumber daya yg ada dan mengarahkannya utk
mencapai tujuan kebijakan
Sumber daya yg dilibatkan:
•Sumber daya dalam jumlah yg cukup dan
kualitas yg bagus akan mendukung keberhasilan
implementasi.
Model Grindle : Konteks Kebijakan
• Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang
terlibat.
• Karakteristik lembaga dan penguasa.
• Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.
Intensitas keterlibatan para perencana, politisi,
pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana
program akan bercampur baur mempengaruhi
efektivitas implementasi.
Aktor Implementasi Kebijakan
Azhar Kasim :
•Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap
implementasi kebijakan , tekanan politik ternyata sangat
kuat, dinamis dan kompleks
•Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: -
– Policy Makers
– Formal Implementers - Mass Media
– Lobbyists - Interested Group
– Penerima/sasaran kebijakan - Evaluator
•Karena implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan
secara paksaan, maka para pelaku resmi harus melakukan
persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku lain yang
berkepentingan
•struktur organisasi dan norma-norma birokrasi
berpengaruh terhadap implementasi kebijakan
5. Model Smith : Bottom-Up
• Empat variabel dalam proses implementasi
(Fadillah Putra. Paradigma Kritis dalam Studi
Kebijakan Publik : 2003):
1.Idealized policy : pola interaksi yg diinginkan
perumus kebijakan dgn tujuan utk mendorong
target group utk melaksanakannya
2.Target group : kelompok sasaran kebijakan yg
diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yg
diharapkan perumus kebijakan atau dapat
menyesuaikan pola perilakunya dgn kebijakan
yg dirumuskan.
Model Smith
3. Implementing organization : badan pelaksana
atau unit-unit birokrasi pemerintah yang
bertanggungjawab dalam implementasi
kebijakan
4. Environmental factors : unsur-unsur di dalam
lingkungan yg mempengaruhi implementasi
kebijakan (aspek budaya, sosial, ekonomi, dan
politik)
Model Smith
• Keempat variabel tidak berdiri sendiri, tapi
merupakan kesatuan atau suatu sistem yang
saling mempengaruhi dan berinteraksi secara
timbal balik
• Interaksi di dalam dan di luar keempat faktor 
ketidak sesuaian  tekanan dan ketegangan
Terjadinya transaksi dan
tawar-menawar antara
formulator dan implementor
Model Smith : proses atau alur implementasi
Policy
Making
Process
Implementing
Organization
Target
Group
Idealized Policy
Environmental Factors
Tensions
transactions
InstitutionsFeedback
Policy
Model Smith
• Proses implementasi tidak berjalan secara linier
atau mekanistis, tetapi membuka peluang
terjadinya transaksi melalui proses negosiasi atau
bargaining untuk menghasilkan kompromi
terhadap implementasi kebijakan berdimensi
target group.
Barret and Fudge (1981) : Model Hibrid
• Implementasi paling baik dipahami dalam term
“kontinuum kebijakan – tindakan” dimana
proses interaksi dan negosiasi terjadi sepanjang
waktu, antara mereka yg melaksanakan
kebijakan dan mereka yang tindakannya
tergantung kepada pelaksana itu
Tugas : KD 3
• Lakukan evaluasi kinerja implementasi suatu
kebijakan/program. Gunakan salah satu model
implementasi untuk menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja (keberhasilan/
kegagalan) implementasi
• Sistimatika :
– Latar Belakang dan Perumusan Masalah
– Pembahasan : a. deskripsi kebijakan/program
b. analisis kinerja implementasi
c. analisis model implementasi
– Kesimpulan dan Saran

Model implementasi

  • 1.
  • 2.
    Model Implementasi • Implementasikebijakan atau program pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor
  • 3.
