Dokumen tersebut membahas tentang debirokratisasi dan deregulasi dalam upaya mencapai good governance. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa birokrasi yang berlebihan dapat menyebabkan inefisiensi dan beban ekonomi tinggi, serta regulasi yang terlalu banyak dapat menghambat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, debirokratisasi dan deregulasi diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan

1. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Mata Kuliah Birokrasi & Good Governance. Dosen Tri Hayati SH., MH.
Kebijakan Debirokrasi dan Deregulasi
Dalam Mewujudkan Good Governance
Grahat Nagara (Absen 6 Reguler/ NPM 1106030965)
14 Maret 2012

2. • Debirokratisasi ?? Semakin banyaknya tugas atau kebutuhan yang dijabarkan
pada semakin banyaknya orang maka akan dijawab dengan semakin besar
spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi tersebut diharapkan adanya
profesionalisme. Kecenderungannya memang pemborosan, tapi ini mendorong
pada spesialisasi. Melihat dari kedua masalah tersebut, permasalahannya bukan
soal pada menggelembungnya tenaga. Tetapi bagaimana tenaga tersebut
maksimal.
• Ketika bicara masalah deregulasi maka larinya masalah legislatif. Tadi dipaparkan
di latar belakang perlunya debirokratisasi dan deregulasi. Terkait permasalahan
disini sebenarnya simpel saja, kriterianya apa yang perlu di deregulasi dan apa
yang tidak?
2

3. • Tapi mungkin penekanan kepada debirokratisasi dan deregulasi
tersebut kurang. Adanya korelasi debirokratisasi dan deregulasi
dengan kinerja?
3

4. Latar belakang: Pernyataan tentang birokrasi
• Jumlah PNS terlalu banyak sehingga • Penelitian World Bank pada tahun
tidak hanya menimbulkan sistem 1983 menjelaskan bahwa negara-
birokrasi yan terlalu panjang tetapi negara yang memiliki tingkat regulasi
juga menyebabkan biaya ekonomi
tinggi termasuk Indonesia, terjadi
tinggi. Komisi XI DPR RI, 28 Juni
indeks distorsi harga yang tinggi dan
2011.
kinerja produk domestik bruto yang
rendah.
• Perlu ada moratorium dalam
penerimaan pegawai negeri sipil
hingga proses penataan ulang • Berbagai penelitian juga menyebutkan
terhadap nomenklatur yang ada bahwa birokrasi di Asia Tenggara
selesai. Marzuki Alie, 28 Juni 2011. terlalu rumit dan sangat menghambat
pembangunan ekonomi dan
• Hanya 5% pegawai negeri sipil yang penciptaan demokrasi dan
memiliki kapasitas. Menteri kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan Aparatur Negara, 29
Februari 2012.
Birokrasi digambarkan begitu gemuk sehingga
justru menyebabkan berbagai masalah.
4

5. Latar belakang: Pernyataan tentang birokrasi
Permasalahan dalam birokrasi mengerucut pada berbagai
Inefisiensi dan
upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui
beban ekonomi diantaranya deregulasi dan debirokratisasi.
tinggi
Regulasi terlalu Deregulasi
menghambat
(bottlenecking) Privatisasi
Debirokratisasi
Birokrasi yang Depolitisasi
koruptif
Pelaksanaan yang Pfeffer dan Salancik (1978) berkomentar bahwa: “in climate of
otoriter non social values that stress participation and democracy,
partisipatif
bureaucracy with their centralized structure of authority and
control are anachronistic”
5

6. Perumusan permasalahan
Apakah debirokratisasi dan deregulasi
menyelesaikan masalah-masalah dalam
birokratisasi dan mencapai good governance (??)
6

7. Kerangka
•Birokrasi Dalam Teori dan Praktik
•Deregulasi dan Debirokratisasi dan
Tantangannya
7

8. Pengantar
More harm was done in the 20th century by
faceless bureaucrats than tyrant dictators.
Kutipan dari Dennis Prager (Kolumnis)
menggambarkan bagaimana birokrat yang
seharusnya menjadi abdi masyarakat dalam
pelayanan publik justru merugikan
masyarakat.
8

