Paradigma New Public Management (NPM) berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan mengurangi peran pemerintah, membuka persaingan, dan fokus pada kepentingan publik. NPM telah diterapkan di Indonesia, terutama di Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, dengan menggunakan Balanced Scorecard dan pengukuran kinerja. Aplikasi NPM di pemerintahan daerah juga telah meningkatkan kiner

1. NEW PUBLIC
MANAGEMENT DAN
PELAYANAN PUBLIK
By: Muslimin B. Putra
Bekerja pada Ombudsman RI
Perwakilan Sulsel

2. Kamensky dalam Denhardt & Denhardt
NPM didasarkan pada Public Choice Theory.
Teori NPM menekankan pada kemampuan
individu seseorang dibandingkan dengan
kemampuan publik secara bersama-sama.
Kamensky mengutarakan "public choice theories
have tended to reject concepts like 'public spirit',
'public service', and so forth. And these are not
ideas we can afford to ignore in a democratic
society”.

3. Paradigma NPM
Paradigma NPM menekankan pada
perubahan perilaku pemerintah menjadi
lebih efektif dan efisien dengan prinsip The
Invisible Hand-nya Adam Smith yaitu
mengurangi peran pemerintah, membuka
peran swasta, dan pemerintah lebih berfokus
pada kepentingan publik yang luas.

4. Pencetus Teori NPM
* Chistopher Hood;
NPM berangkat dari gagasan Christopher Hood
pada tahun 1991 sebagai awal mula paradigma
alternatif (Hughes, 1998).
* Pendekatan NPM sebagai Manajemen Modern di
sektor publik awalnya muncul di Eropa pada
tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi dari
tidak memadainya model Administrasi Publik
Tradisional.

5. • New Public Management/NPM (Hood, 1991)
juga disebut dengan nama lain misalnya :
• Post-bureaucratic Paradigm (Barzeley,
1992),
• Reinventing Government (Osborne dan
Gaebler, 1992)

6. Tujuh Komponen Utama NPM
• Manajemen profesional di sektor publik
• Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
• Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian
output dan outcome
• Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
• Menciptakan persaingan di sektor publik
• Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke
sektor publik
• Penekanan pada disiplin dan penghematan yang
lebih besar pada penggunaan sumber daya

7. Pengadopsian Di Indonesia
Beberapa pihak berpendapat bahwa NPM tidak
tepat diterapkan untuk negara-negara
berkembang akibat adanya kecenderungan
birokrasi yang masih sulit dihilangkan.
Indonesia berusaha menerapkan paradigma
NPM tersebut. Salah satu yang menonjol adalah
adanya reformasi birokrasi di Departemen
Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

8. Pengadopsian Di
Indonesia
* Dalam reformasinya kedua instansi ini berfokus
pada pilar-pilar yang menjadi pokok perubahan
birokrasi, yaitu: kelembagaan/ organisasi, proses
bisnis, sumber daya manusia, serta prasarana
dan sarana. Upaya ini dilakukan untuk
memperbaiki standar pelayanan umum yang
diberikan kepada publik.

9. PERBANDINGAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK DAN
SWASTA
Model Sektor Swasta Model Sektor Publik
Pilihan Individual Dalam Pasar Pilihan Kolektif Dalam
Pemerintahan
Permintaan Dan Harga Kebutuhan Sumber Daya
Tertutup Keterbukaan Untuk Publik
Keadilan Pasar (Equity of market) Keadilan Kebutuhan (Equity of
need)
Mencari Kepuasan Pasar Mencari Keadilan

10. PENERAPAN NPM Di INDONESIA
Penerapan dari NPM, baik Departemen
Keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan
menggunakan konsep Balanced Score Card,
yaitu dengan membentuk strategy map dan key
performance indicators (KPI) sebagai standar
dan alat pengukuran kinerja. Bisa dikatakan
bahwa dalam konsepnya kedua instansi ini
sukses. Hanya saja dalam pelaksanaannya
dirasa masih setengah hati.