    Faktor-Faktor dalam KinerjaImplementasi • Was the policy adequately formulated? What were the goals? Was the underlying causal model adequate?  Tipe dan Tujuan kebijakan • Was the implementation competent? Well organized? Effective? Timely? Coordinated? Well led?  Pelaksana Program • Was the budget adequate? Was the program cost effective? What were the units of goal indicator achieved per unit of budget? Is the program worth the expenditure?  Sumber Daya Finansial • Who was helped? Were expectations of benefits met? Who is prepared to defend the program?  Kelompok sasaran Adapted from “Formal evaluation” by Wayne Hayes: http://www.geocities.com/~profwork/pp/evaluate/formal.html
  • 4.
    Model Implementasi 1. GeorgeEdward (GE) 2. Van Meter dan Van Horn (MH) 3. Mazmanian dan Sabatier (MS) 4. Grindle (GR) 5. Smith
  • 5.
  • 6.
    Model Implementasi • ModelGE dan MH dalam bagan model implementasi diklasifikasikan bermodel Top Down dan lebih berada di mekanisme paksa daripada mekanisme pasar • Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementasi, dan kinerja kebijakan publik
  • 7.
    1. Model GeorgeEdward (GE) • Menurut model GE, variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah : 1.Komunikasi 2.Sumber daya 3.Disposisi atau sikap pelaksana 4.Struktur birokrasi
  • 9.
    Model GE :Komunikasi • Tiga hal penting : Transmisi, Konsistensi, Kejelasan (Clarity) • Komunikasi harus akurat dan cermat agar tujuan dan sasaran kebijakan dipahami implementor . • Aturan/petunjuk pelaksanaan harus jelas. tidak jelas  multitafsir  penyimpangan tujuan kebijakan/program • Komunikasi penting untuk koordinasi dan sosialisasi ke kelompok sasaran.
  • 10.
    Model GE :Sumber Daya Meliputi : SDM, finansial, informasi, wewenang, fasilitas •SDM : jumlah staff dan skills yang memadai. •Finansial : jumlah dana /anggaran yang cukup •Informasi : data dan fakta yang akurat •Wewenang : otoritas utk memberi perintah, mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran , fasilisitas, dan tenaga kerja ,dsb •Fasilitas : gedung, peralatan, tehnologi, dsb
  • 11.
    Model GE :Disposisi/Kecenderungan • Disposisi adalah watak dan karakteristik implementor : komitmen, kejujuran, ketaatan atau kepatuhan,dsb • Komitmen dan kejujuran rendah  korupsi, mark up anggaran,dsb • Implementor mempunyai sikap dan perspektif berbeda  implementasi tidak efektif. Misal : perbedaan persepsi tentang dampak kebijakan thd kepentingan dalam Perda antirokok, PKL, judi,dsb
  • 12.
    Model GE :Struktur Birokrasi • Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit (red tape)  melemahkan pengawasan shg implementasi tidak fleksibel  inefisiensi, korupsi, dsb • Perlu adanya standard prosedur pelaksanaan atau SOP (Standard Operating Procedure) , petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis program
  • 13.
    2. Model Meterdan Horn (MH) • Menurut model MH, variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah : 1.Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi 2.Karakteristik dari agen pelaksana 3.Kondisi ekonomi, sosial, dan politik 4.Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana
  • 14.
    KEBIJAKAN PUBLIK STANDARD & TUJUAN AKTIVITAS IMPLEMENTASI & KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI KARAKTERISTIK DARIAGEN PELAKSANA/ IMPLEMENTOR KONDISI EKONOMI, SOSIAL & POLITIK SUMBER DAYA KECENDERUNGAN/ DISPOSISI DARI PELAKSANA/IMPLE -MENTOR KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK MODEL DONALD VAN METER DAN CAREL VAN HORN
  • 15.
    3. Model Mazmaniandan Sabatier (MS) • Model MS dalam bagan Riant Nugroho diklasifikasikan bermodel Top Down dan lebih berada di mekanisme paksa daripada mekanisme pasar • Tiga variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu : 1. Mudah tidaknya tipe masalah yang akan dikendalikan 2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi 3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi
  • 16.