9. Weber dan birokrasi mekanistik
"From a purely technical point of view, a
bureaucracy is capable of attaining the highest Pembagian kerja yang jelas,
degree of efficiency, and is in this sense khususnya regulator
(thinking) dan operator
formally the most rational known means of (doing)
exercising authority over human beings. It is
superior to any other form in precision, in
stability, in the stringency of its discipline, and
Impersonalitas
in its reliability. It thus makes possible a
particularly high degree of calculability of
results for the heads of the organization and
for those acting in relation to it. It is finally
Terkendali dan dapat
superior both in intensive efficiency and in the dipastikan
scope of its operations and is formally capable
of application to all kinds of administrative
tasks”
9

10. Max Weber. Bureaucracy, dalam Richard J. Stillman II,
Teori Birokrasi Rasional-Legal, Weber 2000. Public Administration, Concepts and Cases.
Houghton Mifflin Company
Tipe Birokrasi Ideal, Max Weber
Ada hirarki kewenangan dan jalur karir yang jelas
Ada aturan yang jelas tentang perilaku, otoritas dan tanggung-jawab pegawai
Manajemen birokrasi dikelola melalui prinsip umum yang lebih stabil dan mudah untuk
dipelajari dan didasarkan fungsi dan spesialisasi
Pegawai diterima atas dasar merit bukan ikatan kekrabatan (patrimonial)
Birokrat bersifat impersonal
Kegiatan birokrasi dilaksanakan secara teratur dan terus menerus dengan efisien
Pelayanan publik
Layanan publik
yang menjamin
yang rumit dan Birokratisasi ideal
kepastian hukum
begitu banyak
dan efisien
10

11. Birokrasi dan penguasaan oleh Negara
Pengurusan
Terlihat bahwa di Indonesia dimensi
keterlibatan administrasi publik
begitu luas
Penentuan
Kebijakan Pengelolaan
Negara
Penguasaan Tujuan konstitusional
Negara
Sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat; Menjamin
keadilan sosial; Melindungi
segenap tumpah darah bangsa;
Mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Pengawasan Pengaturan
11

12. Teori hukum birokratisasi (Parkinson)
Apa yang akan terjadi….
Birokrat akan menambah • Birokrat akan terus menambah subordinat, sehingga jumlah birokrat akan terus
subordinat bertambah.
• Ketika birokrat bertambah terlalu banyak sehingga “inflasi” menyebabkan pengeluaran
yang lebih banyak ketimbang penerimaan yang didapat dari adanya penambahan
birokrasi, maka nilai dari birokrat tersebut akan semakin rendah dan terjadi inefisiensi
dalam birokrasi.
Birokrat akan saling • Birokrat akan terus saling memberikan tugas dan fungsi.
memberikan tugas
• Artinya secara alamiah pertumbuhan birokrat berarti akan terjadi pertambahan
birokrasi dan panjangnya rentang administrasi.
• Penambahan rentang administrasi berarti penambahan rentang kendali. Kelemahan
dalam rentang kendali ini akan menyebabkan terjadinya asymmetric information yang
dapat mendorong perilaku koruptif diantara para birokrat. Sehingga menyebabkan
biaya ekonomi dari jalannya pemerintahan dan pelayanan publik semakin mahal dan
rumit.
12

13. Evers, Hans-Dieter. 1987. "The Bureaucratization of Southeast
Runaway bureaucratization (Evers, 1987) Asia." Comparative Studies in Society and History
Menurut Evers terjadi lonjakan birokrasi di beberapa negara di Asia Tenggara
Meskipun Indonesia memiliki
rasio yang rendah
Rasio birokrat per 1000 penduduk dibandingkan penduduknya
namun pertumbuhan birokrat
Malaysia 40 melonjak paling tinggi.
Thailand 19 Belanja biaya
Antara tahun 69-85
jumlah birokrat birokrat
Indonesia
10 meningkat, 80 kali lipat, 37%
sementara penerimaan
negara juga meningkat
90 kali lipat.
3,4 juta
515 ribu Sebesar 411 trilyun yaitu 37%
303 ribu 4,7 juta
dari total APBN tahun 2011
dihabiskan untuk membiayai
biroraksi (belanja pegawai)
1950 1970 1988 2012
Jumlah PNS dari tahun ke tahun
13

