Dokumen tersebut membahas tentang konsep governance dan good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan good governance merupakan penggunaan wewenang secara efektif dan transparan untuk mengelola sumber daya negara guna kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

1. Present by: Shahril Budiman. S.Sos., MPM
Governmental Studies | STISIPOL Raja Haji

2. Governance dan Good
Governance
•Governance dapat diartikan sebagai cara
mengelola urusan – urusan publik
(Mardiasmo, 2004:17).
•“The way state power is used in
managing economic and social resources
for development of society“, World Bank
•The exercise of political, economic and
administrative authority to manage a
nation’s affair at all levels “ UNDP
Political governance Administrative governance
Decision Making Process (Proses Pengambilan Keputusan)
equity, poverty dan quality of live
Formulasi Kebijakan
Sistem Implementasi
Proses Kebijakan
Economic governance
Sumber: Diolah dari UNDP dalam Sedarmayanti, 2003:4

3. Governance dan Good Governance
State
(Negara Atau Pemerintah)
Private Sector
(Sektor Swasta Atau Dunia Usaha)
Society
(Masyarakat)
Sumber: Diolah dari UNDP dalam Sedarmayanti, 2003:5
Dalam tata kelola pemerintahan
dibutuhkan interaksi dan
komitment menjalankan
fungsinya masing – masing.
• State berfungsi menciptakan
lingkungan politik dan hukum
yang kondusif,
• Private sector menciptakan
pekerjaan dan pendapatan.
• Society berperan positif
dalam interaksi sosial,
ekonomi dan politik, termasuk
mengajak kelompok dalam
masyarakat untuk
berpartisipasi dalam aktivitas
ekonomi, sosial dan politik
Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata
pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok
masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani
perbedaan-perbedaan di antara mereka (Sumber: Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2000

4. • •
•
•
•

5. Konsep Good Governance
Sumber : Husin Thamrin, 2013

6. Prinsip-Prinsip Good Governance
Prinsip Akuntabilitas
Prinsip Transparansi
Prinsip Kesetaraan
Prinsip Supremasi
Hukum
Prinsip Keadilan
Prinsip Partisipasi
Prinsip Desentralisasi
Prinsip Kebersamaan
Prinsip Profesionalisme
Prinsip Cepat Tanggap
Prinsip Efektif Dan
Efisien
Prinsip Berdaya Saing
Sumber:UNDP LAN (2000) dalam Sedarmayanti (2007)

7. Tata Kelola Pemerintah yang Baik :
Perspektif Indonesia
• Di dalam praktek penyelenggaraan daerah di
Indonesia, asas-asas yang harus ditaati oleh
penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat
maupun di daerah di atur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
• pada bagian Kedua Pasal 58 yang menyatakan
bahwa Penyelenggaraan pemerintahan
berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan
Negara yang terdiri atas :
a. Asas Kepastian Hukum
b. Asas Tertib Penyelengara Negara
c. Asas Kepentingan Umum
d. Asas Keterbukaan
e. Asas Proporsionalitas
f. Asas Profesionalitas
g. Asas Efisiensi dan Efektifitas
Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, bagian Kedua Pasal 58
Sumber: Ningsih A.N, Indar & Razak. A (2011)