    MODEL DANIEL A.MAZMANIAN DAN PAUL A. SABATEIR Mudah tidaknya masalah dikendalikan: 1.Dukungan teori dan tehnologi 2.Keragaman perilaku kelompok sasaran 3.Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki Kemampuan kebijakan utk menstrukturkan proses implementasi 1.Kejelasan dan konsistensi tujuan 2.Dipergunakannya teori kausal 3.Ketepatan alokasi sumber dana 4.Keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana 5.Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana 6.Perekrutan pejabat pelaksana Variabel di luar kebiajakan yg memperngaruhi proses implementasi 1.Kondisi sosio-ekonomi dan tehnologi 2.Dukungan publik 3.Sikap dan risorsis dari konstituen 4.Dukungan pejabat yg lebih tinggi 5.Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana TAHAPAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI OUTPUT kebijakan dari lembaga pelaksana Kepatuhan target utk mematuhi output kebijakan Hasil nyata output kebijakan Diterimanya hasil tersebut REVISI UNDANG- UNDANG
  • 17.
    Mazmanian &Sabatier :Tipe masalah • keberhasilan implementasi program akan banyak ditentukan oleh tipe masalah yang mau dipecahkan. Ada masalah-masalah sosial yang lebih mudah untuk ditangani dibandingkan masalah lainnya. • Jika keragaman dan lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki relatif kecil, implementasi akan lebih efektif. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki semakin sukar memperoleh implementasi yang berhasil.
  • 18.
    Mazmanian &Sabatier :Kemampuan kebijakan utk menstrukturkan proses implementasi •Mudah tidaknya masalah dikendalikan  kapasitas organisasi pelaksana untuk menstrukturkan proses implementasi. •Kapasitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan cara membangun struktur organisasi, mengatur operasionalisasinya, dan mengkoordinasikan upaya- upaya pencapaian tujuan.
  • 19.
    Mazmanian &Sabatier :variabel di luar kebijakan yg mempengaruhi proses implementasi •Mudah tidaknya masalah dikendalikan  mempengaruhi variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang mencakup indikator sosio-ekonomi dan tehnologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya dari konstituen, dukungan jabatan yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana. •Ketiga variabel (Tipe masalah, menstrukturkan proses implementasi, variabel di luar kebijakan)  mempengaruhi proses implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksanaan, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata
  • 20.
    Model MS • ModelMS memandang implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistis atau linier. Penekanannya terpusat pada koordinasi, compliance, dan kontrol yg efektif yg mengabaikan manusia sbg target group dan juga peran aktor lain (Fadillah Putra, 2003)
  • 21.
    4. Model Grindle(GR) • Model GR dalam bagan Riant Nugroho diklasifikasikan bermodel Top Down dan lebih berada di mekanisme paksa daripada mekanisme pasar • Keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari suatu kebijakan
  • 22.
    Tujuan yg ingin dicapai Tujuan kebijakan Melaksanakankegiatan dipengaruhi oleh : a. Isi Kebijakan : - Kepentingan yang dipengaruhi.oleh kebijakan -Tipe manfaat.yg dihasilkan - Derajat perubahan yg diinginkan - Kedudukan pembuat kebijakan - Pelaksana program - Sumberdaya yang dilibatkan b. Konteks Implementasi : -Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat -Karakteristik lembaga dan penguasa - Kepatuhan dan daya tanggap Hasil Kebijakan : a. Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok b. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat Program aksi dan proyek individu yg didesain dan dibiayai Apakah program yg dijalankan seperti yg direncanakan Mengukur keberhasilan Implementasi Model Implementasi GRINDLE
  • 23.
    Model Grindle :Isi Kebijakan Kepentingan yg dipengaruhi oleh kebijakan : •Semakin banyak pihak yg memperoleh manfaat dari suatu kebijakan semakin kuat dukungan, sehingga semakin mudah diimplementasikan. •Semakin banyak pihak yang terpengaruh (secara negatif) oleh kebijakan, semakin kuat penolakan sehingga akan sulit diimplementasikan
  • 24.