14. Johann Graf Lambsdorf, 2001. How
Corruption in Government Affect Public
Teori principal-agent-client (Lambsdorff, 2001) Welfare. Center For Globalization and
Europeanization of the Economy.
Delegasi
Principal
Lisensi
Self Interest Asymmetric
Agent Information
Kinerja
Pajak&Iuran Client
Asymmetry information akan memberikan Sebagaimana teori parkinson tersebut,
peluang bagi terjadinya rent seeking bisa jadi penambahan jumlah birokrat
behaviour diantara para birokrat. tadi justru menambah struktur.
14

15. Birokrasi dalam tata niaga kayu
• Sebagai ilustrasi dalam sektor kehutanan. Ketika AMDAL B. SETOR IUPHHK- FAKB
sebuah badan hukum melakukan proses IIUPHHK HA/HT/RE
produksi untuk mengusahakan kayu, maka ia
harus melewati proses birokrasi yang luar biasa
rumit, dan bahkan cenderung tidak berjalan Pendirian Pengurusan SKSKB
secara maksimal. Perusahaan Izin Usaha
• Tidak hanya terlalu birokratis tetapi tata usaha Perencanaan Produksi Tata Usaha
kayu ini justru mengakibatkan proses produksi Pengelolaan Kayu Kayu
jauh lebih tidak efisien dengan hasil
pengawasan yang tetap tidak maksimal.
AKTA RKU LHP
PENDIRIAN
TDP RKT B. SETOR
PSDH/DR
SIUP BAGAN Industri
KERJA Pengolahan
15

16. Kritik Herbert Simmons
• Tidak mungkin tercapai tipe ideal
birokrasi yang didefinisikan oleh
Weber. Hal ini dikarenakan manusia
pada dasarnya tidak mungkin Agus Dwiyanto (2011) bahwa konsep
mencapai rasionalitas yang Weber yang formalistik dan mekanistik
sempurna biner seperti mesin. ini tidak tepat diterapkan dalam pada
negara transitif, yang memerlukan tipe
pemerintahan yang dinamis dan dalam
• Dengan rasionalitas terbatas lingkungan yang penuh turbulensi dan
(bounded rationality) tidak mungkin membutuhkan respons yang cepat.
dihasilkan tipe birokrasi yang ideal
yang formalistik dan mekanistis.
16

17. Outline
Birokrasi Dalam Teori dan Praktik
Deregulasi dan Debirokratisasi dan
Tantangannya
17

18. Pengantar
corruptisima republica plurimae leges
Menurut Tacitus (AD 56 – AD 117), semakin korup sebuah negara maka
akan semakin banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan
(Annals III: 27). Tacitus sendiri merupakan seorang sejarawan dan senator
Romawi Kuno. Pada saat itu Tacitus mengkritik kewenangan Kaisar untuk
menerbitkan banyak aturan yang menurutnya tidak memberikan manfaat
bagi masyarakat .
18

19. Dosis birokrasi Weber dan dampaknya (Widyanto, 2011)
Agus Dwiyanto, 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Prinsip Birokrasi Manfaat Penerapannya Sebelum Manfaat Penerapannya Setelah
Weberian Melampaui Titik Optimalitas Melampaui Titik Optimalitas
Hierarki  Memberikan batasan  Melembagakan budaya
kewenangan paternalistik
 Mempermudah koordinasi  Menimbulkan distorsi dan
dan pengawasan asimetri informasi
Formalisasi  Memandu penyelenggara  Mekanisme birokrasi terlalu
pelayanan publik kaku
 Meningkatkan kepastian  Menghambat terjadinya
pelayanan perubahan dan proses kreatif
Spesialisasi  Menyederhanakan proses  Pelayanan publik menjadi
kerja berbelit-belit dan tidak efisien
 Pengembangan  Membentuk ego sektoral dan
profesionalisme individu
Impersonalitas  Mendorong birokrat  Mematikan humanisme
bertindak obyektif dan adil dalam pelayanan publik
19