11. APLIKASI NPM DI INDONESIA
• Karakteristik NPM menurut Dino Yudha Anindita
yang telah diterapkan di Depkeu dan BPK
adalah:
1. Manajemen profesional di sektor publik.
Secara bertahap mereka sudah mulai
menerapkannya. Yaitu mengelola organisasi
secara profesional, memberikan batasan tugas
pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas,
memberikan kejelasan wewenang dan tanggung
jawab.

12. APLIKASI NPM DI INDONESIA
• Karakteristik NPM Di Depkeu dan BPK
2. Penekanan terhadap pengendalian output
dan outcome. Sudah dilakukan dengan
penggunaan performance budgeting yang
dirancang oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Perubahan atas sistem
anggaran yang digunakan ini merupakan
yang terpenting yang terkait dengan
penekanan atas pengendalian output dan
outcome.

13. APLIKASI NPM DI INDONESIA
• Karakteristik NPM Di Depkeu dan BPK
3. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik;
Hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh
Depkeu juga BPK, yaitu adanya unit-unit
kerja tingkat eselon 1.

14. APLIKASI NPM DI INDONESIA
• Karakteristik NPM di Depkeu dan BPK:
4. Menciptakan persaingan di sektor publik.
Hal ini juga sudah dilakukan yaitu adanya
mekanisme kontrak dan tender kompetitif
dalam rangka penghematan biaya dan
peningkatan kualitas serta privatisasi yang
diatur dalam Keppres 80 tahun 2003.

15. APLIKASI NPM DI INDONESIA
• 5. Mengadopsi gaya manajemen sektor bisnis ke
sktor publik. Hampir di seluruh eselon 1 di Depkeu
sudah menerapkannya dengan adanya modernisasi
kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan,
maupun Ditjen Bea Cukai, juga terkait dengan
pemberian remunerasi sesuai job grade karyawan.
Demikian juga di BPK, selain modernisasi kantor
dan remunerasi, hubungan antara atasan dan
bawahan semakin dinamis, gap senioritas hanya
muncul dalam hal-hal profesionalisme saja yang
dibutuhkan.

16. APLIKASI NPM DI INDONESIA
• 6. Disiplin dan penghematan penggunaan
sumber daya. Dalam hal disiplin biaya
masih meragukan implementasinya pada
kedua instansi ini, karena masih adanya
aset-aset yang dibeli melebihi spesifikasi
kebutuhan. Sedangkan dalam hal disiplin
pegawai, adanya model presensi
menggunakan finger print sudah sangat
efektif dilakukan.

17. PENERAPAN NPM PADA PEMDA
• NPM ini telah dicoba diterapkan juga pada
Pemerintahan Daerah, yaitu sejalan dengan
penerapan otonomi daerah di Indonesia
mulai tahun 2004. Penerapan NPM ini
memberikan dampak positif pada beberapa
hal: misalnya peningkatan efisiensi dan
produktivitas kinerja pemerintahan daerah,
yang pada akhirnya mampu meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

18. PENERAPAN NPM PADA PEMDA
• Salah satu karakteristik NPM yang menurut
Christopher Hoods, yaitu menciptakan
persaingan di sektor publik. Apa yang
dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah
berusaha bersaing untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat, dan pada gilirannya, publiklah
yang diuntungkan atas upaya ini.

19. PENERAPAN NPM PADA PEMDA
• Namun, sering kali pemerintah
menerjemahkan NPM secara salah dan
kebablasan. Prinsip 'Pemerintah Wirausaha'
atau Enterprising Government sebagai salah
satu prinsip NPM yang menyarankan kepada
pemerintah untuk berinovasi dalam
menciptakan sumber-sumber pendapatan
baru diterjemahkan secara salah.

20. PENERAPAN NPM DI INDONESIA
• Banyak pihak lupa bahwa prinsip-prinsip
dalam NPM harus diterapkan secara
keseluruhan. Tidak bisa memilih-milih.
Sehingga, prinsip 'Pemerintah yang
Berorientasi pada Publik' justru sering
terlupakan. Hal ini membawa dampak pada
komersialisasi dan privatisasi kebablasan
(Arief Rahman, M.Com)

21. TERIMA KASIH