8. Studi Kasus: Kota Bandung (I)
ASPEK PERENCANAAN
ASPEK IMPLEMENTASI
OUTPUT
OUTCOME

9. Studi Kasus: Kota Bandung (II)
ASPEK PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)

10. Studi Kasus: Kota Bandung (III)
OPEN GOVERNMENT INITIATIVE
UTILIZATION OF ICT:
E-GOVERNMENT
PUBLIC PARTICIPATION

11. Studi Kasus: Kota Bandung (IV)
PUBLIC PARTICIPATION
PUBLIC INFORMATION

12. Keterlibatan
masyarakat dalam
pembuatan keputusan
baik secara langsung
maupun tidak langsung
melalui lembaga
perwakilan yang dapat
menyalurkan
aspirasinya. Partisipasi
tersebut dibangun atas
dasar kebebasan
berasosiasi dan
berbicara serta
partisipasi secara
konstruktif.
Kerangka hukum yang
adil dan dilaksanakan
tanpa pandang bulu.
Transparansi dibangun
atas dasar kebebasan
memperoleh informasi.
Informasi yang
berkaitan dengan
kepentingan public
secara langsung dapat
diperoleh oleh mereka
yang membutuhkan.
Lembaga – lembaga
publik harus cepat dan
tanggap dalam
melayani stakeholders
Consensus of
orientation.
Berorientasi pada
kepentingan
masyarakat yang
lebih luas.
Equity
Setiap masyarakat
memiliki
kesempatan yang
sama untuk
memperoleh
kesejahteraan dan
keadilan.
Efficiency and
effectiveness.
Pengelolaan
sumber daya
publik dilakukan
secara berdaya
guna (efisien) dan
berhasil guna
(efektif).
Accountability.
Pertanggungjawab
an kepada publik
atas setiap
aktivitas yang
dilakukan
Strategic vision.
Penyelenggara
pemerintahan dan
masyarakat harus
memiliki visi jauh
kedepan

13. Indonesian Governance Index
1. Participation: involvement of the stakeholders in the
decision-making processes within each arena and sub-
arena
2. Fairness: condition where policies and programs are
applied fairly to everyone without consideration that can
discriminate his/her status, ethnicity, religious
affiliations, or sex.
3. Accountability: condition where officials, institutions,
and organizations in each arena are held responsible
for their action and inaction.
4. Transparency: condition where decisions made by
officials in state and civil institutions and private
organizations in each arena and sub-arena are open to
the public to observe, scrutinize and evaluate and
where public information is available and accessible.
5. Efficiency: condition where policies and programs
implemented have utilized the resources – human,
financial and time – in an optimal manner.
6. Effectiveness: where the objectives of policies and
programs (output) have been achieved in line with the
intended purpose (constitutional mandate –communities
that are intelligent, prosperous, just and civilized —
becomes the key parameter).
IGI Principles of governance
Governance Matrix Assesment

14. IGI
Govern
ance
Arenas

15. IGI Assesment List Indicators:
1. Government (a,b)

16. IGI Assesment List Indicators:
1. Government (c,d)

17. IGI Assesment List Indicators:
1. Government (e,f)

18. IGI Assesment List Indicators:
2. Bureaucracy (a,b)

19. IGI Assesment List Indicators:
2. Bureaucracy (c,d,e,f)

20. IGI Assesment List Indicators:
3. Civil Society (a,b,c)

21. IGI Assesment List Indicators:
3. Civil Society (d,e,f)

22. IGI Assesment List Indicators:
4. Economic Society (a,b,c)

23. IGI Assesment List Indicators:
4. Economic Society (d,e,f)

26. Referensi
1. Bawono, Icuk Rangga. 2007. Manajemen Stratejik Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good
Governance. P
2. Ningsih, Nining Ade dan Indar, Amran Razak. 2011. “Analisis Hubungan PrinsipPrinsip Good
Governance dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur”. Thesis.
Universitas Hasanuddin Makassar. (www.unhas.ac.id).
3. Executive Report Indonesia Governance Index 2012
4. Husin Thamrin, 2013,Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo,Yogyakarta
5. Lembaga Adminstrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000,
Akuntabilitas Dan Good Governce”Jakarta,
6. Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Andi offset, Yogyakarta.
7. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
okerto: Fakultas Ekonomi UNSOED
8. Sedarmayanti, 2004, Good Governance (kepemerintahan yang Baik), Mandar Maju Bandung.
9. Sedarmayanti. 2007. Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dan Good Corporate
Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). Cetakan Kesatu. Mandar Maju : Bandung.