20. Birokratisasi dan kinerja: relasi parabolik (Caiden, 1994)
Ideal bureacratization
Overbureaucratization
20

21. Overbirokrasi dan opsi penyelesaian
Overbirokrasi
Debirokratisasi
Mekanisme layanan
publik berbelit-beli
Deregulasi Peluang
terjadi korupsi
Rendahnya
pelayananan publik
• Permasalahan tersebut diatas kemudian mengarahkan
pada perlunya ada debirokratisasi dan deregulasi.
21

22. Reinventing bureaucracy (Osborne dan Plastrik)
• Dalam Banishing Bureaucracy, Osborne dan Plastrik memperkenalkan apa yang
dinamakan sebagai reinventing government (penciptaan ulang pemerintahan),
yaitu:
“The fundamental transformation of public systems and organizations to
create dramatic increases in their effectiveness, efficiency, adaptability, and
capacity to innovate. This transformation is accomplished by changing their
purpose, incentives, accountability, power structure, and culture.”
• Prijono Tjiptoherijanto, menyatakan reinventing government tersebut diarahkan
pada perubahan birokrasi:
Mencapai harapan Pengelolaan birokrasi
masyarakat berbasis kualitas
Bentuk organisasi yang Kewiraswastaan dalam tata
sesuai dengan tujuan kelola pemerintah
22

23. Debirokratisasi dan deregulasi
Debirokratisasi Deregulasi
Bagaimana memperpendek jalur Deregulasi diarahkan bagaimana
birokrasi dan mengembangkan mengurangi peraturan yang bersifat
partisipasi publik dalam birokrasi. menghambat atau bottlenecking.
a.Prosedur yang berliku-liku dibuat menjadi Sehingga deregulasi dipahami sebagai
tidak berliku-liku; b.Prosedur yang pengaturan kembali, penataan kembali
memerlukan biaya tinggi, menjadi prosedur peraturan perundang-undangan yang
yang mantap, singkat sehingga biaya ringan; diakibatkan oleh berbagai sebab atau
c. Prosedur yang sering menimbulkan alasan. Namun, seringkali dipahami bahwa
kemacetan, diubah menjadi prosedur yang deregulasi merupakan usaha untuk
melancarkan; d. Prosedur yang mengurangi atau menghapuskan berbagai
komunikasinya sempit, diubah menjadi ketentuan dan intervensi yang berlebihan
komunikasi sampai ke bawah (luas) dalam kegiatan atau aktivitas Pemerintahan
23

24. Good governance versi (UNDP dan KNKG)
Good Legitimasi dan partisipasi Soffian Effendi menyatakan tiga
Governance Visi strategis pilar dalam good governance:
Principle oleh Kinerja
UNDP Akuntabilitas Pemerintah
Keadilan
Good Public Demokrasi Masyarakat madani
Governance oleh Transparansi
Komite Nasional Akuntabilitas
Dunia usaha
Kebijakan Budaya Hukum
Governance Kewajaran dan Kesetaraan
24

25. Contoh kasus deregulasi percapatan pembangunan hutan
tanaman industri
• Berkaitan dengan peluang divestasi, merger, • Keputusan Menhut No. SK.45/Menhut-
akuisisi dan rescheduling pinjaman DR 0% II/2004 tanggal 23 Januari 2004
untuk memberikan kepastian usaha bagi HPHTI berhubungan dengan penyederhanakan
Patungan maupun HPHTI Murni sesuai dengan penyusunan penilaian dan pengesahan
Keputusan Menteri Kehutanan No. RKT UPHHKT-HT. Keputusan Menteri
SK.46/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2004
yang pada intinya menjamin kelangsungan tanggal 23 Januari 2004
dana talangan perusahaan induk terhadap menyederhanakan penyelesaian IUPHHK-
perusahaan HPHTI Patungan. Perusahaan izin HT yang telah mendapat persetujuan
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada prinsip permohonan tanpa pengesahan
hutan tanaman/HPHTI Patungan dapat feasibility study (FS) oleh Departemen
melakukan restrukturisasi saham atau Kehutanan
rekomposisi saham atas pinjaman yang berupa
dana talangan.
Restrukturisasi Akselerasi
25