    Model Grindle :Isi Kebijakan • Tipe manfaat : Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual /tangible kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan yg mengatur perilaku (regulatif) terutama kebijakan simbolik. • Contoh program posyandu lebih mudah diimplementasikan daripada program pemasangan alat kontrasepsi.
  • 25.
    Model Grindle :Isi Kebijakan Derajat perubahan yg diinginkan : •Perubahan kecil dan inkremental  tanggapan positif = konsensus tinggi •Perubahan besar dan fundamental  konflik = konsensus rendah Kedudukan pembuat kebijakan : •Otoritas, wewenang, dan legalitas menentukan kepatuhan
  • 26.
    Model Grindle :Isi Kebijakan Pelaksana program : •Kemampuan pelaksana program mengorganisir sumber daya yg ada dan mengarahkannya utk mencapai tujuan kebijakan Sumber daya yg dilibatkan: •Sumber daya dalam jumlah yg cukup dan kualitas yg bagus akan mendukung keberhasilan implementasi.
  • 27.
    Model Grindle :Konteks Kebijakan • Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. • Karakteristik lembaga dan penguasa. • Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur baur mempengaruhi efektivitas implementasi.
  • 28.
    Aktor Implementasi Kebijakan AzharKasim : •Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap implementasi kebijakan , tekanan politik ternyata sangat kuat, dinamis dan kompleks •Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: - – Policy Makers – Formal Implementers - Mass Media – Lobbyists - Interested Group – Penerima/sasaran kebijakan - Evaluator •Karena implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmi harus melakukan persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku lain yang berkepentingan •struktur organisasi dan norma-norma birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan
  • 29.
    5. Model Smith: Bottom-Up • Empat variabel dalam proses implementasi (Fadillah Putra. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik : 2003): 1.Idealized policy : pola interaksi yg diinginkan perumus kebijakan dgn tujuan utk mendorong target group utk melaksanakannya 2.Target group : kelompok sasaran kebijakan yg diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yg diharapkan perumus kebijakan atau dapat menyesuaikan pola perilakunya dgn kebijakan yg dirumuskan.
  • 30.
    Model Smith 3. Implementingorganization : badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan 4. Environmental factors : unsur-unsur di dalam lingkungan yg mempengaruhi implementasi kebijakan (aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik)
  • 31.
    Model Smith • Keempatvariabel tidak berdiri sendiri, tapi merupakan kesatuan atau suatu sistem yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik • Interaksi di dalam dan di luar keempat faktor  ketidak sesuaian  tekanan dan ketegangan Terjadinya transaksi dan tawar-menawar antara formulator dan implementor
  • 32.
    Model Smith :proses atau alur implementasi Policy Making Process Implementing Organization Target Group Idealized Policy Environmental Factors Tensions transactions InstitutionsFeedback Policy
  • 33.
    Model Smith • Prosesimplementasi tidak berjalan secara linier atau mekanistis, tetapi membuka peluang terjadinya transaksi melalui proses negosiasi atau bargaining untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi kebijakan berdimensi target group. Barret and Fudge (1981) : Model Hibrid • Implementasi paling baik dipahami dalam term “kontinuum kebijakan – tindakan” dimana proses interaksi dan negosiasi terjadi sepanjang waktu, antara mereka yg melaksanakan kebijakan dan mereka yang tindakannya tergantung kepada pelaksana itu
  • 34.
    Tugas : KD3 • Lakukan evaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan/program. Gunakan salah satu model implementasi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (keberhasilan/ kegagalan) implementasi • Sistimatika : – Latar Belakang dan Perumusan Masalah – Pembahasan : a. deskripsi kebijakan/program b. analisis kinerja implementasi c. analisis model implementasi – Kesimpulan dan Saran