26. Contoh kasus deregulasi percapatan pembangunan hutan
tanaman industri
• Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. Peningkatan Daya Tarik
47/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004, Investasi
yang pada intinya menjelaskan bahwa
perusahaan IUPHHK pada hutan alam dan atau
hutan tanaman yang berbentuk perseroan
terbatas dapat melakukan pengambilalihan
atau akuisisi saham setelah mendapat
persetujuan Menteri Kehutanan.
26

27. Debirokrasi dan pembagian kewenangan terkait sektor kehutanan
Penentuan Norma
Standar dan Kriteria
• Terjadi desentralisasi korupsi dan
pengawasan hutan yang tidak
maksimal.
Pengendalian
Perizinan • Fungsi pelayanan publik oleh
pemerintahan sebagai prasyarat
pengelolaan yang baik justru
Pengendalian melemah.
Perencanaan Usaha
Pemerintah Pengawasan Tata Pemerintah
Pusat Usaha Kayu Daerah
Pengelolaan Privatisasi dan
Penerimaan Negara Representasi
27

28. Debirokratisasi dan deregulasi
Mengembangkan ekonomi Mendorong
informal (underground berkembangnya usaha
Tumpang tindih economy)
regulasi tanpa mengorbankan
pengawasan dan
Menghasilkan Fungsi pengendalian
desentralisasi korupsi perlindungan hak
publik dan
Pungutan liar dan pengawasan oleh Menyederhanakan
ketidak pastian pemerintah birokrasi tanpa
hubungan pusat melemah menghilangkan perlunya
daerah pelayanan publik
Menguatkan peran
masyarakat dan swasta
dalam tata kelola
Otonomi daerah, dekonsentrasi, dan Deregulasi
desentralisasi tata usaha dan
pengawasan kayu kehutanan Debirokratisasi
28

29. Simpulan
 Memang birokrasi yang diharapkan oleh Weber, dengan 6 prinsip birokrasi tersebut tidak
mudah diwujudkan. Disamping karena pelaksanaannya tidak semudah membalikkan
telapak tangan di satu sisi secara teoritik juga ada kelemahan dalam birokrasi
sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Parkinson maupun Herbert Simon. Untuk
menyelesaikan hal tersebut, debirokrasi dan deregulasi sebagai opsi tidak dapat
dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan dampak maupun tujuan dari kebijakan
tersebut.
 Pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi sekalipun memerlukan pencermatan yang
mendalam terutama memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas. Deregulasi
dan debirokratisasi jangan sampai justru menjadi bumerang yang merugikan. Penting
oleh karena itu menentukan ukuran batasan-batasan kebijakan debirokratisasi dan
deregulasi yang akan dikeluarkan. Secara a contrario tesis oleh Caiden sebenarnya sudah
menjelaskan bahwa optimalisasi birokrasi merupakan persoalan menentukan dosis yang
tepat dari birokrasi tersebut.
29

30. Simpulan
• Dalam konteks deregulasi secara khusus harus dipastikan bahwa deregulasi tersebut:
Mengedepankan kepentingan jangka panjang dan untuk kemaslahatan umum. Dalam
konteks ini kebijakan deregulasi tersebut justru hanya untuk tujuan menguntungkan
kepentingan pihak tertentu dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap kerangka
waktu jangka panjang. Kedua harus dipastikan bahwa deregulasi dan debirokrasi yang
dilakukan kemudian tidak mengorbankan keadilan dan kepastian hukum. Seperti halnya
karakteristik yang impersonal, debirokrasi dan deregulasi tersebut juga harus
menghasilkan birokrasi yang tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan
secara ketat namun secara seimbang juga dapat berubah sesuai dengan tujuan dari
birokrasi itu sendiri. Namun demikian pembatasan ruang diskresi tersebut tetap juga
memasukan elemen partisipasi publik ke dalamnya untuk memberikan safeguard
berikutnya yaitu tranparansi.
30

31. Terima kasih dan hatur nuhun